Beranda blog Halaman 545

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Lumajang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan dukungan penuh terhadap agenda besar swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma dalam kegiatan Zoom Panen Raya Nasional dan pengumuman swasembada pangan yang diselenggarakan Kementerian Pertanian RI, di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (7/1).

Kegiatan panen raya yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah ini diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran kementerian terkait, serta kepala daerah se-Indonesia. Momentum ini menandai capaian strategis bangsa, yakni kembalinya Indonesia pada posisi swasembada beras sebagai komoditas pangan utama.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar capaian statistik, melainkan fondasi utama kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya, sebuah negara tidak akan benar-benar merdeka jika masih bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

“Kemerdekaan sejati ditopang oleh kemandirian ekonomi, dan pangan adalah pilar utamanya. Negara harus mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan visi tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa capaian swasembada pangan nasional menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat peran sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Bunda Indah menegaskan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki potensi pertanian yang besar dan beragam, mulai dari komoditas padi hingga hortikultura. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan pendampingan bagi petani.

“Keberhasilan swasembada pangan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Tugas daerah adalah menjaga kesinambungan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan pangan daerah tetap kuat,” ujar Bunda Indah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani sebagai pelaku utama di lapangan. Tanpa kolaborasi yang solid, swasembada pangan tidak akan berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui partisipasi aktif dalam Panen Raya Nasional ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam agenda ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir 1, Perkuat Pemenuhan Gizi Anak dan 3B

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Rabu (7/1) di Kelurahan Semampir. Peresmian SPPG ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat.

“Gizi ini menjadi fondasi dasar dalam Pembangunan sumber daya manusia. Adanya gizi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas Kesehatan dan mencerdaskan masyarakat. Saya percaya dengan masyarakat yang sehat dan cerdas maka akan lebih produktif pula masyarakat kita. Kehadiran SPPG ini memiliki peran yang strategis,” ujarnya.

Mbak Wali mengungkapkan semua sepakat bahwa masa depan Kota Kediri tidak hanya dibangun dengan infrastruktur, tetapi juga yang paling utama, dibangun dari kesehatan dan kualitas generasi mudanya. Selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN, SPPG Semampir ini hadir untuk mereka yang paling menentukan masa depan Kota Kediri. Baik itu anak-anak dan 3B atau balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dari dapur inilah kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Kediri ke depan mulai dibangun.

“Kita patut bersyukur bahwa hadir nya kita semua hari ini merupakan wujud kuatnya sinergi lintas sektor. Polri, TNI, pemerintah daerah, dinas terkait, pihak sekolah, semua hadir dan bergerak bersama. Inilah wajah kolaborasi yang kita harapkan, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan saling menjaga agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Wali kota termuda ini berharap hadirnya SPPG juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Dimana 4 sehat 5 sempurna sudah tidak tepat lagi dan diganti dengan pedoman gizi seimbang Isi Piringku. Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan secara bijak dengan membuat konten edukasi mengenai gizi melalui sosial media. Menu yang dihadirkan di SPPG bisa dijabarkan kandungan gizinya, sehingga Masyarakat paham bahwa menu dan porsi yang diberikan kepada penerima manfaat telah sesuai dengan takaran gizi yang dibutuhkan.

“Terkadang masyarakat bingung karena porsinya sedikit dan menganggap SPPGnya pelit. Padahal itu sudah sesuai dengan takaran gizinya. Maka dar itu kita perlu melakukan edukasi sehingga masyarakat paham,” harapnya.

Mbak Wali menambahkan kehadiran SPPG ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. SPPG bisa menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM Kota Kediri. Dengan begitu, program gizi berjalan, ekonomi rakyat bergerak, dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Polres Kediri Kota, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Nawasena Berkah Abadi, para relawan, serta seluruh pihak atas hadirnya SPPG ini. Mari kita rawat bersama, kita jaga bersama, dan kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Insya Allah dengan niat yang baik dan kerja bersama, saya yakin sppg ini akan menjadi pondasi lahirnya generasi Kota Kediri yang sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan,” imbuhnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menjelaskan hadirnya SPPG ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Kediri Kota bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dan Yayasan Nawasena Berkah Abadi. SPPG ini berdiri di atas tanah milik Polres Kediri Kota dengan luas tanah kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 400 meter persegi.

Bangunan ini sudah dirancang sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Pengajuan SPPG ini telah melalui proses pendaftaran titik lokasi melalui portal mitra.bgn.go.id pada tanggal 21 Juli 2025. Serta groundbreaking pada tanggal 27 Agustus 2025. Pembangunan SPPG dilaksanakan oleh Yayasan Nawasena Berkah Abadi sebagai pihak kedua yang bekerjasama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota.

SPPG ini telah merekrut sumber daya yang kompeten. Terdiri dari 1 orang kepala SPPG, 1 orang petugas layanan gizi, 1 oramg petugas layanan keuangan, serta 45 orang relawan. “Nanti apabila ada kekurangan dari SPPG ini silahkan sampaikan ke saluran aduan yang telah disediakan,” ungkapnya.

Kepala SPPG Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari Anastasya menjelaskan SPPG ini akan melayani 2.410 penerima manfaat. Dimana akan dilakulan dalam dua tahap. Di beberapa sekolah di sekitar SPPG. “Apabila tidak ada kendala tahap 1 akan dilaksanakan besok tanggal 8 Januari namun apabila belum bisa akan dilakukan tanggal 12 Januari. Lalu tahap 2 pada tanggal 19 Januari,” jelasnya.

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan untaian bunga. Turut hadir, oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Ketua Yayasan Nawasena Berkah Abadi David Wahyudi, perwakilan Kodim 0809, KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala OPD terkait, Camat Kota Agus Suharyanto, jajaran Polres Kediri Kota, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Layanan Iklim dan Meteorologi Penerbangan di Jawa Barat dan Banten

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kualitas layanan iklim dan inovasi meteorologi penerbangan sebagai bagian dari penguatan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Klimatologi Bogor dan Stasiun Meteorologi Curug (Budiarto), Rabu (7/1).

Kunjungan pertama dilakukan di Stasiun Klimatologi Bogor, Unit Pelaksana Teknis di bawah Balai Besar MKG Wilayah II yang berperan strategis dalam penyediaan informasi iklim dan cuaca bagi Provinsi Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, Stasiun Klimatologi Bogor menjadi simpul penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Faisal menegaskan bahwa Stasiun Klimatologi Bogor memiliki posisi istimewa sebagai rujukan nasional. “Stasiun Klimatologi Jawa Barat harus terus meningkatkan kualitas data, layanan, dan kinerjanya. Dengan sumber daya, jaringan pengamatan, dan pengalaman yang dimiliki, Staklim Jabar layak menjadi role model dan pengemban stasiun klimatologi terbaik di Indonesia,” ujar Faisal.

Ia menambahkan bahwa tantangan perubahan iklim menuntut stasiun klimatologi untuk tidak hanya kuat pada aspek pengamatan, tetapi juga unggul dalam analisis, diseminasi informasi, dan pelayanan kepada pengguna. Faisal mengapresiasi dukungan ratusan pos hujan manual dan otomatis, serta pengembangan layanan klimatologi sektor pertanian dan sumber daya air yang selama ini dijalankan oleh Stasiun Klimatologi Bogor.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Stasiun Meteorologi Curug (Budiarto) di Kabupaten Tangerang, Banten. Stasiun ini memiliki mandat utama dalam menyediakan layanan meteorologi penerbangan, khususnya untuk mendukung operasional Bandara Budiarto Curug yang digunakan sebagai bandara pesawat latih bagi Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dan sekolah penerbang lainnya.

Dalam peninjauan fasilitas dan operasional, Faisal menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam layanan cuaca penerbangan.

“Stasiun Meteorologi Curug harus terus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perannya sangat strategis sebagai penyedia informasi cuaca penerbangan bagi Politeknik Penerbangan Indonesia, karena di sinilah keselamatan dan kualitas pendidikan penerbang ditempa sejak awal,” tegas Faisal.

Ia menilai pemanfaatan peralatan meteorologi modern seperti Automatic Weather Observing System (AWOS), Automatic Weather Station (AWS) digitalisasi, radar cuaca, serta sistem deteksi petir harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM. Tujuannya agar informasi cuaca yang disampaikan semakin akurat, cepat, dan mudah dipahami oleh pengguna penerbangan.
Menutup rangkaian kunjungan, Faisal menegaskan bahwa penguatan stasiun klimatologi dan meteorologi merupakan bagian dari upaya besar BMKG dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, Stasiun Klimatologi Bogor dan Stasiun Meteorologi Curug adalah contoh bagaimana unit teknis BMKG berperan langsung dalam menjawab kebutuhan sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga keselamatan penerbangan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum awal tahun 2026 bagi BMKG untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan, inovasi teknologi, dan profesionalisme sumber daya manusia di seluruh unit kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Tinjau Langsung Lokasi Tanah Longsor di Sempadan Sungai Cidurian, Cisoka

Penulis
Syifa
-

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau lokasi tanah longsor di sempadan Sungai Cidurian yang berada di Kampung Salapajang, Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, Kamis, (8/1).

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah, Dan jajaran Dinas, Camat Cisoka, Kapolsek Cisoka, Kepala Desa setempat, serta unsur terkait lainnya. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tanah di bantaran sungai yang berisiko longsor dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengungkapkan terdapat enam rumah warga yang berada dalam kondisi rawan akibat kontur tanah yang tidak stabil di pinggiran Sungai Cidurian, menyusul tingginya curah hujan beberapa waktu yang lalu.

“Di musim penghujan ini, saya bersama Kepala Dinas Bina Marga, Pak Camat, dan Kapolsek datang ke Kampung Salapajang, Desa Carenang, khususnya di lokasi yang berbatasan langsung dengan Sungai Cidurian. Ada enam rumah yang berisiko karena kondisi tanah di sempadan sungai ini tidak stabil,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia menegaskan bahwa saat ini keselamatan warga menjadi prioritas utama penanganan mengingat potensi kenaikan debit air Sungai Cidurian sewaktu-waktu semakin tinggi dan deras alirannya sehingga dapat menggerus tanah di sekitarnya.

“Tidak memungkinkan lagi masyarakat tinggal di sini karena hujan terus turun dan dikhawatirkan debit Sungai Cidurian meningkat sewaktu-waktu dan menggerus tanah tempat tinggal enam kepala keluarga. Kita harus segera mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui dinas terkait akan segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Balai Cidanau–Cidurian–Cisadane (C3), aparat keamanan, serta pemerintah wilayah setempat guna mempercepat penanganan dan memastikan keselamatan masyarakat di sekitar sempadan Sungai Cidurian.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan bahwa penanganan teknis di kawasan Sungai Cidurian merupakan bagian dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau–Cidurian–Cisadane (C3) Kementerian PU

“Untuk penanganan teknis di Sungai Cidurian ini merupakan kewenangan Balai C3. Kami dari Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang terus berkoordinasi dan sudah menyampaikan surat kepada Balai beberapa waktu lalu. Saat ini kami masih menunggu langkah-langkah teknis yang akan dilakukan oleh Balai,” jelas Iwan.

Pihaknya menambahkan, sembari menunggu tindak lanjut dari Balai, Pemkab Tangerang bersama kecamatan dan desa terus melakukan pemantauan kondisi lapangan serta menyiapkan langkah antisipatif.

“Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah kemungkinan melakukan relokasi bagi warga yang terdampak dan berada di zona paling rawan, tentu dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesiapan lahan,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Keselamatan Warga, Bupati Bogor Siapkan JPO Ikonik di Jalan Tegar Beriman

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memulai langkah persiapan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Simpang Bappenda, yang dibahas melalui rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah terkait yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, pada Kamis (8/1).

Pembangunan JPO ini bertujuan utama untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas masyarakat, khususnya pejalan kaki, di kawasan dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Selain itu, pembangunan ini diarahkan untuk mendukung penataan kawasan agar lebih tertib, rapi, dan terintegrasi, sehingga ruang publik dapat digunakan secara aman dan optimal.

Rakor ini menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki.

“Selain itu, pembangunan JPO diharapkan mampu mendukung penataan kawasan Simpang Bappenda agar lebih tertib, rapi, dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar,” katanya.

Bupati Bogor menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian, tetapi juga pada kualitas, fungsi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat dan kawasan. Penataan kawasan, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari desain JPO, akses jalan, pedestrian, hingga estetika lingkungan.

Ia menegaskan, pembangunan JPO bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan rasa aman serta kemudahan mobilitas bagi masyarakat.

“Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menjawab kebutuhan keselamatan sekaligus memperkuat wajah kawasan perkotaan,” bebernya.

Selain membahas teknis pembangunan JPO, Bupati Bogor juga menyoroti penataan kawasan sekitar, potensi dukungan pihak swasta, pengelolaan media informasi dan periklanan, serta penataan ruang publik agar kawasan Simpang Bappenda menjadi lebih hidup, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh persiapan teknis, desain, dan pelaksanaan pembangunan JPO berjalan selaras, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Diminta Waspada! Whatsapp Plt Gubri Diretas Oknum Tak Bertanggungjawab Sebar Undangan Palsu

Penulis
Syifa
-

Penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik di Provinsi Riau, cukup membuat resah di tengah masyarakat. Terbaru, akun Whatsapp Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto diambilalih atau diretas oknum tak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk waspada.

“Whatsapp saya diretas. Bagi masyarakat yang mendapatkan pesan melalui nomor telpon saya, diminta untuk tidak menanggapinya,” kata Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Diketahui, nomor telepon SF Hariyanto mengirimkan file ke sejumlah kontak dalam bentuk aplikasi dengan nama “undangan pernikahan pdf” ditambah keterangan “ditunggu kedatangannya”.

Aplikasi tersebut merupakan modus penipuan melalui WhatsApp yang biasanya melibatkan pengiriman file berbahaya berformat APK (aplikasi Android) yang menyamar sebagai dokumen penting, seperti undangan pernikahan, tagihan, atau foto paket.

Ketika diinstal, aplikasi palsu tersebut akan mencuri data pribadi dan informasi perbankan korban.

“Mohon untuk tidak membuka file apapun yang dikirimkan dari kontak saya,” katanya.

SF Hariyanto menyebutkan saat ini pihaknya tengah mencari informasi dan sedang berupaya mencoba memperbaiki akun Whatsapp miliknya tersebut.

“Jadi jangan percaya dan tertipu dengan undangan tersebut. Tim sedang mencoba untuk memulihkan. Untuk saat ini, masyarakat harap berhati-hati, jangan sampai dirugikan oleh oknum tak bertanggungjawab,” pungkas Plt Gubri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Bangga, Sumsel Diakui Presiden sebagai Kunci Swasembada Beras Nasional

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sumatera Selatan menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Dalam momen bersejarah Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Sumsel diakui sebagai salah satu pilar utama keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras.

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, undangan dari Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus bukti nyata kontribusi Sumsel bagi kedaulatan pangan Indonesia.

“Alhamdulillah, hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden atas kontribusi besar dalam swasembada pangan nasional tahun 2025. Kita bangga karena Indonesia kini sudah tidak lagi melakukan impor beras,” Ucap HD.

Secara khusus, dua kabupaten di Sumsel, yakni Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur, meraih penghargaan nasional berkat persentase peningkatan produksi pangan yang luar biasa.

Di mana Kabupaten Banyuasin Diapresiasi atas produktivitas tinggi dan konsistensi produksi, dan Kabupaten OKU Timur Diakui sebagai daerah dengan persentase kenaikan produksi terbesar.

Meski meraih penghargaan bergengsi, Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah milik seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di garis depan.

Ia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada, Seluruh Petani dan Buruh Tani di sawah-sawah, Penyuluh Pertanian, KTNA, dan Gapoktan, Stakeholder Terkait: Dinas Pertanian (Provinsi/Kabupaten/Kota), Distributor Pupuk, hingga Bulog.

“Ini adalah kerja kolektif. Kami juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Kementerian Pertanian dan khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh bagi kemajuan pertanian di Sumatera Selatan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Terbitkan 292 Sertifikat CoA Jaga Geliat Ekspor Rajungan ke AS

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan sebanyak 292 dokumen Certificate of Admissible (CoA) untuk memfasilitasi para pelaku usaha melakukan ekspor produk perikanan rajungan ke Amerika Serikat.

Tanpa adanya COA, produk rajungan Indonesia tidak akan bisa dijual dan diterima di negara tujuan ekspor seiring diberlakukannya ketentuan US Marine Mammal Protection Act (MMPA) pada produk perikanan.

KKP sendiri sudah menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan COA hasil perikanan dari penangkapan ikan pada November 2025. Setelah juknis diterbitkan, KKP bekerja sama dengan Asosiasi Perikanan Rajungan Indonesia (APRI) dan pihak terkait melakukan sosialisasi dan ratusan sertifikat telah terbit di 17 pelabuhan perikanan.

“Ini jadi bukti bahwa persyaratan tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi para pelaku usaha dalam pemanfaatan komoditas rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (8/1).

Latif menambahkan, langkah KKP ini menunjukkan kehadiran negara dalam mengatur serta memperjuangkan hasil produk perikanan nelayan kecil untuk bisa memenuhi pasar ekspor. Hal ini juga menjadi komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan akses pasar ekspor produk perikanan Indonesia.

“Selain itu juga menjadi bentuk transparansi serta mendukung pelaku usaha agar produk perikanan Indonesia terus berdaya saing di pasar global. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” imbuhnya.

Dokumen COA menjadi syarat dan krusial dalam memastikan rajungan di Indonesia ditangkap menggunakan alat penangkapan ikan jenis bubu yang ramah lingkungan yang dipersyaratkan oleh buyer (pembeli), serta memastikan kegiatan penangkapan ikan tidak mengancam mamalia laut.

“Silakan para nelayan mengikuti arahan dan bimbingan yang dilakukan KKP untuk bisa memiliki akses pasar baik regional maupun International. Kita juga masih menyayangkan masih adanya oknum atau pihak tertentu yang masih melakukan penolakan kebijakan tata kelola penangkapan ikan yang baik, benar dan ramah lingkungan, sementara saat ini persaingan penjualan produk perikanan dunia makin ketat dan selektif. Kalau seperti ini terus maka hasil nelayan Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara lain yang semakit tertib dan baik tata kelola perikanannya. Akibatnya nelayan Indonesia sulit menjadi sejahtera,” tegas Latif.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia Kuncoro Catur Nugroho mengungkapkan sebagai mitra KKP, pihaknya terus melakukan pendekatan ke nelayan binannya agar dapat mematuhi ketentuan agar dokumen COA dapat diterbitkan.

“Dua bulan terakhir ini kami gencar melakukan pendataan, sosialisasi serta gerai dan register buku kapal nelayan penangkap rajungan. Selain itu juga memberikan bantuan para nelayan alat penangkapan ikan ramah lingkungan bubu,” terangnya.

Sebanyak 10.000 unit bubu lipat telah didistribusikan oleh APRI di 7 lokasi (Rembang, Pamekasan, Gresik, Lamongan, Cirebon, Pasuruan, Bekasi) dan 1 lokasi (Lampung) akan dilakukan pendistribusian pada Januari 2026.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ekspor perikanan Indonesia adalah fondasi penting bagi penguatan ekonomi biru, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, serta perluasan daya saing produk kita di pasar global. KKP berkomitmen untuk menjaga kualitas, memperkuat standar, dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perbaiki Harga Batubara, Pemerintah Bakal Revisi RKAB Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperbaiki harga batubara di pasar. Kebijakan ini ditempuh guna menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan, menyusul kondisi oversupply yang selama ini menekan harga batubara global.

Upaya penyelarasan antara suplai dan permintaan tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas batubara, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang. Pemerintah menilai eksploitasi batubara yang berlebihan perlu dikendalikan agar pengelolaan sumber daya alam tetap berkelanjutan.

“Produksi (batubara) akan kita turunkan supaya harga bagus dan tambang ini kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daerah alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga aspek-aspek keadilan juga kita harus jaga,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menjelaskan bahwa dominasi Indonesia dalam pasokan batubara global turut memengaruhi ketidakseimbangan pasar. Saat ini, volume perdagangan batubara dunia mencapai sekitar 1,3 miliar ton, dengan Indonesia menyumbang porsi yang sangat besar.

“Batubara yang diperdagangkan di global itu kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Dari 1,3 miliar ton, Indonesia mensuplai 514 juta ton atau sekitar kurang lebih sekitar 43%. Akibatnya apa? supply dan demand itu tidak terjaga yang pada akhirnya membuat harga batubara turun,” tuturnya.

Belajar dari kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menata ulang kuota produksi melalui revisi RKAB agar lebih selaras dengan kebutuhan nasional maupun internasional. Salah satu langkah konkretnya adalah memangkas target produksi batubara nasional.

“Realisasi produksi batubara nasional yang mencapai 790 juta ton pada tahun 2025 akan kita pangkas menjadi kurang lebih 600 juta ton,” ujar Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, pemanfataan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 32% atau 254 juta ton dari total produksi. Sementara sisanya, 514 juta ton dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor.

Saat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) tengah menghitung secara detail kuota produksi untuk masing-masing perusahaan tambang melalui sistem RKAB. Pemerintah mengharapkan para pelaku usaha mulai menyesuaikan rencana kerja mereka dengan kebijakan baru tersebut.

Selain batubara, pemerintah juga mengisyaratkan akan melakukan penyesuaian serupa pada komoditas mineral lain, seperti nikel. Langkah ini diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem hilirisasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Bahlil Ekspos PNBP Kementerian ESDM 2025 Lampaui Target

Penulis
Syifa
-
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memaparkan capaian kinerja sektor energi sepanjang tahun 2025 dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (8/1). Di tengah fluktuasi harga komoditas global yang menantang, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat di pembukuan Kementerian ESDM sebesar Rp138,37 triliun, di mana target awal yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 sebesar Rp127,44 triliun.
“Pencapaian target dari PNBP yang tercatat di Kementerian ESDM itu mencapai 108,56 persen, melampaui target. Dan ini saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim, kerja-kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi, dan totalitas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan,” ujar Bahlil.
Keberhasilan melampaui target ini didorong oleh kontribusi signifikan dari beberapa subsektor, yang terbesar berasal dari PNBP sektor Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Minerba) yang mencapai 104,38 persen dari target, SDA Panas Bumi sebesar 103,4 persen, serta sektor lainnya yang melonjak hingga 311,05 persen. Menteri Bahlil memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian ESDM terkait atas capaian ini, mengingat kondisi harga batu bara dan beberapa komoditas lainnya yang kurang bergairah sepanjang tahun lalu.
Terkait sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas), realisasi PNBP SDA Migas yang dicatatkan melalui Kementerian Keuangan mencapai Rp105,04 triliun atau sebesar 83,7 persen dari target Rp125,46 triliun. Bahlil menjelaskan bahwa tidak tercapainya target PNBP subsektor migas, karena disebabkan oleh faktor harga minyak mentah (ICP) yang jauh di bawah asumsi makro yang ditetapkan pada tahun 2025.
“Saya harus menyampaikan bahwa di dalam asumsi makro APBN kita, harga ICP itu USD82 per barel. Namun kenyataannya rata-rata sejak dari Januari sampai 31 Desember rata-rata harga minyak dunia itu USD68 per barel,” tandasnya.

Meskipun persentasenya belum mencapai target, Bahlil mengatakan bahwa kinerja sektor migas menunjukkan tren positif di mana lifting minyak bumi nasional rata-rata tahun 2025 mencapai 605,3 MBOPD atau 100,05 persen dari target APBN. Capaian lifting ini menjadi catatan bersejarah karena merupakan capaian pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir yang mencapai target APBN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...544545546...4,890Halaman 545 dari 4,890