Beranda blog Halaman 532

Pendidikan Gratispol Jadi Wujud Nyata Komitmen Pemprov Kaltim Bangun SDM Unggul

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul terus diwujudkan melalui langkah nyata. Salah satunya dengan menghadirkan Program Pendidikan Gratispol, sebuah kebijakan strategis yang membuka jalan seluas-luasnya bagi generasi muda Kalimantan Timur untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani persoalan biaya.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim) Sri Wahyuni, saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2026–2029 di Auditorium H. M. Ardans, Rabu (14/1/2026).

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Program Gratispol telah berjalan sejak tahun 2025 dan secara khusus menyasar pendidikan gratis bagi mahasiswa mulai dari jenjang Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3). Program ini dihadirkan sebagai upaya memastikan tidak ada anak Kalimantan Timur yang terhambat melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Melalui Program Gratispol, kami membuka akses seluas-luasnya bagi generasi muda Kaltim untuk kuliah, meningkatkan kualitas diri dan mempersiapkan diri menjadi bagian dari Generasi Emas Kalimantan Timur dan Indonesia,” ujar Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim.

Ia menegaskan, Gratispol bukan sekadar wacana kebijakan, melainkan program yang telah berjalan dan akan terus diperkuat serta disempurnakan ke depan. Karena itu, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan mahasiswa secara optimal.

Pemprov Kaltim pun berharap UNTAG Samarinda dapat terus menjadi mitra strategis dalam menyukseskan Program Gratispol. Adapun Kolaborasi tersebut diharapkan terwujud melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, tata kelola kampus yang akuntabel, serta pendampingan mahasiswa agar mampu menyelesaikan studi tepat waktu dan berprestasi.

“Kami juga tidak ingin bantuan pendidikan gratis ini justru membuat mahasiswa tidak serius dalam menempuh pendidikan. Pemerintah provinsi bersama kampus perlu melakukan supervisi agar mahasiswa penerima bantuan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni berpesan kepada para mahasiswa untuk menjadikan Program Gratispol sebagai pijakan awal dalam membangun masa depan.

Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar daerah yang harus dibalas dengan kesungguhan belajar, pengembangan potensi diri, serta penjagaan integritas pribadi.

“Dari kampus inilah, masa depan Kalimantan Timur yang lebih baik sedang dipersiapkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Temui Menkeu: Bahas Ekonomi Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi pengelolaan ekonomi syariah, khususnya optimalisasi dana umat agar dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Sebagian dana-dana umat yang selama ini masih belum aktif, belum aktual, perlu kita aktualkan sehingga bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia,” ujar Menag di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menag menjelaskan bahwa potensi ekonomi umat di Indonesia sangat besar, namun sebagian dana umat seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah masih belum terkelola secara optimal. Karena itu, ia menilai perlu adanya langkah konkret untuk mengaktifkan dan mengaktualkan dana-dana tersebut agar memberi dampak langsung bagi umat.

“Ke depan, masjid tidak hanya diposisikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi umat. Pengelolaan dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah harus dilakukan sesuai prinsip syariah, transparan, dan diawasi,” lanjut Menag.

“Dana umat harus dikelola secara profesional dan diawasi. Targetnya jelas, untuk membantu umat, bukan memperkaya segelintir orang,” tegasnya.

Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan dan mengkaji data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan potensi ekonomi umat secara lebih komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan dana umat yang lebih terarah dan berdampak luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng Perguruan Tinggi, Strategi Menteri Nusron Percepat Penyelesaian Pendaftaran Bidang Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik guna mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.

“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Menteri Nusron saat Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/26).

Menteri Nusron menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, khususnya dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf. Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan. “Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambahnya.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.

“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Ossy Dermawan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III. Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.

Program tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah.

Dalam rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus target yang akan dicapai pada tahun 2026. Rapim kali ini turut diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN Terus Gempur Tempat Rawan Peredaran Narkotika, 2 Pelaku Diamankan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan ganja di wilayah, Cengkareng, Jakarta Barat. Operasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran, Roy Hardi Siahaan, beserta tim gabungan dari Direktorat Interdiksi dan Intelijen pada Selasa (13/1).

Dari ungkap kasus ini, barang bukti yang diamankan antara lain 40 butir ekstasi, 1 kotak paket berisikan ganja, 1 plastik paket berisikan ganja, 1 buah plastik besar berisikan sabu, 6 buah plastik kecil berisikan sabu, 1 buah plastik berisikan ketamin, 1 buah cartridge, timbangan digital, dan 3 buah handphone.

Operasi ungkap kasus berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB. Tim BNN berhasil mengamankan dua orang tersangka dengan inisial RP dan LA yang tengah berada di sebuah kosan atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

Saat ini, tersangka dan barang bukti sedang dilakukan pemeriksaan di BNN untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.

Dari operasi awal tahun yang dilakukan, BNN terus berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan BNN dalam memberantas narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.

BNN juga mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan informasi tentang peredaran narkotika ke layanan resmi call center BNN 184 atau kepada pihak berwajib, sehingga dapat dilakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Siapkan Rp1,49 Triliun dari APBN 2026 untuk Pulihkan Pertanian Pasca Bencana di Sumatera

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1).

Mentan Amran menegaskan, Kementan berkomitmen membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujar Mentan Amran.

Ia merinci, alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun. Mentan Amran menyebut alokasi bantuan terdiri atas bantuan benih tanaman, rehabilitiasi tanaman perkebunan , serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida.

“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar.” sebut Mentan Amran.

Alokasi bantuan ini Mentan Amran mengungkapkan diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan Amran menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian. Menurutnya, rehabilitasi sawah rusak berat membutuhkan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi.

Selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna memulihkan sektor pertanian secara komprehensif di tiga provinsi terdampak.

“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” kata Mentan Amran.

Usulan tambahan anggaran Rp5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah senilai Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

Untuk itu, Mentan Amran memohon dukungan Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Selain melalui APBN, Kementan juga telah menggalang bantuan kemanusiaan. Mentan Amran melaporkan, donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah terkumpul sebesar Rp75 miliar.

“Bantuan tersebut telah kami kirimkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU, TNI AD, serta Polri,” ungkapnya.

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, dan rusak berat 29.095 hektare. Dari total tersebut, lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.

Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare. Lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 hektare, sementara jumlah ternak mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor.

Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, antara lain 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) rusak, 3 bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi terdampak.

“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” pungkas Mentan Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Tangerang Dukung Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Jabodetabek

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang turut berpartisipasi dalam Rapat Tim Koordinasi Perencanaan Penataan Perkotaan Berorientasi Transit (Transit Urban Planning Coordination/TUPC) Jabodetabek bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu hasilnya, Pemkot Tangerang baru saja menerima dokumen hasil kajiandari kegiatan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI)-3.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti menuturkan, Pemkot Tangerang memberikan dukungan penuh rencana percepatan pengembangan kawasan perkotaan berorientasi transit sebagai bagian dari pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang.

“Kami menilai pengembangan kawasan perkotaan berorientasi transit ini menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kota yang terintegrasi, baik di sektor tata ruang, transportasi, maupun aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kami ke depannya akan mendukung penuh langkah ini yang rencana akan diimplementasikan secara bertahap” ujar Yeti, Rabu (14/1).

Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang menilai rencana percepata pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal yang efisien. Rencananya, kawasan TOD akan dikembangkan di sejumlah lokasi strategis di Kota Tangerang seperti di Terminal Poris Plawad, Stasiun Tangerang, dan Alam Sutera.

“Di sisi lain, kami akan mendukung dengan memastikan sejumlah infrastruktur penunjang bisa mulai disiapkan karena pengembangan kawasan TOD mempunyai potensi yang sangat besar sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Tangerang,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang akan terus melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar untuk mewujudkan rencana penataan kawasan perkotaan Jabodetabek yang terintegrasi, inklusif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat bisa direalisasikan sesuai dengan target yang ditentukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Risiko Korupsi, KPK Bedah Kebijakan Penugasan Energi Pertamina

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian kebijakan penugasan khusus PT Pertamina (Persero) untuk pembelian dan investasi energi dalam kerangka Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS). Kajian ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi agar kebijakan strategis negara berjalan akuntabel, memiliki kepastian hukum, dan melindungi keuangan negara.

Paparan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa KPK menjalankan fungsi monitoring dengan memetakan potensi risiko korupsi sejak tahap perencanaan kebijakan, terutama di tengah rencana pemerintah membuka ruang pembelian energi dari perusahaan AS, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin.

Hasil kajian KPK menemukan bahwa kebijakan extraordinary tersebut masih bertumpu pada joint statement, tanpa landasan hukum operasional yang mengikat. Selain itu, belum terdapat perencanaan penugasan yang menyeluruh, termasuk kejelasan perjanjian tarif resiprokal dalam kerangka perdagangan Indonesia–AS.

“Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,” kata Setyo.

Melalui metode Corruption Risk Assessment (CRA), KPK juga menyoroti sejumlah celah dalam Rancangan Peraturan Presiden (RaPerpres) yang tengah disiapkan. Pelaksana Harian Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Herda Helmijaya, menilai pembatasan pemasok minyak mentah yang hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina berpotensi menghambat persaingan sehat.

“Ini berisiko membunuh persaingan sehat dan menciptakan perlakuan istimewa, sehingga rentan kolusi harga,” ungkap Herda.

Selain itu, indikator keberhasilan penugasan impor dan investasi energi dari atau di AS dinilai belum terukur. Nilai impor energi sebesar 15 miliar dolar AS yang tercantum dalam joint statement, menurut KPK perlu dilengkapi dengan kriteria capaian yang jelas, mengingat neraca perdagangan umumnya dihitung secara tahunan.

“Saat ini, negosiasi tarif antara Indonesia-AS masih berlangsung. Jika sepakat, pemerintah akan menindak lanjuti dengan menerbitkan aturan turunan, baik bentuk PP maupun Perpres,” jelas Herda.

KPK juga mencermati rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pendukung penugasan yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperluas ruang diskresi, jika tidak didukung kerangka pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi sejak awal. Di sisi lain, ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam RaPerpres dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan kajian komprehensif berbasis cost-benefit analysis (CBA).

Secara keseluruhan, kajian ini disusun sebagai langkah pencegahan agar kebijakan penugasan khusus tidak berpotensi menyimpang. KPK menekankan perlunya penguatan dasar hukum, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi penetapan harga, serta akuntabilitas kontrak dan investasi energi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan pembelian dan investasi energi dari AS merupakan kompensasi atas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia. Kondisi tersebut selama ini berdampak pada pengenaan tarif masuk lebih dari 32 persen yang kemudian diturunkan menjadi 19 persen.

Kompensasi yang tercantum dalam joint statement kedua presiden meliputi pembelian produk energi dan gas senilai sekitar 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan pesawat sipil yang disepakati Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

“AS merupakan mitra strategis Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi global sekaligus produsen utama energi dan listrik, dengan kepentingan ekonomi signifikan di Tanah Air,” tutur Airlangga.

Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan kesiapan perseroan menindaklanjuti penugasan pemerintah di sektor energi, sekaligus memperkuat strategi jangka panjang melalui kepemilikan saham dan keterlibatan working interest. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meredam dampak fluktuasi harga minyak global serta memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi perusahaan dan ketahanan energi nasional.

Sebagai early warning system, KPK turut menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan dasar hukum penugasan melalui Joint Agreement yang mengikat, kejelasan indikator dan mekanisme evaluasi penugasan, peninjauan ulang pembentukan Satgas, penyusunan kajian CBA terkait spesifikasi dan harga energi, serta penyempurnaan ketentuan pengadaan minyak mentah agar tetap menjamin persaingan usaha yang sehat.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak; Direktur PJKAKI KPK Kartika Handaruningrum; Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung; Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri; Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh; Sekretaris BP BUMN Rabin Indrajad Hattari; serta Managing Director Risk Management BP Danantara Riko Banardi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar–Kemenkop Kolaborasi Percepat Pendirian Kopdes Merah Putih di Desa Wisata

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mempercepat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di desa-desa wisata. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerataan dan keberlanjutan dampak ekonomi pariwisata bagi masyarakat desa.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (14/1/2025).

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan daya tarik wisata, tetapi juga harus mampu memperkuat ekonomi masyarakat secara langsung.

“Kami menegaskan komitmen bahwa pengembangan destinasi pariwisata harus mampu memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan koperasi sebagai pilar peningkatan ekonomi rakyat di tingkat desa,” kata Hariyanto.

Menurutnya, koperasi menjadi kelembagaan usaha rakyat yang strategis untuk memastikan manfaat pariwisata dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat lokal. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenpar dan Kemenkop terkait pembentukan serta penguatan Kopdes Merah Putih dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional.

Melalui kerja sama tersebut, Kemenpar akan menyiapkan data dan informasi potensi destinasi pariwisata, khususnya desa wisata, kampung wisata, serta komunitas dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Data ini akan menjadi dasar pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan karakter dan keunggulan lokal masing-masing daerah.

Selain itu, kerja sama juga mencakup pendampingan pengembangan produk pariwisata yang dikelola koperasi, baik produk wisata utama maupun produk pendukung. Penguatan sarana dan prasarana turut dilakukan agar koperasi memiliki fondasi usaha yang kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjungan.

Ruang lingkup PKS meliputi penentuan lokasi kegiatan, penyusunan rencana kerja bersama, serta pembentukan tim kerja terpadu lintas kementerian untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

“Kami meyakini sektor pariwisata, khususnya destinasi dan infrastruktur, akan semakin kuat melalui komitmen dan penguatan bersama Kementerian Koperasi. Termasuk dalam mengawal Proyek Strategis Nasional pengembangan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Hariyanto.

Pandangan senada disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus. Ia menilai pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal melalui koperasi.

“Bukan sekadar mendorong, tetapi bagaimana sektor pariwisata melalui koperasi dapat benar-benar menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Panel Barus berharap PKS ini dapat mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadikan pariwisata sebagai bisnis utama, khususnya di desa-desa wisata.

“Yang kita dorong adalah transformasi Pokdarwis menjadi lembaga usaha rakyat yang formal dalam bentuk koperasi. Koperasi bukan sekadar kelompok, melainkan badan usaha yang memiliki akses pembiayaan dan kapasitas bisnis untuk tumbuh,” kata Panel Barus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Pantau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Papua Pegunungan

Penulis
Syifa
-

Usai meninjau Pasar Potikelek, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1). Peninjauan ini untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan kepala sekolah, para guru, serta siswa penerima manfaat MBG. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi anak-anak agar dapat belajar dengan optimal, tumbuh sehat, dan kelak menjadi generasi penerus yang mampu membangun daerahnya.

Saat meninjau pelaksanaan MBG, Wapres melihat langsung menu yang disajikan kepada para siswa, yakni rendang, tahu goreng, oseng wortel dan kobis, serta buah melon sebagai pelengkap gizi seimbang.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono, menyampaikan bahwa program MBG telah dilaksanakan sejak awal pencanangan oleh Presiden dan secara umum mendapat respons positif dari para siswa.

“Sejak dicanangkan oleh Bapak Presiden, kami sudah langsung melaksanakan program ini. Secara umum anak-anak sangat antusias. Kalau MBG terlambat, mereka pasti bertanya dan menunggu,” ujar Yosep.

Ia menambahkan, meski masih terdapat dinamika kecil seperti perbedaan persepsi porsi makanan, sejauh ini tidak ada keluhan serius dari siswa.

“Keluhan pada prinsipnya tidak ada. Ada yang bilang porsinya cukup, ada juga yang bilang sedikit, tapi secara umum sudah baik dan anak-anak suka,” katanya.

Yosep juga menuturkan bahwa sebagian kecil siswa belum mengikuti MBG karena kekhawatiran orang tua. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan bersama untuk terus membangun kepercayaan masyarakat.

“Ini tugas kita bersama untuk meyakinkan orang tua bahwa program ini aman dan bermanfaat bagi anak-anak,” ujarnya.

Salah satu siswa kelas XI SMA Negeri 1 Wamena, Yomanche Kayame, mengaku senang sekolahnya dikunjungi Wapres dan merasakan langsung manfaat program MBG.

“Senang sekali. Terima kasih karena sudah mengunjungi kami di SMA Negeri 1 Wamena,” ujar Yomanche.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Kabupaten Jayawijaya dan menjangkau sekitar 3.500 siswa dari kurang lebih 20 sekolah di Distrik Wamena. Program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini menetapkan nilai satu porsi MBG di Papua Pegunungan sekitar Rp35.000, dengan dukungan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga membentuk satuan tugas khusus guna mengawasi distribusi dan keamanan pangan, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto agar layanan MBG di Papua terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah pegunungan dan kelompok rentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau Pasar Potikelek Wamena, Dukung Peran Mama-Mama Pedagang Papua

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming pagi ini meninjau Pasar Potikelek di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (14/1), sebagai bentuk dukungan terhadap peran mama-mama pedagang yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung aktivitas jual beli di pasar tradisional sekaligus menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku ekonomi kecil, terutama perempuan yang berperan penting dalam menopang kesejahteraan keluarga. Presiden menekankan pentingnya penguatan pasar rakyat sebagai ruang ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan, melalui penjagaan harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta peningkatan kualitas fasilitas pasar agar pedagang dapat berusaha dengan aman dan nyaman.

Setibanya di lokasi, Wapres disambut Bupati Jayawijaya Athenius Mirip, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Jayawijaya Alpius, serta Kepala Pasar Potikelek Yuanita Gombo. Dalam suasana penuh kehangatan, Wapres juga menerima penyambutan adat berupa pemakaian topi tradisional oleh mama-mama pedagang.

Baca JugaDorong Pembangunan Inklusif di Tanah Papua, Wapres Kunjungi Biak, Wamena, dan Yahukimo
Di antara keriuhan para pedagang dan antusiasme masyarakat setempat, Wapres kemudian berkeliling pasar dan berdialog langsung dengan para pedagang. Pasar Potikelek merupakan pasar tradisional yang menampung ratusan pedagang, dengan komoditas utama berupa sayur-mayur, buah-buahan, serta kerajinan lokal. Pasar ini menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi rakyat di Jayawijaya yang selalu ramai oleh aktivitas masyarakat.

Kepala Disperindagkop Jayawijaya Alpius menjelaskan bahwa kondisi pasar hingga saat ini relatif stabil, baik dari sisi pasokan maupun harga.

“Jumlah pedagang di Pasar Potikelek ini ada di atas seratus orang. Pasar ini selalu penuh dan menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai distrik,” ujar Alpius.

Ia menambahkan, pemerintah daerah secara rutin melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi.

“Harga kebutuhan pokok terus kami kontrol. Inflasi Jayawijaya saat ini berada di kisaran 3,1 hingga 3,2 persen. Ini menunjukkan peredaran uang dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal dan terkendali,” katanya.

Menurut Alpius, kehadiran Wapres menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun perekonomian Papua Pegunungan ke arah yang lebih baik.

“Kunjungan Bapak Wakil Presiden memberi semangat besar bagi kami. Kami berharap ke depan pasar ini bisa dikembangkan menjadi lebih modern tanpa meninggalkan ciri khas pasar rakyat, sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga menyapa pedagang dan pengunjung pasar yang tengah beraktivitas. Pasar tradisional ini menjadi ruang utama perputaran ekonomi masyarakat Jayawijaya, termasuk bagi mama-mama pedagang yang menggantungkan hidup dari hasil jualannya.

Serpina Pekade, pedagang kerajinan khas Papua, menuturkan bahwa berjualan di Pasar Potikelek menjadi sumber utama penghidupan sekaligus penopang pendidikan anak-anaknya. Ia menjual noken dan berbagai kerajinan yang seluruhnya dibuat dengan tangan sendiri.

“Saya jual noken dari kulit kayu, baju, topi, tas, semua buatan sendiri. Dari hasil jualan ini saya bisa sekolahkan anak-anak sampai kuliah,” ujar Serpina.

“Satu noken bisa dikerjakan satu sampai tiga bulan, bahkan ada yang lima bulan. Semua Mama buat sendiri,” tambahnya.

Pedagang sayur Mama Nyora juga menyampaikan bahwa aktivitas jual beli di pasar tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Kalau jualan ramai, kami bisa beli beras, minyak goreng, bawang, dan kebutuhan lain untuk dibawa pulang,” kata Nyora.

Sementara itu, pengunjung Pasar Potikelek Suryani (43), warga asal Toraja yang telah 14 tahun menetap di Wamena, menilai pasar tersebut cukup lengkap dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil dapat terus berlanjut.

“Sayur dan buah di sini cukup lengkap, termasuk kerajinan khas Papua. Harapannya mama-mama yang berdagang di pasar ini bisa terus diperhatikan ke depan,” ujar Suryani.

Pasar Potikelek terdiri dari empat los, yakni los kerajinan dan madu, los buah-buahan, los sayur/hipere, serta los daun/hipere. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, mayoritas pedagang menjajakan komoditas sayur-mayur dan buah-buahan, disertai sebagian pedagang kerajinan. Pasar ini juga dilengkapi sekitar 60 kios, dengan jumlah pedagang diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...531532533...4,889Halaman 532 dari 4,889