Beranda blog Halaman 550

Bupati Purwakarta Terbitkan Surat Edaran Transparansi APBD & APBDes 2026

Penulis
Syifa
-

Merespons arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, menerbitkan Surat Edaran tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.

Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 100.3.4/23/Bapperida/2026 tersebut ditetapkan pada Selasa, 6 Januari 2026, dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Surat Edaran tersebut, Bupati Purwakarta menekankan lima poin penting yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa, yaitu:

Pertama, seluruh perangkat daerah diminta menyebarluaskan informasi APBD dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) atau saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahun 2025 melalui website resmi Kabupaten Purwakarta dan media sosial resmi masing-masing perangkat daerah yang mudah diakses masyarakat.

Kedua, publikasi informasi anggaran harus dilakukan secara berkala, minimal pada setiap awal triwulan dan setelah pergeseran atau perubahan APBD. Penyajian informasi diharapkan menggunakan format yang ramah pengguna, seperti infografis, video penjelasan, dan dashboard interaktif untuk meningkatkan literasi anggaran publik.

Ketiga, perangkat daerah diminta menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan yang terintegrasi dengan aplikasi SP4N-LAPOR, sebagai sarana penyaluran aspirasi dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan APBD.

Keempat, hasil publikasi serta capaian partisipasi masyarakat wajib dilaporkan kepada Bupati Purwakarta paling lambat tujuh hari kerja setelah berakhirnya setiap triwulan.

Kelima, khusus bagi pemerintah desa, Kepala Desa diinstruksikan untuk menyebarluaskan informasi APBDes, program pembangunan desa Tahun 2026, serta saldo kas desa Tahun 2025 melalui media sosial resmi desa secara berkala dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah dan desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Bersama Pemda Penuhi Kebutuhan Sarana Prasarana Sekolah Terdampak Bencana di Aceh

Penulis
Syifa
-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendukung pemulihan kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi yang berada di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Hal itu seperti yang terlihat di Desa Sekualan, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, pada hari Selasa (6/1).
Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lokop, sebelumnya terdampak banjir. Gedung sekolah beserta sarana dan prasarana lainnya tidak bisa lagi dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada hari pertama sekolah semester genap tahun ajaran 2025/2026 kemarin, siswa-siswi ini hanya bisa belajar dengan alas terpal beratapkan langit.
Pihak sekolah kemudian meminta kepada pemerintah untuk diberikan sarana penunjang sekolah darurat. Merespon hal itu, BNPB bersama unsur pemerintah daerah yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur dan personel TNI bergerak menuju lokasi membawa tenda peleton dan kebutuhan lainnya.
Setibanya di sana, tenda berukuran 6×12 meter didirikan, berikut alas tikar terpal dan sarana prasarana penunjang lainnya. Pada akhirnya, siswa-siswi ini memiliki tempat bersekolah yang lebih layak dari sebelumnya.
Hal serupa juga dilakukan BNPB untuk SD IT An-Nur, yayasan Teungku Chiek Pante Geulima, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pada hari Senin (5/1), sekolah ini mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar semester genap TA 2025/2026.
Tatap muka antara guru dan siswa kali ini tak seperti biasanya. Gedung-gedung sekolah untuk anak-anak PAUD, SD dan SMP tidak bisa dipakai karena banjir. Maka dari itu, kegiatan belajar mengajar sementara dilakukan di bawah tenda peleton yang telah disiapkan oleh BNPB bersama pemda setempat.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi bersama Tenaga Ahli BNPB, Agus Marsanto dan Plt. Dir. Pemulihan Sosial, Ekonomi dan SDA, Asep Supriatna, meninjau langsung kegiatan sekolah ini. Antusias siswa-siswi terlihat di sana. Mereka sudah merindukan belajar di sekolah, meski harus menyesuaikan dengan keadaan pascabencana.
Tak hanya menyapa anak-anak, bupati dan jajaran BNPB itu turut memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan berupa peralatan sekolah dan sebagainya. Pemerintah pusat dan daerah akan terus berkolaborasi demi memulihkan pendidikan sampai semuanya benar-benar kembali normal seperti sedia kala.
Adapun untuk ke depannya, BNPB bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbudasmen) telah berkoordinasi untuk memperbaiki hingga membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak terdampak bencana dalam. Tidak hanya sarana dan prasarana saja, Kemendikbudasmen juga akan memberikan tunjangan kepada para guru sekaligus memberikan dukungan lain pascabencana.
Upaya ini adalah bagian dari wujud dukungan kolaborasi antar lintas komponen bangsa dalam memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana. Meski saat ini belum benar-benar pulih dan kembali normal, namun semua bergerak bersama memenuhi dan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan.

Perlahan tapi pasti, jerih payah dari seluruh personel mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, relawan diharapkan mulai dirasakan. Semuanya bersatu demi mewujudkan Aceh dan Sumatra bangkit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ipuk Tekankan Pentingnya Akhlak dan Pendidikan dalam Haul Blokagung 2026

Penulis
Syifa
-

Rangkaian Haul Blokagung 2026 berlangsung meriah. Mulai dari Senin hingga Rabu (5-7/1). Di antaranya adalah Tasyakuran Khotmil Quran bil Hifdzi yang digelar pada Selasa pagi. Puluhan santriwan-santriwati diwisuda sebagai penghafal Quran.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam tasyakuran tersebut. Ia mengapresiasi kontribusi pesantren dalam mengembangkan pendidikan. “Pesantren tidak hanya mencetak generasi yang terdidik secara intelektual, tapi juga memiliki akhlakul karimah yang baik,” ungkap Ipuk.

Kontribusi yang demikian, ungkap Ipuk, menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. “Tiada pembangunan daerah yang berlangsung dengan baik tanpa ada sumber daya manusia yang terdidik serta punya kualitas moral yang baik pula,” tegasnya.

Secara khusus, Ipuk juga menyampaikan rasa syukur atas perananan KH. Mukhtar Syafaat, pendiri Pesantren Darussalam. Beliau merintis lembaga pendidikan Islam di tengah kondisi kampung Blokagung yang masih belantara. Dengan kegigihan dan kesabarannya, beliau memperjuangkan eksistensi dakwah.

“Kita harus berterimakasih kepada Kiai Mukhtar Syafaat yang telah membabat alas sampai bisa menghidupkan lembaga pendidikan Islam yang demikian pesat kemajuannya ini,” sambut Ipuk.

Kehadiran Bupati Ipuk beserta rombongan birokrat tersebut, disambut hangat oleh jajaran Dewan Pengasuh PP. Darussalam Blokagung. KH. Hisyam Syafaat menyambut langsung kedatangan Ipuk.

Kiai Hisyam juga didampingi oleh jajaran pengasuh lainnya. Di antaranya Nyai Hj. Mahmudah Hasyim, Nyai Hj. Handariyatul Masruroh, KH. Abdul Kholiq Syafaat, KH. Abdul Munib Syafaat dan lain sebagainya. Juga anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh yang juga bagian dari keluarga Darussalam.

“Terimakasih atas kehadiran Bupati Ipuk. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami sekeluarga. Semoga bisa memotivasi para santri,” ungkap Kiai Hisyam.

Rangkaian Haul Blokagung puncaknya pada Rabu pagi. Diisi dengan pengajian akbar yang menghadirkan KH. Faiz Syukron Makmun dari Jakarta. Pengajian berlangsung secara umum dan bakal dihadiri ribuan jamaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lestarikan Budaya, Gubernur Ahmad Luthfi Akan Kirim Gamelan untuk Transmigran di Lampung

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi akan mengirimkan seperangkat alat kesenian berupa gamelan untuk masyarakat Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebagai informasi, sebagian warga desa tersebut merupakan transmigran asal Jawa Tengah.

“Gamelannya nanti dikirim Dirut Bank Jateng ke sini,” kata Luthfi, saat berdialog dengan warga transmigran dan keturunan asal Jawa Tengah, di Balai Desa Bagelen, Gedongtataan, Pesawaran, Lampung, Rabu (7/1).

Perangkat gamelan tersebut sebagai bentuk apresiasi, sekaligus upaya merawat dan melestarikan budaya nenek moyang warga Bagelen yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah.

“Itu sumbangan untuk nguri-uri (melestarikan) sejarah dan budaya Jawa,” ujarnya.

Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah dan Lampung memiliki hubungan historis dan sosiokultural yang panjang. Sebagian besar penduduk Lampung merupakan suku Jawa, karena banyak warga Jawa Tawa Tengah yang dikirim ke daerah tersebut untuk program transmigrasi.

“Saya ingin nlusup (menyelinap) jejak sejarah, karena di Lampung ini 60 persen warganya berasal dari Jawa, terutama Jawa Tengah,” ucap Luthfi.

Dia juga berpesan kepada masyarakat asal Jawa Tengah di perantauan, khususnya para transmigran, agar bisa menyesuaikan di daerah masing-masing. Sebab, mereka yang sudah puluhan tahun transmigrasi atau bahkan lahir di tanah transmigran, sudah berkomitmen untuk menetap di daerah tersebut.

“Mereka sudah membangun desa di Lampung. Jadi, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Artinya biar bisa menyesuaikan daerahnya masing-masing,”ucapnya.

Adapun sumbangan gamelan tersebut merupakan jawaban konkret terkait permintaan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto, saat berdialog dengan Ahmad Luthfi.

Merdi menyampaikan, dari sejarah panjang yang dimiliki dengan Jawa Tengah, masyarakat berharap ada kenang-kenangan sekaligus penghubung secara budaya, melalui sumbangan perangkat gamelan.

“Kami berharap ada kenang-kenangan untuk desa kami yang tidak mungkin akan terlupakan, yaitu seperangkat gamelan,” ujarnya.

Ditambahkan, seperangkat gamelan tersebut sangat membantu untuk menghidupkan kebudayaan di Desa Bagelen. Di mana setiap tahun saat memperingati ulang tahun Desa Bagelen, selalu digelar pertunjukan wayang kulit. Tradisi tersebut tidak pernah putus sejak Desa Bagelen berdiri pada 1905 sampai 2025 lalu.

“Itulah salah satu kebanggaan kami sebagai orang Jawa, yang bisa menghidupkan budaya. Dengan menghormati kebudayaan lokal yang ada,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kehutanan Dukung Proses Pencocokan Data oleh Kejaksaan Agung

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu, 7 Januari 2026, menjelang siang hari.

Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini. Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan senantiasa siap mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kehutanan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan (forest governance).

Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kehutanan Dukung Proses Pencocokan Data oleh Kejaksaan Agung

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu, 7 Januari 2026, menjelang siang hari.

Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini. Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan senantiasa siap mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Kehutanan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan (forest governance).

Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Gagas Donor Darah dari Desa untuk Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggagas donor dari dari masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan darah di seluruh Indonesia. Menurutnya ini adalah langkah penting untuk dilaksanakan secara rutin tidak terbatas pada kegiatan tahunan sebagai rangkaian acara Peringatan Hari Desa.

“Saya minta ini bukan hanya rangkaian Peringatan Hari Desa tapi kami akan membuat gerakan donor darah dari desa. Ini bukan gerakan satu atau dua desa tapi akan kami lakukan di seluruh desa akan menjadi gerakan donor darah dari desa,” tuturnya di hadapan Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Eko Witjaksono di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Digagasnya gerakan donor darah dari desa untuk Indonesia ini berawal dari fakta banyaknya kebutuhan darah setiap tahunnya, diperkirakan 5,6 juta kantong. Namun persediaan darah yang dimiliki sering kurang sehingga perlu dibantu masyarakat desa yang jumlahnya mendominasi wilayah Indonesia.

Untuk memastikan realisasi gagasan ini berjalan dengan lancar, Mendes Yandri akan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, PMI, dan tenaga medis baik di pusat maupun kabupaten/kota. Pasalnya masih banyak stigma masyarakat desa tentang efek rutinitas donor darah ini.

“Kami yakin dengan memperluas literasi tentang donor darah ke desa-desa maka warga desa, perangkat desa, BPD, insyaallah bisa secara sukarela menyumbangkan darah untuk Republik ini. Perlu kerja sama dengan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan bahwa program donor darah itu untuk kesehatan, bahwa donor darah itu sehat. Sehat untuk yang mendonorkan dan sehat untuk yang menerima donor,” papar Mendes Yandri.

Sementara itu, Kemendes PDT telah melaksanakan langkah donor darah sebagai rangkaian dari Peringatan Hari Desa Tahun 2026. Diikuti ratusan pegawai dari seluruh unit kerja, kegiatan ini diawali dengan pendataan dan pemeriksaan kesehatan sehingga memastikan darah aman untuk transfusi dengan mendeteksi penyakit menular dan riwayat kesehatan.

Kegiatan ini diapresiasi Wakil Ketua PMI DKI Jakarta Eko Witjaksono. Menurutnya memasukkan donor darah sebagai bagian dari Peringatan Hari Desa 2026 adalah langkah cerdas yang nilainya besar terlebih ketika melibatkan warga di 75.266 desa.

“Ini kegiatan terpuji karena darah bisa menyelamatkan nyawa. Maka terima kasih kepada para pendonor yang secara sukarela mendaftar dan berkontribusi dalam kebaikan ini,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen Taufik Madjid bersama jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama. Selain itu juga tenaga medis di antaranya dari Rumah Sakit Fatmawati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya Bareng Petani Karawang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat panen raya padi bersama ribuan petani di Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026). Panen raya ini disebut Presiden Prabowo sebagai salah satu bukti kuatnya Indonesia dalam menyediakan pangan untuk rakyat, salah satu target yang dituju dalam masa jabatannya.

Ia pun mengapresiasi setiap pihak yang terlibat di antaranya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kemendes PDT, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Pasalnya swasembada pangan adalah akar kekuatan negara, upaya untuk tidak membiarkan rakyatnya hidup dalam kesengsaraan karena rasa lapar.

“Tidak ada negara yang bisa merdeka kalau tidak bisa makan. Tidak bisa negara itu sejahtera kalau makan saja masih mengandalkan negara lain,” tegas Presiden Prabowo diikuti launching tercapainya swasembada pangan 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia.

Meski sukses dengan swasembada pangan 2025 di semua kawasan, Presiden Prabowo tidak merasa puas dan menargetkan kebermanfaatan yang lebih luas untuk rakyat. Ia ingin rakyat Indonesia juga swasembada ikan, ternak, dan potensi lainnya seperti minyak dengan memaksimalkan hasil bumi di setiap desa sehingga tidak perlu impor dari negara lain.

Sementara itu, swasembada pangan tidak bisa terjadi jika desa belum memanfaatkan potensinya baik dari segi pertanian, perikanan, peternakan, tambang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tak ada pilihan selain memastikan desa tumbuh subur hingga mandiri sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Di masa pemerintahannya, ia juga menargetkan seluruh desa di Indonesia berstatus mandiri dan warganya mendapat gizi yang cukup sehingga melahirkan generasi cerdas. Hal ini menjadi tekad bulat Presiden Prabowo Subianto karena setiap rupiah dalam anggaran negara wajib dirasakan rakyat.

“Uang rakyat harus benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Tidak boleh sepeser pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, Presiden Prabowo juga meninjau produk-produk hilirisasi yang dihasilkan warga dan menyerahkan penghargaan swasembada pangan. Hal ini sebagai bentuk apresiasi karena masyarakat desa tidak hanya menjadi objek namun subjek dalam membangun desa, di antaranya melalui terwujudnya swasembada pangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dengar Langsung Persoalan Layanan di Lapangan, Menteri Nusron Kumpulkan Sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat dalam kegiatan pengarahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di lapangan serta menyerap masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat.

“Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini, saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan policy, apa sih yang harus diubah? Kalau butuh regulasi baru, apa sih regulasi yang harus kita lakukan?,” terang Menteri Nusron.

Menteri Nusron menegaskan bahwa kegiatan pengarahan tersebut tidak bersifat seremonial semata, melainkan menjadi forum strategis untuk memastikan kebijakan pertanahan yang dirumuskan di tingkat pusat sejalan dengan kondisi serta kebutuhan nyata di daerah. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan jajaran Kantor Pertanahan dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

“Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegas Menteri Nusron.

Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi secara langsung, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Mereka memaparkan berbagai kendala operasional, masukan, serta usulan perbaikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan di wilayah masing-masing.

Masukan yang disampaikan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Ingin Tokoh Keagamaan Terlibat Aktif dalam Penyelesaian Sertipikasi Tanah Wakaf

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Upaya penyelesaian sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan peran strategis tokoh keagamaan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya membangun kesadaran sekaligus mendorong partisipasi aktif para tokoh agama guna mempercepat sertipikasi aset rumah ibadah.

“Karena itu Bapak-bapak sekalian, hari ini kita berkumpul. Ayo kita kerjakan satu persatu. Bersama-sama. Target saya, selama saya jadi menteri ini, jangan sampai ada tempat ibadah, sekolah, madrasah, makam, pesantren yang belum bersertipikat,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada perwakilan dari organisasi keagamaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri enam perwakilan organisasi keagamaan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa sebagai pimpinan di Kementerian ATR/BPN, ia memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi persoalan hukum di masa mendatang.

“Saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, rasa-rasanya kok saya ikut dosa kalau gak ngumpulin Bapak-bapak, mendorong penyelesaian ini, sementara Bapak-bapak ini tokoh semua,” ungkapnya.

Berdasarkan data estimasi nasional, terdapat 532.013 bidang tanah wakaf di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284.946 bidang atau 53,5 persen telah bersertipikat, dengan capaian sertipikasi sepanjang tahun 2025 mencapai 23.888 bidang. Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat terdapat estimasi 87.795 bidang tanah wakaf, dengan 48.123 bidang atau 55,95 persen telah bersertipikat. Capaian sertipikasi di provinsi tersebut selama tahun 2025 tercatat sebanyak 1.477 bidang.

Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan organisasi keagamaan, Menteri Nusron berharap percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dapat terus ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf di Indonesia.

“Niat kita ini baik. Supaya masjid-masjid ini, rumah Tuhan, bayangkan rumahnya Gusti Allah tempat kita sujud, tempat kita ibadah, tempat kita mengadu kepada Tuhan ini secara hukum ada kepastian,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. Pertemuan dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, serta dihadiri oleh lima Kepala Kantor Pertanahan, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...549550551...4,891Halaman 550 dari 4,891