Beranda blog Halaman 535

Kemenag Salurkan Bantuan Rp1,25 Miliar untuk Perbaikan Rumah Ibadah Pascabanjir Sumatra Utara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan yang meliputi majelis taklim, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, yayasan, serta para tokoh agama di wilayah terdampak bencana di Provinsi Sumatra Utara. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada rumah ibadah berupa masjid dan musala yang mengalami kerusakan akibat bencana, dengan nilai Rp50 juta untuk setiap masjid atau musala terdampak.

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp1,25 miliar, dengan rincian Rp750 juta untuk rehabilitasi masjid dan musala, sementara Rp500 juta disalurkan kepada lembaga keagamaan (majelis taklim, ormas Islam, yayasan) serta para tokoh agama.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam mendukung pemulihan kehidupan keagamaan masyarakat pascabencana. “Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat pemulihan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan, sekaligus menguatkan kembali semangat masyarakat untuk bangkit,” ujar Arsad saat menyerahkan bantuan di Masjid Nurul Qomar, Langkat, Selasa (13/1/2025).

Arsad menambahkan, Kemenag terus berupaya memberi kontribusi nyata dalam rehabilitasi masjid, musala, dan lembaga keagamaan yang terdampak bencana agar dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya. “Kami sangat berempati atas musibah yang terjadi. Ketika masjid atau musala tidak dapat digunakan akibat bencana, negara hadir untuk membantu agar rumah ibadah tersebut bisa segera digunakan kembali sebagai pusat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa masjid dan musala tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, penguatan spiritual, serta aktivitas sosial keagamaan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Arsad berharap melalui bantuan ini masyarakat terdampak banjir dapat kembali beribadah dengan nyaman dan aman, serta merasakan kehadiran negara di tengah masa sulit yang mereka hadapi.

“Dengan bantuan ini, kami berharap masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali beraktivitas secara normal, menjalankan ibadah dengan tenang, dan mendapatkan penguatan spiritual dalam proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penerimaan Murid Baru Madrasah 2026/2027 Dibuka, Ini Jadwalnya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi penerimaan murid baru madrasah (PMBM) 2026/2027. Pendaftaran seleksi PMBM dibuka sejak Januari 2026.

“Kita telah menerbitkan petunjuk teknis Penerimaan Murid Baru Madrasah tahun pelajaran 2026/2027 sebagai panduan madrasah dalam penyelenggaraan seleksi,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Nyayu Khodijah, di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Juknis ini, kata Nyayu Khodijah, berlaku pada seleksi murid baru pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). “PMBM dapat dilaksanakan secara daring atau secara luring,” jelas Nyayu Khodijah.

Madrasah Negeri, kata Nyayu Khodijah, wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PMBM, baik persyaratan, sistem seleksi, maupun daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Selain itu, madrasah negeri juga harus mengumumkan hasil penerimaan murid baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website madrasah, website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau website Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota).

“Biaya dalam pelaksanaan PMBM pada Madrasah Negeri dibebankan pada anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam anggaran DIPA pada tahun anggaran berjalan,” tegas Nyayu Khodijah.

Berikut jadwal Pelaksanaan PMBM:
1. Seleksi Madrasah Jalur PMBM Nasional Bersama: Januari s.d Maret 2026
2. Seleksi Madrasah Negeri dan Swasta Berasrama: Februari s.d Mei 2026
3. Seleksi Madrasah Negeri dan Swasta (Jalur Prestasi, Reguler, dan Afirmasi): Maret s.d Juli 2026
4. Daftar Ulang Madrasah Negeri dan Swasta: Maret s.d Juli 2026

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut dan Yayasan Pertamina Jalin Kolaborasi Strategis Optimalkan KHDTK

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation) tentang Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (14/01/26).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyaksikan secara langsung penandatanganan MoU kerjasama ini yang mencakup bidang pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pengabdian kepada masyarakat. Wamenhut Rohmat Marzuki dalam sambutannya menekankan bahwa momentum ini merupakan inovasi dalam tata kelola kehutanan yang kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan bencana ekologis.

“Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma: dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana,” ujar Wakil Menteri Kehutanan. Wamenhut menambahkan bahwa KHDTK diharapkan menjadi Center of Excellence atau unit unggulan yang menyiapkan SDM kompeten serta menjadi model pengembangan teknologi dan kebijakan.

Melalui sinergi ini, BP2SDM menyiapkan beberapa lokasi KHDTK untuk dikembangkan bersama-sama dengan Yayasan Pertamina untuk melakukan beberapa kegiatan antara lain: rehabilitasi lahan kritis, penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan, serta integrasi ketahanan pangan dan energi berbasis kehutanan.

Langkah ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029 serta agenda nasional pengendalian perubahan iklim. Mengingat lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, optimalisasi fungsi hutan sebagai penyangga sistem hidrologi menjadi prioritas utama.

Pemerintah berharap Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi kegiatan simbolik, tetapi berkembang menjadi platform inovasi jangka panjang untuk pendidikan kehutanan yang dapat direplikasi secara nasional demi keberlanjutan hutan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Alokasikan 150 Bus Sekolah untuk Daerah dan Lembaga Pendidikan Sepanjang 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengalokasikan 150 unit bus sekolah kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai angkutan sekolah sepanjang tahun 2025. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pengalokasian bus ini telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, serta wujud komitmen pemerintah dalam menjamin tersedianya layanan transportasi publik yang lebih luas sekaligus mendukung pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat.

Pengalokasian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2025 tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil Pada Tahun Anggaran 2025. “Kami ingin memastikan para siswa mendapat akses transportasi laik dan aman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan optimal,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (11/1).

Dari 150 unit bus, 28 unit diantaranya dialokasikan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo untuk memberikan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Menhub Dudy menyebut, pengalokasian bus sekolah rakyat dilakukan secara proporsional di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa dan DIY, Kalimantan, Sulawesi, NTB, hingga Maluku.

“Harapannya, bus ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah terutama untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat dan meningkatkan akses pendidikan yang aman dan terjangkau bagi peserta didik,” imbuhnya.

Adapun alokasi 28 unit bus sekolah rakyat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi berikut:

-Prov. Aceh, sebanyak tiga bus

-Prov. Sumatera Barat, sebanyak satu bus

-Prov. Riau, sebanyak satu bus

-Prov. Kepulauan Riau, sebanyak satu bus

-Prov. Bengkulu, sebanyak dua bus

-Prov. Lampung, sebanyak satu bus

-Prov. Jawa Barat, sebanyak dua bus

-Prov. Jawa Tengah, sebanyak dua bus

-Prov. D.I. Yogyakarta, sebanyak dua bus

-Prov. Jawa Timur, sebanyak tiga bus

-Prov. NTB, sebanyak satu bus

-Prov. Kalimantan Tengah, sebanyak satu bus

-Prov. Kalimatan Timur, sebanyak satu bus

-Prov. Sulawesi Selatan, sebanyak tiga bus

-Prov. Sulawesi Utara, sebanyak satu bus

-Prov. Sulawesi Barat, sebanyak satu bus

-Prov. Maluku Utara, sebanyak dua bus.

Secara keseluruhan, sebanyak 60 unit bus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara 90 unit lainnya dialokasikan langsung kepada lembaga pendidikan di berbagai daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah menerima 328 proposal permohonan bantuan bus sekolah dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sepanjang 2025. Dari permohonan tersebut, sebanyak 162 proposal telah dilengkapi dengan data dukung yang lengkap.

Selanjutnya, Kemenhub melakukan verifikasi kembali untuk alokasi bantuan teknis bus sekolah ukuran minibus atau mikro Tahun Anggaran 2025 sebanyak 150 unit. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Selain dapat mendukung mobilitas para siswa dan operasional Sekolah Rakyat, adanya bus sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman budaya keselamatan berlalu lintas pada peserta didik.

“Kami berharap dengan adanya bantuan bus sekolah, dapat meningkatkan kesadaran dan pemaham peserta didik tentang transportasi yang berkeselamatan,” ucap Menhub Dudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM: Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Sehatnya Ekosistem Bisnis Digital

Penulis
Syifa
-
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keutuhan ekosistem bisnis digital, khususnya transportasi online, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keterlibatan Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta BPJS Ketenagakerjaan dalam program ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan para mitra pengemudi transportasi online di seluruh Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik, sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Maman saat memberikan sambutan pada acara Grab untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1).
Menteri Maman menyampaikan pemerintah berkepentingan untuk terus memantau perkembangan transportasi online, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para mitra pengemudi dan masyarakat luas.
Menurutnya, transportasi online telah menjadi bagian penting dari ekosistem UMKM yang menopang aktivitas ekonomi rakyat di berbagai daerah. Kehadirannya membantu pengusaha UMKM menjangkau konsumen di luar radius fisik usaha, mempermudah pemesanan, serta mempercepat pengiriman, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan volume penjualan.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024, sekitar 27 juta UMKM di Indonesia telah bertransformasi ke dalam ekosistem digital melalui pemanfaatan media sosial dan marketplace untuk pemasaran, sekaligus mengoptimalkan berbagai aspek operasional bisnis.
Menteri Maman menekankan keberlanjutan ekosistem digital tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan yang memadai bagi para mitra pengemudi. Dalam konteks ini, peran BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat strategis, melengkapi berbagai program perlindungan yang disediakan oleh perusahaan transportasi online.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan rasa aman bagi para mitra. Rasa aman inilah yang menjadi fondasi hubungan yang sehat dan strategis antara mitra pengemudi dengan platform,” katanya.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Maman menegaskan bahwa Kementerian UMKM tidak berpihak pada salah satu pihak, baik perusahaan transportasi online, mitra pengemudi, maupun merchant. Peran pemerintah adalah menjaga keseluruhan ekosistem agar tetap utuh dan seimbang.
“Pemerintah memandang ketiga pihak tersebut sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Keseimbangan ekosistem harus terus dijaga karena model bisnis ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan ekosistem usaha lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pandangan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo dan mendapat persetujuan bahwa keseimbangan ekosistem transportasi online merupakan hal yang harus terus dipikirkan dan dijaga bersama.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lapor Pak Amran Bongkar Mafia Pertanian, dari Pupuk Mahal hingga Pangan Ilegal

Penulis
Syifa
-

Dalam dua bulan terakhir, layanan pengaduan Whatsapp “Lapor Pak Amran” menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga tata kelola sektor pertanian. Kanal yang diluncurkan kembali Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 31 Oktober 2025 ini tidak hanya menampung laporan, tetapi langsung menghasilkan penindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran di lapangan.

Melalui kanal pengaduan di nomor 0823-1110-9390, ribuan laporan diterima dari petani dan masyarakat di berbagai daerah. Aduan tersebut mencakup penyimpangan harga pupuk bersubsidi, pupuk palsu, pungutan liar (pungli) bantuan alsintan, hingga masuknya komoditas pangan ilegal.

Mentan Amran menegaskan bahwa kanal ini merupakan ruang partisipasi publik dengan kerahasiaan pelapor yang dijamin aman. Ia mendorong seluruh petani, kelompok tani, dan lapisan masyarakat untuk dapat melapor jika menemukan penyimpangan di sektor pertanian.

“Negara hadir dan tidak akan diam jika petani dirugikan. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Yang melapor adalah pahlawan pangan. Itulah jasa-jasa Anda pada negara,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Selasa (13/1/2026).

Mentan Amran menjelaskan bahwa penanganan laporan dilakukan secara cepat melalui tim pengawasan Kementerian Pertanian dengan koordinasi lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Hasilnya, dalam kurun waktu lebih dari dua bulan, sejumlah kasus besar berhasil dibongkar dan ditindak tegas.

190 Pengecer dan Distributor Langgar HET Pupuk

Salah satu kasus yang terungkap dari Lapor Pak Amran adalah pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi oleh pengecer dan distributor. Mentan Amran secara tegas memberikan ultimatum mencabut izin pengecer dan distributor yang terbukti melanggaran ketentuan HET. Tidak hanya itu, ia juga memberikan peringatan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di seluruh wilayah agar mengawasi distributor terkait implementasi HET.

Masyarakat Lapor, Beras Ilegal di Batam Ditindak

Laporan masyarakat melalui Lapor Pak Amran juga berhasil menggagalkan masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan Amran dan tim segera bertindak dan menyegel beras illegal bahkan sebelum kapal bersandar di pelabuhan. Penindakan dilakukan cepat melalui koordinasi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

Petani Mengadu ke Lapor Pak Amran, Praktik Pungli Alsintan Terbongkar

Melalui Lapor Pak Amran, terungkap praktik pungutan liar bantuan traktor di 99 titik di berbagai daerah. Modusnya, seorang staf Kementerian Pertanian mengaku sebagai Direktur Jenderal dan meminta uang Rp50–100 juta per unit traktor kepada petani.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan Amran langsung memerintahkan pemeriksaan internal. Hasilnya, pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diberhentikan, sementara bukti-bukti diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses pidana.

Lapor Pak Amran Berhasil Gagalkan 133,5 Ton Bawang Bombai Ilegal

Kasus lain yang terbongkar berkat Lapor Pak Amran adalah penggagalan masuknya 133,5 ton bawang bombai ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Laporan masyarakat menyebut adanya pengiriman bawang bombai tanpa dokumen karantina melalui kapal dari Pontianak.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Polrestabes Semarang, Balai Karantina, TNI, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan mengamankan seluruh muatan. Barang ilegal kini ditangani sesuai prosedur hukum untuk melindungi keamanan pangan dan mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Mentan Amran menegaskan bahwa Lapor Pak Amran akan terus dibuka. Masyarakat diminta menyampaikan laporan secara jelas dan detail, termasuk alamat lokasi dan jenis pelanggaran, agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” tegas Mentan Amran.

Melalui kanal ini, Kementerian Pertanian berharap pengawasan sektor pertanian dapat dilakukan bersama-sama, sehingga petani terlindungi, pangan aman, dan kedaulatan pangan nasional semakin kuat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Maruarar Sirait Pastikan Kuota BSPS untuk Sulawesi Tengah dan NTB

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar pertemuan bersama Wakil Ketua MPR RI, Menteri Hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah dan NTB, serta asosiasi pengembang perumahan. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (13/1).

Pertemuan tersebut membahas alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sulawesi Tengah dan NTB, perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan, serta rancangan kebijakan Rumah Susun (Rusun) Bersubsidi.

Menteri PKP menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah yang hadir akan mendapatkan alokasi kuota BSPS, dengan mekanisme pengusulan dan pembahasan teknis yang akan dikoordinasikan lebih lanjut di Kementerian PKP. Program BSPS dinilai sebagai kebijakan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan terus didorong dengan semangat gotong royong.

“BSPS adalah program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bantuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh gotong royong masyarakat, mulai dari tenaga, pikiran, hingga material bangunan. Pada tahun ini, kami menargetkan sekitar 400 ribu rumah dapat ditingkatkan kualitas huniannya melalui program BSPS ini,” ujar Menteri PKP.

Selain BSPS, pertemuan juga membahas tantangan penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin terpusat di kota, di tengah tingginya harga lahan, membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin sulit mengakses rumah tapak. Kondisi ini menjadikan Rusun Bersubsidi sebagai alternatif hunian yang penting dan strategis.

Dalam pertemuan tersebut dibahas usulan pengembangan rumah susun bersubsidi dengan luasan unit 21–45 meter persegi, yang disesuaikan dengan standar hunian layak bagi MBR. Skema pembiayaan diusulkan tetap terjangkau, dengan suku bunga 5 persen untuk unit 21–36 meter persegi dan 7 persen untuk unit di atas 36 hingga 45 meter persegi, dengan tenor hingga 30 tahun dan masa subsidi selama 20 tahun.

Para pengembang menyampaikan bahwa harga jual rumah susun bersubsidi saat ini dinilai belum cukup menarik bagi swasta. Masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan agar pembangunan Rusun Bersubsidi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan RUU Perumahan yang akan mengintegrasikan tiga undang-undang terkait perumahan. RUU ini diharapkan menjadi solusi komprehensif untuk mempermudah rakyat memiliki rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyusunan RUU Perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni rakyat, negara, dan dunia usaha.

“Dalam menyusun kebijakan perumahan, kami selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan keberlangsungan dunia usaha. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri perumahan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyusunan RUU Perumahan melalui proses harmonisasi regulasi, termasuk dengan peraturan daerah, agar implementasi kebijakan di lapangan dapat berjalan selaras.

Kementerian PKP akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta ekosistem perumahan guna mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, baik rumah tapak maupun rumah susun, bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Andalkan Tiga Mesin Pertumbuhan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan agenda besar lintas generasi. Melalui Asta Cita, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah mengandalkan tiga mesin pertumbuhan utama, yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi. Ketiganya diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras. Mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (13/01).

Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal.

Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin. Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat semakin kondusif.

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” tandas Menkeu.

Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Belanja negara ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Siapkan SDM Unggul, Mensesneg: Pemerintah Kerja Keras Tingkatkan Pendidikan di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia melalui berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

“Sekali lagi, ini memang kita bekerja keras untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan kita,” ujar Mensesneg dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).

Salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan adalah sekolah rakyat, yang merupakan gagasan besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

Hingga saat ini, sebanyak 166 sekolah rakyat sudah beroperasi di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh tanah air dan telah menjangkau 15.954 siswa dengan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

“Sekolah rakyat untuk (anak-anak dari) desil 1 dan desil 2 kita adakan, kita bangun,” kata Mensesneg.

Terkait peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Mensesneg mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperluas kesempatan anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas di sekolah ini dengan membuka kampus baru di daerah lainnya.

“Setelah Kampus SMA Taruna Nusantara Magelang sekarang Kementerian Pertahanan di bawah Yayasan YPPSDP dan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara telah membangun dua kampus SMA Taruna Nusantara di Malang dan di Cimahi. Selanjutnya juga sedang proses pembangunan di tiga lokasi di IKN, kemudian di Sulawesi Utara satu, dan di Sumatera Selatan satu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan unggulan di tanah air melalui SMA Garuda. Ke depan, pemerintah menargetkan sekolah unggulan ini dapat beroperasi di setiap provinsi.

“Sekolah unggulan juga kita bangun karena kita benar-benar ingin mempersiapkan sumber daya manusia kita yang kita harapkan akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045,” pungkas Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Peran Sekolah Unggulan dalam Mencetak Pemimpin Jujur dan Patriotik

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keberadaan sekolah unggulan dalam menyiapkan kader-kader bangsa yang berkarakter kuat dan berjiwa patriotik. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).
“Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” ucap Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden meminta seluruh pimpinan lembaga dan sekolah untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kepala Negara meminta seluruh unsur pimpinan lembaga, kepala sekolah, dan para guru untuk menyelenggarakan pendidikan yang inovatif serta berorientasi pada pembinaan dan pengembangan peserta didik
“Saya minta semua unsur para pimpinan Lembaga, para pemimpinan sekolah, para pamong guru untuk melaksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan,” katanya.
Ke depan, dengan rencana pembangunan sekolah unggulan di setiap kabupaten, Presiden optimistis proses kebangkitan kepemimpinan nasional akan berlangsung cepat.
“Dengan tambahan nanti SMA Garuda juga, dengan nanti rencana kita tiap kabupaten satu sekolah unggulan, ini akan mempercepat kita harapkan kebangkitan kepimpinan dan kebangkitan bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Selain penguatan sekolah unggulan, Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk merenovasi sekitar 60 ribu sekolah.
“Kita punya 300 ribu sekolah, saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia, dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang,” ucap Presiden.
Menutup sambutannya, Presiden kembali menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu instrumen utama pembangunan nasional. “Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan, pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Saya kira itu dari saya. Saya bangga hari ini melihat hasil kita,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkarakter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...534535536...4,889Halaman 535 dari 4,889