Beranda blog Halaman 548

Bahlil Lahadalia Laporkan Biodiesel B40 Tekan Ketergantungan Impor Solar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan keberhasilan dalam penguatan ketahanan energi nasional melalui program mandatori biodiesel sepanjang tahun 2025. Bahlil melaporkan bahwa implementasi kebijakan B40, yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40% minyak sawit dan 60% solar, secara efektif menekan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

“Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2% dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025. Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian ini, sebut Bahlil, menjadi fondasi kuat bagi pemerintah untuk mencanangkan target ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor Solar pada tahun 2026. Target tersebut didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026, untuk kemudian dicanangkan implementasinya pada semester kedua jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Optimisme bebas impor Solar di tahun 2026, sambungnya, akan didorong dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Solar dalam negeri secara masif.

“Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026,” pungkasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan catatan khusus untuk Solar CN51 yang memiliki kualitas tinggi untuk kebutuhan industri alat berat, di mana opsi impor masih terbuka terbatas karena kapasitas produksi domestik yang masih dalam tahap pengembangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ESDM Catat Kenaikan Lifting Minyak 2025: Capai 605,3 Ribu Barel per Hari

Sepanjang tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menorehkan capaian-capaian positif yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) yang kembali mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605,3 ribu barel per hari (Thousand Barrels of Oil Per Day/MBOPD).

Capaian lifting minyak ini pertama kalinya mengalami kenaikan dalam sembilan tahun terakhir. Adapun angka rata-rata lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari adalah termasuk Natural Liquid Gas (NGL) dan kondensat yang diproduksi PT Donggi Senoro LNG.

“Alhamdulillah, target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel atau sama dengan 100,05 persen. Jadi target lifting kita, Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil mengatakan, terakhir kali target lifting minyak pada APBN tercapai adalah pada tahun 2016, yakni mencapai 829 ribu barel per hari. Setelahnya lifting minyak mengalami penurunan sampai 580 ribu barel pada 2024 lalu.

“Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada (Lapangan) Banyu Urip. Kemudian 2015-2016, setelah itu tidak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah, kali ini kita tercapai,” lanjut Bahlil.

Ke depan, lifting minyak dan gas bumi (migas) akan dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030. Untuk mengakselerasi pencapaian target ini, Kementerian ESDM akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses.

Selain itu Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah strategis lain untuk meningkatkan produksi migas. Pertama, percepatan pelaksanaan eksplorasi melalui penawaran 61 wilayah kerja baru bagi pelaku usaha. Kedua, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan perolehan minyak. Ketiga, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi insentif dan integrasi perizinan agar proses investasi dan produksi berjalan lebih cepat dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Gunadi Jelaskan Strategi Pemulihan Puskesmas Pasca Bencana

Setelah rumah sakit kembali berfungsi, Kementerian Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1) bahwa tahap pemulihan puskesmas menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara.

Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total. Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas telah kembali melayani masyarakat.

“Sampai awal Januari 2026, tinggal tiga (puskesmas) lagi yang belum bisa beroperasi,” kata Menkes Budi.

Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur. Menkes menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.

“Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.

Menkes Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gorontalo Cetak Sawah 5.600 Hektar, Gubernur Gusnar Tegaskan Komitmen Swasembada Pangan

Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia swasembada pangan. Pernyataan itu disampaikan saat panen raya dan menggelar pertemuan dengan kepala daerah secara daring, Rabu (7/1). Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang mengikuti dari Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan menyatakan siap mempertahankan status tersebut.

“Usai kegiatan ini, kita membawa semangat baru, bahwa kita sekarang sudah swasembada pangan dan mempertahankannya merupakan tugas milik kita” kata Gusnar.

Untuk menunjang program swasembada pangan tersebut, Gubernur Gusnar mengatakan di Gorontalo sedang dilaksanakan program cetak sawah untuk lahan 5600 hektar di kawasan aliran irigasi bendungan Randangan. Disamping itu petani di Gorontalo juga telah didukung oleh Alsintan berupa traktor jondir bantuan dari kementerian Pertanian.

Selanjutnya Gubernur Gusnar memproyeksikan untuk satu hingga dua bulan kedepan, Provinsi Gorontalo akan menerima program hilirisasi ternak ayam terintegrasi dari Presiden Prabowo dengan nilai investasi sebesar Rp1,4 triliun. Program ini nantinya tersebar di empat kabupaten antara lain Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo dan Bone Bolango.

“Insya Allah ini bisa kita wujudkan dan kita menyambut dengan gembira serta mempertahakan swasembada pangan untuk tahun-tahun selanjutnya” tutup Gusnar.

Program swasembada pangan ini menurut Presiden Prabowo merupakan hasil kerja keras dari para petani di dukung oleh jajaran kementerian hingga pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri. Ia menekankan pentingya kemandirian pangan sebagai bagian dari kemerdekaan bangsa serta mensyaratkan bahwa Indonesia tidak hanya bisa swasembada beras, tetapi juga beberapa komoditi lainnya.

“Terima kasih atas pengabdian dan prestasi ini, membuat kita tambah percaya dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan, dengan kepercayaan diri, Indonesia mampu” Ungkap Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Terima Kunjungan Duta Besar Swiss, Bahas Penguatan Kerja Sama

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (6/1). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara BPK dan Swiss Economic Cooperation and Development (SECO).

Saat menerima kunjungan tersebut, Ketua BPK, Isma Yatun, didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas rencana kerja sama untuk mendukung penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dalam lima tahun ke depan yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama yang disepakati mencakup pengembangan kapasitas dengan fokus pada penguatan manajemen strategis dan independensi, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, kerja sama bilateral di bidang pemeriksaan sektor publik, serta area lain yang disepakati bersama.

Ketua BPK juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara BPK dan Swiss, termasuk dukungannya dalam pelaksanaan peer review BPK pada tahun 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution (SAI) Swiss, Jerman, dan Austria.

Dalam peer review tersebut, SAI Swiss mendorong peningkatan BPK, khususnya pada area teknologi informasi, dalam rangka mendukung penguatan tata kelola dan transformasi digital BPK.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BPK dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan mitra internasional guna mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas sektor publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Pastikan Pembangunan Jalan di Dusun Larangan Berjalan Baik

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, meninjau pembangunan jalan di Dusun Larangan, Desa Sendangsikucing, Kecamatan Rowosari, Selasa (6/1). Hal itu dilakukan, untuk memastikan Pembangunan jalan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Bupati menyampaikan, jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 950 meter dengan lebar 5 meter. Jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman warga Dusun Larangan, Sendangsikucing

“Jalan ini sudah lama diusulkan, namun belum sempat terealisasi. Alhamdulillah, saat ini bisa dianggarkan dan pembangunannya telah selesai dengan baik,” ujar bupati.

Disampaikan, keberadaan jalan tersebut tidak hanya meningkatkan aksesibilitas warga, tetapi juga mendukung konektivitas menuju destinasi wisata pantai di Desa Gempolsewu. Dengan akses yang semakin baik, diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal, baik melalui perbaikan jalan, maupun pembukaan akses baru di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.

“Saat ini, kondisi jalan di Kabupaten Kendal yang masuk kategori mantap sudah mencapai 85 persen, sedangkan sisanya sekitar 15 persen masih menjadi fokus peningkatan ke depan,” ungkapnya.

Sekretaris Desa Sendangsikucing, Mashudi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, atas pembangunan akses jalan di Dusun Larangan yang untuk pertama kalinya direalisasikan.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sangat bermanfaat karena mendukung pengembangan dua destinasi wisata pantai di Desa Gempolsewu, yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian warga Dusun Larangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Dukung Rusun Paspampres Babakan Madang untuk Hunian Prajurit

Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung pembangunan Rumah Susun Pasukan Pengamanan Presiden di Kecamatan Babakan Madang sebagai solusi hunian dinas prajurit melalui percepatan penyediaan lahan dan administrasi, disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat audiensi dan peninjauan lokasi di Cibinong (7/1).

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan prajurit Pasukan Pengamanan Presiden memperoleh hunian layak yang dekat dengan pusat tugas dan fasilitas pendukung.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi seluruh tahapan perizinan tanpa hambatan.

“Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Pasukan Pengamanan Presiden membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat,” ujar Rudy.

Pemkab Bogor menyiapkan lahan milik daerah seluas sekitar satu hektar di Desa Bojong Koneng yang berlokasi di sekitar Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

Proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas tengah diselesaikan, termasuk pembatalan rencana pembangunan gelanggang olahraga di lokasi tersebut.

Rudy menargetkan seluruh proses administrasi dan perizinan rampung paling lambat pekan depan agar pembangunan segera dimulai.

“Ini bukan pengurangan aset daerah, tetapi bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk kepentingan negara,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebut pembangunan rusun bagi Pasukan Pengamanan Presiden menjadi prioritas pemerintah pusat tahun 2026.

Program tersebut difokuskan pada penyediaan hunian layak dan aman bagi pasukan pengamanan Presiden dengan dukungan kesiapan tata ruang dan lahan.

“Program ini merupakan perhatian khusus Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden, dan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terus berjalan,” ujarnya.

Pembangunan rusun ini diharapkan memberi dampak langsung pada kesejahteraan prajurit serta memperkuat dukungan Kabupaten Bogor terhadap fungsi strategis pengamanan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Tetapkan Tujuh Belas Ruas Jalan Prioritas

Pemerintah Kota Bandung menetapkan tujuh belas ruas jalan prioritas untuk ditata pada tahun 2026 guna meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keteraturan mobilitas warga, kebijakan ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pelantikan RT dan RW Kelurahan Sekeloa (7/1).

Kebijakan tersebut menjawab persoalan kualitas jalan dan ruang publik di tengah keterbatasan anggaran serta luas wilayah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Kota Bandung memiliki lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan kota, belum termasuk jalan provinsi dan nasional, sehingga penentuan prioritas menjadi langkah paling realistis.

“Tidak mungkin semuanya kita benahi sekaligus. Kita harus memilih prioritas,” ujar Farhan.

Penataan difokuskan pada tujuh belas ruas strategis yang dinilai memberi dampak visual dan fungsional terbesar bagi aktivitas harian masyarakat.

Menurut Farhan, pembenahan terbatas namun terukur ini mampu menciptakan efek berantai terhadap wajah kota dan kualitas layanan publik.

“Cukup tujuh belas ruas dulu, kalau beres, dampaknya akan terasa ke seluruh kota,” katanya.

Program ini menyasar peningkatan keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pejalan kaki dan warga sekitar.

Tahap awal penataan dilakukan di kawasan permukiman sebelum menyentuh koridor utama kota agar manfaatnya langsung dirasakan warga.

Langkah tersebut diharapkan membantu mengurangi keluhan kerusakan jalan lingkungan, meningkatkan akses layanan, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal.

“Ini soal pilihan, dan kami memilih yang paling berdampak untuk warga,” jelas Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Magelang Tegaskan Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Magelang memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Hotel Atria Magelang, Rabu (7/1).

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono menyampaikan, kerja sama itu merupakan komitmen pemerintah daerah, untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan pada koridor hukum yang benar. Sinergi tersebut melengkapi kolaborasi sebelumnya yang telah dijalin bersama Polres Magelang Kota.

“Kerja sama ini kita bangun agar kebijakan dan program pembangunan memiliki pendampingan hukum yang kuat, mencegah masalah sejak awal, dan memberikan pertimbangan yang tepat,” ujar Damar.

Dia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak ragu dalam mengambil keputusan, selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Taati aturan, maka aturan akan menjagamu. Jika ada keraguan, konsultasikan. Jika ada potensi masalah, laporkan sejak awal,” tegasnya, didampingi Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso, dan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita.

Bagi Pemkot Magelang, imbuh Damar, kehadiran Kejaksaan diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi aparatur dalam bekerja. Dukungan dari Kejari dapat mempercepat pelaksanaan program-program unggulan dan strategis di Kota Magelang, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

“Yang kita bangun adalah budaya transparansi dan akuntabilitas, bukan budaya saling menyalahkan. Seluruh kerja sama ini bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan yang tepat sasaran,” pungkas Damar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Atik Rusmiaty Ambarsari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkot Magelang dalam memperpanjang kemitraan itu.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi motivasi bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari konsultasi hingga mitigasi risiko hukum.

“Kepercayaan ini adalah aset kami yang paling berharga dan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik untuk memberikan konsultasi hukum, memitigasi risiko hukum, maupun menyelamatkan keuangan dan aset negara,” kata Atik.

Dia memaparkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai melalui kerja sama sebelumnya, seperti bantuan hukum nonlitigasi dalam penagihan tunggakan pajak di BPKAD Kota Magelang, serta pendampingan hukum di berbagai OPD.

“Harapan kami ke depan dengan perpanjangan MoU ini, kelemahan atau kekurangan dapat diperbaiki secara bersama demi melindungi kepentingan hukum, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Groundbreaking Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya di Jakarta Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1). Gedung ini akan berfungsi sebagai sarana operasional, pusat koordinasi, informasi, serta pelayanan terpadu yang menyediakan layanan tatap muka secara langsung, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan digital.

Menurut Gubernur Pramono, pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya telah dirancang sejak awal masa kepemimpinannya sebagai bagian dari kebutuhan strategis di masa depan.

“Saya sudah memikirkan kebutuhan hingga 2027. Ketika kita melakukan IPO (Initial Public Offering), PAM Jaya sudah memiliki gedung yang representatif, manajemen yang baik, dan sumber daya manusia yang bekerja keras dengan ukuran kinerja yang jelas. Itulah yang benar-benar saya inginkan,” ungkapnya.

Gubernur Pramono juga mendorong rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya sebesar 30 persen pada 2027 supaya perusahaan lebih akuntabel dan efisien dalam melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta.

“Kenapa saya dorong IPO dan porsinya tidak boleh lebih dari 30 persen? Supaya kendali kewenangan sepenuhnya tetap berada di tangan kita. Filosofinya jelas, PAM Jaya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi air di Jakarta memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain karena diolah dari sungai,” jelasnya.

Gubernur Pramono lebih lanjut menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan layanan air bersih. Ketahanan layanan air minum, menurutnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan kota secara keseluruhan.

“Jika secara profesional saudara-saudara mampu melakukan perbaikan dalam mekanisme pengelolaan air di Jakarta untuk kebutuhan publik, saya yakin suatu saat perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Jakarta justru akan belajar dari PAM Jaya,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya telah diusulkan sejak 2022 dan kini resmi dimulai. Gedung dengan luas bangunan sekitar 18.853 meter persegi ini akan memiliki 11 lantai dan satu lantai basement. Kehadirannya diharapkan dapat menunjang fasilitas kerja seluruh staf dan karyawan PAM Jaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis penguatan kelembagaan dan infrastruktur akan semakin mempercepat terwujudnya layanan air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.

Saat ini, layanan air bersih PAM Jaya telah mencapai 80 persen. Angkat tersebut terus ditingkatkan hingga 100 persen pada 2029. Hal ini mencerminkan keseriusan Jakarta sebagai kota global dalam menyiapkan infrastruktur dasar bagi warganya. PAM Jaya juga telah bertransformasi secara kelembagaan dari Perumda menjadi Perseroda demi memperkuat tata kelola perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News