Beranda blog Halaman 567

Komdigi Pastikan Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Aceh Tamiang, Warga Kembali Terhubung Pascabencana

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pemulihan layanan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang terus berjalan pascabencana banjir dan longsor. Aktifnya kembali jaringan Base Transceiver Station (BTS) menjadi langkah krusial untuk memulihkan layanan publik, memperlancar distribusi bantuan, serta mengembalikan konektivitas masyarakat dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemulihan jaringan telekomunikasi merupakan prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara bertahap sebelum akhir 2025.

“Tugas kami memastikan koneksi internet dan seluler kembali pulih. Karena itu, hari ini kami bersama mitra hadir untuk memastikan bahwa tugas kita masing-masing bisa berjalan maksimal. Pulih sebelum tahun berganti,” tegas Meutya Hafid.

Dalam kunjungan tersebut, Komdigi menggandeng operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart untuk mempercepat normalisasi jaringan. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, stabilitas sinyal, serta keberlanjutan layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

Menurut Meutya, pemulihan konektivitas digital memiliki peran strategis dalam masa tanggap dan transisi bencana, karena menjadi jalur utama komunikasi warga, akses informasi, hingga koordinasi bantuan kemanusiaan.

“Tadi kami melihat warga juga sudah bisa video call, sudah bisa menikmati membaca-baca berita karena informasi menjadi penting juga dalam pemulihan bencana. Jadi mudah-mudahan jaringan seluler bisa stabil terus sampai tahun depan dan seterusnya,” ungkap Meutya.

Komdigi juga menekankan bahwa pemulihan jaringan tidak berhenti pada aktivasi awal, tetapi akan terus dipantau agar kualitas layanan tetap stabil ke depan, khususnya di wilayah rawan bencana.

Dengan pulihnya jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang, Komdigi berharap masyarakat dapat kembali terhubung, aktivitas sosial dan ekonomi berangsur normal, serta proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Reforma Agraria Sukses Antar Gula Semut Hargorejo Merambah Pasar Global

Kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Reforma Agraria membawa hasil nyata bagi masyarakat Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Sejak Reforma Agraria masuk ke Desa Hargorejo, geliat ekonomi kian meningkat, produk gula semut yang semula hanya dipasarkan secara lokal kini berhasil menembus pasar global. Keadaan ini mencerminkan keberhasilan sinergi bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi desa.

“Program Reforma Agraria ini bentuk sinergi yang sangat produktif dan kolaboratif. BPN tidak hanya memberikan sertipikat tanah, tapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk berdaya secara ekonomi di Desa Hargorejo,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Iffah Mufidati.

Iffah Mufidati menjelaskan, dengan akses yang dibuka oleh ATR/BPN, pihaknya memberikan pendampingan bagi masyarakat Desa Hargorejo. “Dengan legalitas tanah yang kuat berkat sertipikat, akses permodalan terbuka menjadi lebih mudah. Setelah itu, kami dampingi usaha mereka agar kuat dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas,” jelasnya.

Sesuai kewenangannya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kulon Progo, membantu pelaku usaha di Desa Hargorejo dalam pengembangan wirausaha baru, produksi, dan legalitas. Lebih luasnya, dalam proses ekspor produk, ia membantu dalam hal legalitas standar, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sertifikasi halal, hingga HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Upaya ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, saling berperan dalam memperkuat ekosistem usaha lokal. “Tidak mungkin pendampingan dilakukan sendirian. Kita perlu melibatkan semua unsur dalam skema pentahelix, meliputi akademisi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, agar hasilnya berkelanjutan,” tutur Iffah Mufidati.

Di Desa Hargorejo ini, peran mitra sektor swasta juga punya andil besar. “Kami melihat peran PT Nira Lestari sebagai mentor sangat penting. Mereka membantu masyarakat untuk mandiri, bukan terus bergantung. Harapannya, pelaku UMKM hari ini bisa menjadi mentor bagi yang lain di masa depan,” imbuh Iffah Mufidati.

Bagi pemerintah desa, kolaborasi dalam Reforma Agraria ini juga membawa dampak yang sangat nyata. “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah. Untuk produk gula semut ini, salah satunya melalui pendampingan dari BPN,” ucap Lurah Hargorejo, Bhekti Murdayanto.

Kini, Desa Hargorejo bukan lagi sekadar desa di lereng perbukitan yang sunyi. Dari tanah yang dulu dianggap sulit digarap, tumbuh cerita tentang kerja keras, kebersamaan, dan kemandirian. Kolaborasi lintas sektor telah melahirkan perubahan nyata, yakni membuka akses ekonomi, memperkuat solidaritas warga, dan membawa harapan baru bagi masyarakat Kulon Progo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Sebut Kesadaran Lingkungan Perlu Dibangun Melalui Pendekatan Keagamaan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa jaringan keagamaan nasional yang dimiliki Kementerian Agama menjadi modal utama dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

“Kementerian Agama memiliki sumber daya kelembagaan yang sangat luas, mulai dari penyuluh agama, penghulu, rumah ibadah, hingga lembaga pendidikan keagamaan. Jaringan ini dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun kesadaran ekologis berbasis agama. Inilah peran strategis Kementerian Agama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Selasa (29/12/25).

“Bahasa agama itu jauh lebih efektif untuk menyelamatkan lingkungan dibanding bahasa hukum, politik, atau birokrasi. Karena di dalam agama ada konsep dosa dan pahala yang langsung menyentuh kesadaran manusia. Di situlah perubahan perilaku bisa dimulai,” tambahnya.

Hadir dalam giat ini jajaran eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Agama, para Staf Khusus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama, dan Penasihat Ahli Menteri Agama.

Menag menjelaskan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan regulasi dan teknokratis. Ia menilai, pendekatan tersebut kerap gagal karena tidak menyentuh dimensi batin dan tanggung jawab moral manusia. “Kalau hanya bahasa hukum, orang bisa patuh karena takut sanksi. Tapi kalau bahasa agama, orang bergerak karena kesadaran,” kata Menag.

Menag Nasaruddin menyebut bahwa salah satu akar persoalan kerusakan lingkungan adalah cara pandang modern yang menempatkan alam semata sebagai objek eksploitasi. “Cara pandang itu lahir dari sekularisasi pengetahuan yang memisahkan ilmu dari nilai-nilai spiritual. Sejak alam dianggap tidak sakral, manusia merasa bebas mengeksploitasinya tanpa batas,” ujar Menag.

Dalam perspektif keagamaan, Menag menyampaikan bahwa alam memiliki hak yang harus dihormati, sebagaimana manusia memiliki hak. “Relasi manusia dan alam seharusnya bersifat saling menjaga sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Karena itu, alam juga memiliki hak yang wajib dijaga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenimipas Utamakan Prinsip Kemanusiaan Tangani Warga Binaan Terdampak Bencana

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmennya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan Warga Binaan terdampak bencana di Pulau Sumatera. Upaya tersebut tampak salah satunya dalam penanganan Warga Binaan yang ada Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dalam situasi darurat, Kemenimipas mengambil langkah cepat dengan menerapkan kebijakan pelepasan sementara Warga Binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kuala Simpang sebagai bentuk respons kemanusiaan dan mitigasi risiko keselamatan.

Sebanyak 428 Warga Binaan dilepaskan sementara waktu setelah Lapas terimbas bencana dan kondisi tidak memungkinkan untuk menjamin keamanan serta kesehatan penghuni. Kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keamanan, serta dukungan terhadap proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi di lapangan masih berada dalam tahap pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan adaptif menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan.

“Sekarang ini masih dalam proses pemulihan dan masih ada kemungkinan kejadian bencana lanjutan. Kami biarkan Warga Binaan menjalani proses pemulihan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ke depan situasi bisa semakin cepat membaik. Kami juga telah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan remisi tambahan, khususnya bagi Warga Binaan yang kembali dengan kesadaran sendiri,” ujar Menteri Agus dalam agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 Kemenimipas di Jakarta, Senin (29/12).

Dalam pelaksanaannya, Kemenimipas terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Warga Binaan yang dilepaskan sementara. Perhatian khusus diberikan kepada mereka yang menunjukkan itikad baik dengan melaporkan diri secara sukarela. Menteri Agus menegaskan bahwa pelaporan diri secara mandiri merupakan bentuk tanggung jawab yang akan diapresiasi dalam kebijakan pembinaan lanjutan.

Dalam situasi pascabencana saat ini, terdapat beberapa Warga Binaan yang telah melapor namun masih berada di rumah masing-masing. Kemenimipas menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika penanganan darurat dan tidak menjadi permasalahan signifikan selama komunikasi dan pendataan tetap berjalan dengan baik. Prinsip utamanya adalah keselamatan jiwa dan stabilitas sosial di tengah kondisi bencana.

Kemenimipas terus berupaya menjaga stabilitas keamanan, mengurangi potensi risiko keselamatan di dalam lapas yang terdampak bencana, serta mendukung proses pemulihan daerah. Selain itu, langkah strategis tersebut mencerminkan pendekatan Pemasyarakatan yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan pembinaan sebagai landasan utama.

Kebijakan pelepasan Warga Binaan dalam hal ini bersifat sementara dan akan terus dilaksanakan evaluasi. Perkembangan situasi bencana, kondisi keamanan, serta kesiapan sarana dan prasarana Pemasyarakatan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah tindak lanjut yang matang. Kemenimipas memastikan seluruh kebijakan diambil secara bertanggung jawab, terukur, dan selaras dengan prinsip hukum serta kemanusiaan.

Melalui langkah ini, Kemenimipas berharap penanganan bencana di Aceh Tamiang dapat segera pulih, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir dalam setiap kondisi darurat dengan mengedepankan keselamatan dan kemanusiaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Warga Binaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Urus Layanan Pertanahan

Masyarakat kini semakin dimudahkan dalam mengakses layanan pertanahan dengan kehadiran fitur Antrian Online pada aplikasi Sentuh Tanahku. Masyarakat yang akan datang ke Kantor Pertanahan dapat mengunduh aplikasi dan mengambil nomor antrean secara digital sehingga proses menjadi lebih cepat, jelas, dan bebas antrean panjang.

Bagi masyarakat yang belum memiliki aplikasi, petugas loket di Kantor Pertanahan akan mengarahkan untuk mengunduh dan melakukan pendaftaran akun Sentuh Tanahku. Petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Pipit Sandra menjelaskan, penggunaan Antrian Online ini semakin disosialisasikan kepada pemohon yang datang langsung ke loket agar kemudahan Sentuh Tanahku bisa dirasakan masyarakat secara lebih luas.

“Nanti untuk fitur Antrian Online, kalau yang belum punya aplikasinya, kita arahkan untuk men-download terlebih dahulu. Kalau sudah download, tetapi ada kendala seperti NIK tidak valid, kita bantu pengecekan. Jika masih terkendala, kita tanyakan apakah ingin verifikasi secara daring atau melalui anjungan yang nanti akan dibantu oleh satpam di Kantor Pertanahan,” jelas Pipit Sandra usai memberikan layanan kepada pemohon.

Setelah masyarakat memiliki akun Sentuh Tanahku yang telah terverifikasi, kemudahan yang datang dari fitur Antrian Online baru bisa digunakan. Dari sisi pengguna jasa profesional, Hari, sebagai notaris/PPAT yang kerap berurusan dengan layanan pertanahan, menyebut fitur Antrian Online di aplikasi Sentuh Tanahku telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi pekerjaannya.

“Dari Antrian Online, kita bisa tahu panggilan berkas yang harus diambil. Untuk pencairan berkas pun bisa kita telusuri dari fitur Cek Berkas. Data berkas yang sudah masuk bisa dilacak sudah sampai di mana prosesnya. Ada juga fitur untuk melihat data bidang tanah, baik tampilan satelit maupun fisiknya, untuk disinkronkan. Ini sangat membantu memantau antrean, berkas, dan objek tanah,” ungkap Heri.

Menurutnya, kemudahan ini tidak hanya meringankan beban kerja notaris, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan transparansi dan kejelasan dalam layanan pertanahan. “Kalau ada kendala, kita bisa dibantu cepat,” tegas Hari.

Fitur Antrian Online pada aplikasi Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat untuk memperoleh beberapa kegunaan. Di antaranya untuk (1) mengambil nomor antrean secara jarak jauh tanpa perlu datang lebih awal; (2) mengetahui status dan jadwal panggilan layanan; (3) melacak posisi berkas yang sedang diproses; (4) melihat informasi bidang tanah dengan tampilan satelit dan data fisik; serta (5) mendapatkan kepastian waktu layanan sehingga menghindari antrean panjang di loket.

Kehadiran inovasi digital berupa Sentuh Tanahku ini menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui PlayStore maupun AppStore secara gratis oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sukseskan Prioritas Presiden, Menteri PANRB dan Menkeu Perkuat Peran Strategic Diamond

Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian untuk menyukseskan program prioritas Presiden, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, hingga peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan pendekatan Strategic Diamond sebagai arsitektur kebijakan terintegrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, keberhasilan program prioritas nasional membutuhkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Hal tersebut dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan strategic diamond,” ujar Menteri Rini.

Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih adalah pendekatan yang digunakan untuk mendukung manajemen strategis Presiden dengan menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden. Terdapat empat aktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada lapis Presidential Governance Support, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional. Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran dalam dukungan manajemen strategis Presiden. Ia menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan dan SDM serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.

“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelasnya.

Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.

Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian PANRB berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.

“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urainya.

Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir, sehingga keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.

Menteri Rini mengungkapkan, saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Karena itu, Menteri Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran, untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.

Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah harus bekerja dengan satu irama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata.

“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panen Harapan Bersama Petani: Saadiah Uluputty Pastikan Bantuan Pertanian Berdampak Langsung bagi Rakyat

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, turun langsung ke lahan pertanian di Kilometer 10 Negeri Huameteno, Kecamatan Amahai, untuk mengikuti panen jagung bersama Kelompok Tani Lestari dan Kelompok Tani Sumber Lestari, Minggu (28/12/2025).

Di tengah hamparan jagung yang menguning dan siap panen, Saadiah Uluputty tampak berbaur dengan para petani. Dengan senyum hangat, ia memetik jagung satu per satu, menandai hasil nyata dari program aspirasi Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang sebelumnya disalurkan kepada kelompok tani setempat.

Jagung yang dipanen merupakan hasil dari bantuan aspirasi Saadiah Uluputty saat masih berada di Komisi IV DPR RI, berupa benih jagung, aneka sayuran dan tanaman hortikultura, pupuk, serta alat pertanian seperti hand sprayer. Bantuan tersebut menjadi penopang penting bagi petani dalam meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

“Alhamdulillah, hasilnya sangat baik. Ini bukan sekadar panen jagung, tetapi panen harapan dan semangat petani,” ujar Saadiah Uluputty di sela-sela kegiatan. Ia menegaskan bahwa pertanian rakyat harus terus didorong melalui kebijakan dan pendampingan yang berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Para petani menyambut kehadiran Saadiah Uluputty dengan antusias. Ketua kelompok tani menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, bantuan benih dan sarana produksi tersebut sangat membantu petani, khususnya dalam menghadapi keterbatasan modal dan akses pertanian.

“Bukan hanya membantu benih, tetapi Ibu Saadiah datang melihat langsung hasil kerja kami. Itu yang membuat kami merasa dihargai,” ungkap salah satu petani.

Saadiah Uluputty menambahkan, kehadirannya di tengah petani merupakan bentuk komitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sampai dan memberi manfaat nyata. Ia berharap hasil pertanian seperti jagung dan hortikultura dapat menjadi penopang ekonomi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.

Kegiatan panen bersama ini ditutup dengan dialog singkat bersama petani yang membahas tantangan pertanian ke depan serta harapan agar program-program pemberdayaan petani terus dilanjutkan. Bagi Saadiah, pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakat desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Sebut Festival Kasih Nusantara Ruang Bangun Solidaritas Bangsa

Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Festival Kasih Nusantara, yang merupakan puncak Perayaan Natal Bersama Umat Kristiani di Lingkungan Kemenag RI, pada Senin (29/12/25) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kali dirayakan dalam semangat kebersamaan oleh umat Kristen dan Katolik di lingkungan Kementerian Agama.

Festival Kasih Nusantara mengusung tema C-Light (Christmas Love in God, Harmony Together). Christmas in God dimaknai sebagai nilai keagamaan yang tidak hanya berhenti pada ritual semata, melainkan hadir nyata dalam pelayanan, empati, dan tanggung jawab sosial pada sesama. Sementara harmony together merepresentasikan komitmen negara untuk merawat ruang hidup bersama yang damai, inklusif dan saling menghormati. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta yang hadir secara luring dan daring.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengapresiasi rangkaian Festival Kasih Nusantara yang diawali dengan berbagai kegiatan sosial selama beberapa bulan. Menag menegaskan bahwa perayaan ini bukan hanya dalam rangka peringatan Natal dan tahun baru bagi umat Kristen dan Katolik, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan solidaritas kebangsaan.

Menag menyampaikan bahwa Natal dan Tahun Baru sekarang dilaksanakan dalam suasana keprihatinan nasional, seiring musibah yang menimpa masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menekankan pentingnya doa dan aksi nyata bagi saudara sebangsa yang terdampak bencana.

​“Tidak ada perayaan Natal tahun ini tanpa doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kalian tidak sendiri. Seluruh anak bangsa ikut bersama kalian,” ujar Menag. Ia menambahkan bahwa selain doa, umat juga menunjukkan kepedulian melalui penggalangan bantuan yang dilakukan di berbagai daerah melalui program Kemenag Peduli.

Menag lalu menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk mengutamakan kurikulum cinta dan ekoteologi. Menurutnya, cinta tidak cukup dibicarakan, tetapi harus diukur dan diwujudkan dalam kebijakan, pendidikan, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup.

Menag mengajak seluruh umat beragama untuk memandang alam semesta sebagai mitra kehidupan, bukan semata objek eksploitasi. Kepedulian terhadap manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan menjadi indikator ketakwaan yang utuh dan berkeadaban.

Menag mengimbau seluruh umat Kristen dan Katolik untuk menjadikan Natal sebagai momentum menebarkan energi positif. Menag juga mengajak untuk menjadikan Tahun 2026 sebagai lembaran baru. ​“Kita berdoa semoga tahun 2026 kita membuka lembaran sejarah yang lebih hebat lagi,” pungkasnya.

Festival Kasih Nusantara menjadi penegasan bahwa praktik keberagamaan di Indonesia terus bergerak menuju arah yang inklusif, kolaboratif, dan penuh cinta kasih. Sinergi umat Kristen dan Katolik dalam perayaan ini mencerminkan wajah Indonesia yang rukun, berkeadaban, dan berlandaskan nilai kemanusiaan universal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenimipas Perkuat Pengawasan dan Tindak Tegas Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan Pemasyarakatan melalui penguatan pengawasan, pengetatan pengamanan, serta penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap Warga Binaan maupun oknum pegawai yang terlibat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk menjaga integritas sistem Pemasyarakatan sekaligus mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa Kemenimipas terus melakukan langkah konkret guna memutus mata rantai peredaran narkoba yang kerap dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan adalah pemindahan Warga Binaan berisiko tinggi ke Lapas dengan tingkat pengamanan maksimum, termasuk Nusakambangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan potensi gangguan keamanan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas Pemasyarakatan sebagai sarana pengendalian kejahatan dari balik jeruji.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan upaya penindakan, bukan hanya kepada Warga Binaan yang terlibat peredaran narkoba, tetapi juga kepada pegawai yang melakukan penyimpangan. Tindakan tegas ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya serius memutus peredaran narkotika di dalam Lapas,” tegas Menteri Agus dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kemenimipas di Jakarta, Senin (29/12).

Selain pemindahan Warga Binaan berisiko tinggi, Kemenimipas juga memperketat pengawasan internal melalui optimalisasi fungsi pengamanan, peningkatan razia rutin dan insidentil, serta penguatan sistem intelijen pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan secara berlapis guna menutup celah penyelundupan narkoba, baik dari luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kemenimipas juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan penegakan hukum berjalan seiring dengan pembinaan di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Kemenimipas menyoroti bahwa dinamika peredaran narkoba terus berkembang. Kondisi tersebut terlihat dari penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap modus peredaran narkoba yang semakin beragam. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penindakan di internal Pemasyarakatan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan serta kepercayaan publik.

Upaya tegas pemberantasan narkoba di lingkungan Pemasyarakatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan rasa aman dan mencegah kejahatan terorganisir yang dikendalikan dari dalam Lapas. Sistem pemasyarakatan yang bersih dari narkoba menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembinaan Warga Binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan taat hukum.

Kemenimipas menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi Pemasyarakatan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kemenimipas terus berupaya menekan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan secara signifikan melalui pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Upaya strategis tersebut menjadi dorongan kuat dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang aman, bersih, dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Apresiasi Bantuan Becak Listrik Presiden Prabowo untuk Pengemudi Lansia di Blora

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penyaluran bantuan 100 unit becak listrik kepada 100 pengemudi becak lanjut usia di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Program tersebut dinilai sebagai wujud nyata kepemimpinan yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan sekaligus respons terhadap tantangan sosial dan lingkungan.

Firman Soebagyo menilai, menjadi kebijakan yang mencerminkan nilai kemanusiaan hingga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat kecil. Di tengah keterbatasan fisik akibat usia, para pengemudi becak lansia tetap dituntut untuk bertahan hidup. Kehadiran becak listrik menjadi solusi konkret yang meringankan beban mereka tanpa mematikan produktivitas.

“Ini adalah kebijakan yang sangat manusiawi. Presiden Prabowo tidak hanya melihat angka statistik kemiskinan, tetapi turun ke realitas sosial. Becak listrik ini memungkinkan para pengemudi lansia tetap bekerja secara layak, aman, dan bermartabat,” ujar Firman Soebagyo.

Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, penggunaan becak listrik juga mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap isu lingkungan. Di saat banyak kota menghadapi persoalan polusi udara, langkah pemerintah mendorong moda transportasi ramah lingkungan di sektor ekonomi rakyat menjadi sinyal kuat bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kelompok kecil.

“Becak listrik ini punya dua dampak sekaligus, yakni mensejahterakan rakyat kecil dan mengurangi emisi. Ini contoh bahwa kebijakan hijau tidak harus elitis, tapi bisa langsung menyentuh wong cilik,” tegas legislator Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang ini.

Firman Soebagyo menambahkan, program ini memberi pesan penting bahwa negara hadir bukan hanya melalui bantuan tunai, tetapi lewat intervensi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan alat kerja yang lebih ringan dan efisien, pengemudi becak lansia memiliki peluang hidup yang lebih sehat dan produktif.

Lebih jauh, Firman Soebagyo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong agar program serupa tidak berhenti di Blora, melainkan direplikasi di daerah lain dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya pendampingan dan evaluasi agar bantuan benar-benar memberi dampak jangka panjang.

“Kita perlu memastikan program seperti ini tidak berhenti pada seremoni. Harus ada monitoring, pendampingan, dan pengembangan lanjutan. Misalnya dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, atau akses layanan kesehatan bagi para penerima,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan negara mampu mengangkat martabat rakyat dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo di Blora ini adalah contoh bahwa kebijakan yang tepat sasaran akan selalu menemukan legitimasi publiknya. Negara hadir, rakyat merasakan,” pungkas Firman Soebagyo.

Sebelumnya, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menyerahkan 100 unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) kepada para pengayuh becak di Kabupaten Blora. Penyerahan berlangsung di Pendopo Kabupaten Blora, Minggu (28/12/2025).

Sri Setyorini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil, khususnya para pengayuh becak.

Ia menegaskan bahwa becak listrik bukan sekadar alat transportasi, tetapi sarana utama bagi para pengayuh becak dalam mencari nafkah. Kehadiran becak listrik diharapkan mampu meringankan beban kerja, menjaga kesehatan, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News