Beranda blog Halaman 553

Perhatian Nyata Untuk Pedalaman: Gubernur Rudy Mas’ud Serahkan Ambulans Terapung dan Bantuan Pembangunan

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat pelayanan dasar dan mendorong pembangunan wilayah pedalaman kembali ditunjukkan melalui penyaluran berbagai bantuan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) kepada Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dalam agenda Kunjungan Kerjanya ke wilayah tengah.

Beragam bantuan yang disalurkan mencakup satu unit ambulans terapung senilai Rp1,7 miliar untuk menunjang layanan kesehatan. Selain itu, turut diserahkan kapal evakuasi cepat, satu unit perahu polyethylene, lima unit mesin tempel, satu unit mini excavator, serta fasilitas pendukung pariwisata berupa panggung kesenian dan toilet biotek.

Prosesi penyerahan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua TP PKK Kaltim Hj. Sarifah Suraidah Harum, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad, unsur Forkopimda Mahakam Ulu, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahakam Ulu.

Bantuan tersebut berasal dari beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, BPBD Kaltim, serta Dinas Pariwisata Kaltim yang secara khusus mendukung pengembangan Desa Wisata Batu Majang di Mahakam Ulu.

“Semoga seluruh bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Mahakam Ulu. Gunakan sebaik-baiknya, dijaga, dan dirawat,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud sambil mencoba ambulans terapung dan menyalakan sirinenya sebagai tanda kesiapan operasional di Pelabuhan Ujoh Bilang, Rabu (7/1/2026) pagi.

Keberadaan ambulans terapung dinilai sangat vital bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang alur sungai. Sarana ini diharapkan mampu mempercepat penanganan medis darurat, menjangkau wilayah yang sulit diakses jalur darat, serta meningkatkan rasa aman warga dalam situasi kegawatdaruratan.

Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, cepat, dan responsif di wilayah pedalaman.

Sementara itu, bantuan sarana pendukung pariwisata berupa toilet umum dan panggung kesenian untuk Desa Batu Majang menjadi bagian dari strategi mendorong pariwisata berbasis desa. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HAB ke-80 di Bone, Menag Bagikan Paket Cinta untuk Marbot Masjid dan Petugas Kebersihan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyerahkan Paket Cinta untuk marbot masjid dan petugas kebersihan pada Jalan Sehat Kerukunan dan Porseni HAB yang merupakan puncak peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Acara ini dihadiri ribuan warga, ASN Kemenag, tokoh lintas agama, dan pimpinan daerah yang memadati Lapangan Merdeka Bone.

Paket Cinta ini disiapkan oleh Kemenag bekerja sama dengan BAZNAS. Selain untuk marbot masjid dan petugas kebersihan, paket ini secara simbolis juga diberikan kepada penyandang disabilitas, penerima bantuan stunting, dan penerima rumah layak huni.

Secara keseluruhan, terdapat 400 paket bantuan dengan 80 paket yang disalurkan kepada masing-masing kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program ini sejalan dengan semangat “Kemenag Berdampak”, yakni memastikan kehadiran negara melalui Kementerian Agama dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Peringatan HAB ke-80 ini luar biasa, bukan hanya karena antusiasme masyarakat yang begitu besar, tetapi karena kerukunan begitu terasa. Semua melebur, saling menyapa tanpa melihat latar belakang agama apa pun. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya,” ujar Menag di lapangan Merdeka Bone, Rabu (07/01/2026).

Menag juga menegaskan bahwa kerukunan adalah modal utama pembangunan bangsa. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut Menag, merupakan bukti komitmen masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan.

“Kerukunan hari ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka berdasarkan survei nasional. Dan saya berharap capaian ini terus dipertahankan. Kita ingin Kementerian Agama selalu menjadi garda terdepan dalam memelihara harmoni,” tegas Menag.

Menag Nasaruddin Umar hadir di Bone dan disambut Bupati Andi Asman Sulaiman, jajaran Forkopimda, serta ribuan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Ia menyebut, terdapat sekitar 38.000 peserta yang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

“Ini momentum kebersamaan yang luar biasa. ASN, tokoh agama, akademisi, santri, penyuluh, dan masyarakat umum datang dari 24 kabupaten/kota. Semuanya bersatu dalam semangat kerukunan dan pelayanan,” ujar Ali Yafid di Bone, Rabu (7/1/2026).

Selain Jalan Sehat Kerukunan, Kemenag Sulsel menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangka HAB ke-80, antara lain: Donor darah serentak; Bakti sosial untuk fakir miskin, penyandang disabilitas, dan warga prasejahtera; Ziarah makam pahlawan; Penggalangan donasi untuk korban bencana Aceh dan Sumatra Barat; Zikir dan Doa Kebangsaan di Masjid Agung Bone; Raker dan Temu Lintas Agama di Ponpes Al-Ikhlas Ujung.

“Kami juga telah menyalurkan bantuan sebesar Rp2,8 miliar untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Barat,” tambah Ali Yafid.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta HAB ke-80. Ia mengaku bersyukur Bone ditunjuk sebagai tuan rumah dan berterima kasih atas kehadiran Menteri Agama.

“Sejak awal kami diberikan amanah untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat Bone, terutama mereka yang kurang mampu. Kehadiran Bapak Menteri hari ini menjadi kebanggaan dan membawa energi positif bagi daerah kami,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas peran Kemenag dalam menjaga harmoni dan mendukung pemberdayaan masyarakat di Bone.

Perayaan HAB ke-80 tingkat Provinsi Sulsel di Kabupaten Bone menjadi momentum besar yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan aparatur Kemenag dalam suasana kebersamaan.

Dengan semangat pelayanan dan kepedulian sosial, Kemenag Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan manfaat dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Doli Kurnia: Secara Organisasi Peluang Ijeck Maju di Musda Golkar Sumut Tidak Ada

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai peluang Musa Rajekshah (Ijeck) untuk maju kembali dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut secara organisasi tidak ada.

Hal tersebut disampaikan Doli usai memimpin rapat pleno DPD Golkar Sumut, Senin (5/1/2026). Doli menggantikan posisi Ijeck sebagai Ketua Golkar Sumut sejak akhir tahun lalu.

Meski demikian, Doli menegaskan bahwa secara aturan partai, setiap kader memiliki hak untuk mencalonkan diri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Silahkan saja siapa yang merasa memenuhi syarat, terpanggil untuk memimpin Golkar nanti kita lihat siapa yang akan mendaftar, jadi nama-namanya sudah adalah beberapa sekarang,” kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Anggota DPR RI itu menambahkan, dinamika menjelang Musda biasanya akan semakin berkembang. Ia menilai tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama baru secara tiba-tiba menjelang pendaftaran.

“Biasanya kalau sudah menjelang Musda nanti ada aja nanti yang muncul tiba-tiba, ini pengalaman saya di beberapa daerah kayak gitu, sekarang masih ada yang hitung-hitung, nanti tiba-tiba muncul,” jelasnya.

Namun demikian, Doli menegaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang organisasi, peluang Ijeck untuk kembali maju terbilang kecil. Pasalnya, saat ini terdapat rencana penugasan Musa Rajekshah di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Sebetulnya secara organisasi sih tidak ada ya, tapi kan rencananya Pak Ijeck itu sudah akan mau ditugasi ke DPP,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani Harap John Herdman Bawa Arah Baru Timnas Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk John Herdman sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia. Penunjukan pelatih asal Kanada tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk membawa arah baru dalam pengembangan dan peningkatan prestasi sepak bola nasional.

Menurut Lalu Hadrian, kehadiran John Herdman diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih profesional, terukur, dan berkelanjutan dalam pembinaan Timnas Indonesia. Ia menilai pengalaman Herdman di level internasional menjadi modal penting untuk membangun sistem sepak bola nasional yang lebih kuat.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya sinergi antara pelatih Timnas dengan klub-klub lokal agar proses pembinaan pemain berjalan berkesinambungan. Menurutnya, kerja sama yang solid akan memperkuat ekosistem sepak bola nasional dari hulu hingga hilir.

Selain itu, Lalu Hadrian menegaskan bahwa pencarian dan pembinaan bakat harus menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ia menilai potensi pemain muda di daerah masih sangat besar dan perlu mendapat perhatian serius agar Timnas Indonesia semakin kompetitif di level regional maupun internasional.

“Pencarian dan pembinaan bakat hingga ke daerah-daerah harus menjadi perhatian utama agar Timnas Indonesia semakin kompetitif di level regional maupun internasional,” ujarnya.

Ia juga berharap John Herdman mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia secara menyeluruh, mulai dari kedisiplinan taktik, pemahaman strategi, hingga mental bertanding para pemain di setiap level kompetisi.

Sebagai mitra strategis pemerintah di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, Komisi X DPR RI, lanjut Lalu Hadrian, akan terus mendorong pembinaan olahraga nasional yang berkelanjutan, termasuk sepak bola, agar mampu melahirkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia di kancah internasional.

“Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan olahraga nasional yang berkelanjutan, termasuk sepak bola, agar mampu melahirkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia di kancah internasional,” kata Lalu Hadrian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Palembang Resmikan 5 Puskesmas Rawat Inap dan Serahkan 10 Ambulans 24 Jam

Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si, meresmikan layanan rawat inap dan puskesmas ramah disabilitas di lima puskesmas, sekaligus menyerahkan 10 unit ambulans layanan 24 jam untuk puskesmas, di Puskesmas Basuki Rahmat, Jalan Sersan Sani No.1305, Kecamatan Kemuning Selasa (6/1).

Lima puskesmas yang kini resmi memiliki layanan rawat inap tersebut yakni Puskesmas Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Sei Selincah, Sematang Borang, dan Sukarame.

Program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Palembang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Wali Kota Ratu Dewa menegaskan, penguatan puskesmas dengan fasilitas rawat inap merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga.

“Peluncuran Puskesmas Rawat Inap ini adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Palembang. Dengan adanya layanan rawat inap di puskesmas, masyarakat bisa mendapatkan penanganan medis lanjutan tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Ratu Dewa.

Saat ini, Kota Palembang memiliki 42 puskesmas dan 67 puskesmas pembantu yang tersebar di 18 kecamatan, yang selama ini melayani rawat jalan dan persalinan.

Berdasarkan Data Profil Kesehatan Indonesia, baru sekitar 41 persen puskesmas di Indonesia yang memiliki layanan rawat inap, sementara 59 persen lainnya masih non rawat inap.

“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang mudah diakses, penguatan puskesmas rawat inap menjadi keharusan,” tambahnya.

Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa komitmen ini telah dimulai sejak Mei 2025, dengan diresmikannya layanan rawat inap perdana di Puskesmas Pembina Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring. Memasuki tahun 2026, Pemkot Palembang kembali memperluas layanan tersebut ke lima puskesmas pembina lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Puskesmas Basuki Rahmat juga resmi menerapkan layanan ramah disabilitas, menyusul Puskesmas Sosial.

Selain itu, 10 unit ambulans 24 jam diserahkan untuk mendukung respons cepat pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

“Ini adalah wujud komitmen kami menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Palembang,” tegas Ratu Dewa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes., Sp.KKLP, menyampaikan bahwa pengembangan puskesmas rawat inap merupakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.

Ia menargetkan, ke depan setiap kecamatan memiliki minimal satu puskesmas rawat inap. Pada 2026 ditargetkan tujuh puskesmas rawat inap, dan ke depan di pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas, dapat terwujud secara menyeluruh.

“Pemkot Palembang juga terus meningkatkan fasilitas ramah disabilitas, termasuk puskesmas yang menjangkau permukiman padat hingga gang-gang sempit, namun tetap dilengkapi peralatan medis yang memadai dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.Hum, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dr.H.Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP, Supsp. FOMC,

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes, Sp.KKLP, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Edy Surlis, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang serta Kepala Puskesmas Se-Kota Palembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Pimpin Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Peringati Hari Amal Bakti ke-80

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si bersama masyarakat melaksanakan kegiatan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kaltara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80.

Giat Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kaltara dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), digelar di Lapangan Agatis, Selasa (6/1) pagi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal mengatakan kerukunan tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan dan dirawat bersama melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kaltara.

“Dengan bergerak bersama, kita tidak hanya membangun tubuh yang sehat tetapi juga jiwa yang kuat serta persaudaraan yang semakin erat,” ucap Gubernur Zainal.

Ia menuturkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 8 dan 9 tahun 2006, Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama merupakan tanggung jawab bersama antara umat beragama dan pemerintah.

“Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjaga dan memelihara kerukunan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Zainal juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, perangkat daerah dan khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltara serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendorong semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

Berdasarkan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 oleh Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI), Provinsi Kaltara berhasil menempati peringkat pertama secara nasional dengan nilai 87,23, serta skor toleransi mencapai 93.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni dan toleransi,” jelas Zainal.

Zainal mengajak seluruh masyarakat Kaltara dapat menjadikan momentum kegiatan ini sebagai pengingat bahwa kebersamaan adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan kedepannya.

“Mari kita terus menjaga kerukunan dan keharmonisan serta berperan aktif sebagai pelaku utama dalam menciptakan wilayah Kaltara yang damai dan tenteram,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Ungkap Kinerja Pembangunan 2025: IPM Naik, Inflasi Terkendali

Pemerintah Provinsi Papua menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian positif di berbagai sektor pembangunan. Refleksi akhir tahun ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pemerintahan, terutama pada indikator pembangunan manusia, ekonomi, dan stabilitas harga.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2025 mencapai 74,69 poin. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan
“Selama tahun 2025, kinerja Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan perbaikan. Ini menjadi dasar penting untuk melangkah ke tahun berikutnya,” ujar Gubernur di Jayapura, Rabu (31/12).
Pada aspek sosial, tingkat kemiskinan tercatat 19,16 persen, tingkat pengangguran 6,97 persen, dan angka harapan hidup mencapai 70,77 tahun. Pemerintah menilai capaian ini sebagai hasil dari konsistensi kebijakan pembangunan daerah sepanjang tahun berjalan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Papua pada triwulan III 2025 mencapai 4,21 persen, tertinggi di wilayah Papua. Stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi year on year sebesar 2,51 persen, sementara inflasi November 2025 berada di angka 0,08 persen. Atas kinerja tersebut, Papua menerima TPID Award 2025.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa masih terdapat tantangan yang harus menjadi fokus pada 2026, terutama di sektor kesehatan. Prevalensi stunting yang masih berada pada 28,6 persen disebut sebagai pekerjaan besar yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Penurunan stunting akan menjadi prioritas utama ke depan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Gubernur.

Melalui refleksi akhir tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung Tetapkan 2026 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Daerah

Gubernur Lampung menetapkan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan daerah. Fokus utama pemerintah provinsi tahun ini dititikberatkan pada perbaikan infrastruktur jalan secara terarah, penguatan pendidikan vokasi, serta optimalisasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, saat bertindak sebagai Pembina Upacara Gabungan bersama Forkopimda Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (5/1).

Dalam amanatnya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa setelah melewati tahun 2025 sebagai fase peletakan fondasi dan penataan arah kebijakan, tahun 2026 adalah momentum untuk merealisasikan hasil kerja nyata bagi masyarakat.

“Tahun 2026 ini, pembangunan kita dorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari desa yang bergerak, pasar yang kembali hidup, sawah yang produktif, hingga pelayanan publik yang terus kita perbaiki agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Sekdaprov Marindo di hadapan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan ASN.

Secara spesifik, Sekdaprov menyoroti isu infrastruktur jalan yang selama ini menjadi perhatian publik. la menegaskan bahwa pada tahun ini, perbaikan jalan akan dilakukan dengan strategi yang lebih presisi, yakni berbasis pada kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi warga.

“Pendekatan ini kita lakukan agar setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali kepada rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Terkait kebijakan anggaran, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan APBD tahun 2026 dialokasikan pada pos-pos prioritas. Selain infrastruktur, fokus anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, khususnya pelatihan vokasi, serta program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Prinsipnya sederhana: APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan,” tambah Sekdaprov.

Menutup sambutannya, Sekdaprov mengapresiasi sinergi yang solid antara Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, DPRD, dan Kejaksaan.

Menurutnya, peran Forkopimda sangat strategis dalam menjamin stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan kepastian hukum yang menjadi syarat mutlak berjalannya pembangunan.

“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan. Percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Upacara ini dihadiri seluruh jajaran Forkopimda serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Lia Istifhama Tanamkan Kepemimpinan Perempuan Muda, Tekankan Tiga Modal Utama

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan perempuan muda yang adaptif, jujur, dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Kader Penggerak Putri yang digelar Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Timur di STAI KH Zainuddin Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (3/1/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang kaderisasi strategis bagi perempuan muda NU untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan organisasi sekaligus menyiapkan diri sebagai agen perubahan di tengah dinamika sosial generasi Gen Z dan milenial.

Dalam paparannya, Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyampaikan bahwa kepemimpinan perempuan masa kini tidak cukup hanya bermodalkan semangat, tetapi harus dibangun di atas kecakapan komunikasi, kejujuran, dan kreativitas.

“Perempuan muda NU memiliki potensi besar untuk tampil sebagai pemimpin yang berpengaruh, selama mampu menyelaraskan nilai-nilai keislaman, ke-NU-an, dan kepekaan sosial dengan cara berkomunikasi yang sesuai dengan karakter generasi muda,” ujar Lia Istifhama.

Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini menegaskan bahwa pemimpin perempuan harus hadir sebagai sosok yang dekat dengan yang dipimpin, mampu mendengar, merangkul, dan menggerakkan, bukan figur yang berjarak.

Menurutnya, karakter generasi muda yang tumbuh di ruang digital menuntut model kepemimpinan yang autentik, terbuka, dan komunikatif.

“Karena itu, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang autentik, tidak dibuat-buat, serta mampu membangun kedekatan emosional dengan yang dipimpin,” tuturnya.

Senator DPD RI yang dikenal dengan tagline Cerdas, Inovatif, dan Kreatif (Cantik) itu juga menyoroti pentingnya keberanian menghadirkan gagasan baru agar organisasi tetap relevan dan bermakna. Kreativitas, menurutnya, menjadi kunci agar gerakan perempuan muda tidak stagnan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dari forum tersebut, Lia Istifhama merumuskan tiga modal utama kepemimpinan perempuan muda, yakni Kecakapan komunikasi, Kejujuran dan keautentikan sikap, Kreativitas dalam berpikir dan bergerak.

Sekolah Kader Penggerak Putri IPPNU Jawa Timur sendiri dirancang sebagai wadah pembinaan kader perempuan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Program ini diharapkan melahirkan pemimpin perempuan muda yang siap berkontribusi di organisasi, masyarakat, hingga ruang pengambilan kebijakan.

Panitia pelaksana kegiatan, Putri Naila Fadilatul Husna, menyampaikan bahwa kehadiran Lia Istifhama memberikan inspirasi dan energi positif bagi para peserta. Materi yang disampaikan dinilai reflektif, aplikatif, dan relevan dengan dinamika organisasi pelajar putri saat ini.

Melalui Sekolah Kader Penggerak Putri, IPPNU Jawa Timur menegaskan komitmennya sebagai ruang pembibitan kepemimpinan perempuan muda NU yang berakar pada nilai, adaptif terhadap perubahan, serta berani mengambil peran strategis bagi masa depan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersama BKK dan PPIU, Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Kesehatan Saat Perjalanan Internasional

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal berbagi tips kesehatan saat berpergian ke luar negeri. Hal ini disampaikan saat Gubernur bersilaturahmi dengan Balai Karantina Kesehatan (BKK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Fave Hotel, (6/1).
Acara yang dihadiri oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) itu penuh dengan kehangatan dan guyon seakan tiada jarak.
Sebagai Mantan Duta Besar, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, setiap Negara ada situasi kesehatan yang khas. Misalnya Timur Tengah Middle East Respiratory Syndrome (MERS), atau Afrika dengan virus ASF (African Swine Fever), dengan demikian, perlu langkah higienis dan sehat dalam mengatasi hal demikian.
“Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan keluar Negeri, yaitu baca Bismillah, Vaksin dan Travel Insurance,” jelas mantan Dubes ini.
Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur juga menyarankan dan menegaskan agar semua yang bepergian keluarga negeri untuk mengupayakan pesawat directly, dan mendownload Aplikasi Safe travel.
“Teman-teman bisa Download aplikasi Safe travel,” ujar Miq Iqbal.
Lanjut Miq Iqbal, bahwa keunggulan aplikasi ini bisa memudahkan semua yang berkaitan dengan WNI saat berada di luar Negeri, seperti kejadian dialami mahasiswa yang Backpacker ke Jepang tinggal di Bed & Breakfast.

“Ada mahasiswa yang memiliki masalah jantung, dia pencet aplikasi itu, KBRI tau posisinya datang dengan polisi menyelamatkannya,” kata Miq Iqbal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News