Beranda blog Halaman 544

Pariwisata Jateng Unggul Nasional, Gubernur Luthfi Andalkan Aglomerasi dan Penguatan Potensi Desa

Penulis
Syifa
-

Sektor pariwisata Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan performa. Berdasarkan riset CNBC Indonesia Research, Jawa Tengah menempati daftar teratas provinsi dengan total pendapatan objek daya tarik wisata komersial tertinggi.

Hal itu sejalan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, yang datang ke berbagai destinasi populer di wilayah ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, strategi pengembangan pariwisata di wilayahnya menitikberatkan pada keterpaduan antarwilayah (aglomerasi), serta penguatan potensi desa wisata. Strategi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

“Salah satu upaya untuk menaikkan PAD kita, di antaranya adalah dengan memperkuat dan memperbanyak objek wisata,” ujar Ahmad Luthfi, di kantornya, Kamis (8/1).

Dia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif melalui pengembangan kawasan aglomerasi pariwisata yang terintegrasi. Di antaranya Kopeng, Rawapening (Kabupaten Semarang), serta kawasan Borobudur (Kabupaten Magelang). Selain itu, Jateng juga mengandalkan pengembangan desa wisata, sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi pariwisata.

“Kita punya aglomerasi wisata Kopeng, Borobudur, sama Rawapening. Kita punya seribu desa wisata,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, pengembangan desa wisata dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Desa wisata yang awalnya berskala lokal, didorong untuk naik kelas menjadi destinasi regional, hingga internasional.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/ kota telah menetapkan desa wisata, melalui surat keputusan kepala daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengembangan.

Selain wisata berbasis alam dan sejarah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong diversifikasi produk pariwisata, guna memperluas segmentasi pasar. Di antaranya wisata kuliner, wisata budaya, serta wisata ramah muslim. Hal itu menjadi bagian dari strategi penguatan daya saing pariwisata Jawa Tengah.

Dia membeberkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Tengah pada 2024 mencapai 68,88 juta orang, atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara naik 28 persen, menjadi 593.168 orang.

Sejumlah destinasi unggulan seperti Masjid Syeikh Zayed Surakarta, Kota Lama Semarang, Candi Prambanan, serta kawasan Borobudur dan Dieng, menjadi magnet utama kunjungan wisatawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tekankan Regenerasi Kepemimpinan dan Kolaborasi Saat Terima RSPAU

Penulis
Syifa
-

Terdapat beberapa pesan penting yang disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menerima silaturahmi perdana Kepala Rumah Sakit Pusat TNI AU (RSPAU) dr. S. Hardjolukito, Marsma TNI dr. Margono Gatot S., Sp.JP, pada Selasa (6/1). Pesan penting Sri Sultan, yakni menyangkut peran serta seorang pemimpin dalam memperhatikan warganya, pentingnya regenerasi kepemimpinan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dan kolaborasi.

Pesan dari Sri Sultan ini disebutkan oleh Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito saat ditemui usai bersilaturahmi dengan Sri Sultan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. dr. Margono menjelaskan, audiensi yang menjadi ajang silaturahmi sebagai pimpinan baru RSPAU dr. S. Hardjolukito ini, juga menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan penuh yang telah diberikan Pemerintah Daerah DIY terhadap berbagai kegiatan rumah sakit, termasuk saat RSPAU Hardjolukito ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.

“Dari pertemuan ini ternyata banyak hal yang bisa kami terima. Kami yang berharap ke Ngarsa Dalem untuk selalu memberikan arahan dan dukungan. Pertama, yaitu Ngarsa Dalem menunjukkan peran serta seorang pemimpin untuk memperhatikan warganya atau rakyatnya. Kedua, menunjukkan perlunya regenerasi atau meneruskan apa yang sudah dicapai kepada generasi penerus. Ketiga, yaitu bagaimana kesiapan kita dalam penanggulangan bencana,” kata dr. Margono.

dr. Margono mengatakan, selama ini, pihaknya sudah sering berdiskusi dengan Dinas Kesehatan DIY bahwa salah satu standar “pelayanan minimal”, yaitu harus tanggap atau bisa memberikan pelayanan bencana. Pihaknya pun menunjukkan komitmen terhadap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana ini melalui fasilitas siaga bencana yang dimiliki RSPAU dr. S. Hardjolukito.

“Kami punya gedung siaga bencana. Kita tidak berharap ada kejadian seperti COVID-19 lagi. Tetapi kalau ada, kami sampaikan tadi, kami punya ruang untuk gedung siaga bencana. Apabila terjadi sesuatu, kita siap,” tutur dr. Margono.

Diterangkan dr. Margono, gedung kebencanaan RSPAU dr. S. Hardjolukito tersebut, dibangun di era COVID. Sebab, pada waktu itu, RSPAU dr. S. Hardjolukito ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk menangani covid, sehingga dibangunlah ruang isolasi khusus untuk penanganan penyakit infeksi.

“Memang gedungnya seperti hall sehingga nanti dalam keadaan bencana kita bisa sulap menjadi mini hospital untuk kondisi bencana,” ucap dr. Margono.

Selain itu, senada dengan Sri Sultan, menurut dr. Margono semangat kolaboratif yang dijiwai oleh DIY, menjadi ciri khas yang bisa diadopsi oleh daerah lainnya. Salah satu contoh nyata dari semangat kolaboratif DIY ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan gerakan kolaboratif penanggulangan tuberculosis (TB) pada 29 November 2025 lalu. Melalui rangkaian Active Case Finding (ACF) TB berbasis laboratorium yang menyasar ribuan pelaku wisata di kawasan Malioboro dan Keraton, upaya ini menjadi salah satu wujud nyata pemberantasan TB di DIY.

“Itu ada sifat kolaboratif di kegiatan itu. Ada peran TNI di sana, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, semuanya ikut jadi satu di situ. Itu yang kami tunjukkan ke Ngarsa Dalem bahwa semangat kolaboratif itu ada di Jogja,” ungkap dr. Margono.

Dalam mendukung program strategis nasional, RSPAU dr. S. Hardjolukito juga mengembangkan layanan unggulan sesuai prioritas Kementerian Kesehatan, yakni KJSU (kanker, jantung, stroke, dan urologi). Terkait layanan penyakit kanker, RSPAU dr. S. Hardjolukito memiliki fasilitas radioterapi yang jumlahnya masih terbatas di Yogyakarta dan telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

“Dengan fasilitas radioterapi ini, pasien kanker tidak perlu antre lama di rumah sakit lain dan bisa ditangani di RSPAU dr. S. Hardjolukito,” paparnya.

Untuk layanan jantung dan stroke, RSPAU dr. S. Hardjolukito dilengkapi pun fasilitas Cathlab yang memungkinkan melakukan tindakan intervensi secara langsung ke tempat titik yang mengalami penyumbatan dan sebagainya. Sementara di bidang urologi, rumah sakit ini memiliki layanan penanganan batu ginjal dan hemodialisis dengan dukungan tenaga medis spesialis.

Selain itu, RSPAU dr. S. Hardjolukito membuka layanan Cleft Center untuk penanganan bibir sumbing yang selama ini banyak dialami masyarakat kurang mampu. Layanan tersebut diberikan secara paripurna, mulai dari pendampingan psikologis, tindakan bedah bertahap, hingga terapi bicara.

“Selama ini penanganan dilakukan melalui bakti sosial. Sekarang tidak. Siapa pun yang membutuhkan, bisa langsung datang dan akan kami tangani secara menyeluruh,” jelas dr. Margono.

Ke depan, RSPAU dr. S. Hardjolukito akan melanjutkan berbagai program kolaboratif bersama pemerintah daerah, termasuk skrining TB yang berkelanjutan. dr. Margono mengutarakan, DIY sendiri tidak termasuk provinsi dengan angka TBC tertinggi, namun pola kolaborasi di Yogyakarta dinilai dapat menjadi contoh nasional dalam upaya pencegahan TB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Ungkap Strategi Atasi Parkir Liar dan Kemacetan Saat Libur Panjang

Penulis
Syifa
-

Sebagai destinasi favorit saat libur panjang, Kota Bandung kerap dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan kunjungan ini membawa dampak positif bagi perekonomian, namun sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah kota.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan langkah-langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat siaran langsung di Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026.

Farhan mengaku, terdapat empat isu utama yang harus dihadapi secara serius agar Kota Bandung tetap nyaman dan layak menjadi destinasi wisata unggulan. Dua di antaranya adalah kemacetan dan parkir, yang menurutnya saling berkaitan erat.

“Kemacetan paling dahsyat itu terjadi di pintu-pintu masuk Kota Bandung baik dari utara, selatan, maupun timur. Begitu masuk kota sebenarnya relatif lancar, tapi masalahnya adalah parkir,” ujar Farhan.

Ia menjelaskan, keterbatasan ruang parkir membuat kendaraan wisatawan kerap memanfaatkan badan jalan. Kondisi ini memicu maraknya parkir liar yang pada akhirnya memperparah kemacetan. Upaya penertiban yang dilakukan selama ini dinilai belum efektif karena sifatnya masih sementara.

“Operasi parkir liar itu seperti ngusir nyamuk, diusir sebentar tidak lama datang lagi,” tuturnya.

Sebagai solusi jangka menengah, Pemkot Bandung menargetkan dalam dua tahun ke depan pembangunan fasilitas park and ride di sekitar 17 ruas jalan utama yang menjadi kawasan tujuan wisata. Selain itu, Pemkot juga membuka peluang bagi investor untuk masuk ke sektor perparkiran yang diperkirakan memiliki potensi ekonomi hingga Rp80 miliar per tahun.

Selain kemacetan dan parkir, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Farhan mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi terjadinya krisis sampah ketiga dalam setahun terakhir, yang diperkirakan bisa terjadi pada pertengahan Januari.

“Kami sekarang sedang deg-degan. Kalau hitungan normal pada 12 Januari bisa terjadi krisis sampah lagi,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bandung tengah menyiapkan pola pengelolaan sampah yang lebih terfokus pada wilayah pemukiman.

“Saya berharap pendekatan di kewilayahan bisa mengurangi tekanan titik-titik pengolahan sampah dan bisa mencegah penumpukan volume sampah,” harap Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kalteng Nyatakan Komitmen Penuh Dalam Mengawal Proyek Nasional Swasembada Pangan

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mendukung capaian pembangunan sektor pertanian tahun 2025, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar kegiatan Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu (7/1).

Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan sekitar 5.000 petani dan penyuluh, serta diikuti secara daring oleh kurang lebih 2 juta petani dari seluruh Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri jajaran kepala daerah, unsur TNI dan Polri mulai dari Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, Kepala Dinas Pertanian, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutan yang disampaikan secara daring, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Capaian tersebut menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengikuti kegiatan secara virtual yang diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo dari lahan pertanian di Jalan Alson II Lingkar Luar Kota Palangka Raya.

Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pertanian, sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.

la menegaskan bahwa komitmen Pemprov Kalteng dalam mengawal Program Swasembada Pangan Nasional tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, target swasembada pangan mulai tercapai, kita tidak impor lagi. Pemerintah Provinsi siap kolaborasi. Meskipun tahun 2026 anggaran menurun, kita tetap memprioritaskan program-program yang menjadi program strategis, khususnya mengenai pertanian dan ketahanan pangan,” ungkap Wagub.

Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Palangka Raya yang terus menunjukkan komitmen dan kerja sama dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, meskipun keterbatasan luas lahan menjadi tantangan, potensi yang ada tetap dapat dioptimalkan secara maksimal.

“Tidak harus padi, tetapi apabila kita memang bisa, kita kembangkan dengan horti atau tanaman lain, seperti jagung, tidak salah karena ini juga dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional kita,” ujar Wagub.

Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan pentingnya menyelaraskan target daerah dengan sasaran nasional, mengingat swasembada pangan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang wajib didukung dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Hingga tahun 2026, Pemprov Kalteng merencanakan pelaksanaan cetak sawah tahap kedua dengan total luas kontrak mencapai 33.790 hektare dan nilai anggaran lebih dari Rp1,179 triliun.

Selain pengembangan padi, pemerintah daerah juga mendorong komoditas jagung dengan membangun pabrik pakan ternak di Parenggean yang memanfaatkan jagung sebagai salah satu bahan bakunya.

Untuk memperkuat hilirisasi hasil pertanian, khususnya padi menjadi beras, Pemprov Kalteng turut membangun Rice Milling Unit (RMU) di Sampit dan Lempuyang, serta fasilitas Rice to Rice di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau.

“Alhamdulillah, dalam beberapa bulan terakhir, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar terendah inflasi, salah satunya Kota Palangka Raya yang begitu intens menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan,” jelas Wagub.

Sebagai bentuk dukungan kepada petani, Wagub Edy Pratowo secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen berupa power thresher (mesin perontok) padi kepada perwakilan kelompok tani.

Tampak hadir wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng, kepala BUMD di lingkungan Provinsi Kalteng, serta instansi vertikal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tanah Laut Tinjau Posko Dapur Induk Banjir, Dorong Sinergi dan Gotong Royong

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, melakukan peninjauan langsung ke Posko Dapur Induk Banjir Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada Jumat (9/1/2026). Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memastikan layanan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam peninjauan itu, Bupati melihat secara langsung kesiapan operasional dapur induk, mulai dari ketersediaan logistik, proses pengolahan makanan, hingga mekanisme pendistribusian bantuan kepada warga terdampak. Ia juga menyempatkan diri menyapa serta memberikan semangat kepada para petugas dan relawan yang bertugas di posko.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya kekompakan dan solidaritas seluruh unsur yang terlibat, termasuk Forkopimda, perangkat daerah (SKPD), TP PKK, serta elemen masyarakat lainnya. Menurutnya, sinergi dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci kelancaran operasional posko dapur induk dalam penanganan bencana.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara mandiri terus mengoordinasikan seluruh potensi daerah agar penanganan bencana dapat berjalan maksimal. Kolaborasi dan semangat gotong royong antarperangkat daerah diharapkan mampu memastikan bantuan tersalurkan secara cepat, tepat, dan merata.

“Penanganan bencana membutuhkan kerja sama semua pihak. Saya berharap Forkopimda, SKPD, PKK, serta para relawan dapat saling mendukung agar bantuan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menjamin pendistribusian bantuan berjalan efektif, khususnya bagi warga di wilayah dengan dampak banjir paling parah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak banjir melalui penyediaan dapur umum, bantuan logistik, serta dukungan kesehatan dan sosial lainnya sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gibran Dukung Bandara Warukin, Bakal jadi Hub Strategis

Penulis
Lucky PR
-

Kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming di bandara Warukin tak disia-siakan oleh Bupati Tabalong, Ir H Muhammad Noor Rifani, Kamis (8/1).

H Fani sempat bercengkrama dengan Gibran beberapa saat untuk menanyakan rencana pengembangan bandara Warukin.

“Walaupun dalam waktu yang singkat , salah satu yang kami sampaikan terkait bandara Warukin” ucapnya kepada kontrasx.com.

Ia membeberkan saat ngobrol hal tersebut, Gibran menanyakan tahapan rencana pengoperasian bandara Warukin sampai mana.

“Pada kunjungan pertama ke Tabalong, bandara ini jadi atensi beliau. Tadi kita sampaikan progres bandara Warukin sudah ada izin pinjam pakainya kemudian dari DJKN memberikan pinjam pakai, tinggal dari Kementerian Perhubungan terkait Sertifikat Bandar Udara (SBU) serta keputusan Menteri tentang operasional bandara itu kita tunggu” bebernya.

Ia pun menyatakan hasil obrolan singkat itupun mendapat tanggapan positif dari RI 2 dan akan mendukungnya.

“Beliau tadi menanggapi, beliau siap dilakukan secara bertahap prosesnya itu” ujar H Fani.

H Fani menyatakan pengembangan Bandara Warukin ini bukan hanya kebutuhan bagi Kabupaten Tabalong saja, tetapi menyangkut daerah lainnya.

“Dengan adanya bandara ini minimal 6 kabupaten/kota yang ada di sekitar kita termasuk Bartim Kalimantan Tengah dan Tanah Grogot Kalimantan Timur sangat membutuhkan” ucapnya.

“Bukan hanya Tabalong yang membutuhkan tapi juga kabupaten-kabupaten disekitarnya, jadi saya kira ini sangat strategis kedepannya pembukaan kembali bandara Warukin dalam rangka mempermudah konektivitas dan eksebilitas Tabalong dan kabupaten disekitar” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi nasional.

Terkait kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, Politisi PKS ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur hingga sektor pembiayaan.

“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.

Namun demikian, Legislator asal Sumbar II ini mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar.

“Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja,” ujar Nevi.

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan.

“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.

Meski demikian, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi.

“Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil,” tambahnya.

Sementara itu, terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri. Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Lumajang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan dukungan penuh terhadap agenda besar swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma dalam kegiatan Zoom Panen Raya Nasional dan pengumuman swasembada pangan yang diselenggarakan Kementerian Pertanian RI, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (7/1).

Kegiatan panen raya yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah ini diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran kementerian terkait, serta kepala daerah se-Indonesia. Momentum ini menandai capaian strategis bangsa, yakni kembalinya Indonesia pada posisi swasembada beras sebagai komoditas pangan utama.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar capaian statistik, melainkan fondasi utama kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya, sebuah negara tidak akan benar-benar merdeka jika masih bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

“Kemerdekaan sejati ditopang oleh kemandirian ekonomi, dan pangan adalah pilar utamanya. Negara harus mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan visi tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa capaian swasembada pangan nasional menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat peran sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Bunda Indah menegaskan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki potensi pertanian yang besar dan beragam, mulai dari komoditas padi hingga hortikultura. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan pendampingan bagi petani.

“Keberhasilan swasembada pangan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Tugas daerah adalah menjaga kesinambungan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan pangan daerah tetap kuat,” ujar Bunda Indah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani sebagai pelaku utama di lapangan. Tanpa kolaborasi yang solid, swasembada pangan tidak akan berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui partisipasi aktif dalam Panen Raya Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam agenda ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir 1, Perkuat Pemenuhan Gizi Anak dan 3B

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Rabu (7/1) di Kelurahan Semampir. Peresmian SPPG ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat.

“Gizi ini menjadi fondasi dasar dalam Pembangunan sumber daya manusia. Adanya gizi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas Kesehatan dan mencerdaskan masyarakat. Saya percaya dengan masyarakat yang sehat dan cerdas maka akan lebih produktif pula masyarakat kita. Kehadiran SPPG ini memiliki peran yang strategis,” ujarnya.

Mbak Wali mengungkapkan semua sepakat bahwa masa depan Kota Kediri tidak hanya dibangun dengan infrastruktur, tetapi juga yang paling utama, dibangun dari kesehatan dan kualitas generasi mudanya. Selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN, SPPG Semampir ini hadir untuk mereka yang paling menentukan masa depan Kota Kediri. Baik itu anak-anak dan 3B atau balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dari dapur inilah kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Kediri ke depan mulai dibangun.

“Kita patut bersyukur bahwa hadir nya kita semua hari ini merupakan wujud kuatnya sinergi lintas sektor. Polri, TNI, pemerintah daerah, dinas terkait, pihak sekolah, semua hadir dan bergerak bersama. Inilah wajah kolaborasi yang kita harapkan, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan saling menjaga agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Wali kota termuda ini berharap hadirnya SPPG juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Dimana 4 sehat 5 sempurna sudah tidak tepat lagi dan diganti dengan pedoman gizi seimbang Isi Piringku. Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara bijak dengan membuat konten edukasi mengenai gizi melalui sosial media. Menu yang dihadirkan di SPPG bisa dijabarkan kandungan gizinya, sehingga Masyarakat paham bahwa menu dan porsi yang diberikan kepada penerima manfaat telah sesuai dengan takaran gizi yang dibutuhkan.

“Terkadang masyarakat bingung karena porsinya sedikit dan menganggap SPPGnya pelit. Padahal itu sudah sesuai dengan takaran gizinya. Maka dar itu kita perlu melakukan edukasi sehingga masyarakat paham,” harapnya.

Mbak Wali menambahkan kehadiran SPPG ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. SPPG bisa menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM Kota Kediri. Dengan begitu, program gizi berjalan, ekonomi rakyat bergerak, dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Polres Kediri Kota, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Nawasena Berkah Abadi, para relawan, serta seluruh pihak atas hadirnya SPPG ini. Mari kita rawat bersama, kita jaga bersama, dan kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Insya Allah dengan niat yang baik dan kerja bersama, saya yakin sppg ini akan menjadi pondasi lahirnya generasi Kota Kediri yang sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan,” imbuhnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menjelaskan hadirnya SPPG ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Kediri Kota bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dan Yayasan Nawasena Berkah Abadi. SPPG ini berdiri di atas tanah milik Polres Kediri Kota dengan luas tanah kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 400 meter persegi.

Bangunan ini sudah dirancang sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Pengajuan SPPG ini telah melalui proses pendaftaran titik lokasi melalui portal mitra.bgn.go.id pada tanggal 21 Juli 2025. Serta groundbreaking pada tanggal 27 Agustus 2025. Pembangunan SPPG dilaksanakan oleh Yayasan Nawasena Berkah Abadi sebagai pihak kedua yang bekerjasama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota.

SPPG ini telah merekrut sumber daya yang kompeten. Terdiri dari 1 orang kepala SPPG, 1 orang petugas layanan gizi, 1 oramg petugas layanan keuangan, serta 45 orang relawan. “Nanti apabila ada kekurangan dari SPPG ini silahkan sampaikan ke saluran aduan yang telah disediakan,” ungkapnya.

Kepala SPPG Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari Anastasya menjelaskan SPPG ini akan melayani 2.410 penerima manfaat. Dimana akan dilakulan dalam dua tahap. Di beberapa sekolah di sekitar SPPG. “Apabila tidak ada kendala tahap 1 akan dilaksanakan besok tanggal 8 Januari namun apabila belum bisa akan dilakukan tanggal 12 Januari. Lalu tahap 2 pada tanggal 19 Januari,” jelasnya.

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan untaian bunga. Turut hadir, oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Ketua Yayasan Nawasena Berkah Abadi David Wahyudi, perwakilan Kodim 0809, KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala OPD terkait, Camat Kota Agus Suharyanto, jajaran Polres Kediri Kota, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Layanan Iklim dan Meteorologi Penerbangan di Jawa Barat dan Banten

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kualitas layanan iklim dan inovasi meteorologi penerbangan sebagai bagian dari penguatan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Klimatologi Bogor dan Stasiun Meteorologi Curug (Budiarto), Rabu (7/1).

Kunjungan pertama dilakukan di Stasiun Klimatologi Bogor, Unit Pelaksana Teknis di bawah Balai Besar MKG Wilayah II yang berperan strategis dalam penyediaan informasi iklim dan cuaca bagi Provinsi Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, Stasiun Klimatologi Bogor menjadi simpul penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Faisal menegaskan bahwa Stasiun Klimatologi Bogor memiliki posisi istimewa sebagai rujukan nasional. “Stasiun Klimatologi Jawa Barat harus terus meningkatkan kualitas data, layanan, dan kinerjanya. Dengan sumber daya, jaringan pengamatan, dan pengalaman yang dimiliki, Staklim Jabar layak menjadi role model dan pengemban stasiun klimatologi terbaik di Indonesia,” ujar Faisal.

Ia menambahkan bahwa tantangan perubahan iklim menuntut stasiun klimatologi untuk tidak hanya kuat pada aspek pengamatan, tetapi juga unggul dalam analisis, diseminasi informasi, dan pelayanan kepada pengguna. Faisal mengapresiasi dukungan ratusan pos hujan manual dan otomatis, serta pengembangan layanan klimatologi sektor pertanian dan sumber daya air yang selama ini dijalankan oleh Stasiun Klimatologi Bogor.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Stasiun Meteorologi Curug (Budiarto) di Kabupaten Tangerang, Banten. Stasiun ini memiliki mandat utama dalam menyediakan layanan meteorologi penerbangan, khususnya untuk mendukung operasional Bandara Budiarto Curug yang digunakan sebagai bandara pesawat latih bagi Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dan sekolah penerbang lainnya.

Dalam peninjauan fasilitas dan operasional, Faisal menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam layanan cuaca penerbangan.

“Stasiun Meteorologi Curug harus terus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perannya sangat strategis sebagai penyedia informasi cuaca penerbangan bagi Politeknik Penerbangan Indonesia, karena di sinilah keselamatan dan kualitas pendidikan penerbang ditempa sejak awal,” tegas Faisal.

Ia menilai pemanfaatan peralatan meteorologi modern seperti Automatic Weather Observing System (AWOS), Automatic Weather Station (AWS) digitalisasi, radar cuaca, serta sistem deteksi petir harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM. Tujuannya agar informasi cuaca yang disampaikan semakin akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh pengguna penerbangan.
Menutup rangkaian kunjungan, Faisal menegaskan bahwa penguatan stasiun klimatologi dan meteorologi merupakan bagian dari upaya besar BMKG dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, Stasiun Klimatologi Bogor dan Stasiun Meteorologi Curug adalah contoh bagaimana unit teknis BMKG berperan langsung dalam menjawab kebutuhan sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga keselamatan penerbangan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum awal tahun 2026 bagi BMKG untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan, inovasi teknologi, dan profesionalisme sumber daya manusia di seluruh unit kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...543544545...4,889Halaman 544 dari 4,889