Serap Aspirasi di 16 Daerah Jatim, Lia Istifhama Soroti Empat Isu Strategis: Kesehatan hingga Pelestarian Bahasa

Penulis

-

15 Jan 2026

Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menuntaskan agenda reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari rangkaian dialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah tersebut, Lia mencatat empat isu strategis yang dinilai krusial dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Daerah yang dikunjungi senator yang akrab disapa Ning Lia itu meliputi Lamongan, Surabaya, Malang Raya, Nganjuk, Gresik, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.

“Reses ini memperlihatkan bahwa persoalan di daerah sangat konkret dan saling berkaitan. Karena itu, negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berkeadilan,” ujar Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Isu pertama yang paling banyak disuarakan masyarakat berkaitan dengan sektor kesehatan, khususnya belum adanya petunjuk teknis penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit daerah. Menurut Lia, ketiadaan juknis tersebut membuat banyak rumah sakit belum dapat menyesuaikan layanan secara optimal.

“Banyak rumah sakit masih menunggu juknis KRIS. Tanpa kepastian regulasi, rumah sakit bisa kehilangan daya dukung dan produktivitas,” kata Ning Lia.

Ia menekankan bahwa rumah sakit daerah perlu diperkuat tidak hanya sebagai pusat layanan kuratif, tetapi juga sebagai sarana promotif dan preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat sejak dini.

Isu kedua yang mengemuka berasal dari sektor pendidikan, khususnya terkait akses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal (RA) di bawah naungan Kementerian Agama. Lia menilai guru RA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini berbasis nilai keagamaan.

“Guru RA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan. Mereka seharusnya mendapat kesempatan seleksi PPPK yang setara,” tegas Lia.

Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Dalam kunjungan resesnya, Lia menemukan masih banyak pelaku usaha wisata yang belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Padahal pariwisata adalah tulang punggung ekonomi daerah. Perlindungan sosial bagi pelaku wisata harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia juga mendorong penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan wisata agar dapat terintegrasi dengan pengembangan medical tourism yang semakin diminati.

Sementara isu keempat berkaitan dengan pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia mengungkapkan bahwa ratusan bahasa daerah di Indonesia masih membutuhkan dokumentasi, termasuk penyusunan kamus, sebagai langkah perlindungan budaya.

“Ada sekitar 718 bahasa daerah yang perlu didokumentasikan. Penyusunan kamus harus menjadi prioritas anggaran, termasuk dalam perencanaan 2027,” jelasnya.

Menurut Lia, bahasa daerah merupakan aset kebudayaan nasional yang tak tergantikan dan menjadi bagian penting dari ketahanan identitas bangsa.

Keempat isu strategis tersebut akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi DPD RI kepada pemerintah pusat. Lia memastikan pihaknya akan terus mengawal agar aspirasi masyarakat daerah benar-benar terakomodasi dalam kebijakan nasional.

“DPD RI hadir untuk memastikan suara daerah tidak berhenti di meja diskusi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Dony Ahmad Munir Tinjau Pembangunan MAN Insan Cendekia Sumedang

Penulis

Saddam Akmal Husen

-

15 Jan 2026

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meninjau langsung rencana pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Sumedang yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Rabu (14/1/2025). Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengawal kehadiran lembaga pendidikan unggulan nasional di wilayahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dony didampingi Sekretaris Daerah, Camat Ujungjaya, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menyampaikan bahwa tahap awal pembangunan MAN Insan Cendekia Sumedang telah mulai dilaksanakan.

“Tahap pertama pembangunan sudah dimulai, meliputi pembangunan akses jalan serta tembok pembatas lahan MAN Insan Cendekia,” ujar Bupati Dony.

MAN Insan Cendekia Sumedang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dengan total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp250 miliar yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekolah ini dirancang menjadi salah satu madrasah unggulan terbaik di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Bupati Dony berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan oleh para peserta didik. Menurutnya, kehadiran MAN Insan Cendekia akan memperkuat ekosistem pendidikan berkualitas di Kabupaten Sumedang.

“Mohon doanya, semoga pembangunan ini selesai sesuai rencana dan benar-benar mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, berakhlakul karimah, serta menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan,” ungkapnya.

Pemda Sumedang, lanjutnya, bertekad untuk terus mengawal, mensupport, membantu, dan mempercepat terwujudnya MAN Insan Cendekia tersebut. Apresiasi juga disampaikan Bupati kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Sumedang, serta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

“Tempat ini akan bermanfaat, berdampak, dan bermakna sebagai kawah candradimuka bagi anak-anak Indonesia, khususnya putra-putri Kabupaten Sumedang,” katanya.

Rencanannya, pembangunan MAN Insan Cendekia Sumedang dapat rampung pada tahun 2026, sehingga para siswa yang selama ini menempuh pendidikan di luar daerah seperti Bandung dan Bekasi, nantinya dapat belajar dan menempati sekolah unggulan tersebut di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkomdigi Nezar Patria: Telekomunikasi Kini Jadi Kebutuhan Dasar Seperti Listrik dan Air

Penulis

Saddam Akmal Husen

-

15 Jan 2026

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, setara dengan listrik dan air. Keberadaan infrastruktur telekomunikasi dinilai sangat menentukan keberlangsungan layanan publik, terutama dalam situasi darurat seperti bencana.

Hal tersebut disampaikan Nezar Patria saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (14/01/2026).

“Satu hal yang baru kita sadari sangat penting pada hari ini yaitu jaringan telekomunikasi. Saya juga di sana baru sadar kalau jaringan telekomunikasi itu sama pentingnya dengan listrik dan air,” ujar Nezar Patria.

Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketika jaringan telekomunikasi terganggu, berbagai kebutuhan dasar masyarakat ikut terdampak. Dalam kondisi bencana, jaringan komunikasi menjadi penopang utama koordinasi, distribusi bantuan, hingga akses informasi bagi masyarakat.

“Di saat bencana, kita sering kali baru menyadari bahwa infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar kabel, menara, atau perangkat teknis, tapi dia sudah menjadi semacam nadi kehidupan,” ujarnya.

Nezar Patria menambahkan, kualitas dan keandalan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi digital nasional serta pertumbuhan ekonomi digital. Karena itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi harus dipandang sebagai kepentingan bersama.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melihat infrastruktur telekomunikasi semata-mata sebagai objek komersial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai infrastruktur kritis yang perlu dijaga dan dilindungi bersama.

“Ekosistem digital bergantung pada infrastruktur telekomunikasi. Anak-anak butuh akses internet untuk pembelajaran, kemudian UMKM perlu mengakses platform digital, dan banyak layanan-layanan strategis yang memakai jaringan telekomunikasi,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sesmensesneg Setya Utama Lantik Tujuh Pejabat di Lingkungan Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah

Penulis

Saddam Akmal Husen

-

15 Jan 2026

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Sesmensesneg), Setya Utama, melantik tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Pelantikan berlangsung di Lobi Gedung I Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam sambutannya, Setya Utama menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus menekankan pentingnya sinergi dan integrasi kerja di lingkungan Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah.

“Saya hanya ingin berpesan bahwa Sekretariat BKP ini adalah satuan kerja di bawah Sekretariat Negara, saya minta supaya tetap terintegrasi, tetap bersinergi, dengan seluruh unit di Kemensetneg.” ujar Setya

Setya Utama menegaskan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, seiring dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang diemban Sekretariat BKP. Hal tersebut berdampak langsung pada pengelolaan anggaran, aset, sumber daya manusia, hingga Barang Milik Negara (BMN).

“Dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan SDM, karena saya yakin, tugas akan semakin banyak, semakin kompleks, turunan akan semakin besar juga program kerja BKP.” ucap Setya Utama.

Mengakhiri sambutannya, Setya Utama menegaskan bahwa sumpah jabatan yang dikatakan para pejabat bukan hanya sekadar disampaikan oleh para hadirin, tetapi juga sumpah di hadapan Allah SWT.

“Jadi apa yang sudah saya katakan dan diikuti tadi, yaitu Sumpah Jabatan, kalian bukan hanya sumpah dihadapan kita semua tetapi di hadapan Allah SWT.” tutup Setya.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini Deputi bidang Administrasi Aparatur, Nanik Purwanti, dan Deputi bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah, Noudhy Valdryno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pameran Produk Unggulan Bakal Naikkan Pelaku Usaha Desa ke Level Nasional

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Pameran Produk Unggulan dan Pasar Murah di Kawasan Indrokilo Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).

Mendes Yandri mengatakan, Pameran yang masuk rangkaian Hari Desa Nasional (HDN) 2026 ini bertujuan untuk memastikan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan ini bisa terwujud.

“Pameran ini juga bertujuan menaikkan Pelaku Usaha Desa ke Level Nasional,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Untuk memastikan desa menjadi pemain utama ekonomi nasional, salah satu strategi Mendes Yandri adalah revitalisasi BUMDesa sebagai salah satu pendorong ekonomi di desa.

Mendes Yandri menegaskan, BUMDesa tidak perlu khawatir dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua entitas ekonomi ini disarankan untuk saling kolaborasi.

“Kolaborasi KDMP dan BUMDesa diyakini bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi di desa,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

BUMDesa pun telah sukses melakulan ekspor, seperti BUMDesa di Ngada NTT ekspor Kemiri ke Australia, Desa Ngoran ekspor Kendang Jembe ke Cina.

Mendes Yandri menargetkan terbentuk 5.000 Desa Ekspor dengan menggandeng Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Desa Nasional 2026 Tabrani melaporkan jika kegiatan Pameran Produk Unggulan jadi wadah penguatan promosi dan penguatan ekosistem Desa.

“Lebih dari 90 pelaku usaha ikut Pameran, termasuk BUMDesa Terbaik, UMKM Lokal di Boyolali dan Jawa Tengah,” kata Dirjen PEID Kemendes PDT ini.

Hal ini, kata Tabrani, sesuai kesepakatan pelaksanaan Hari Desa 2026 tetap kedepankan kearifan lokal.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri bersama Wagub Jateng Taj Yasin menyerahkan bantuan 1 Ton Ikan Lele kepada lima orang perwakilan warga.

Untuk itu diketahui, Ikan Lele itu merupakan kolaborasi Kemendes PDT dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mendes Yandri pun mengunjungu stand Pameran untuk mengetahui produk-produk yang dipamerkan.

Turut hadir Anggota DPR Muhammad Hatta, Wakil Gubernur Taj Yasin, Bupati Boyolali Agus Irawan, Forkompimda Jawa Tengah dan Boyolali, perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Jawa Tengah dan mitra Kemendes PDT.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

BNN dan PB Al Washliyah Perkuat Sinergi Hadapi Peningkatan Prevalensi Narkoba

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menerima audiensi dari Pengurus Besar (PB) Al Washliyah di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Jumat (9/1). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam pengantarnya, Kepala BNN RI mengungkapkan data keprihatinan terkait peningkatan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2025, angka prevalensi meningkat dari 1,73% menjadi 2,11%, yang berarti sekitar 4,1 juta masyarakat telah terpapar narkotika.

“Ini menjadi PR Kita semua, terutama anak muda sebagai generasi penerus. Tanpa dukungan Ormas dan tokoh masyarakat, upaya Kita tidak akan maksimal dalam menjaga aset bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang Bersinar (Bersih Narkoba),” ujar Kepala BNN RI.

Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr. Drs. KH. Masyhuril Khamis, SH., MM., menyatakan kesiapannya untuk mendukung program-program BNN. Ia memaparkan bahwa Al Washliyah memiliki infrastruktur yang luas untuk membantu BNN dalam skala nasional, di antaranya: jejaring organisasi di 35 provinsi dan 327 kabupaten/kota, pengelolaan 10 kampus dan 721 unit sekolah yang tersebar di 13 provinsi, serta ribuan guru dan Dai pedesaan yang siap disinkronisasikan untuk memberikan edukasi anti narkoba.

“Kami sudah mulai mengintegrasikan modul kurikulum anti narkotika di beberapa sekolah Kami. Kami ingin anak-anak memahami bahaya narkotika sejak dini, termasuk ancaman jenis baru seperti narkoba cair pada rokok elektrik,” jelas KH. Masyhuril Khamis.

Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman (MoU) antara BNN dengan PB Al Washliyah. Kesepakatan ini nantinya akan diturunkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat wilayah (provinsi) hingga kabupaten/kota agar implementasi di fasilitas pendidikan dan dakwah dapat segera berjalan.

Hadir dalam audiensi tersebut jajaran pejabat tinggi madya BNN RI, termasuk Deputi Pencegahan, Deputi Rehabilitasi, Deputi Hukum dan Kerja Sama, Plt. Deputi Pemberantasan, Plt. Deputi Peran Serta Masyarakat, serta Kepala Biro Humas dan Protokol. Sementara itu, Ketua Umum PB Al Washliyah didampingi oleh jajaran pengurus bidang hukum, luar negeri, kajian strategis, serta Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Al Washliyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN: Karier Tanpa Batas Dimulai Dari Hidup Sehat Tanpa Narkoba

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa karier tanpa batas harus diawali dengan hidup sehat tanpa narkoba. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Career Day Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) DKI Jakarta yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA se-DKI Jakarta, di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (13/1).

Mengutip pepatah Romawi kuno Mens Sana in Corpore Sano—jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat-Kepala BNN RI menekankan bahwa kesehatan fisik dan mental merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan generasi muda.

“Narkoba merusak kesehatan, baik fisik maupun mental, sekaligus menghancurkan masa depan,” tegasnya.

Menyinggung kembali adanya peluang besar Indonesia meraih Indonesia Emas melalui fenomena Bonus Demografi, Kepala BNN RI menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam membentengi diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Bonus demografi akan menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik, salah satunya dengan memastikan generasi muda menjauhi narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BNN RI mengungkapkan tantangan pemberantasan narkoba yang semakin kompleks, mulai dari transformasi digital yang membuat jaringan narkotika kian canggih, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tekanan ekonomi, hingga kemudahan akses informasi digital yang belum diimbangi literasi digital yang memadai.

Mengakhiri penyampaiannya, Kepala BNN RI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya dunia pendidikan, orang tua, dan peserta didik, untuk aktif dalam upaya pencegahan narkoba sejak dini serta berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

“Setiap pilihan hari ini menentukan kualitas hidup di masa depan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Kualitas Loket Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Bekali Petugas Product Knowledge dan Hospitality

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Ini perlu adanya assesment ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Menurut Menteri Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan hospitality yang baik akan membuat pelayanan pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif kepada masyarakat. “Jadi makanya ini hospitality tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat dalam beberapa kunjungan pembinaan ke daerah, masih ditemukan tantangan pelayanan yang terjadi di antara petugas loket dan back office. “Nantinya petugas loket dan front office diberi pembinaan di BPSDM. Penting ini petugas loket, karena front end kita kan di situ,” kata Menteri Nusron.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan khusus bagi petugas loket, diperlukan pula penguatan komunikasi dan koordinasi dari Kepala Kantor Pertanahan kepada para petugas pelayanan di lapangan.

“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan back office. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Ajak Pegawai Berkomitmen Bersama Tingkatkan Layanan Pertanahan

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik.

Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.

“Sekarang resolusi tahun 2026, komitmen kita bersama membangun visi pelayanan. Ada perubahan yang lebih bisa membuat kepuasan pelanggan. Tahun 2026 ini pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapan kita setiap tiga bulan tidak ada lagi dokumen yang numpuk,” tegas Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/26).

Upaya perbaikan dan peningkatan layanan pertanahan tersebut dinilai krusial. Menurut Menteri Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.

“Semisal jika selama tujuh hari, berkasnya dikatakan comply (memenuhi syarat), maka setelahnya berkasnya sudah sampai (proses) mana, jika sudah 14 hari, sudah sampai mana. Kita bangun komitmen itu,” ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga melakukan evaluasi terhadap progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di kantor-kantor pertanahan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Upaya percepatan penyelesaian berkas tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.

“Kita telah buat guideline penyelesaian berkas ini ya. Seluruh berkas yang masuk pada Q1 2025, harus selesai di akhir bulan ini. Yang masuk Q2 2025, harus selesai di minggu pertama dan kedua Februari 2026, begitu seterusnya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan masing-masing beserta tantangan yang dihadapi di lapangan kepada Menteri Nusron. Diskusi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan pertanahan di setiap wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Pameran Produk Unggulan Naikkan Pelaku Usaha Desa ke Level Nasional

Penulis

Jalaludin Rummi

-

14 Jan 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Pameran Produk Unggulan dan Pasar Murah di Kawasan Indrokilo Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/26).