Beranda blog Halaman 549

Bupati Kendal Pastikan Pembangunan Jalan di Dusun Larangan Berjalan Baik

Penulis
Syifa
-

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, meninjau pembangunan jalan di Dusun Larangan, Desa Sendangsikucing, Kecamatan Rowosari, Selasa (6/1). Hal itu dilakukan, untuk memastikan Pembangunan jalan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Bupati menyampaikan, jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 950 meter dengan lebar 5 meter. Jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman warga Dusun Larangan, Sendangsikucing

“Jalan ini sudah lama diusulkan, namun belum sempat terealisasi. Alhamdulillah, saat ini bisa dianggarkan dan pembangunannya telah selesai dengan baik,” ujar bupati.

Disampaikan, keberadaan jalan tersebut tidak hanya meningkatkan aksesibilitas warga, tetapi juga mendukung konektivitas menuju destinasi wisata pantai di Desa Gempolsewu. Dengan akses yang semakin baik, diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal, baik melalui perbaikan jalan, maupun pembukaan akses baru di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.

“Saat ini, kondisi jalan di Kabupaten Kendal yang masuk kategori mantap sudah mencapai 85 persen, sedangkan sisanya sekitar 15 persen masih menjadi fokus peningkatan ke depan,” ungkapnya.

Sekretaris Desa Sendangsikucing, Mashudi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, atas pembangunan akses jalan di Dusun Larangan yang untuk pertama kalinya direalisasikan.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sangat bermanfaat karena mendukung pengembangan dua destinasi wisata pantai di Desa Gempolsewu, yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian warga Dusun Larangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Dukung Rusun Paspampres Babakan Madang untuk Hunian Prajurit

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung pembangunan Rumah Susun Pasukan Pengamanan Presiden di Kecamatan Babakan Madang sebagai solusi hunian dinas prajurit melalui percepatan penyediaan lahan dan administrasi, disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat audiensi dan peninjauan lokasi di Cibinong (7/1).

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan prajurit Pasukan Pengamanan Presiden memperoleh hunian layak yang dekat dengan pusat tugas dan fasilitas pendukung.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi seluruh tahapan perizinan tanpa hambatan.

“Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Pasukan Pengamanan Presiden membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat,” ujar Rudy.

Pemkab Bogor menyiapkan lahan milik daerah seluas sekitar satu hektar di Desa Bojong Koneng yang berlokasi di sekitar Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

Proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas tengah diselesaikan, termasuk pembatalan rencana pembangunan gelanggang olahraga di lokasi tersebut.

Rudy menargetkan seluruh proses administrasi dan perizinan rampung paling lambat pekan depan agar pembangunan segera dimulai.

“Ini bukan pengurangan aset daerah, tetapi bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk kepentingan negara,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebut pembangunan rusun bagi Pasukan Pengamanan Presiden menjadi prioritas pemerintah pusat tahun 2026.

Program tersebut difokuskan pada penyediaan hunian layak dan aman bagi pasukan pengamanan Presiden dengan dukungan kesiapan tata ruang dan lahan.

“Program ini merupakan perhatian khusus Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden, dan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terus berjalan,” ujarnya.

Pembangunan rusun ini diharapkan memberi dampak langsung pada kesejahteraan prajurit serta memperkuat dukungan Kabupaten Bogor terhadap fungsi strategis pengamanan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Tetapkan Tujuh Belas Ruas Jalan Prioritas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bandung menetapkan tujuh belas ruas jalan prioritas untuk ditata pada tahun 2026 guna meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan keteraturan mobilitas warga, kebijakan ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pelantikan RT dan RW Kelurahan Sekeloa (7/1).

Kebijakan tersebut menjawab persoalan kualitas jalan dan ruang publik di tengah keterbatasan anggaran serta luas wilayah Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Kota Bandung memiliki lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan kota, belum termasuk jalan provinsi dan nasional, sehingga penentuan prioritas menjadi langkah paling realistis.

“Tidak mungkin semuanya kita benahi sekaligus. Kita harus memilih prioritas,” ujar Farhan.

Penataan difokuskan pada tujuh belas ruas strategis yang dinilai memberi dampak visual dan fungsional terbesar bagi aktivitas harian masyarakat.

Menurut Farhan, pembenahan terbatas namun terukur ini mampu menciptakan efek berantai terhadap wajah kota dan kualitas layanan publik.

“Cukup tujuh belas ruas dulu, kalau beres, dampaknya akan terasa ke seluruh kota,” katanya.

Program ini menyasar peningkatan keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pejalan kaki dan warga sekitar.

Tahap awal penataan dilakukan di kawasan permukiman sebelum menyentuh koridor utama kota agar manfaatnya langsung dirasakan warga.

Langkah tersebut diharapkan membantu mengurangi keluhan kerusakan jalan lingkungan, meningkatkan akses layanan, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal.

“Ini soal pilihan, dan kami memilih yang paling berdampak untuk warga,” jelas Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Magelang Tegaskan Pentingnya Pendampingan Hukum dalam Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Magelang memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Hotel Atria Magelang, Rabu (7/1).

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono menyampaikan, kerja sama itu merupakan komitmen pemerintah daerah, untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan pada koridor hukum yang benar. Sinergi tersebut melengkapi kolaborasi sebelumnya yang telah dijalin bersama Polres Magelang Kota.

“Kerja sama ini kita bangun agar kebijakan dan program pembangunan memiliki pendampingan hukum yang kuat, mencegah masalah sejak awal, dan memberikan pertimbangan yang tepat,” ujar Damar.

Dia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak ragu dalam mengambil keputusan, selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Taati aturan, maka aturan akan menjagamu. Jika ada keraguan, konsultasikan. Jika ada potensi masalah, laporkan sejak awal,” tegasnya, didampingi Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso, dan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita.

Bagi Pemkot Magelang, imbuh Damar, kehadiran Kejaksaan diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi aparatur dalam bekerja. Dukungan dari Kejari dapat mempercepat pelaksanaan program-program unggulan dan strategis di Kota Magelang, tanpa mengabaikan tertib administrasi.

“Yang kita bangun adalah budaya transparansi dan akuntabilitas, bukan budaya saling menyalahkan. Seluruh kerja sama ini bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan yang tepat sasaran,” pungkas Damar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Atik Rusmiaty Ambarsari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkot Magelang dalam memperpanjang kemitraan itu.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi motivasi bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari konsultasi hingga mitigasi risiko hukum.

“Kepercayaan ini adalah aset kami yang paling berharga dan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik untuk memberikan konsultasi hukum, memitigasi risiko hukum, maupun menyelamatkan keuangan dan aset negara,” kata Atik.

Dia memaparkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai melalui kerja sama sebelumnya, seperti bantuan hukum nonlitigasi dalam penagihan tunggakan pajak di BPKAD Kota Magelang, serta pendampingan hukum di berbagai OPD.

“Harapan kami ke depan dengan perpanjangan MoU ini, kelemahan atau kekurangan dapat diperbaiki secara bersama demi melindungi kepentingan hukum, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Groundbreaking Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya di Jakarta Pusat

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/1). Gedung ini akan berfungsi sebagai sarana operasional, pusat koordinasi, informasi, serta pelayanan terpadu yang menyediakan layanan tatap muka secara langsung, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan digital.

Menurut Gubernur Pramono, pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya telah dirancang sejak awal masa kepemimpinannya sebagai bagian dari kebutuhan strategis di masa depan.

“Saya sudah memikirkan kebutuhan hingga 2027. Ketika kita melakukan IPO (Initial Public Offering), PAM Jaya sudah memiliki gedung yang representatif, manajemen yang baik, dan sumber daya manusia yang bekerja keras dengan ukuran kinerja yang jelas. Itulah yang benar-benar saya inginkan,” ungkapnya.

Gubernur Pramono juga mendorong rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya sebesar 30 persen pada 2027 supaya perusahaan lebih akuntabel dan efisien dalam melayani kebutuhan air bersih warga Jakarta.

“Kenapa saya dorong IPO dan porsinya tidak boleh lebih dari 30 persen? Supaya kendali kewenangan sepenuhnya tetap berada di tangan kita. Filosofinya jelas, PAM Jaya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi air di Jakarta memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain karena diolah dari sungai,” jelasnya.

Gubernur Pramono lebih lanjut menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan layanan air bersih. Ketahanan layanan air minum, menurutnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan kota secara keseluruhan.

“Jika secara profesional saudara-saudara mampu melakukan perbaikan dalam mekanisme pengelolaan air di Jakarta untuk kebutuhan publik, saya yakin suatu saat perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Jakarta justru akan belajar dari PAM Jaya,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya telah diusulkan sejak 2022 dan kini resmi dimulai. Gedung dengan luas bangunan sekitar 18.853 meter persegi ini akan memiliki 11 lantai dan satu lantai basement. Kehadirannya diharapkan dapat menunjang fasilitas kerja seluruh staf dan karyawan PAM Jaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dimulainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis penguatan kelembagaan dan infrastruktur akan semakin mempercepat terwujudnya layanan air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.

Saat ini, layanan air bersih PAM Jaya telah mencapai 80 persen. Angkat tersebut terus ditingkatkan hingga 100 persen pada 2029. Hal ini mencerminkan keseriusan Jakarta sebagai kota global dalam menyiapkan infrastruktur dasar bagi warganya. PAM Jaya juga telah bertransformasi secara kelembagaan dari Perumda menjadi Perseroda demi memperkuat tata kelola perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Fakhiri Dorong OPD Selaraskan Program dengan Arah Pembangunan Papua

Penulis
Syifa
-

Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan pentingnya keselarasan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dengan visi dan misi kepala daerah. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua, Senin (5/1).

Gubernur menyampaikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah harus diterjemahkan secara operasional dalam setiap program OPD. Karena itu, peran pimpinan OPD dan para asisten dinilai krusial dalam memastikan kebijakan daerah dijalankan secara konsisten dan terukur.

“Visi dan mimpi pimpinan daerah tidak boleh berhenti di atas kertas. Itu harus diwujudkan dalam kerja nyata OPD,” ujar Fakhiri.

Menurutnya, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Papua. Dengan arah kebijakan yang sama, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing Papua dengan provinsi lain di Indonesia.

Gubernur juga meminta seluruh OPD menjalankan program secara disiplin sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak tertunda di akhir tahun anggaran.

“Kalau perencanaan matang sejak awal, kinerja pembangunan 2026 harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di seluruh sektor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tegal Resmikan Tegal Great Sale untuk Tingkatkan UMKM dan Daya Beli Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Tegal secara resmi melaksanakan Grand Launching Tegal Great Sale yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) Yayasan Kawit An Nur, bertempat di halaman Komplek Yayasan Kawit An Nur, Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, pada Minggu (4/1).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tegal H. Ischak Maulana Rohman, S.H. Hadir pula Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah M. Yusuf, S.Ag., M.M. yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tegal, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tegal, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam sambutannya, Bupati Tegal H. Ischak Maulana Rohman, S.H. menyampaikan bahwa Tegal Great Sale diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan produk-produk khas daerah Kabupaten Tegal agar semakin dikenal luas.

“Melalui Tegal Great Sale, kami berharap daya beli masyarakat dapat meningkat, produk-produk unggulan Kabupaten Tegal semakin dikenal, mampu menarik potensi wisata, serta para pelaku UMKM benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran program Tegal Great Sale ini,” ujar Bupati.

Bupati Tegal juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KADIN atas inisiatif dan perannya dalam menciptakan dan menginisiasi program Tegal Great Sale sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah M. Yusuf, S.Ag., M.M, saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Tegal Great Sale sebagai langkah strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa program seperti Tegal Great Sale diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat peran UMKM, serta menjadi wadah promosi produk unggulan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat wisatawan ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KADIN Kabupaten Tegal, Mokhamad Amin, menyampaikan bahwa KADIN bersama Pemerintah Kabupaten Tegal serta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk menggerakkan perekonomian daerah. “Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Tegal Great Sale, program ini menghubungkan konsumen, merchant, dan sponsor melalui promo, point dan undian berhadiah, dan program ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tegal, baik pelaku usaha (pedagang) maupun konsumen” tegasnya.

Lebih lanjut, Mokhamad Amin menjelaskan tata cara bagi masyarakat yang ingin mengikuti program Tegal Great Sale. Masyarakat dapat mengunjungi laman resmi https://www.tegalgreatsale.com/ untuk memperoleh informasi secara lengkap.

Rangkaian kegiatan grand launching berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat, sejalan dengan semangat peringatan Harlah Yayasan Kawit An Nur yang selama ini berperan aktif dalam bidang sosial dan pendidikan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Aset Korupsi Terbengkalai, KPK Serahkan Bangunan Rp9,83 M untuk Pusdiklat HAM

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset barang rampasan negara dengan total nilai mencapai Rp9.830.251.000 kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Aset yang terdiri dari enam bidang tanah dan dua bangunan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tersebut, akan diubah menjadi pusat pendidikan, guna memperkuat fondasi kelembagaan HAM di Indonesia.

Diketahui sejumlah aset tersebut merupakan hasil sitaan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan penyerahan aset melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini, menjadi langkah nyata mengoptimalkan pemulihan kerugian negara (asset recovery).

“Penyerahan aset ini dari perkara tahun 2020 yang telah tuntas. Kementerian HAM mohon agar lokasi itu digunakan untuk pendidikan, karena kementerian baru,” ujar Setyo di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1).

Lebih lanjut, kata Setyo, penyerahan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya KPK agar masyarakat dapat kembali merasakan manfaat langsung hasil tindak pidana korupsi melalui lembaga negara.

Setyo turut menekankan pentingnya dukungan fasilitas fisik bagi Kementerian HAM demi memperkuat penegakan hak warga negara. “Urusan HAM adalah hak setiap warga negara. Dengan adanya tempat pendidikan ini, diharapkan Kementerian HAM berproses lebih baik lagi dan bermanfaat untuk ke depannya,” tambahnya.

Upaya optimalisasi aset ini, bertujuan memastikan barang hasil korupsi tidak terbengkalai atau menurun nilainya. Dengan dialihkannya aset kepada instansi pemerintah, negara mampu menghemat anggaran pembangunan fasilitas publik, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan aset oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengapresiasi penyerahan aset tersebut secara langsung kepada KPK. Ia menegaskan, fasilitas ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi kementerian.

“Terima kasih, sebab pemberian ini akan menjadi pusat pendidikan. Pusat persemaian manusia Indonesia, peradaban HAM, dan bangsa Indonesia,” kata Pigai.

Ia menambahkan, meskipun saat ini aset Kementerian HAM masih terbatas, setiap fasilitas yang diterima akan dikelola secara maksimal demi masa depan bangsa.

Adapun seluruh aset yang diserahkan ini, merupakan hasil rampasan dari terpidana Dadang Suganda terkait kasus korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.

Rincian aset tersebut meliputi sebidang tanah seluas 2.581 meter persegi, yang terdiri dari lima sertifikat hak milik (SHM) di kelurahan Regol Wetan, Sumedang, Jawa Barat senilai Rp2.970.636.000. Selain itu, satu bidang tanah seluas 2.110 meter persegi di Kelurahan Sukajaya, Sumedang, Jawa Barat senilai Rp1.604.806.000.

Selain tanah, KPK menyerahkan dua unit gedung permanen di Kelurahan Regol Wetan, dengan masing-masing seluas 1.050 meter persegi senilai Rp4.288.728.000 dan seluas 1.261,97 meter persegi senilai Rp966.081.000 .

KPK bersama Kementerian HAM menandatangani langsung Berita Acara Serah Terima (BAST). Prosesi ini disaksikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto; Direktur Layanan Barang Bukti dan Pengelolaan Benda Sitaan (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto; serta Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris.

Dengan penyerahan ini, aset hasil korupsi tidak sekadar kembali ke kas negara secara nilai, melainkan menghasilkan layanan publik seperti pusat diklat HAM. Pemanfaatan ini bertujuan mempersiapkan aparatur negara, memperkuat literasi HAM, serta membangun budaya akuntabilitas.

Pemulihan kerugian negara yang bertransformasi menjadi kapasitas kelembagaan ini, diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan aset korupsi sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Tetap Siagakan Layanan Air Bersih bagi Pengungsi di Agam Pascabencana Susulan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, khususnya untuk akses terhadap air bersih tetap terpenuhi. Dukungan sarana dan prasarana air bersih tetap dioptimalkan mengingat wilayah Kabupaten Agam sempat mengalami bencana susulan di Kecamatan Tanjung Raya yang berdampak pada aktivitas dan kondisi pengungsian warga.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat sangat penting dalam situasi bencana seperti ini untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan warga terdampak.

“Prinsip kami adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dasar yang layak dan aman selama masa tanggap darurat,” kata Menteri Dody.

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, hingga Selasa (6/1) masih terdapat pengungsian warga yang berlokasi di SMP Negeri 1 Maninjau. Pengungsian menampung sekitar 44 kepala keluarga yang berasal dari Jorong Pasar Maninjau.

Untuk mendukung kebutuhan air bersih di lokasi pengungsian SMP Negeri 1 Maninjau dan sekitarnya, Kementerian PU telah mengoperasikan sistem penyediaan air minum tanggap darurat (SiPly MTA) serta menyalurkan 2 unit hidran umum (HU) berkapasitas 2.000 liter.

Selanjutnya Pasar Maninjau sebanyak 1 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter melayani sekitar 220 jiwa, Jorong Pasar, Kelurahan Maninjau sebanyak 1 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter melayani sekitar 200 jiwa, dan Muara Pisang sebanyak 1 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter melayani sekitar 201 jiwa.

Secara keseluruhan total hidran umum yang telah disalurkan Kementerian PU melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat di wilayah terdampak Kabupaten Agam mencapai 22 unit. Seluruh sarana tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, baik di lokasi pengungsian maupun di kawasan permukiman terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Catat Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen Selama Nataru 2025/2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perhubungan mencatat selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) yakni 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026, secara keseluruhan pengguna angkutan umum mencapai 21.461.491 penumpang atau naik 12,48% dari periode sebelumnya yaitu 19.079.881 penumpang.

“Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan mulai 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026, penumpang angkutan umum naik 12,48 persen dari periode Nataru tahun lalu, atau berjumlah 21,46 juta penumpang. Hal ini tentunya menunjukkan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan rencana operasi yang telah disusun,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menutup Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/1).

Adapun secara rinci jumlah penumpang angkutan umum selama Nataru 2025/2026 yakni Angkutan Udara sebesar 4.768.675 penumpang, naik 0,73% dari sebelumnya 4.734.198 penumpang. Angkutan Laut sebesar 2.254.733 penumpang naik 43,42% dari sebelumnya 1.572.099 penumpang. Angkutan Perkeretaapian sebesar 7.573.881 penumpang, naik 12,92% dari sebelumnya 6.707.053 penumpang.

Angkutan Penyeberangan sebesar 3.725.343 penumpang, naik 35,05% dari sebelumnya 2.758.565 penumpang. Angkutan Jalan tahun 2025/2026 tercatat 3.138.859 penumpang, tahun sebelumnya 3.307.966 penumpang.

Kenaikan juga tercatat pada kendaraan keluar masuk Jakarta melalui jalan tol sebesar 3,39%.

Adapun kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek melalui arteri mengalami peningkatan sejumlah 17,3%

“Pada tahun 2025/2026 waktu tempuh rata-rata pada ruas tol Cawang – Banyumanik secara kumulatif dapat ditempuh selama 5 jam 4 menit atau turun 5,24% dibanding tahun sebelumnya. Adapun untuk arus sebaliknya waktu tempuh turun 10,1%,” kata Menhub Dudy.

Kemudian, arus kendaraan yang keluar wilayah Jabodetabek melalui jalan tol didominasi menuju sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Pulau Sumatra, serta beberapa wilayah di Jawa Barat, yakni Puncak dan Sukabumi.

Selama masa Posko berlangsung, terdapat 1.549 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan) titik pemantauan data pada simpul dan jaringan seluruh moda dengan rincian sebagai berikut:

a. Terminal 222 titik pemantauan data

b. Pelabuhan Penyeberangan 248 titik pemantauan data

c. Pelabuhan Laut 264 titik pemantauan data

d. Bandar Udara 257 titik pemantauan data

e. Stasiun Kereta Api 471 titik pemantauan data

f. Gerbang Tol 43 titik pemantauan data

g. Jalan Arteri 44 titik pemantauan data.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...548549550...4,891Halaman 549 dari 4,891