Beranda blog Halaman 543

Presiden Prabowo Minta Pelayanan Jemaah Haji Dilakukan Transparan dan Akuntabel

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin, dan fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa (penyelenggaraan) haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, dalam keterangan persnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1).

Menhaj menekankan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan aspek teknis tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Menhaj menambahkan, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama, dengan kepastian proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi akuntabilitas. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah. Termasuk juga kita berharap para jemaah berangkat dalam keadaan kondisi sehat, di sana pun sehat, dan insyaallah pulang ke tanah air dalam keadaan sehat pula dengan kondisi dengan status sebagai haji yang mabrur,” kata Menhaj.

Terkait progres persiapan layanan di Arab Saudi, Menhaj menegaskan bahwa pihaknya mengawal secara intensif penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi erat dengan otoritas Arab Saudi agar layanan sesuai standar, tepat waktu, dan mampu melayani jemaah Indonesia dalam jumlah besar.

“Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi walaupun belum 100 persen. Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, akomodasi di Makkah belum terlalu signifikan tapi insyaallah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” ujarnya.

Sementara di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Menhaj menekankan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama dengan memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

“Terkait dengan kesehatan ini, layanan medis tetap tidak terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menekankan komitmennya untuk melaksanakan pelayanan haji secara profesional dan transparan.

“Terakhir, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Capai Swasembada Beras 2025, Harga Beras Dunia Turun Drastis

Penulis
Syifa
-

Indonesia yang menorehkan pencapaian swasembada beras memutuskan tidak ada importasi yang dimulai sejak tahun 2025. Keputusan bersejarah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Apalagi terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi beras untuk masyarakatnya.

Dus, langkah penghentian impor beras Indonesia justru membawa perubahan drastis pada pergerakan harga beras di pasar internasional. Harga beras global cenderung menurun yang salah satunya merupakan impak tidak adanya permintaan dari Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan Indonesia tidak perlu impor karena produksi beras nasional memadai. Saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepenuhnya bersumber dari kristalisasi kerja keras dari para petani dalam negeri.

“Hari ini adalah kita hari kebahagiaan bagi petani seluruh Indonesia. Petani betul-betul sangat bahagia dengan kebijakan Bapak Presiden. Harga gabah naik. Kesejahteraan petani naik,” kata Kepala Bapanas Amran dalam wawancara cegat sebelum kedatangan Presiden Prabowo di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (7/1/2026).

“Dampak positifnya adalah harga pangan dunia turun dari 650 dolar menjadi 340 dolar per ton. Turun 44 persen. Inilah hasil karya petani Indonesia di panggung internasional, sehingga karya petani Indonesia dinikmati dunia hari ini. Inilah puncaknya kebahagiaan petani,” ungkap Amran.

Menurut Kepala Bapanas Amran, efek Indonesia tidak impor membuat pasokan beras di pasar internasional dari negara eksportir menjadi berlimpah. Dengan itu, kebijakan tegas Presiden Prabowo benar-benar menjadikan petani Indonesia berkontribusi secara tidak langsung pada pasar beras global.

“(Terjadi) penurunan harga karena Indonesia adalah importir. Tetapi saat ini tidak ada impor, itu secara otomatis barang melimpah di luar. Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan seterusnya. Ini secara tidak langsung, petani Indonesia, masyarakat Indonesia, berkontribusi pada dunia ini,” beber Amran.

“Inilah gagasan dan kebijakan-kebijakan besar oleh Bapak Presiden. Kami hanya melaksanakan bagian kecil. Ini dibantu oleh TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, BUMN, Komisi IV DPR, semua ikut membantu. Ini benar-benar kolaborasi yang baik. Bukan aku, tapi kita semua sebagai anak bangsa yang terlibat,” kata Kepala Bapanas Amran lagi.

Adapun pergerakan harga beras di pasar internasional salah satunya juga dapat dipantau dalam laman resmi The Food and Agriculture Organization (FAO). FAO menyajikan panel informasi berupa The FAO All Rice Price Index (FARPI). FARPI sendiri merupakan indeks bulanan dari FAO yang mencerminkan rerata harga berbagai jenis komoditas beras dari negara pengekspor.

Berdasarkan FARPI, rekor indeks harga paling rendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2025. Di November 2025 tercatat berada di level 96,9. Dalam catatan FAO, indeks FARPI terendah sebelumnya pernah terjadi di tahun 2021, tepatnya di Agustus 2021 dengan indeks 97,9.

Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 dan 2025 adalah Indonesia sama-sama tidak melaksanakan pengadaan importasi untuk penambahan stok CBP. Kesamaan kondisi tersebut dapat menggambarkan betapa berpengaruhnya peranan Indonesia dalam pergerakan pasar beras internasional. Ketiadaan impor beras Indonesia di 2025 telah memberikan dampak yang signifikan.

Terkait Indonesia yang sempat terpaksa mengadakan impor pangan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku heran. Untuk itu, ia mengambil langkah tegas agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Urusan pangan tidak bisa bergantung pada bangsa lain.

“Terutama yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, Bumi yang luas, Bumi yang kaya tanah yang subur. Tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor pangan. Tidak masuk di hati saya,” ucap Presiden Prabowo.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan pangan tergantung bangsa lain. Satu tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” kata Presiden dengan lantang.

Untuk diketahui, stok CBP yang dikelola Bulog sampai akhir tahun 2025 tidak ada yang bersumber dari impor. Angkanya sangat kuat di 3,25 juta ton. Capaian ini menjadi yang tertinggi karena dalam catatan Bapanas, stok akhir tahun CBP selama ini belum pernah melampaui angka 3 juta ton.

Selain itu, dalam 18 tahun terakhir, stok akhir CBP yang tanpa pasokan dari impor juga belum pernah mencapai lebih 3 juta ton. Tercatat di 2008 yang tak ada impor, stok akhir CBP berada di 1,1 juta ton. Lalu 2009 yang juga nihil impor, di akhir tahunnya 1,6 juta ton. Sementara di 2019 sampai 2021 yang juga tidak ada impor, stok akhir tahun stok CBP masing-masing di tiga tahun tersebut berada di angka 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Luncurkan Program Studi Kedokteran UNIMMA Bersama pimpinan Muhammadiyah

Penulis
Syifa
-
Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Pendidikan Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama para pimpinan Muhammadiyah serta Ketua LLDIKTI Wilayah VI di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/1) Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan dokter nasional.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter jika dibandingkan dengan standar global. Saat ini, rasio dokter di Indonesia berada pada kisaran 0,6 per 1.000 penduduk, sementara rata-rata global berada di angka sekitar 1,76 per 1.000 penduduk.
“Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia diperkirakan masih kekurangan sekitar 280 ribu hingga 300 ribu dokter,” kata Menkes Budi pada kegiatan peluncuran tersebut.
Menurutnya, penguatan pendidikan kedokteran menjadi salah satu langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan rasio dokter nasional sekaligus memastikan ketersediaan tenaga medis di berbagai daerah.
Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan Muhammadiyah siap dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
“Bila diminta membuat fakultas kedokteran, tidak ada hambatan karena kami mempunyai 91 universitas. Tinggal regulasi dibuat adaptif sesuai kebutuhan kawasan yang memang membutuhkan fakultas kedokteran, termasuk fakultas kedokteran gigi.” ujar Haedar.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Lilik Andriyani mengatakan pembukaan program studi ini merupakan bentuk dukungan universitas terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.
“UNIMMA berkomitmen menjaga mutu pendidikan kedokteran melalui tata kelola yang baik serta kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak,” kata Lilik.

Ia berharap kehadiran Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Pendidikan Profesi Dokter UNIMMA dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dokter nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Magelang Dorong Penguatan Layanan Gizi dan Pendidikan Anak

Penulis
Syifa
-

Sebagai upaya memperkuat layanan gizi dan pendidikan anak usia dini, Kabupaten Magelang kembali mendapat dorongan besar dengan diresmikannya Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) Tempurejo 2, Tempuran Rabu (7/1). Wakil Bupati Magelang, Sahid hadir dan meresmikan langsung SPPG tersebut. Sahid menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak jenjang paling dasar.

Sahid menyampaikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Perguruan Al Iman Magelang atas inisiatifnya mendirikan SPPG yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kesehatan gizi, dan stimulasi tumbuh kembang anak secara holistik.

“Kehadiran SPPG ini bukan hanya bentuk komitmen pada pendidikan, tetapi juga bagian penting dalam mendukung program pemerintah daerah untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” katanya.

Ia juga memberi apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang secara konsisten bersinergi dalam memastikan kebutuhan gizi anak menjadi bagian integral dari proses belajar. Ia berharap SPPG Tempurejo 2 dapat berperan signifikan dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Ketua SPPG Tempurejo 2, Muhammad Zafa Iqbal menyampaikan, semangat para relawan menjadi kekuatan utama dalam pelayanan gizi bagi masyarakat. Ia menegaskan SPPG Tempurejo 2 siap memberikan pelayanan gizi yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih berkualitas. Ia menyebut peresmian ini sebagai momentum penting dalam memperkuat sistem layanan gizi yang profesional dan transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan SPPG Tempurejo 2 berkomitmen penuh mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan manajemen SPPG telah menyiapkan standar layanan mulai dari penyediaan bahan baku berkualitas, penerapan menu sesuai standar SAE, hingga memastikan distribusi berjalan optimal.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh relawan FPBG. Kami akan mengelola program Live Up Gizi ini dengan manajemen yang solid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Iqbal berharap kehadiran SPPG Tempurejo 2 mampu menjadi pilar dalam mencetak generasi unggul yang sehat dan cerdas.

“Tujuan akhirnya jelas, yaitu melahirkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Dengan diresmikannya SPPG baru di Tempurejo, Kabupaten Magelang semakin menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan gizi dan kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ayep Targetkan Realisasi PAD Sukabumi Hingga Rp650 Miliar

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menargetkan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp650 miliar pada tahun 2026. Target tersebut disampaikannya dalam apel pagi yang diikuti di antaranya oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, beserta jajaran pimpinan dinas, badan, dan Perusahaan Umum Daerah.

Dalam apel yang digelar di balai kota pada 5 Januari 2026, wali kota menyampaikan bahwa secara resmi target PAD Kota Sukabumi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 adalah sekitar Rp535 miliar. Namun ia merasa optimis target tersebut bisa terlampaui, mengandalkan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.

“Saya tekankan kepada semua perangkat daerah (bahwa) di tahun 2026, kita sanggup dengan konsep jujur dan amanah, dari mulai tingkat RT, RW, dan seluruh ASN,” ucapnya ketika diwawancara usai apel.

Ia melanjutkan salah satu hal yang akan dilakukan untuk mewujudkan target tersebut, adalah memberantas pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah. Pada saat bersamaan ia juga mengajak seluruh wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Tidak ada pungli dalam urusan apapun. Kalau ketahuan ada pungli, saya memberikan sanksi yang tegas dan berat. Tidak ada pungli untuk retribusi, wajib pajak, perizinan dan lain sebagainya,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Mataram Pimpin Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat Aceh Terdampak Banjir

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Mataram menunjukkan solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor melalui penggalangan dana bersama lintas elemen. Aksi kepedulian ini melibatkan ASN Pemerintah Kota Mataram, TP PKK Kota Mataram, PGRI Kota Mataram, Baznas, serta berbagai unsur lainnya, dengan total donasi yang terkumpul mencapai Rp1.076.297.100.

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud empati dan kebersamaan masyarakat Kota Mataram untuk meringankan beban saudara-saudara di Aceh.

“Ini adalah bentuk support kami kepada saudara-saudara kami di Aceh. Donasi ini dihimpun dari pegawai Pemerintah Kota Mataram, TP PKK Kota Mataram, PGRI Kota Mataram, Baznas Kota, dan unsur lainnya. Mungkin nilainya tidak seberapa jika dilihat dari angka, tetapi kami berharap manfaatnya bisa dirasakan dan membantu meringankan beban pascabencana,” ujar Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana disela-sela penyerahan di Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Rabu (7/1).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan didampingi Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Kinnastri Mohan Roliskana, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman M. Nazarudin Fikri, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram selaku perwakilan PGRI Kota Mataram, Naufal Aldian. Bantuan selanjutnya disalurkan melalui mekanisme transfer untuk memastikan proses penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran.

Wali Kota Mataram juga mengenang ikatan emosional antara Mataram dan Aceh, khususnya saat Aceh turut memberikan dukungan besar bagi Kota Mataram pascagempa bumi tahun 2018. Menurutnya, semangat saling membantu inilah yang terus dijaga sebagai bagian dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan antardaerah.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Mataram dan seluruh masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian luar biasa.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wali Kota Mataram beserta seluruh jajaran, ASN, guru, PKK, dan semua pihak yang telah membantu. Bantuan dan doa dari masyarakat Mataram menjadi kekuatan bagi kami untuk bangkit dari musibah banjir dan longsor,” ungkap Said Marzuki.

Ia menambahkan, hubungan silaturahmi antara Aceh dan Kota Mataram akan terus dijaga, tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga secara kemanusiaan dan persaudaraan. Menurutnya, solidaritas yang ditunjukkan Kota Mataram menjadi bukti bahwa kepedulian lintas daerah masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Dengan semangat kebersamaan tersebut, Pemerintah Kota Mataram berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi penguat harapan bagi masyarakat Aceh dalam proses pemulihan pascabencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pariwisata Jateng Unggul Nasional, Gubernur Luthfi Andalkan Aglomerasi dan Penguatan Potensi Desa

Penulis
Syifa
-

Sektor pariwisata Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan performa. Berdasarkan riset CNBC Indonesia Research, Jawa Tengah menempati daftar teratas provinsi dengan total pendapatan objek daya tarik wisata komersial tertinggi.

Hal itu sejalan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, yang datang ke berbagai destinasi populer di wilayah ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, strategi pengembangan pariwisata di wilayahnya menitikberatkan pada keterpaduan antarwilayah (aglomerasi), serta penguatan potensi desa wisata. Strategi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

“Salah satu upaya untuk menaikkan PAD kita, di antaranya adalah dengan memperkuat dan memperbanyak objek wisata,” ujar Ahmad Luthfi, di kantornya, Kamis (8/1).

Dia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif melalui pengembangan kawasan aglomerasi pariwisata yang terintegrasi. Di antaranya Kopeng, Rawapening (Kabupaten Semarang), serta kawasan Borobudur (Kabupaten Magelang). Selain itu, Jateng juga mengandalkan pengembangan desa wisata, sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi pariwisata.

“Kita punya aglomerasi wisata Kopeng, Borobudur, sama Rawapening. Kita punya seribu desa wisata,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, pengembangan desa wisata dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Desa wisata yang awalnya berskala lokal, didorong untuk naik kelas menjadi destinasi regional, hingga internasional.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/ kota telah menetapkan desa wisata, melalui surat keputusan kepala daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengembangan.

Selain wisata berbasis alam dan sejarah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong diversifikasi produk pariwisata, guna memperluas segmentasi pasar. Di antaranya wisata kuliner, wisata budaya, serta wisata ramah muslim. Hal itu menjadi bagian dari strategi penguatan daya saing pariwisata Jawa Tengah.

Dia membeberkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Tengah pada 2024 mencapai 68,88 juta orang, atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara naik 28 persen, menjadi 593.168 orang.

Sejumlah destinasi unggulan seperti Masjid Syeikh Zayed Surakarta, Kota Lama Semarang, Candi Prambanan, serta kawasan Borobudur dan Dieng, menjadi magnet utama kunjungan wisatawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tekankan Regenerasi Kepemimpinan dan Kolaborasi Saat Terima RSPAU

Penulis
Syifa
-

Terdapat beberapa pesan penting yang disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menerima silaturahmi perdana Kepala Rumah Sakit Pusat TNI AU (RSPAU) dr. S. Hardjolukito, Marsma TNI dr. Margono Gatot S., Sp.JP, pada Selasa (6/1). Pesan penting Sri Sultan, yakni menyangkut peran serta seorang pemimpin dalam memperhatikan warganya, pentingnya regenerasi kepemimpinan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dan kolaborasi.

Pesan dari Sri Sultan ini disebutkan oleh Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito saat ditemui usai bersilaturahmi dengan Sri Sultan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. dr. Margono menjelaskan, audiensi yang menjadi ajang silaturahmi sebagai pimpinan baru RSPAU dr. S. Hardjolukito ini, juga menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan penuh yang telah diberikan Pemerintah Daerah DIY terhadap berbagai kegiatan rumah sakit, termasuk saat RSPAU Hardjolukito ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.

“Dari pertemuan ini ternyata banyak hal yang bisa kami terima. Kami yang berharap ke Ngarsa Dalem untuk selalu memberikan arahan dan dukungan. Pertama, yaitu Ngarsa Dalem menunjukkan peran serta seorang pemimpin untuk memperhatikan warganya atau rakyatnya. Kedua, menunjukkan perlunya regenerasi atau meneruskan apa yang sudah dicapai kepada generasi penerus. Ketiga, yaitu bagaimana kesiapan kita dalam penanggulangan bencana,” kata dr. Margono.

dr. Margono mengatakan, selama ini, pihaknya sudah sering berdiskusi dengan Dinas Kesehatan DIY bahwa salah satu standar “pelayanan minimal”, yaitu harus tanggap atau bisa memberikan pelayanan bencana. Pihaknya pun menunjukkan komitmen terhadap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana ini melalui fasilitas siaga bencana yang dimiliki RSPAU dr. S. Hardjolukito.

“Kami punya gedung siaga bencana. Kita tidak berharap ada kejadian seperti COVID-19 lagi. Tetapi kalau ada, kami sampaikan tadi, kami punya ruang untuk gedung siaga bencana. Apabila terjadi sesuatu, kita siap,” tutur dr. Margono.

Diterangkan dr. Margono, gedung kebencanaan RSPAU dr. S. Hardjolukito tersebut, dibangun di era COVID. Sebab, pada waktu itu, RSPAU dr. S. Hardjolukito ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani covid, sehingga dibangunlah ruang isolasi khusus untuk penanganan penyakit infeksi.

“Memang gedungnya seperti hall sehingga nanti dalam keadaan bencana kita bisa sulap menjadi mini hospital untuk kondisi bencana,” ucap dr. Margono.

Selain itu, senada dengan Sri Sultan, menurut dr. Margono semangat kolaboratif yang dijiwai oleh DIY, menjadi ciri khas yang bisa diadopsi oleh daerah lainnya. Salah satu contoh nyata dari semangat kolaboratif DIY ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan gerakan kolaboratif penanggulangan tuberculosis (TB) pada 29 November 2025 lalu. Melalui rangkaian Active Case Finding (ACF) TB berbasis laboratorium yang menyasar ribuan pelaku wisata di kawasan Malioboro dan Keraton, upaya ini menjadi salah satu wujud nyata pemberantasan TB di DIY.

“Itu ada sifat kolaboratif di kegiatan itu. Ada peran TNI di sana, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, semuanya ikut jadi satu di situ. Itu yang kami tunjukkan ke Ngarsa Dalem bahwa semangat kolaboratif itu ada di Jogja,” ungkap dr. Margono.

Dalam mendukung program strategis nasional, RSPAU dr. S. Hardjolukito juga mengembangkan layanan unggulan sesuai prioritas Kementerian Kesehatan, yakni KJSU (kanker, jantung, stroke, dan urologi). Terkait layanan penyakit kanker, RSPAU dr. S. Hardjolukito memiliki fasilitas radioterapi yang jumlahnya masih terbatas di Yogyakarta dan telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

“Dengan fasilitas radioterapi ini, pasien kanker tidak perlu antre lama di rumah sakit lain dan bisa ditangani di RSPAU dr. S. Hardjolukito,” paparnya.

Untuk layanan jantung dan stroke, RSPAU dr. S. Hardjolukito dilengkapi pun fasilitas Cathlab yang memungkinkan melakukan tindakan intervensi secara langsung ke tempat titik yang mengalami penyumbatan dan sebagainya. Sementara di bidang urologi, rumah sakit ini memiliki layanan penanganan batu ginjal dan hemodialisis dengan dukungan tenaga medis spesialis.

Selain itu, RSPAU dr. S. Hardjolukito membuka layanan Cleft Center untuk penanganan bibir sumbing yang selama ini banyak dialami masyarakat kurang mampu. Layanan tersebut diberikan secara paripurna, mulai dari pendampingan psikologis, tindakan bedah bertahap, hingga terapi bicara.

“Selama ini penanganan dilakukan melalui bakti sosial. Sekarang tidak. Siapa pun yang membutuhkan, bisa langsung datang dan akan kami tangani secara menyeluruh,” jelas dr. Margono.

Ke depan, RSPAU dr. S. Hardjolukito akan melanjutkan berbagai program kolaboratif bersama pemerintah daerah, termasuk skrining TB yang berkelanjutan. dr. Margono mengutarakan, DIY sendiri tidak termasuk provinsi dengan angka TBC tertinggi, namun pola kolaborasi di Yogyakarta dinilai dapat menjadi contoh nasional dalam upaya pencegahan TB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Ungkap Strategi Atasi Parkir Liar dan Kemacetan Saat Libur Panjang

Penulis
Syifa
-

Sebagai destinasi favorit saat libur panjang, Kota Bandung kerap dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan kunjungan ini membawa dampak positif bagi perekonomian, namun sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah kota.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan langkah-langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat siaran langsung di Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026.

Farhan mengaku, terdapat empat isu utama yang harus dihadapi secara serius agar Kota Bandung tetap nyaman dan layak menjadi destinasi wisata unggulan. Dua di antaranya adalah kemacetan dan parkir, yang menurutnya saling berkaitan erat.

“Kemacetan paling dahsyat itu terjadi di pintu-pintu masuk Kota Bandung baik dari utara, selatan, maupun timur. Begitu masuk kota sebenarnya relatif lancar, tapi masalahnya adalah parkir,” ujar Farhan.

Ia menjelaskan, keterbatasan ruang parkir membuat kendaraan wisatawan kerap memanfaatkan badan jalan. Kondisi ini memicu maraknya parkir liar yang pada akhirnya memperparah kemacetan. Upaya penertiban yang dilakukan selama ini dinilai belum efektif karena sifatnya masih sementara.

“Operasi parkir liar itu seperti ngusir nyamuk, diusir sebentar tidak lama datang lagi,” tuturnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Pemkot Bandung menargetkan dalam dua tahun ke depan pembangunan fasilitas park and ride di sekitar 17 ruas jalan utama yang menjadi kawasan tujuan wisata. Selain itu, Pemkot juga membuka peluang bagi investor untuk masuk ke sektor perparkiran yang diperkirakan memiliki potensi ekonomi hingga Rp80 miliar per tahun.

Selain kemacetan dan parkir, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Farhan mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi terjadinya krisis sampah ketiga dalam setahun terakhir, yang diperkirakan bisa terjadi pada pertengahan Januari.

“Kami sekarang sedang deg-degan. Kalau hitungan normal pada 12 Januari bisa terjadi krisis sampah lagi,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bandung tengah menyiapkan pola pengelolaan sampah yang lebih terfokus pada wilayah pemukiman.

“Saya berharap pendekatan di kewilayahan bisa mengurangi tekanan titik-titik pengolahan sampah dan bisa mencegah penumpukan volume sampah,” harap Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kalteng Nyatakan Komitmen Penuh Dalam Mengawal Proyek Nasional Swasembada Pangan

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mendukung capaian pembangunan sektor pertanian tahun 2025, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar kegiatan Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu (7/1).

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan sekitar 5.000 petani dan penyuluh, serta diikuti secara daring oleh kurang lebih 2 juta petani dari seluruh Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri jajaran kepala daerah, unsur TNI dan Polri mulai dari Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kepala Dinas Pertanian, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutan yang disampaikan secara daring, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Capaian tersebut menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengikuti kegiatan secara virtual yang diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo dari lahan pertanian di Jalan Alson II Lingkar Luar Kota Palangka Raya.

Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pertanian, sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

la menegaskan bahwa komitmen Pemprov Kalteng dalam mengawal Program Swasembada Pangan Nasional tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, target swasembada pangan mulai tercapai, kita tidak impor lagi. Pemerintah Provinsi siap kolaborasi. Meskipun tahun 2026 anggaran menurun, kita tetap memprioritaskan program-program yang menjadi program strategis, khususnya mengenai pertanian dan ketahanan pangan,” ungkap Wagub.

Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Palangka Raya yang terus menunjukkan komitmen dan kerja sama dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, meskipun keterbatasan luas lahan menjadi tantangan, potensi yang ada tetap dapat dioptimalkan secara maksimal.

“Tidak harus padi, tetapi apabila kita memang bisa, kita kembangkan dengan horti atau tanaman lain, seperti jagung, tidak salah karena ini juga dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional kita,” ujar Wagub.

Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pentingnya menyelaraskan target daerah dengan sasaran nasional, mengingat swasembada pangan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang wajib didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Hingga tahun 2026, Pemprov Kalteng merencanakan pelaksanaan cetak sawah tahap kedua dengan total luas kontrak mencapai 33.790 hektare dan nilai anggaran lebih dari Rp1,179 triliun.

Selain pengembangan padi, pemerintah daerah juga mendorong komoditas jagung dengan membangun pabrik pakan ternak di Parenggean yang memanfaatkan jagung sebagai salah satu bahan bakunya.

Untuk memperkuat hilirisasi hasil pertanian, khususnya padi menjadi beras, Pemprov Kalteng turut membangun Rice Milling Unit (RMU) di Sampit dan Lempuyang, serta fasilitas Rice to Rice di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau.

“Alhamdulillah, dalam beberapa bulan terakhir, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar terendah inflasi, salah satunya Kota Palangka Raya yang begitu intens menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan,” jelas Wagub.

Sebagai bentuk dukungan kepada petani, Wagub Edy Pratowo secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen berupa power thresher (mesin perontok) padi kepada perwakilan kelompok tani.

Tampak hadir wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng, kepala BUMD di lingkungan Provinsi Kalteng, serta instansi vertikal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...542543544...4,889Halaman 543 dari 4,889