Beranda blog Halaman 552

Presiden Prabowo Tinjau Hilirisasi dan Teknologi Pertanian Modern pada Panen Raya di Karawang

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan berbagai inovasi hilirisasi dan teknologi pertanian modern dalam rangkaian kegiatan Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/1).

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo menyaksikan langsung pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) otonom, seperti traktor dan rice transplanter, demonstrasi penggunaan drone pertanian, serta pemanfaatan pompa otomatis untuk mendukung efisiensi sistem irigasi.

Selain itu, Kepala Negara juga mengunjungi Pameran Hilirisasi Pertanian yang menampilkan beragam inovasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Bahkan, Presiden Prabowo turut mencicipi sejumlah produk hasil pertanian dan perkebunan yang ditampilkan pada pameran tersebut.

Salah satu inovasi hilirisasi yang dipamerkan adalah pengembangan produk gambir. Muhammad Makky dari Universitas Andalas menjelaskan bahwa gambir merupakan tanaman endemik Indonesia dengan potensi strategis yang besar.

“Gambir merupakan satu-satunya tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia dan tidak dapat ditumbuhkan di negara lainnya. Jadi itu merupakan suatu tanaman endemik dan keunggulan karena tidak ada pesaing dari negara lain,” ujarnya dalam keterangan terpisah.

Ia menjelaskan bahwa gambir diolah dari daun yang direbus dan diperas hingga menghasilkan getah berbentuk pasta yang kemudian mengeras menjadi bongkahan. Di dalam bongkahan tersebut terdapat dua komponen aktif utama, yakni tanin dan katekin, yang sangat dibutuhkan dunia.

Muhammad Makky juga menekankan bahwa selama ini Indonesia masih mengekspor gambir dalam bentuk bongkahan, sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri hilirisasi gambir di dalam negeri.

“Harapannya tentu Bapak Presiden dan melalui Pembantu Presiden, Menteri, dan struktur lainnya memberikan kesempatan dibukanya industri hilirisasi gambir, khususnya di sentra produksi yaitu di Sumatera Barat dan juga Sumatra Utara,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat, dan Biaya Terbaru

Ditlantas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Kamis (8/1), guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, yang menyebutkan bahwa layanan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Layanan SIM Keliling ini hanya diperuntukkan bagi pemegang SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif namun akan segera habis. Sementara itu, pemilik SIM B serta SIM yang sudah kedaluwarsa wajib melakukan perpanjangan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) terdekat.

Untuk hari ini, lima lokasi SIM Keliling yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya meliputi:

  1. Lobby depan Mall Grand Cakung, Jakarta Timur

  2. Lobby Utama LTC Glodok, Jakarta Barat

  3. Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat

  4. Lobby Selatan Mall Ciputra, Jakarta Barat

  5. Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM diwajibkan membawa SIM asli, KTP, serta masing-masing fotokopi dokumen tersebut. Setibanya di lokasi layanan, pemohon akan diminta mengisi formulir, menjalani tes kesehatan, serta tes psikologi sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain itu, pemohon juga dikenakan biaya tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi Rp50.000.

Dengan dibukanya layanan SIM Keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat melakukan perpanjangan SIM dengan lebih mudah, cepat, dan dekat dari tempat tinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini: Lokasi Lengkap Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling pada Kamis untuk memudahkan masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi lokasi dan jadwal layanan tersebut diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling tersebar di sejumlah titik strategis di Jakarta. Untuk Jakarta Pusat, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Di Jakarta Utara, layanan dibuka di halaman parkir Samsat dan Italy Mall Artha Gading pada jam yang sama.

Sementara itu, warga Jakarta Barat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling di Mall Citraland pukul 08.00–14.00 WIB. Adapun Jakarta Selatan menyediakan dua lokasi, yaitu halaman parkir Samsat serta Gudang Sarinah Cikoko, keduanya beroperasi pukul 09.00–15.00 WIB. Untuk Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Layanan juga hadir di wilayah penyangga. Di Kota Tangerang, Samsat Keliling beroperasi di Alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Foodmosphere mulai pukul 09.00–13.00 WIB. Di Serpong, masyarakat bisa mengakses layanan di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan di Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00–19.00 WIB.

Untuk area Ciledug, layanan tersedia di Giant Poris Gaga dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00–12.00 WIB. Di Ciputat, masyarakat dapat datang ke halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB. Sementara di Kelapa Dua, layanan dibuka di G-Town Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB.

Di Kota Bekasi, Samsat Keliling berlokasi di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pukul 09.00–12.00 WIB, sedangkan di Kabupaten Bekasi, layanan tersedia di Pasar Central Lippo Cikarang pukul 09.00–14.00 WIB. Warga Depok dapat mengunjungi halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Kelurahan Tugu pukul 09.00–12.00 WIB. Untuk wilayah Cinere, layanan berlangsung di halaman kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa wajib pajak perlu membawa dokumen pendukung seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. Layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Kamis 8 Januari: Hujan Ringan Warnai Waktu Siang

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca bervariasi di wilayah DKI Jakarta sepanjang Kamis (8/1), mulai dari kondisi cerah, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari hujan ringan diperkirakan turun di Kepulauan Seribu. Sementara itu, sebagian wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan menikmati cuaca cerah. Adapun Jakarta Utara dan Jakarta Barat diprediksi berada dalam kondisi cerah berawan.

Memasuki siang hari, hujan ringan diprakirakan merata di hampir seluruh wilayah Jakarta, mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi tetap berada dalam kondisi cerah.

Pada sore hari, cuaca mulai stabil. Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan, sedangkan lima wilayah administrasi lainnya—Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur—akan berada dalam kondisi berawan.

Cuaca berawan berlanjut hingga malam hari di sebagian wilayah, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan diprediksi cerah berawan, serta Jakarta Timur berpotensi mengalami cuaca cerah.

Secara keseluruhan, suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 70–93 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendalami dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok AI pada platform X yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi tanpa persetujuan pemiliknya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan yang memadai untuk mencegah pembuatan dan distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander di Jakarta, Rabu (07/01/2026).

Menurutnya, manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan hanya persoalan kesusilaan, tetapi juga bentuk pelanggaran serius terhadap kendali individu atas identitas visualnya, yang dapat berdampak pada kerugian psikologis, sosial, hingga reputasi korban.

Kemkomdigi saat ini berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif, termasuk penguatan moderasi konten, pencegahan deepfake asusila, serta penanganan cepat atas laporan pelanggaran privasi.

“Setiap PSE wajib memastikan bahwa teknologi yang mereka sediakan tidak menjadi sarana pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, maupun perusakan martabat seseorang,” tegasnya.

Kemkomdigi juga mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia. Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Kemkomdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan Grok AI dan platform X.

Kemkomdigi menegaskan bahwa penyedia layanan kecerdasan buatan maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, konten pornografi diatur antara lain dalam Pasal 172 dan Pasal 407. Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, sementara Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sesuai ketentuan.

Alexander menambahkan bahwa masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, atau pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum dan pengaduan kepada Kemkomdigi.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” ujar Alexander.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Umumkan Kelahiran Bayi Panda Pertama di Indonesia

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyambut gembira kelahiran pertama bayi panda di Indonesia. Pengumuman kelahiran ini disampaikan langsung pada acara “Public Annnouncement The 1st Giant Panda Cub Born in Indonesia”, di Taman Safari Indonesia (TSI), Bogor, Selasa (6/1/2025).

Dalam kegiatan ini, Menhut Raja Juli Antoni beserta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia H.E. Wang Lutong, didampingi oleh Pendiri Taman Safari Indonesia (TSI) Jansen Manansang mengamati bayi panda di Istana Panda, TSI.

“Ini adalah hari yang berbahagia, karena hari ini adalah hari ke-40 lahirnya bayi panda di Indonesia,” ungkap Raja Juli Antoni.

Menhut menyampaikan bahwa kehadiran bayi panda ini bukan sekedar kelahiran satwa, tapi menjadi bukti nyata kerja sama diplomasi lingkungan dan kolaborasi ilmiah internasional yang telah dibangun secara berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

“Kelahiran bayi panda ini bukan hanya kabar baik bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ini menegaskan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan diplomasi, persahabatan antarnegara, serta kemajuan ilmu pengetahuan,” tegas Menhut.

Bayi panda dari pasangan Cai To (jantan) dan Hu Chun (betina) diberi nama langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dengan nama “Satrio Wiratama” dengan penulisan dalam bahasa Mandarin Li Ao (里奥) dari nama panggilan Rio.

“Lahirnya bayi panda yang diberi nama oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, nama yang sangat indah, nama yang sangat bermakna Yaitu Satrio Wiratama. Satrio artinya adalah kesatria, pemberani, mulia, dan berbudi luhur,” tambah Menhut Raja Antoni.

Menurut Menhut, kehadiran panda di Indonesia merupakan hasil usaha dari tiga kepemimpinan presiden RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo.

“Usaha untuk mendatangkan bapak ibunya Rio ini telah dilakukan sejak zaman Pak Presiden SBY. Diterima pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan akhirnya lahirlah bayi Rio ini pada masa Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menhut.

Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong mengatakan kelahiran Rio telah disampaikan ke Presiden Tiongkok, ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini.

“Rio akan membawa lebih banyak keberhasilan dan keberuntungan bagi Presiden serta rakyat Indonesia,” tambahnya.

Pendiri Taman Safari Indonesia Group dan penggagas program konservasi panda di Indonesia, Jansen Manansang mengatakan kelahiran Rio menjadi simbol keberhasilan konservasi di Indonesia.

“Terdapat empat aspek yang diprioritaskan Taman Safari Indonesia, yakni memperdalam kerja sama ekologi internasional, integrasi lintas budaya, mendorong penelitian ilmiah dan teknologi lintas negara, mendorong pengembangan industri,” tutup Jansen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pati Kejar Pembangunan Lebih Maju di 2026, Bupati Tekankan Kinerja dan Keteladanan ASN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah pada tahun 2026 melalui peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Pati Sudewo menekankan pentingnya etos kerja, keteladanan, serta pelayanan publik yang optimal sebagai fondasi utama pembangunan Kabupaten Pati yang dikenal dengan julukan Bumi Mina Tani.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sudewo saat memimpin apel bersama ASN di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Pati, Selasa (6/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kepala sekolah untuk bekerja secara tuntas dan penuh keikhlasan.

“Mereka kami undang untuk apel sebagai penegasan, bahwa ASN di lingkungan Kab Pati siap bekerja, siap melayani dengan kerja yang keras, cerdas dan tuntas. Ini dalam rangka pembangunan kemajuan daerah pada 2026,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati Sudewo membentuk tim percepatan pembangunan sesuai bidang strategis. Untuk bidang ekonomi, koordinasi dipercayakan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Siti Subiati.

Sementara itu, tim percepatan bidang pendidikan dan kesehatan dikoordinatori oleh Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pati, Muhtar.

“Saya berharap, para aparatur dapat mewujudkan Kabupaten Pati yang unggul, dan mampu meningkatkan berbagai kategori capaian pembangunan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Kabupaten Pati mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen, dengan tingkat kemiskinan 8,24 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 7,98.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron: Kepastian dan Transparansi Waktu Jadi Kunci Pelayanan Pertanahan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

“Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/25).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.

Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.

Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tindak Lanjut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Minta Jajarannya Selesaikan Secara Terukur

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid kembali membahas tindak lanjut penyelesaian berkas yang telah menjadi prioritas sejak kuartal IV tahun 2025. Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta seluruh jajaran untuk mengelompokkan berkas layanan pertanahan berdasarkan tahun pengajuan agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara terukur dan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Berkas pertanahan tahun lalu harus diselesaikan paling lambat Q1 tahun ini,” ujar Menteri Nusron saat memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan jajaran. Di antaranya meliputi Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi.

Selain percepatan penyelesaian berkas, Menteri Nusron juga mengarahkan penerapan pola baru dalam alur penyelesaian layanan pertanahan. Pola ini dirancang untuk memudahkan pemantauan durasi pelayanan di masing-masing Kantor Pertanahan dalam periode waktu tertentu.

“Kita buat pola baru, dilaporkan per bulan tapi dievaluasi per tiga bulan. Misal permohonan Q1 berapa, berkas yang sudah selesai berapa. Jadi dalam satu kuartal itu, berapa lama pelayanan durasi waktu di kantor pertanahan itu,” jelas Menteri Nusron.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menekankan pentingnya keselarasan kerja antara tim front office dan back office, khususnya terkait kelengkapan berkas permohonan. Menurutnya, hal ini membutuhkan pengawasan aktif dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi (Kasi), serta Koordinator Substansi (Korsub).

“Terkait ini, diperkuat manager loketnya. Jika sudah lengkap dari loket, jangan di-delay besoknya baru sampai back office. Lalu juga pak kakan, pak kasi untuk rajin-rajin memberikan informasi ke teman-teman untuk menyamakan standarisasi pengetahuan terkait ini, agar tidak menghambat pelayanan,” ujar Asnaedi.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Serahkan Bantuan Rp1 Miliar kepada Sumatera Barat, Perkuat Solidaritas Antardaerah

Bantuan kemanusiaan senilai Rp1 miliar disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/1/2026). Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam rangka silaturahmi dan dukungan pada masa pemulihan pascabencana.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.

Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi masyarakat Kalimantan Timur yang dihimpun melalui Rekening Kaltim Peduli.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Bantuan ini telah kami serahkan melalui Wakil Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah menyalurkan bantuan melalui Rekening Kaltim Peduli,” ujar Seno Aji.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim sejak masa tanggap darurat hingga pascabencana.

“Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Seno Aji, serta seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sejak awal telah menunjukkan perhatian luar biasa kepada Sumatera Barat. Kehadiran dan bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami. Semoga persahabatan antara Sumatera Barat dan Kalimantan Timur terus terjalin dengan baik. Saya titip salam untuk seluruh masyarakat Kaltim,” ungkap Vasko.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada masa pemulihan pascabencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut istri Wakil Gubernur Kaltim, Wahyu Hernaningsih Seno, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Dasmiah, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News