Beranda blog Halaman 533

Buka Gubernur Cup di Stadion Swarnabhumi, Al Haris Harap Ada Talenta-Talenta Sepak Bola dari Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris berharap dengan dibukanya turnamen Gubernur Jambi Cup di Stadion Swarnabhumi Pijoan ini sudah benar-benar siap nantinya dapat melahirkan talenta-talenta sepak bola dari Jambi yang berprestasi ditingkat nasional maupun internasional. Harapan tersebut disampaikannya saat Pembukaan Gubernur Jambi Cup Sepak Bola, yang merupakan rangkaian kegiatan HUT Ke-69 Provinsi Jambi, bertempat di Stadion Swarnabhumi Pijoan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (14/01/2026) sore.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kontingen-kontingen dari kabupaten/kota se-provinsi yang telah hadir ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Jambi ke-69 tahun 2026. “Dengan ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Jambi ke-69 ini, kita mengharapkan sepak bola di Provinsi Jambi bisa berkembang. Kita sudah mendirikan Stadion Swarnabhumi untuk masyarakat di Provinsi Jambi, tapi saat ini belum selesai semuanya, bertahap akan kita selesaikan,” ujar Gubernur Al Haris.”Insya Allah tahun ini akan terus kita usahakan bantuan pemerintah pusat, di Kementerian PU pusat ada daftar 30 proyek nasional untuk pembangunan stadion, kita akan usahakan stadion Sawarnabhumi ini dapat, agar bisa kita lanjutkan pembangunanyan sampai selesai,” lanjutnya.

Dijelaskan Gubernur Al Haris, syarat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat provinsi harus mempunyai klub sepak bola. “Setelah stadion ini selesai Provinsi Jambi harus mempunyai klub sepak bola. Kita sangat dekat sekali kelapangan Jakabaring Palembang, kalau tol ini selesai hanya 4 jam kita sudah bisa main ke Palaembang balik hari,” jelas Gubernur Al Haris.

“Hari ini, untuk pertama kalinya kita berkumpul di Stadion Swarnabumi yang baru saja selesai tahap pembangunan. Pembangunan stadion ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, modern, dan berstandar nasional, guna mendukung peningkatan prestasi olahraga sekaligus menjadi ruang publik yang membanggakan masyarakat. Stadion ini tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga simbol semangat, persatuan, dan kemajuan daerah,” sambung Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga meminta kepada semua klub sepak bola yang bertanding dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi agar dapat menjadikan turnamen sepak bola sebagai ajang silaturrahmi secara kekeluargaan. “Jadikan Gubernur Jambi Cup sebagai ajang silaturahmi kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan semangat sportivitas dikalangan masyarakat Jambi, mari jaga sportivitas kita

untuk kebersamaan,” pinta Gubernur Al Haris.
“Kepada semua atlet, bertandinglah dengan menjaga sportivitas, serta taat dengan peraturan yang berlaku. Atlet yang hebat lahir dari proses yang hebat yang disertai dengan kejujuran dan rasa persaudaraan yang tinggi. Namun yang perlu diingat, setiap pertandingan, pasti ada yang menang dan yang kalah. Saya berpesan kepada seluruh atlet dan tim offisial, menanglah dengan terhormat, kalahlah dengan terpuji. Kalian adalah aset-aset daerah yang kelak menjadi penerus bangsa, yang akan meneruskan pembangunan Provinsi Jambi,” tambahnya.
“Selamat bertanding dan tunjukkan kemampuan dan performa terbaik kepada seluruh atlet dari seluruh kesebelasan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Semoga hasil kerja keras latihan selama ini yang diiringi dengan doa dan semangat dari pelatih dan offisial, mampu menjadi motivasi terbaik untuk membangkitkan semangat dalam meraih prestasi,” pungkasnya.

Pada sesi wawancara Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukurnya dengan telah dibukanya turnamen Gubernur Cup 2026. “Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama disini melihat langsung pembukaan Gubernur Cup 2026 dan sekaligus mengadakan Laga Exibition antara Jambi Mantap dengan Pers Jambi, juga nantinya pertandingan yang masuk penyisihan 4,3, 2 sekaligus partai final Gubernur Cup dilapangan ini,” katanya.

“Stadion ini masih butuh pembangunannya, kiri kanan ini perlu kelanjutan pembangunannya, kemaren kita sudah menghadap Kementerian Pemuda Olahraga untuk mendapatkan rekomendasi Kementrian PU, karena di Kemeturan PU ada program untuk stadion yang ada di daerah. Kita terus perjuangkan agar stadion ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Jambi yang pencinta sepak bola, tujuannya agar melahirkan talenta-talenta baru dalam bidang persepakbolaan di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Baleg DPR RI Dorong Percepatan Revisi UU Pemerintahan Aceh, Dana Otsus Jadi Fokus Utama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Revisi tersebut dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan status kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, khususnya terkait kepastian Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Nah, kenapa ini menjadi penting dan urgen? Ini berkaitan dengan soal status kekhususan Pemerintah Aceh yang konsekuensinya adalah tentang dana otonomi khusus,” ujar Doli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Doli menjelaskan, UU Nomor 11 Tahun 2006 selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, termasuk pengaturan Dana Otsus sebagai penerimaan khusus dari pemerintah pusat. Dana tersebut berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan bahwa dalam undang-undang tersebut, kebijakan otonomi khusus Aceh memiliki jangka waktu 20 tahun yang akan berakhir pada 2027. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan kesepakatan politik sebelum masa berlaku tersebut berakhir.

“Jadi tahun 2027 sesuai dengan undang-undang sebelumnya itu sudah jatuh tempo. Makanya sebelum berakhir, kita harus sepakati antara DPR, pemerintah, dan Pemerintah Aceh apakah otonomi khusus ini perlu diteruskan atau tidak, dan bentuknya tentu melalui undang-undang,” paparnya.

Menurut Doli, secara prinsip DPR RI dan pemerintah telah memiliki kesepahaman politik untuk tetap mempertahankan Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan. Revisi undang-undang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan ke depan.

“Secara prinsip, pemerintah dan DPR tetap mendukung Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Itu sudah menjadi kesepakatan politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Doli menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh juga akan mencakup kebijakan turunan, terutama terkait skema dan besaran Dana Otsus. Usulan Pemerintah Aceh mengenai peningkatan persentase Dana Otsus dinilai sejalan dengan kebijakan serupa yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain aspek anggaran, Baleg DPR RI menilai evaluasi menyeluruh atas pemanfaatan Dana Otsus selama dua dekade terakhir menjadi hal yang tidak terpisahkan. Evaluasi ini diperlukan untuk menilai efektivitas pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih perlu dibenahi.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar kebijakan ke depan. Harapannya, jika otonomi khusus dilanjutkan dengan dukungan anggaran yang lebih tepat, maka 20 tahun ke depan Aceh bisa jauh lebih progresif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu prioritas Baleg DPR RI pada masa sidang ini. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk mendorong pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas daerah, serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Optimistis Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Pemimpin Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang pada Selasa, (13/1).

Gubernur Khofifah mengatakan kehadiran SMA Taruna Nusantara mendukung program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berasrama unggulan untuk membentuk pemimpin berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

“Pentingnya sekolah taruna dalam membangun karakter dan prestasi akademik siswa, serta mendorong taruna untuk menjadi generasi unggul, garda terdepan penjaga NKRI,” ungkapnya.

Menurut Gubernur Khofifah, SMA Taruna Nusantara menawarkan lingkungan belajar yang asri dan representatif untuk mendukung kegiatan akademik serta pembinaan karakter siswa.

Melalui Kurikulum terintegrasi, sistem pendidikan tidak fokus pada kecerdasan akademik (Kurikulum Nasional), tetapi juga penguatan karakter melalui Kurikulum Khusus yang meliputi wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan kemandirian.

“Pembinaan karakter dan akademik diberikan dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Pola sistem pembinaan pendidikan mengutamakan pembentukan karakter bagi para siswa, beriringan dengan peningkatan prestasi akademi, menjadi satu bagian yang utuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengatakan, SMA Taruna Nusantara menjadi wadah siswa untuk terus bertumbuh, belajar dan berkarya sehingga meningkatkan kompetensi dan skill mereka yang akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas 2045. “Mudah-mudahan semua peserta didik  dapat  mengemban mandat menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah saat Indonesia Emas 2045, pemimpin emasnya dari siswa-siswi Jawa Timur,” terangnya.

Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh siswa-siswi untuk terus menjaga prestasi, menjaga kemampuan yang sudah dimiliki agar terus dikembangkan guna meraih prestasi setinggi-tingginya.  “Teruslah meraih prestasi, berikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. Negeri ini tidak hanya butuh generasi pintar, tapi generasi pintar dan benar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, SMA Taruna Nusantara Kampus Malang ini memiliki luas 30 hektare (Ha) yang dibangun saat Bapak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.  SMA Taruna Nusantara dirancang dengan fasilitas modern untuk menunjang seluruh aspek kehidupan siswa (Taruna), yakni gedung pendidikan dilengkapi teknologi pembelajaran terkini, asrama ksatrian yang nyaman dan fasilitas olahraga.  Selain itu, pusat layanan siswa atau Taruna Nusantara Center seperti Advance Study Center (ASC) dan English Study Center (ESC).

Setelah meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Gubernur Khofifah bersama Presiden Prabowo meninjau sarana prasarana. Dilanjutkan  foto bersama siswa siswi SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pendidikan dan kesehatan adalah instrumen pembangun, kesejahteraan, demokrasi, pendidikan dan menghilangkan kemiskinan.  “Saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan mengucap bismillah siang ini saya Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara kampus malang,” ungkapnya.

Disampaikan Presiden Prabowo, SMA Taruna Nusantara Kampus Malang dibuat untuk mencari putera puteri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina agar memiliki kesempatan meraih ilmu pengetahuan.  “Ujungnya menjadi kader bangsa yang berguna karena pembangunan bangsa terletak pada bangsa itu sendiri untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi,” kata Prabowo.  

“Selain itu memberi kesejahteraan dan kualitas hidup kepada masyarakat sehingga terlepas dari kemiskinan dan kelaparan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan SMA taruna merupakan wadah yang dibutuhkan setiap negara karena kita bertekad meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Di negara berkembang dan negara maju, ada ratusan sekolah taruna. Di Malaysia sudah lebih dari 20 sekolah, lalu di Inggris ada ratusan sekolah taruna.

“Hari ini kita sudah punya beberapa kampus sekolah taruna diantaranya Magelang, Malang, Cimahi lalu Kalimantan kawasan IKN, Minahasa dan Sumatera Selatan. Akhir Desember 2026 kampus tersebut bisa beroperasi,” tuturnya.

Presiden Prabowo meminta kepada seluruh pihak agar melaksanakan dengan baik filosofi sekolah taruna Nusantara yang akan mencetak kader patriotisme, cinta tanah air dan bertanggungjawab untuk memimpin masa depan. Selain itu, menanam akhlak, kepribadian bersih dan pemimpin yang jujur dan tidak korupsi.

“Saya minta seluruh unsur pemimpin lembaga, guru melaksanakan pendidikan yang inovatif dan niat untuk membina dan mengembangkan. Saya percaya saudara-saudara melaksanakan dengan tanggungjawab yang tinggi,” jelasnya.

Ke depan, Presiden Prabowo akan merenovasi 60 ribu sekolah dari 300 ribu sekolah di seluruh Indonesia dan ditargetkan dalam 4 tahun bisa diselesaikan semua dan kualitas akan ditingkatkan seluruh bidang. “Selain itu membentuk 20 sekolah Garuda. Skemanya satu provinsi dan kabupaten memiliki satu sekolah Garuda yang saling terintegrasi,” pungkasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jateng Dilanda Hujan Ekstrem, Gubernur Luthfi Minta Daerah Ajukan Asuransi Gagal Panen

Penulis
Syifa
-

Hujan ekstrem yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah Jawa Tengah, berisiko mengakibatkan gagal panen. Untuk melindungi petani, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepala daerah kabupaten/kota yang wilayahnya yang terdampak cuaca ekstrem, segera mengajukan asuransi gagal panen.

Arahan itu disampaikan dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jateng 2026, di The Sunan Hotel, Kota Surakarta pada Rabu (14/1).

Beberapa daerah yang terdampak hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir meliputi Kudus, Pati, dan Jepara. Banjir yang melanda di tiga daerah tersebut berdampak hingga ke lahan pertanian warga.

Luthfi meminta pemerintah kabupaten setempat, segera melaporkan luas lahan yang berpotensi gagal panen kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, untuk pengurusan asuransi.

“Pak Frans (Kadistanbun) nanti untuk Kudus, Pati, dan Jepara diminta segera ajukan terkait (asuransi) gagal panen,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi tidak bisa dihindari. Namun, dampaknya tetap bisa ditekan, melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Dia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam penanganan bencana di kabupaten/ kota, termasuk kesiapan pemerintah daerah menetapkan status darurat, membentuk satuan tugas (satgas), dan memastikan dukungan logistik, serta layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menurut gubernur, pencapaian target ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi secara mandiri, tapi butuh kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi.

“Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan (dukungan) para bupati/ wali kota,” tegasnya.

Sebagai informasi, kegiatan komitmen ketahanan pangan itu menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah, mewujudkan swasembada pangan 2026, termasuk pencapaian target produksi padi 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK dan Bareskrim Polri Perkuat Kerja Sama Tangani Penipuan Online

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk perkuat kolaborasi penanganan penipuan (scam).

Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Bareskrim Polri yang ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Rabu.

Penandatanganan PKS Nomor: PRJ-1/EP.1/2026 dan Nomor: PKS/3/I/2026 tentang Penanganan Laporan Pengaduan Pada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Friderica menyampaikan bahwa dengan adanya PKS ini, masyarakat yang menjadi korban scam dipermudah untuk menyampaikan laporan ke Polisi melalui Laporan Pengaduan polisi pada sistem IASC (iasc.ojk.go.id). Laporan Pengaduan dimaksud diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana milik korban oleh pelaku usaha jasa keuangan. Kerja sama ini juga diharapkan akan semakin meningkatkan proses penegakan hukum dan penangkapan terhadap penipu oleh Polri.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini sebagai salah satu wujud nyata komitmen lembaga negara dalam hal ini OJK dan Polri dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Indonesia,” kata Friderica Widyasari Dewi.

Selain itu, Perjanjian Kerja Sama ini juga memuat beberapa hal, antara lain: Penanganan Laporan Pengaduan; Penanganan Laporan Polisi; Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia; serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

Penandatanganan PKS OJK dan Bareskrim Polri didasari semakin meningkatnya laporan dan jumlah korban penipuan/scaming di Indonesia. Penipuan saat ini umumnya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai layanan keuangan seperti transfer melalui rekening bank dan virtual account, pengisian saldo dompet digital (e-wallet), hingga pembelian aset digital, termasuk kripto.

Seiring dengan perkembangan teknologi, modus penipuan daring juga terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara lain.

Pembentukan IASC sendiri merupakan inisiatif OJK bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI, serta didukung oleh asosiasi industri merupakan forum koordinasi penanganan penipuan (scam) terkait sektor keuangan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, terintegrasi, dan memberikan efek jera.

Berdasarkan data IASC, sejak 22 November 2024 hingga 28 Desember 2025, IASC telah menerima sebanyak 411.055 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp9 triliun. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp402,5 miliar berhasil diblokir atau diselamatkan.

OJK dan Bareskrim Polri terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam penanganan laporan pada IASC, khususnya percepatan proses pengembalian dana kepada korban serta meningkatkan pelindungan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penipuan di sektor keuangan.

OJK selaku Koordinator dari Satgas PASTI turut mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

Selain itu, apabila masyarakat menemukan informasi atau penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya melalui website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, Whatsapp (081157157157), atau melalui email konsumen@ojk.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos dan Kementerian UMKM Kolaborasi Pulihkan Ekonomi Korban Bencana Sumatera

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan sinkronisasi data untuk  intervensi percepatan pemulihan korban bencana di wilayah Sumatera. 
Hal ini penting dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih, berkesinambungan, serta tepat sasaran. “Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (14/1).
Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada bidang pemulihan ekonomi. Fokus utama pembahasan adalah menyamakan basis data penerima manfaat serta memperjelas level intervensi masing-masing kementerian agar tidak tumpang tindih.
Dalam kesempatan ini Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program utama untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana. Yaitu, Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan KUR, pembiayaan kelompok melalui PNM, bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana landing page “UMKM Sumatera Bangkit Bersama”.
“Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” paparnya.
Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos memfokuskan intervensi pada keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana.
“Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang diberikan secara tunai berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah. Bantuan ini diposisikan sebagai dukungan awal agar keluarga terdampak memiliki pegangan untuk bertahan dan mulai bangkit.
“Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ujar Gus Ipul.
Pemberdayaan sosial ekonomi Kemensos, menurut Gus Ipul, diarahkan pada pemulihan aset, akses, dan ability. Mulai dari sarana usaha yang rusak, terputusnya akses pasar, hingga penguatan keterampilan agar keluarga terdampak dapat kembali berusaha.
Gus Ipul menambahkan, asesmen awal dilakukan oleh Kemensos untuk memetakan keluarga mana yang membutuhkan pemulihan sosial ekonomi. Dari hasil asesmen tersebut, akan dipilah keluarga yang memerlukan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM.
“Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” katanya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data awal bersumber dari BNPB, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan seluruh kementerian dalam menyalurkan bantuan.
Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi, dengan Kemensos fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi dan Kementerian UMKM pada rehabilitasi ekonomi penguatan usaha mikro, agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Adapun dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Superflu, Wali Kota Bandung Minta Warga Tetap Tenang dan Jaga Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau warga tetap tenang menyikapi isu Superflu saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana Ke-71 di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong (12/1) agar masyarakat tidak panik dan tetap menjaga kesehatan.

Farhan menyampaikan hingga kini tidak ada kasus Superflu terkonfirmasi di Kota Bandung sehingga aktivitas warga tetap aman.

Ia menjelaskan baru ada satu pasien yang diduga terinfeksi dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, pasien itu memiliki penyakit penyerta berat sehingga risikonya berbeda dengan warga sehat.

“Pasien tersebut memiliki gangguan jantung, diabetes melitus, dan penyakit degeneratif lain, kondisi ini perlu dipahami utuh agar warga tidak panik,” ujar Farhan.

Farhan menegaskan warga tanpa penyakit penyerta cukup menjaga pola hidup sehat supaya daya tahan tubuh kuat.

“Selama kita sehat dan tidak punya penyakit degeneratif, tidak perlu takut berlebihan, cukup makan bergizi, istirahat cukup, dan olahraga,” kata Farhan.

Ia menyebut warga yang mampu secara finansial bisa memilih vaksin flu sebagai langkah tambahan pencegahan.

Farhan menjelaskan Bio Farma menyediakan vaksin flu dan vaksin dengue yang bisa diakses mandiri oleh masyarakat.

“Ini bukan program pemerintah dan memang berbayar, tapi bagi yang ingin silakan datang langsung ke klinik Bio Farma,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung terus memantau isu kesehatan dengan berkoordinasi bersama fasilitas kesehatan dan pemerintah pusat agar informasi yang diterima warga akurat.

Farhan memastikan setiap perkembangan resmi akan diumumkan supaya masyarakat tetap waspada tanpa rasa takut berlebihan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensesneg: Sekolah Rakyat Strategi Pemerintah Putus Mata Rantai Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Senin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Tak hanya meningkatkan akses pendidikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa kehadiran sekolah ini merupakan langkah berani sekaligus bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Kita juga harus berpikir berani dan berpikir out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kita tidak bisa menunggu, oleh karena itulah kita memberanikan diri untuk kita mewujudkan sekolah rakyat ini,” ujar Mensesneg usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Sejak beroperasi secara bertahap mulai Juli 2025 lalu, sebanyak 166 sekolah rakyat mampu memberikan akses pendidikan bagi 15.954 siswa yang berasal dari keluarga yang berada di desil 1 dan desil 2 Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Sekolah rakyat ini memang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level yang paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi. Lima belas ribu siswa, baik dari usia SD, SMP, maupun SMA yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, hingga tahun 2029 pemerintah menargetkan untuk dapat mengoperasikan sebanyak 500 sekolah rakyat dengan target 1.000 siswa di setiap sekolahnya.

“Kita di tahun ini akan membangun di 104 titik sekolah rakyat yang ideal. Mohon doa restunya supaya proses pembangunan lancar dan akan menambah, menampung lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa mengenyam pendidikan,” kata Mensesneg.

Lebih lanjut Mensesneg juga menyampaikan sejumlah inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di tanah, di antaranya renovasi sekolah, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan interactive flat panel (IFP) untuk pembelajaran digital. 

“Inilah tujuan bernegara bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat kita, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan. Jadi ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan menjadi salah satu kuncinya untuk kebangkitan kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pelindungan Warga Negara, Menlu: 27.768 WNI Dipulangkan dari Berbagai Situasi Krisis di 2025

Penulis
Syifa
-

Sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, pelindungan warga negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilar utama diplomasi Indonesia. Dalam upaya pelindungan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah telah memulangkan sekitar 28 ribu WNI dari berbagai kondisi darurat.

“Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring,” ujar Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).

Menlu menambahkan, diplomasi menjadi instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu.

“Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya,” tegas Menlu.

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pelindungan WNI di seluruh penjuru dunia.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perwakilan di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air,’ ucapnya.

Menlu memastikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya pelindungan WNI melalui berbagai cara, termasuk melalui penguatan kemitraan global dan meningkatkan kesiapsiagaan perwakilan RI menghadapi situasi tak terduga.

“Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan,” tandasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Banjir di Serang, Jazuli Juwaini Pastikan Penanganan Darurat dan Serap Aspirasi Warga

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II, Jazuli Juwaini, meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik di Kabupaten Serang dan Kota Serang, Rabu (14/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menyusul banjir yang terjadi akibat tingginya curah hujan serta kondisi infrastruktur yang rawan genangan.

Dalam peninjauan lapangan, Jazuli menyambangi permukiman warga yang terendam banjir, berdialog langsung dengan korban, ketua lingkungan, serta aparat pemerintah setempat. Ia juga berkoordinasi dengan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, yang turun ke lokasi pada waktu bersamaan, guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

“Curah hujan yang tinggi ditambah kondisi infrastruktur di beberapa wilayah menyebabkan banjir sulit dihindari. Kehadiran kami di lapangan untuk memastikan warga tidak sendirian menghadapi musibah ini,” ujar Jazuli di Serang, Rabu, 14 Januari 2026.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa berbagai keluhan dan kebutuhan warga yang ditemuinya akan segera disampaikan kepada pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini bertujuan agar langkah mitigasi dan penanganan banjir dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Selain menyalurkan bantuan, Jazuli mengapresiasi respons cepat pemerintah kabupaten dan kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemasangan pompa air, evakuasi warga, penyediaan logistik, hingga pendirian tempat penampungan sementara.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja cepat pemerintah daerah bersama BPBD dan seluruh unsur terkait. Ini bukti kehadiran negara di tengah masyarakat saat menghadapi musibah,” katanya.

Lebih lanjut, Jazuli Juwaini mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk bersama-sama mengatasi penyebab banjir secara menyeluruh. Ia menilai langkah jangka panjang seperti normalisasi sungai yang kerap meluap serta edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan perlu terus diperkuat.

Menurutnya, penanganan bencana tidak hanya berhenti pada respons darurat, tetapi juga harus diiringi dengan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...532533534...4,889Halaman 533 dari 4,889