Beranda blog Halaman 551

Masih Pegang Girik di 2026? Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Berbagai kecemasan muncul di tengah masyarakat terkait status tanah yang hingga saat ini masih beralas girik dan belum diubah menjadi sertipikat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah.

“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertipikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian.

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 PP tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan.

Meski demikian, dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM).

Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy Ardian.

Terkait biaya pengurusan sertipikat, Shamy Ardian menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya. “Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh biaya pengurusan sertipikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sertipikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan memberikan perlindungan hukum penuh di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Menag pada Jajaran: Jangan Ambil yang Bukan Hak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan jajarannya untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pesan ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan.

“Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak bisa dibersihkan kecuali oleh api neraka. Jagalah diri, keluarga, dan hati kita,” tegas Menag di Bone, Rabu (7/1/2026).

Menurut Menag, integritas harus menjadi karakter pokok ASN Kementerian Agama. Selain itu, jajaran Kemenag juga harus menghindari gaya hidup yang rentan menjerumuskan pada penyalahgunaan jabatan. Menag juga berpesan agar menjaga keluarga sehingga tidak menjadi faktor penyebab pelanggaran.

Pesan lain yang disampaikan Menag adalah disiplin ibadah dan kedekatan spiritual sebagai fondasi moral seorang ASN Kementerian Agama. “Jangan jauh dari Tuhan. Jadikan amalan sunah seperti kewajiban. Di situ ada kekuatan yang menjaga kita,” pesan Menag.

Menag juga menggarisbawahi pentinnya etos kerja, kemampuan komunikasi, dan jejaring. Menurutnya, pejabat yang hanya mengandalkan kepintaran tanpa relasi yang baik, terutama dengan masyarakat, tokoh agama, dan media, akan kesulitan membangun pengaruh positif.

“Prestasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak kita bekerja, tetapi seberapa baik kita memediasikan kinerja kita,” ujar Menag.

Ia mengingatkan bahwa publikasi yang baik adalah bagian dari akuntabilitas dan juga sarana membangun kepercayaan masyarakat. Manajemen modern yang tidak lagi bertumpu pada figur individual, melainkan pada kekuatan tim. “Tidak ada lagi superman. Yang ada adalah superteam. Pemimpin yang baik bukan yang mengerjakan semuanya, tetapi yang mampu memberikan kepercayaan dan mendelegasikan tugas,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Luruskan Insiden Kunker Gubernur ke Kubar–Mahulu: Tidak Ada Korban, Agenda Tetap Berjalan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Perjalanan menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) kerap menyajikan tantangan yang tak terduga. Pemprov Kaltim meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait insiden dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur saat melintasi jalur darat menuju ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu pada 6–8 Januari 2026.

Meski sempat mengalami insiden kecil pada salah satu kendaraan rombongan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa insiden tersebut tidak menimbulkan korban serta memastikan seluruh agenda kerja untuk meninjau pembangunan bagi masyarakat tetap berjalan sesuai rencana hingga selesai.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Kaltim, Irhamsyah, yang berada langsung dalam kendaraan tersebut, menceritakan kondisi di lapangan. Saat melintas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Acacia Andalan Utama (AAU), rombongan dihadapkan pada karakter jalan tanah kepasiran dengan debu yang sangat tebal.

“Kondisi jalan saat itu berdebu dengan karakter tanah kepasiran, sehingga jarak pandang sangat terbatas. Meski demikian, kecepatan kendaraan kami tidak lebih dari 40 kilometer per jam karena di depan ada pengawal dan kondisi jalan memang tidak memungkinkan melaju cepat,” jelas Irhamsyah.

Akibat pandangan yang terhalang debu pekat, kendaraan yang ditumpanginya bersama seorang staf dan sopir sempat terperosok ke parit jalan logging karena adanya penyempitan di area jembatan kayu. Namun, Ia memastikan bahwa kabar yang menyebut kendaraan masuk ke sungai adalah tidak benar dan murni dipengaruhi kondisi alam serta karakter jalan kawasan HTI.

“Alhamdulillah, seluruh penumpang dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada cedera sedikit pun,” tegasnya.

Pasca kejadian, kendaraan yang mengalami insiden langsung dievakuasi. Meski secara teknis masih dapat hidup dan berjalan, rombongan memilih beralih ke kendaraan lain demi keamanan, sementara kendaraan tersebut dikirim ke Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Setelah berganti kendaraan, kami tetap mengikuti agenda. Bahkan kami masih sempat menghadiri peresmian Ruas Jalan Tering–Ujoh Bilang dan bertemu langsung dengan Bapak Gubernur hingga agenda makan siang,” tambah Irhamsyah.

*Bukan Sungai, Melainkan Parit Jalan Logging

Sementara itu, Meluruskan Disinformasi menanggapi ramainya potongan video dan informasi di media sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyerap informasi.

ia menegaskan bahwa ramainya pemberitaan di media sosial cenderung tidak menggambarkan fakta secara utuh dan mengarah pada disinformasi. Insiden tersebut murni karena faktor alam dan kondisi medan yang berat, bukan karena kelalaian atau aksi berbahaya.

“Pak Irhamsyah selaku koordinator kunjungan telah menjelaskan secara rinci kronologis kejadian. Rute menuju Mahakam Ulu memang melalui Muara Jawaq, sebuah kampung di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, melewati jalan logging,” jelas Faisal.

Ia menerangkan, saat rombongan melintas, debu jalan cukup tebal hingga menutup pandangan pengemudi. Dari kondisi tersebut, kendaraan mengalami insiden dan masuk ke parit besar akibat penyempitan di jembatan kayu logging, bukan ke sungai sebagaimana yang ramai diberitakan di media sosial.

“Kami mengingatkan bahwa kecepatan menyampaikan berita memang penting, tetapi akurasi dan fakta tidak kalah penting. Jangan memperkeruh suasana dengan judul-judul bombastis hanya demi menarik perhatian pembaca,” tegasnya.

Faisal juga mengapresiasi media yang telah melakukan konfirmasi langsung kepada narasumber. Menurutnya, hal tersebut merupakan praktik jurnalistik yang sehat dan bertanggung jawab.

“Klarifikasi ini kami sampaikan agar rekan-rekan dan masyarakat dapat melihat langsung kondisi Pak Irhamsyah dan mendengar penjelasan langsung bahwa beliau dalam kondisi baik dan tetap mengikuti seluruh rangkaian kunjungan,” ujarnya.

Kunjungan kerja awal tahun 2026 ini memang difokuskan Gubernur Kaltim untuk melihat langsung hasil pembangunan tahun anggaran 2025 baik yang dibangun oleh Pemprov Kaltim maupun melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Salah satu titik krusial yang ditinjau adalah jalur strategis Bongan–Sotek yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh masyarakat hingga 1,5 jam.

Faisal menambahkan, insiden kecil di jalur logging ini justru menjadi gambaran nyata betapa pentingnya pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah.

” Pemerintah hadir untuk memastikan konektivitas wilayah pedalaman semakin baik dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan medan yang kami lalui adalah realitas yang dihadapi warga sehari-hari, dan itulah alasan mengapa percepatan konektivitas wilayah terus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Agenda kunjungan kemudian dilanjutkan ke jalur Bongan–Sotek, yang dinilai sebagai jalur strategis karena mampu memangkas waktu tempuh hingga sekitar satu setengah jam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harapan Baru Buka Akses Pedalaman, Gubernur Rudy Mas’ud Tinjau Progres Bandara Ujoh Bilang Mahakam Ulu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Perjalanan menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang selama ini identik dengan jalur sungai yang panjang dan menantang, akan segera berubah. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah tengah Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau langsung progres pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (7/1/26).

Bagi warga diperbatasan, bandara ini bukan sekadar hamparan aspal dan beton, melainkan “nadi baru” untuk kehidupan yang lebih baik.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Mahulu Suhuk, Ketua TP PKK Kaltim Hj. Sarifah Suraidah Harum, Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad, jajaran Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahakam Ulu.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa progres pembangunan Bandara Ujoh Bilang telah mencapai sekitar 89 persen. Pembangunan bandara ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 dan siap diresmikan pada awal Februari mendatang.

“Pembangunan bandara ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah perbatasan,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Ia menambahkan, Bandara Ujoh Bilang diharapkan menjadi akses utama untuk mendukung pengembangan potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, perekonomian, hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu.

“Saat ini pembangunan landasan pacu masih on progress. Runway sudah selesai dibangun dengan panjang 750 meter dan lebar 23 meter,” jelas orang nomor satu di Bumi Etam tersebut.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan bahwa pembangunan terminal penumpang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan melalui pembangunan fasilitas pendukung, seperti stasiun pemadam kebakaran bandara dan sarana operasional lainnya.

Untuk mendukung proyek strategis ini, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar pada tahun 2025. Pemerintah daerah menargetkan peresmian Bandara Ujoh Bilang pada awal Februari 2026, sembari menunggu terbitnya izin operasional dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai syarat agar bandara dapat beroperasi secara resmi.

“Awal Februari kita rencanakan peresmian. Tinggal menunggu izin operasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar bandara ini segera bisa beroperasi,” tambah Gubernur Rudy Mas’ud.

Namun, perhatian Gubernur tidak berhenti di infrastruktur fisik. Usai meninjau pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Gubernur bersama Ketua TP PKK Kaltim, Hj. Sarifah Suraidah Harum, beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Posyandu di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Long Bagun sekaligus penyerahan bantuan peralatan kesehatan kepada PKK Mahakam Ulu.

Suasana hangat terasa saat Gubernur menyerahkan bantuan alat kesehatan (Antropometri Kit) untuk empat Posyandu, yakni Posyandu Lavender, Suplir, Teratai dan Bakung. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua TP PKK Mahakam Ulu, Mega Petra Marten.

Diketahui bantuan berupa alat antropometri kit yang terdiri atas timbangan badan digital, timbangan bayi digital, alat ukur panjang bayi, alat ukur lingkar kepala dan lengan, serta stadiometer.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Soal Isu Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Menkum Tegaskan Tak Batasi Kritik

Penulis
Syifa
-

2 Januari 2026 menjadi awal dimulainya era baru hukum pidana. Pemerintah Indonesia mengambil langkah reformatif dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No.1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial dan beralih kepada sistem hukum pidana dengan paradigma modern dan berakar pada jiwa bangsa Indonesia. Indonesia tidak lagi memandang hukum pidana sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai alat untuk memberikan keadilan, pemulihan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia).

“Salah satu perbedaan dengan hukum pidana yang lama adalah tidak bertumpu lagi pada pidana penjara. KUHP Nasional tidak hanya memulihkan dan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga ingin agar pelaku dapat bertobat dan memberikan kontribusi di dalam masyarakat,” ucap Supratman di kantor Kementerian Hukum, Senin (5/1).

Ia menjelaskan bahwa KUHP Nasional membuat sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih manusiawi, dengan hadirnya sanksi pidana dan sanksi tindakan, atau yang disebut double track system. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, ataupun menjatuhkan tindakan tanpa pidana.

Supratman mengungkapkan pembaruan lain yang dimuat dalam KUHP Nasional adalah peniadaan kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”, living law, penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengkategorisasian ancaman pidana denda, serta pengaturan pidana mati dengan masa percobaan.

Di samping itu, Menkum menjelaskan beberapa isu krusial yang muncul di tengah masyarakat. Di antaranya, terkait penghinaan Presiden dan lembaga negara. Supratman menegaskan kalau ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menutup kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah. Untuk menjamin kebebasan memberikan kritik dan pendapat, ketentuan ini dibatasi sebagai delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara.

Isu lainnya adalah tentang demonstrasi. Supratman mengatakan KUHP Nasional menjamin bahwa masyarakat yang telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dipidana.

“Meskipun telah terjadi akibat, seperti gangguan kepentingan umum dan keonaran, namun jika ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang demonstrasi, pelaku tidak dapat dipidana,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi hukum acara pidana, KUHAP baru membawa pembaruan dalam enam bidang, yaitu pengaturan mekanisme keadilan restoratif, pengaturan saksi mahkota secara terbatas dan akuntabel, pengaturan pengakuan bersalah, pengaturan pidana oleh korporasi, Perjanjian Penundaan Penuntutan, dan penguatan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi.

Supratman menerangkan bahwa KUHAP baru memberi penguatan atas pelindungan HAM sejak tahap awal proses hukum, yang meliputi hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan dan intimidasi, kewajiban perekaman pemeriksaan, serta perlakuan yang manusiawi dan adil.

“Negara menjamin perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi saksi dan korban, termasuk perempuan serta penyandang disabilitas, agar proses hukum berjalan tanpa diskriminasi dan hambatan akses. Juga penguatan peran advokat dalam seluruh tahapan proses pidana,” katanya.

Selain itu, KUHAP baru membawa penguatan dalam mekanisme pengawasan melalui mekanisme praperadilan yang diperluas untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, pemblokiran, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tindakan aparat lain yang berpotensi melanggar hak, sebagai bentuk pengawasan yudisial yang efektif.

Kemudian, pengawasan juga dilakukan melalui peran advokat untuk mengajukan keberatan dalam proses pidana dan pengaturan ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

“KUHAP memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemulihan hak korban dan pihak yang dirugikan, termasuk ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap atau salah proses, restitusi oleh pelaku, serta kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu,” tutur Supratman.

Aturan baru yang ketiga adalah UU tentang Penyesuaian Pidana. Menurut Menkum, penyesuaian pidana perlu dilakukan bertepatan dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Penyesuaian pidana dilakukan pada Undang-Undang sektoral di luar KUHP, peraturan daerah, beberapa pasal dalam KUHP.

“Isu krusial dalam penyesuaian pidana adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian dilakukan juga penyesuaian dalam pidana mati untuk memastikan seluruh pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan,” ucap Supratman.

Supratman mengatakan bahwa proses penyusunan ketiga aturan tersebut tidaklah mudah. Namun berkat kolaborasi dan partisipasi berbagai elemen masyarakat maka sejarah baru dapat tercipta dalam sistem hukum Indonesia.

“Kami telah melalui berbagai tahapan panjang sebelum berlakunya tiga aturan baru ini. Bahkan KUHP disosialisasikan selama tiga tahun dari 2023. Kami melakukan banyak sekali diskusi, fgd, sosialisasi, seminar, hingga uji publik bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, pakar hukum, pers, koalisi masyarakat sipil, juga lembaga negara terkait. Harapan kami adalah hukum Indonesia semakin adil dan dapat menjawab kebutuhan perkembangan zaman,” tutup Supratman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Telah Serap 17,6 Ribu Tenaga Kerja, Presiden Minta Pembangunan Kampung Nelayan Semakin Dipercepat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pembuatan kapal-kapal tangkap ikan yang hingga saat ini telah mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja terus diintensifkan.

“Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Taklimat Awal Tahun, Selasa (06/01/2026), di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tak hanya membuka lapangan kerja, program pembangunan KNMP dan penyediaan kapal tangkap ikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.

“Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita,” kata Mensesneg.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (07/01/2026), pembangunan KNMP di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja dengan rata-rata 270 orang di tiap daerah. Tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan, hingga tenaga kerja operasional KNMP. Jumlah tenaga kerja yang diserap diproyeksikan akan terus bertambah seiring dikelolanya fasilitas, logistik perikanan, hingga dukungan layanan hulu dan hilir.

Pembangunan KNMP menjadi bagian dari prioritas nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perluasan lapangan kerja. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi pesisir yang inklusif melalui social engineering.

Pembangunan KNMP pada tahap I menyasar 65 titik yang tersebar di seluruh pesisir Indonesia. Selanjutnya akan menyusul 35 titik tahap kedua yang rencananya dilanjutkan menjadi 1.000 titik pembangunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Beri Bintang Jasa Utama kepada Mentan Amran di Momen Panen Raya Karawang

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusi nyatanya dalam mengawal kebijakan swasembada pangan nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rangkaian kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Penganugerahan Bintang Jasa Utama menjadi simbol pengakuan negara atas kerja nyata sektor pertanian dalam menjawab tantangan krisis pangan global dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Sebagai tanda kehormatan tertinggi, penghargaan ini mencerminkan peran strategis Kementerian Pertanian yang tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan.

Di bawah kepemimpinan Mentan Amran, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan nasional, serta perbaikan kesejahteraan petani menjadi fondasi utama keberhasilan swasembada pangan yang diumumkan pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar capaian statistik, melainkan hasil dari kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Presiden menekankan pentingnya peran Kementerian Pertanian sebagai operator kebijakan yang langsung bersentuhan dengan petani dan realitas pertanian nasional.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi negara atas kerja keras dan pengabdian dalam menjaga pangan bangsa. Swasembada pangan bukan sekadar angka, tetapi aktivitas nyata di sawah, di ladang, dan di tengah petani,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan apresiasi khusus terhadap dedikasi Mentan Amran yang dinilainya bekerja tanpa kenal lelah demi kepentingan rakyat dan bangsa.

“Beliau ini menteri yang tidur 3 sampai 4 jam. Saya prihatin sekaligus bangga, masih mau berjuang. Tapi sayang, kenapa masih dicari-cari kesalahannya. Semakin baik menuju puncak, semakin kencang anginnya. Dan mereka yang kuat, merekalah yang bisa naik ke atas,” ungkap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa kepemimpinan sejati diukur dari keberpihakan kepada rakyat, keadilan, dan keberanian membela kelompok yang lemah.

“Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Pertanyaannya, apakah selama memimpin ia membela rakyat, membela keadilan, membela orang yang lemah dan miskin, serta selalu menegakkan keadilan,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menggarisbawahi makna strategis swasembada pangan bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, terutama sebagai pelajaran penting dari krisis global yang pernah terjadi.

“Hari ini kita mencatat kemenangan yang sangat penting. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyatnya. Itu tidak mungkin. Waktu COVID adalah peringatan, jangan mau bangsa ini bergantung kepada bangsa lain, apalagi untuk urusan makan,” ujarnya.

Menurut Presiden, anugerah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara optimal melalui sektor pertanian agar bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya dalam pangan, tetapi juga energi.

“Yang Maha Kuasa telah memberi kita anugerah luar biasa. Dari pertanian, kita bisa tidak tergantung bangsa lain, bukan hanya soal makan, tetapi juga soal energi,” lanjut Presiden.

Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Terima kasih, saudara-saudara. Saudara bekerja keras, saudara kompak. Dalam satu tahun kita berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tergantung bangsa lain. Saudara-saudara berhasil, saudara memberi kepada negara bukti yang nyata dan mencatat tonggak penting dalam sejarah bangsa,” kata Presiden.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan bahwa penghargaan Bintang Jasa Utama tersebut bukanlah pencapaian pribadi, melainkan hasil kerja kolektif seluruh insan pertanian Indonesia.

“Bintang Jasa Utama ini saya persembahkan untuk petani Indonesia. Tanpa kerja keras petani dan penyuluh di lapangan, swasembada pangan tidak akan pernah terwujud,” tegas Mentan Amran.

Penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian ini menegaskan kehadiran negara dalam mengapresiasi kerja nyata sektor pertanian, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk menjaga pangan Indonesia tetap berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Pangan 2025: Tonggak Sejarah Kemandirian Pangan Indonesia

Penulis
Syifa
-

Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional melalui capaian swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini berhasil diraih lebih cepat dari target nasional, yakni hanya dalam waktu satu tahun dari target empat tahun yang telah ditetapkan pemerintah.

Momentum bersejarah tersebut ditandai melalui Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1), yang menjadi penanda keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Menurut Presiden, negara tidak dapat disebut benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.

Capaian swasembada pangan 2025 tercermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan di sektor pertanian nasional. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.

Selain itu, stok beras Perum Bulog pada akhir 2025 tercatat mencapai 3,24 juta ton, dan sempat menyentuh puncaknya sebesar 4,2 juta ton yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Kondisi ini memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberikan ruang kebijakan yang lebih stabil dalam menjaga harga dan pasokan di dalam negeri.

Keberhasilan swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menandakan peningkatan daya beli dan pendapatan petani secara signifikan.

Di sisi perdagangan, sektor pertanian nasional menunjukkan kinerja ekspor yang kuat. Nilai ekspor pertanian pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global.

Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan 2025 bukanlah titik akhir, melainkan fondasi bagi penguatan kemandirian nasional yang berkelanjutan. Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi produksi, memperluas swasembada ke komoditas strategis lainnya, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara merata oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Sejumlah Petani dan Tokoh Pertanian

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian dan pangan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1). Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan keberhasilan swasembada pangan nasional tahun 2025.

Acara penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2/TK/Tahun 2026, oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian mereka dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Heri Sunarto, petani pada Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, yang mewakili 4 penerima lainnya.

Adapun Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya diberikan kepada lima penerima, dengan dua penerima yang hadir mewakili yaitu Bobby Irfan Effendi, Penyuluh Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Winarto, petani pada Kelompok Tani Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi.

Dalam rangkaian acara yang sama, Presiden Prabowo turut menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada 102 penerima yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan. Para perwakilan penerima penghargaan yang hadir dalam acara tersebut, diantaranya:

1. Letnan Jenderal TNI Mohammad Naudi Nurdika (Dankodiklat TNI);

2. Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro;

3. Aep Syaepuloh, Bupati Karawang;

4. AKBP Toni Kasmiri, Kapolres Lampung Selatan;

5. AKBP Yugi Bayu Hendarto, Kapolres Garut;

6. Letkol Kav. Andhi Ardana Valeriandra Putra, Wakil Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari;

7. Letkol Czi. Dili Eko Setyawan, Dandim Merauke

8. Don Muzakir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia;

9. Mugi Raharjo, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

10. Aseng, Petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur;

11. Nurul Hadi, Petani Poktan Sri Ki Lamaran, Kabupaten Indramayu.

Penganugerahan tanda kehormatan ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari pengambil kebijakan hingga petani dan penyuluh di lapangan, yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui momentum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa dan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional, kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Pangan Nasional 2025

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Menurut Presiden, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi COVID-19, ketika sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, kata Presiden, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa saat dilantik sebagai Presiden RI, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen pertanian nasional, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.

“Kalau waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang (tadinya) 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara, 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh komunitas pertanian Indonesia. Menurut Presiden, mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri mandiri.

“Hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap Presiden.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya turut menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan buah dari gagasan besar Presiden yang diwujudkan melalui kerja kolektif Kabinet Merah Putih dan seluruh insan pertanian di tanah air.

“Seluruh petani Indonesia ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya pada sektor pertanian. Sekali lagi, atas nama petani Indonesia, Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih tak terhingga,” ujar Mentan.

Mentan turut menambahkan bahwa swasembada pangan nasional menjadi salah satu capaian terbaik Kabinet Merah Putih sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...550551552...4,891Halaman 551 dari 4,891