Beranda blog Halaman 554

Resmikan Pasar Kombongan, Gubernur Pramono Dorong Aksesibilitas dan Digitalisasi Pasar

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Pasar Kombongan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/1). Setelah direvitalisasi, pasar ini kini tampil lebih representatif dengan dua lantai yang mampu menampung 121 kios dan 50 los.

“Pasar Kombongan sudah mangkrak selama 4–5 tahun. Hari ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahannya adalah akses menuju lokasi ini yang masih perlu diperbaiki,” ungkap Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, revitalisasi Pasar Kombongan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali pasar-pasar rakyat yang sebelumnya sempat terbengkalai.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan para pedagang yang akan berjualan di Pasar Kombongan.

“Saya ingin pasar ini benar-benar hidup kembali. Karena itu, saya minta masukan langsung dari para pedagang mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki agar pembeli semakin banyak datang ke Pasar Kombongan,” ujarnya.

Salah satu pedagang, Sarwono, menyampaikan keluhan terkait aksesibilitas pasar yang dinilai menurun sejak adanya penutupan jalur akibat lintasan kereta api. Ia berharap ada pembukaan akses, minimal untuk kendaraan roda dua, agar aktivitas perdagangan kembali bergeliat.

“Saya berharap kepada Bapak Gubernur supaya bisa membuka akses, paling tidak untuk motor, agar geliat usaha dan lalu lalang membawa barang menjadi lebih mudah,” jelas Sarwono.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono langsung meminta jajaran terkait, termasuk Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Perumda Pasar Jaya, untuk segera mencari solusi konkret.

“Saya minta agar segera diupayakan akses minimal untuk kendaraan roda dua. Kita memang tidak bisa mengubah jalur kereta, tetapi bisa membuka akses alternatif agar pembeli lebih mudah datang ke pasar,” tegasnya.

Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan pasar serta mendorong penerapan sistem transaksi non-tunai. Menurutnya, digitalisasi melalui QRIS tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pasar.

“Dengan pembayaran digital, risiko copet berkurang, praktik pungutan liar bisa ditekan, dan pembeli merasa lebih aman serta nyaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mengelola 153 pasar di seluruh Jakarta. Hingga Desember 2025, Perumda Pasar Jaya telah memperbaiki hampir 84 pasar di Jakarta.

Terkait persoalan parkir liar, Agus memastikan pengelolaan parkir di Pasar Kombongan telah bekerja sama dengan pihak ketiga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila masih ditemukan praktik parkir tidak resmi.

Pasar Kombongan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, antara lain musala, toilet umum dan toilet disabilitas, jaringan air PAM, ruang genset, ruang laktasi, area bongkar muat (loading area), area parkir mobil dan sepeda motor, hidran, CCTV, serta tempat pembuangan sampah sementara. Seluruh kios dan los di pasar ini juga telah menerapkan sistem pembayaran digital melalui QRIS Bank Jakarta.

Adapun pembagian unit usaha di Pasar Kombongan terdiri atas 71 kios dan 50 los di lantai dasar, serta 50 kios di lantai satu. Pada awal 2024, Perumda Pasar Jaya juga telah meresmikan dua pasar lainnya, yakni Pasar Jatirawasari dan Pasar Cilincing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Catat Surplus Perdagangan 67 Bulan Berturut-turut hingga November 2025

Penulis
Syifa
-

Neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 kembali mencatatkan surplus dengan nilai USD 2,66 miliar, atau lebih besar dibandingkan surplus Oktober 2025 yang senilai USD 2,39 miliar. Dengan capaian tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan tren surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, surplus neraca perdagangan pada November 2025 didorong oleh kinerja positif sektor nonminyak dan gas (nonmigas). Pada periode tersebut, neraca perdagangan nonmigas berhasil mencatatkan surplus sebesar USD 4,64 miliar.

“Capaian neraca perdagangan pada November 2025 melanjutkan tren surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus USD 4,64 miliar, sementara neraca minyak dan gas (migas) mencatat defisit USD 1,98 miliar,” ungkap Mendag Busan.

Secara kumulatif, neraca perdagangan pada Januari–November 2025 mencatatkan surplus sebesar USD 38,54 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Januari–November 2024 yang sebesar USD 29,24 miliar. Surplus kali ini terutama didorong oleh surplus nonmigas sebesar USD 56,15 miliar dan defisit migas sebesar USD 17,61 miliar.

Surplus nonmigas pada Januari–November 2025 sebagian besar disumbang oleh perdagangan dengan beberapa negara mitra utama, antara lain Amerika Serikat (AS) sebesar USD 19,21 miliar, disusul India sebesar USD 12,16 miliar dan Filipina sebesar USD 7,72 miliar.

Kinerja Ekspor Januari–November 2025 Meningkat

Pada November 2025, ekspor Indonesia mencapai USD 22,52 miliar atau turun 7,08 persen dibandingkan Oktober 2025 (MoM). Penurunan ini terutama didorong oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 7,30 persen (MoM) dan ekspor migas sebesar 1,25 persen.

Mendag Busan menyampaikan, secara kumulatif, total ekspor Indonesia pada Januari–November 2025 mencapai USD 256,56 miliar. Nilai tersebut tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode Januari–November 2024 (CtC). Peningkatan ekspor ini turut ditopang oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 7,07 persen (CtC) menjadi USD 244,75 miliar.

“Tiga komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi pada Januari–November 2025 adalah aluminium dan barang daripadanya (HS 76) yang naik 57,69 persen; berbagai produk kimia (HS 38) naik 48,02 persen; serta kakao dan olahannya (HS 18) naik 44,06 persen (CtC),” ungkap Mendag Busan.

Kemudian, sektor industri pengolahan mendominasi struktur ekspor Januari–November 2025 dengan kontribusi 80,27 persen, disusul sektor pertambangan dan lainnya sebesar 12,65 persen, migas 4,60 persen, serta pertanian 2,48 persen.

“Secara kumulatif, ekspor pertanian mencatatkan kenaikan tertinggi hingga 24,63 persen (CtC). Ekspor industri pengolahan juga naik sebesar 14,00 persen, namun sektor pertambangan dan lainnya turun 24,24 persen serta migas turun 17,64 persen (CtC),” tutur Mendag Busan.

Mendag Busan memaparkan, Tiongkok, AS, dan India masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas pada Januari–November 2025. Total nilai ekspor ke ketiga negara tersebut mencapai USD 102,82 miliar atau 42,02 persen dari total ekspor nonmigas nasional. Sementara itu, negara tujuan ekspor dengan peningkatan tertinggi secara kumulatif antara lain Swiss dengan kenaikan 220,13 persen, Thailand 33,95 persen, dan Singapura 31,20 persen (CtC).

Berdasarkan kawasan, ekspor ke Asia Tengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 64,15 persen, diikuti Afrika Barat sebesar 63,76 persen, dan Eropa Barat sebesar 44,66 persen.

Kinerja Impor Barang Modal Secara Kumulatif Masih Meningkat

Pada November 2025, kinerja impor Indonesia tercatat sebesar USD 19,86 miliar atau turun 9,09 persen dibandingkan Oktober 2025 (MoM). Nilai impor tersebut terdiri atas impor nonmigas sebesar USD 17,00 miliar dan migas sebesar USD 2,86 miliar.

“Secara kumulatif, impor Indonesia pada Januari–November 2025 mencapai USD 218,02 miliar atau tumbuh 2,03 persen (CtC). Peningkatan ini disebabkan oleh impor nonmigas yang naik 4,37 persen menjadi USD 188,61 miliar, dibandingkan Januari–November 2024 yang sebesar USD 180,71 miliar,” ujar Mendag Busan.

Beberapa komoditas impor nonmigas dengan peningkatan tertinggi antara lain garam, belerang, batu, dan semen (HS 25) sebesar 70,89 persen; kakao dan olahannya (HS 18) sebesar 54,53 persen; serta berbagai produk kimia (HS 38) sebesar 36,12 persen (CtC).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia pada Januari–November 2025 didominasi oleh Tiongkok, Jepang, dan AS dengan kontribusi gabungan mencapai 52,87 persen terhadap total impor nonmigas. Sementara itu, negara asal impor dengan kenaikan tertinggi dibandingkan Januari–November 2024 adalah Meksiko sebesar 234,22 persen, Uni Emirat Arab 74,86 persen, dan Spanyol 38,32 persen (CtC).

Selain itu, struktur impor Januari–November 2025 masih didominasi oleh bahan baku atau penolong dengan pangsa 70,27 persen, diikuti barang modal sebesar 20,55 persen dan barang konsumsi 9,18 persen. Dibandingkan Januari–November 2024, impor barang modal naik 18,54 persen, sementara impor barang konsumsi turun 2,02 persen dan bahan baku atau penolong turun 1,46 persen.

“Kenaikan impor barang modal yang mencapai 18,54 persen turut disebabkan oleh meningkatnya impor central processing unit (CPU), ponsel pintar, mobil listrik (selain completely knocked down/CKD), serta base station,” ujar Mendag Busan.

Selanjutnya, impor produk bahan baku atau penolong dengan penurunan terdalam pada Januari–November 2025 meliputi bahan bakar minyak, gula tebu, kacang kedelai, bungkil untuk pakan ternak, dan polipropilena. Di sisi lain, impor barang konsumsi menurun terutama untuk mesin pengatur suhu udara, bawang putih, mobil listrik (CKD), non-dairy creamer, dan obat-obatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Dimulai, Pemulihan Pendidikan Pascabanjir Aceh Terus Berjalan

Penulis
Syifa
-

Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025. Salah satunya terlihat di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada Senin (5/1), kembali melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu, belum seluruh peserta didik dapat hadir karena sebagian masih mengungsi di luar daerah.

Pada hari pertama sekolah, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru. Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama masa terdampak bencana, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial. Suasana kebersamaan juga terlihat saat waktu istirahat, di mana para guru memastikan seluruh siswa dapat menikmati waktu makan bersama, termasuk dengan berbagi bekal kepada siswa yang tidak membawa makanan dari rumah.

Kondisi di SD Negeri 1 Karang Baru tersebut merupakan gambaran dari proses pemulihan pendidikan yang sedang berlangsung di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel terus melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan, meliputi pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

Hingga saat ini, dukungan yang telah disalurkan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh antara lain 15.500 paket school kit, 78 unit tenda darurat untuk ruang kelas, 100 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,3 miliar, dana dukungan psikososial sebesar Rp300 juta, serta 90.000 buku pelajaran.

Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana di Aceh. Tunjangan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini sebesar Rp758 juta untuk 379 sasaran, pendidikan dasar sebesar Rp8,2 miliar untuk 4.098 sasaran, serta pendidikan menengah sebesar Rp6,7 miliar untuk 3.381 sasaran.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap. Pada fase tanggap darurat 0–3 bulan, kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial yang meliputi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Selanjutnya, pada fase pemulihan dini selama 3–12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan, program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi.

Adapun pada fase pemulihan lanjutan dalam rentang waktu 1–3 tahun, kurikulum akan diarahkan pada integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan inklusif berbasis ketahanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.

BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir Bandang Aceh Tamiang Diselidiki, Polri Fokus Aliran Sungai dan Kayu Gelondongan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk mengusut dugaan pembalakan liar yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di wilayah tersebut. Penyelidikan difokuskan pada aliran sungai yang membawa gelondongan kayu hingga ke kawasan permukiman.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menjelaskan, tim penyelidik melakukan identifikasi dan pencocokan kayu-kayu yang ditemukan di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin dengan kondisi di wilayah hulu sungai, guna memastikan sumber material kayu tersebut.

“Kami mencocokkan kayu-kayu yang ada di lokasi terdampak dengan kondisi di daerah hulu untuk mengetahui asal muasalnya,” ujar Irhamni, Selasa (6/1).

Selain kayu gelondongan, penyelidikan juga menemukan sedimentasi yang sangat tinggi di kawasan terdampak. Kondisi tersebut dinilai memperparah dampak banjir hingga merusak rumah warga dan fasilitas umum.

“Sedimentasi yang luar biasa di TKP Darul Mukhlisin dan sekitarnya menjadi salah satu faktor utama terjadinya kerusakan bangunan dan fasilitas umum di Aceh Tamiang,” jelasnya.

Tim Dittipidter juga menelusuri wilayah Desa Pante Kera, Kabupaten Aceh Timur, hingga Kecamatan Simpang Jernih. Dari penelusuran tersebut, ditemukan sejumlah fakta, antara lain debit air yang tetap tinggi, curah hujan lebat yang mudah memicu banjir, serta banyaknya kayu berserakan di sepanjang sungai dan ruas jalan.

Irhamni menegaskan, Kecamatan Simpang Jernih turut menjadi wilayah terdampak bencana. Dugaan sementara, sumber kerusakan lingkungan berasal dari kawasan hulu di Kampung Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, serta Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur.

“Kemungkinan identifikasi kami mengarah pada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung, termasuk hutan lindung serba guna dan hutan lindung Simpang Jernih. Kami berupaya mengumpulkan informasi untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, penyelidik juga mendalami dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait sedimentasi. Irhamni menyebut, pembukaan lahan yang tidak disertai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) berpotensi memicu longsor dan banjir.

“Pembukaan lahan yang legal wajib memiliki UKL-UPL. Di dalamnya diatur batasan lahan yang boleh dibuka. Lahan dengan kemiringan di atas 40 derajat tidak diperbolehkan karena berisiko longsor dan menimbulkan sedimentasi,” jelasnya.

Menurut Irhamni, sedimentasi dari wilayah hulu menyebabkan sungai kehilangan daya tampung, sehingga hujan dengan intensitas singkat sekalipun dapat memicu banjir besar di wilayah hilir.

“Di Kuala Simpang, lumpur dari hulu masuk ke rumah warga dan sungai mengalami sedimentasi tinggi. Inilah yang kami maksud sebagai indikasi kerusakan lingkungan atau dugaan tindak pidana lingkungan hidup,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Aceh Kerahkan Lima Alat Berat Bersihkan Sekolah di Tamiang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai langkah nyata, lima unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material lumpur dan kayu gelondongan yang menimbun sejumlah fasilitas sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa langkah cepat ini diambil agar sisa material banjir tidak menghambat proses belajar mengajar terlalu lama. Menurutnya, pembersihan material berat memerlukan penanganan khusus agar bangunan sekolah segera layak digunakan kembali.

“Pemerintah Aceh mengerahkan lima unit alat berat untuk mempercepat proses evakuasi material lumpur tebal dan kayu-kayu gelondongan yang masuk ke area sekolah,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam keterangannya, Senin (5/1).

Dalam peninjauan tersebut, M. Nasir menjelaskan bahwa tim di lapangan menerapkan strategi pembersihan bertahap. Fokus utama adalah memastikan bagian dalam bangunan bersih dari sisa bencana sebelum berlanjut ke area luar.

“Target pertama kami adalah membersihkan kelas-kelas, ruang guru, tata usaha, dan ruangan lainnya. Langkah yang dilakukan adalah mendorong lumpur keluar dari ruangan menuju halaman. Setelah itu, baru kami bersihkan bagian luar sebagai tahap finishing,” ucap M. Nasir.

Ia menambahkan bahwa kondisi terparah ditemukan di ruang guru dan tata usaha, di mana endapan lumpur menutupi lantai dengan volume yang cukup besar.

Selain dukungan alat berat, aksi pemulihan ini juga diperkuat oleh kehadiran relawan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh. Para relawan ini bekerja secara manual menggunakan cangkul, sekop, dan pendorong air untuk menjangkau sudut-sudut ruangan yang tidak bisa diakses alat berat.

M. Nasir menambahkan, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, ASN serta seluruh stakeholder yang telah bahu-mambahu turun ke lokasi bencana.

“Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf mengucapkan banyak terima kasih kepada para relawan ASN yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memastikan anak-anak kita bisa kembali bersekolah dengan nyaman,” pungkas M. Nasir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Anak Pascabencana Banjir di Langkat dan Tapanuli Selatan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan khusus bagi anak dan perempuan tetap terpenuhi pascabencana banjir di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pendampingan psikososial dinilai menjadi faktor krusial dalam proses pemulihan trauma dan pemberdayaan korban, terutama anak-anak dan perempuan penyintas.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi saat meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sabtu (3/1/2026), serta di Dusun Pengkolan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Minggu (4/1/2026).

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dalam kondisi apa pun, mereka harus tetap merasa aman, bahagia, dan memiliki semangat untuk belajar serta meraih cita-cita. Demikian juga para ibu dan perempuan penyintas bencana adalah para ibu bangsa yang memiliki potensi untuk pemberdayaan dan pemulihan daya lenting keluarga yang tangguh dan berkualitas dalam berbagai aspek,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA didampingi Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Layanan AMPK), Ciput Purwianti, Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti meninjau secara langsung kondisi anak-anak dan perempuan terdampak banjir sekaligus memberikan pendampingan psikososial guna membantu pemulihan kondisi psikologis mereka. Kegiatan tersebut diikuti ratusan anak yang tampak antusias dan ceria mengikuti berbagai aktivitas yang telah disiapkan.

“Saya melihat anak-anak di sini memiliki semangat yang luar biasa, mereka saya tanya ada yang mau jadi tentara, polisi, pengusaha, bahkan ada yang mau jadi presiden. Mereka tetap bersemangat karena saya menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi dan pemimpin Indonesia masa depan. Kami juga telah memastikan seluruh proses belajar mengajar juga tidak ada kendala sehingga hak Pendidikan anak-anak bisa tetap terpenuhi. Bersama Menteri Dikdasmen, kami sudah memastikan ada afirmasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang memperhatikan situasi dan kondisi anak di pengungsian ataupun penampungan sementara, termasuk adanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan,” tegas Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas nasional. Melalui Pos SAPA dan Sub-klaster Perlindungan Anak, Kemen PPPA melibatkan berbagai elemen masyarakat, lintas organisasi, dan lintas agama, termasuk Forum Anak, guna mendukung pemulihan psikososial anak secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai memberikan semangat dan harapan bagi masyarakat terdampak. Hal serupa disampaikan Bupati Tapanuli Selatan, yang menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Mewakili Bupati Langkat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri PPPA di Kabupaten Langkat. Kehadiran ini menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri bagi anak-anak serta masyarakat kami yang terdampak banjir,” ujar Wakil Bupati Langkat.

Beragam kegiatan edukatif dan rekreatif digelar untuk menghadirkan suasana aman dan menyenangkan bagi anak-anak, seperti bernyanyi bersama, bermain, serta pertunjukan boneka tangan yang mengundang tawa dan semangat. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu anak-anak mengurangi trauma serta kembali membangun rasa percaya diri pascabencana.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ibu Menteri PPPA beserta jajaran yang hadir secara langsung dan merupakan kunjungan menteri pertama di Tapanuli Selatan pascabencana. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Bupati Tapanuli Selatan.

Selain pendampingan psikososial, diberikan juga bantuan kepada para korban berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak, perlengkapan sekolah, serta perlengkapan edukatif lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan psikologis sekaligus mendukung kegiatan belajar anak-anak selama berada di pengungsian.

“Sebagai program jangka panjang, Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan perempuan terlibat aktif dalam proses pemulihan paska bencana, terutama aktivasi kegiatan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya lenting ekonomi keluarga penyintas bencana. Upaya ini meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang kompetitif dan selaras dengan kebutuhan pasar lokal. Data-data yang saat ini masih dilengkapi oleh tim daerah akan menjadi basis perencanaan program berkelanjutan dimaksud,” demikian ditambahkan oleh Menteri PPPA.

Kemen PPPA menegaskan akan terus hadir dan berperan aktif dalam upaya perlindungan serta pemulihan anak-anak dan perempuan korban bencana di berbagai daerah, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menyebut, Kemenpora RI bersama lintas kementerian lainnya sepakat memperkuat ekosistem olahraga nasional serta menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai bagian dari ekonomi baru.

Hal itu, Menpora Erick sampaikan saat menghadiri Satria Muda Pertamina Bandung Official Team and Jersey Launch 2026 di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/1). “Kehadiran saya di sini sesuai dengan arah kebijakan Kemenpora yang saat ini memiliki Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional,” ujarnya.

Menurutnya, Kedeputian Sport Tourism dan Hubungan Internasional baru terbentuk beberapa bulan terakhir, dimana tujuannya adalah menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gagasan ini juga telah disepakati lintas kementerian saat pelaksanaan Indonesia Sport Summit yang digelar sebelumnya.

“Kemarin ketika saya membuat Indonesia Sport Summit, saya mengharapkan seluruh pemegang pemangku jabatan untuk industri olahraga dan sport tourism bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” urai Menpora Erick.

“Dan alhamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikdasmen Pak Menteri Abdul Mu’ti semua datang. Kita menyepakati yang namanya industri olahraga ini bisa sebagai pusat bagian dari ekonomi baru termasuk sport tourismnya,” imbuhnya lagi.

Menpora Erick juga membuka potensi kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Kota Bandung, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kota wisata olahraga. Ia menilai pemda juga memiliki komitmen besar mendukung pengembangan itu.

“Alhamdulillah Pak Farhan (Wali Kota Bandung) punya komitmen dan Kota Bandung sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi kota wisata olahraga dan Kemenpora bisa bekerja sama untuk itu. Saya juga mendukung ada beberapa merek lokal akan saya datangi pabrik-pabriknya karena ini membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

“Jadi ini saya lakukan sama seperti di Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta juga. Itu karena ada pertumbuhan ekonomi baru di industri olahraga tidak hanya industri kreatif. Karena olahraga ada hubungannya dengan industri kreatif,” pungkas Menpora.

Sementara Walikota Bandung Farhan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pak Menpora, semoga kedepan Jawa Barat bisa lebih banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi internasional. “Mohon doa dan dukungannya Jawa Barat juga akan membangun sekolah olahraga seperti di Ragunan (Jakarta),” imbuh Walikota Bandung Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok untuk 84 KK Tuntas 10 Januari 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saat ini progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 75% dan sebanyak 7 blok selesai pada Sabtu (10/1).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh Kementerian PU dalam mendukung penanganan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami berkomitmen untuk mensuport penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,”kata Menteri Dody.

Pembangunan huntara direncanakan terdiri atas 7 blok bangunan modular dengan kapasitas masing – masing blok 12 kepala keluarga (KK) di Gampong Bundar, Aceh Tamiang. Dari total 7 blok utama, satu blok masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material karena posisinya berada di bagian depan lokasi dan berbatasan langsung dengan jalan.

Secara keseluruhan, huntara Aceh Tamiang dirancang untuk menampung sekitar 84 KK atau sekitar 336 jiwa dalam satu lokasi. Setiap blok dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 orang. Kawasan huntara ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa tinggal sementara.

Dari sisi teknis, huntara dibangun menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, dan tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Tahapan pekerjaan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan rangka modular, dinding dan atap baja ringan, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi bagi warga terdampak bencana, yang sebelumnya harus bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan ruang dan fasilitas. Dengan tersedianya huntara, masyarakat diharapkan dapat menjalani masa pemulihan dengan kondisi yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Demak Eisti’anah Dorong Sekolah dan Desa Jadi Garda Terdepan Peduli Lingkungan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bupati Demak Eisti’anah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini melalui dunia pendidikan dan penguatan pengelolaan sampah berbasis desa. Komitmen tersebut disampaikan saat menyerahkan Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025 kepada lima sekolah di Kabupaten Demak, di Grhadika Bina Praja, Selasa (6/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Eisti’anah menyerahkan secara simbolis penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI kepada SMAN 1 Karanganyar, SMAN 1 Karangtengah, SMPN 1 Mranggen, SDN Ngelowetan, dan SDN Krajanbogo. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi sekolah dalam menerapkan prinsip sekolah berbudaya lingkungan.

Menurut Eisti’anah, capaian tersebut tidak lepas dari komitmen kolektif seluruh warga sekolah dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pendidikan lingkungan harus menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

“Penghargaan Adiwiyata bukan sekadar simbol. Ini adalah hasil kerja keras guru, siswa, dan kepala sekolah dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah harus menjadi teladan perubahan,” ujar Eisti’anah.

Lebih lanjut, Bupati Demak menegaskan bahwa program Adiwiyata sejalan dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah tuntas hingga tingkat desa melalui penguatan TPS3R. Oleh karena itu, dalam momentum yang sama, Pemerintah Kabupaten Demak juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada sejumlah desa dan bank sampah.

“Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan Hidup, bahwa sampah harus selesai di desa. Di Demak, kami telah menetapkan Desa Tempuran sebagai pilot project. Harapannya, desa-desa lain dapat mengikuti langkah serupa,” tegasnya.

Bupati Eisti’anah berharap sekolah penerima Adiwiyata dan desa penerima bantuan dapat menjadi role model dalam pengelolaan lingkungan, tidak hanya di lingkup lokal tetapi juga secara regional.

“Kami ingin sekolah dan desa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Jika kesadaran ini tumbuh sejak dini dan didukung sistem yang baik, maka persoalan sampah bisa ditangani secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan kepemimpinan yang konsisten, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa pembangunan lingkungan hidup bukan hanya agenda teknis, melainkan investasi jangka panjang demi kualitas hidup masyarakat Demak di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Sukses Bangun Ekosistem Pemerintahan Digital, Jadi Rujukan Daerah Lain

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Blora yang melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (6/1/2026), untuk melakukan studi tiru penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rombongan Bupati Blora disambut langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati serta jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi strategis terkait penerapan digitalisasi pemerintahan, pelayanan publik berbasis teknologi, serta pengembangan inovasi daerah.

Bupati Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa Kabupaten Sumedang secara konsisten memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi utama reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tadi kami berdiskusi terkait digitalisasi pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai upaya peningkatan kinerja ASN. Kami juga membahas bagaimana program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dapat diimplementasikan secara optimal di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga tengah menyiapkan peluncuran inovasi Smart Pole, yaitu infrastruktur multifungsi yang mengintegrasikan lampu jalan LED, kamera pengawas (CCTV), serta dukungan teknologi drone untuk memperluas jangkauan pemantauan wilayah.

“Kami terus mengembangkan digitalisasi untuk mendukung pemantauan keamanan lingkungan agar daerah semakin aman dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Pada prinsipnya, kita ingin bersama-sama menghadirkan yang terbaik demi kesejahteraan dan kemajuan daerah masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman mengapresiasi berbagai capaian Kabupaten Sumedang yang dinilai berhasil membangun ekosistem pemerintahan digital secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kabupaten Sumedang dikenal memiliki beragam inovasi daerah. Tujuan kami berkunjung ke sini adalah untuk memperoleh referensi dan pembelajaran yang konkret, yang selanjutnya akan kami jadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di Kabupaten Blora,” ungkapnya.

Arief juga menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus mengajak ASN Kabupaten Blora yang memiliki latar belakang sebagai programmer dan pranata komputer agar dapat mempelajari secara langsung sistem aplikasi serta dukungan teknologi informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini terjalin diskusi yang terbuka, konstruktif, dan saling menguatkan, sehingga praktik-praktik baik yang telah diterapkan di Kabupaten Sumedang dapat menjadi inspirasi dalam pembenahan dan pengembangan pemerintahan di Kabupaten Blora ke depan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...553554555...4,891Halaman 554 dari 4,891