Beranda blog Halaman 568

Mensesneg: Pemerintah Upayakan Percepatan Transisi Rehabilitasi di Wilayah Terdampak Bencana

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan penanganan pascabencana dengan fokus pada kemudahan dan kecepatan layanan bagi masyarakat terdampak. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Mensesneg menyampaikan, meskipun masih dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kementerian dan lembaga tetap bekerja secara rutin untuk memastikan penanganan bencana berjalan aman, tertib, dan terkoordinasi.

“Kami rutin melaksanakan konferensi pers untuk memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Berdasarkan laporan lintas sektor, sebagian besar wilayah terdampak kini mulai beralih dari fase tanggap darurat menuju fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam fase ini, pemerintah menaruh perhatian khusus pada penyederhanaan prosedur birokrasi agar tidak menyulitkan warga, terutama terkait pengurusan dokumen penting yang hilang akibat bencana.

“Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana, penanganan-penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan masyarakat yang terdampak. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden,” tegas Mensesneg.

Mensesneg juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal kebijakan pengurusan dokumen gratis agar tepat sasaran.

“Kami mohon dilakukan monitoring dan pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan yang memanfaatkan situasi,” tambahnya.

Selain pemulihan fisik, pemerintah juga fokus pada langkah mitigasi jangka panjang. Mensesneg menginstruksikan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pembersihan aliran sungai dari material kayu serta melakukan evaluasi terhadap izin pengusahaan hutan.

Terkait antisipasi cuaca ekstrem di penghujung tahun, BMKG telah diinstruksikan untuk terus memonitor kondisi iklim dan cuaca, terlebih dengan prediksi curah hujan meningkat di bulan Desember maupun Januari.

“BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi,” imbuh Mensesneg.

Mensesneg menambahkan, kementerian dan lembaga terkait telah diinstruksikan untuk memperkuat upaya mitigasi serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar daerah rawan bencana dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif.

Menutup keterangannya, Mensesneg menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, serta insan pers yang terus memberikan informasi akurat dari lapangan, bahkan di daerah yang sulit dijangkau.

Sinergi ini, menurut Mensesneg, menjadi kunci agar kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan bagi anak-anak sekolah dapat terpenuhi sesuai target pada awal Januari mendatang.

Turut hadir dalam keterangan pers, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Perkuat Operasi Kemanusiaan Bencana Sumatra, Fokus Pemulihan dan Layanan Dasar

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut memperkuat keterlibatan dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri telah memberangkatkan tambahan 1.500 personel untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak. 

“Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik. Termasuk juga pemasangan-pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan,” ujarnya.

Kapolri menjelaskan, hingga saat ini total personel Polri yang terlibat dalam operasi kemanusiaan bencana di Sumatra telah mencapai 10.759 personel.

“Kita sudah persiapkan personel berikutnya manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap),” katanya. 

Sementara dalam mendukung kebutuhan logistik dan layanan dasar, Kapolri menyebut bahwa Polri telah mengoperasikan sejumlah dapur lapangan, posko kesehatan, dan posko pelayanan yang tersebar di tiga wilayah terdampak. Tidak hanya itu, Polri juga melaksanakan pembangunan fasilitas air bersih termasuk rencana pembangunan sumur bor yang masih terus berjalan.

“Untuk bantuan yang berkait dengan masalah kepentingan MCK, kami siapkan mobil toilet 2, kemudian kita bangun MCK 75, kemudian mobil tangki air pun kita dorong ada 32, kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1.431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun, dan tower dan torrent juga saat ini sedang kita dorong untuk kebutuhan hal tersebut,” ucap Kapolri.

Di sektor pemulihan infrastruktur dan mobilitas warga, Polri membuka layanan servis dan cuci motor gratis bagi kendaraan masyarakat yang rusak akibat bencana. Selain itu, Polri turut terlibat dalam pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah terdampak, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini, dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan,” lanjutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sebagian Besar Daerah Terdampak Masuki Fase Rehabilitasi, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mempercepat pemulihan serta menyiapkan langkah-langkah strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana. 

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Pratikno dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, Pratikno mewakili pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari masyarakat, relawan, aparat, aparatur sipil negara (ASN), hingga para pekerja lapangan.

“Ini adalah kunci utama kegotongroyongan ini untuk memulihkan Sumatra,” ungkapnya.

Pratikno menjelaskan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan lainnya masih berada dalam status tanggap darurat.

Adapun di Sumatera Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih berada dalam fase tanggap darurat.

“Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Pratikno.

Terkait pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah terus menambah dan memperluas pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi yang telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.

“Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ucap Pratikno.

Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengirimkan tenaga relawan kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship, khususnya ke daerah-daerah terisolasi, dengan fokus layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan pemulihan trauma. Pratikno juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) telah kembali beroperasi meskipun sebagian belum berjalan secara penuh, serta dari total 867 puskesmas yang terdampak, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.

Sementara itu, menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan kesiapan sektor pendidikan meski terdapat sekitar 3.700 sekolah terdampak, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.

“Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” ujarnya.

Terkait hunian sementara dan hunian tetap, Pratikno menyampaikan bahwa hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai dengan total 1.050 unit, di mana sebanyak 450 unit dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama daerah, sedangkan 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun pemulihan aktivitas ekonomi terus dilakukan melalui percepatan operasional pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar terdampak, 18 pasar telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatera Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi.

“Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL (kementerian/lembaga) yang terkait,” pungkas Pratikno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angka Perceraian di Jatim Menurun, Lia Istifhama Ingatkan Negara Jangan Berpuas Diri pada Statistik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Tren penurunan angka perceraian di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir dinilai sebagai sinyal positif, namun belum cukup untuk membuat negara berpuas diri. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa keberhasilan statistik harus dibarengi kebijakan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan keluarga.

Berdasarkan data terbaru, Jawa Timur masih menempati peringkat kedua nasional dengan 77.658 kasus perceraian, berada di bawah Jawa Barat dan di atas Jawa Tengah. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan sejak 2022, Pulau Jawa tetap menjadi episentrum perceraian di Indonesia.

“Angka perceraian tidak boleh dibaca sekadar sebagai data tahunan. Di balik setiap kasus ada perempuan dan anak yang menanggung dampak sosial, psikologis, dan ekonomi jangka panjang,” kata Lia Istifhama.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang konsisten memperkuat literasi perkawinan, bimbingan pra-nikah, dan layanan konseling keluarga. Menurutnya, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.

Namun demikian, Lia menyoroti fakta bahwa cerai gugat masih mendominasi. Pada 2024, tercatat lebih dari 58 ribu kasus cerai gugat, jauh melampaui cerai talak yang berada di kisaran 18 ribu kasus.

“Dominasi cerai gugat menandakan dua hal. Di satu sisi, perempuan semakin sadar hukum. Di sisi lain, ini alarm keras bahwa negara belum cukup kuat mencegah relasi perkawinan yang rapuh sejak awal,” tegasnya.

Momentum penguatan ketahanan keluarga, lanjut Lia, terlihat saat Pemprov Jawa Timur menandatangani kerja sama perlindungan hak perempuan dan anak di Pasuruan pada 29 Juli 2025. Ia menilai langkah tersebut sebagai sinyal bahwa negara mulai menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembangunan manusia.

Dari perspektif keagamaan, Lia menekankan pentingnya penguatan peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ia mendukung langkah Kementerian Agama yang mendorong BP4 aktif dalam mediasi konflik keluarga, baik pra-nikah maupun pascaperceraian.

“Mediasi harus diposisikan sebagai instrumen utama, bukan sekadar formalitas sebelum sidang cerai. Negara wajib hadir lebih awal, bukan baru datang saat keluarga sudah runtuh,” ujarnya.

Karena itu, Lia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penambahan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan berbasis mediasi.

“Undang-undang kita terlalu fokus pada prosedur cerai, tetapi minim instrumen penyelamatan. Perlu bab khusus pelestarian perkawinan, termasuk pelibatan resmi BP4 sebelum hakim menjatuhkan putusan,” kata Lia.

Ia juga menyinggung fenomena fatherless yang kian menguat di Jawa Timur, yakni ketiadaan figur ayah secara fisik maupun emosional, yang berdampak serius pada tumbuh kembang anak.

“Ketahanan keluarga tidak bisa diserahkan pada satu instansi. Dibutuhkan orkestrasi kebijakan yang menghubungkan data terbuka, layanan konseling, pendidikan keluarga, hingga perlindungan sosial,” tambahnya.

Lia berharap tren penurunan angka perceraian tidak dijadikan alasan untuk melonggarkan perhatian negara. Menurutnya, justru pada fase ini pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pencegahan agar keluarga Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga sehat dan berdaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lima Lokasi SIM Keliling Dibuka Hari Ini, Berikut Syarat dan Tarif Perpanjangan SIM

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Selasa (30/12) untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi lokasi layanan diumumkan melalui akun resmi X @tmcpoldametro.

Layanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima wilayah Jakarta, yakni:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa sejumlah dokumen persyaratan, antara lain fotokopi KTP, SIM lama (fisik dan fotokopi), bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Ditlantas menegaskan bahwa gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Apabila masa berlaku sudah lewat, pemilik SIM diwajibkan mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Saat ini, masa berlaku SIM dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemilik. Adapun biaya perpanjangan mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020, yaitu Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

Kepolisian mengingatkan bahwa pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009, berupa kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini: Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling yang tersebar di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (30/12). Layanan ini disediakan oleh Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Melalui Samsat Keliling, warga dapat melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta SWDKLLJ tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat induk. Informasi lokasi dan jadwal layanan tersebut disampaikan melalui akun resmi X TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro.

Pada hari ini, terdapat 14 titik Samsat Keliling yang beroperasi di Jadetabek, meliputi:

  • Jakarta Pusat: halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: halaman parkir Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: halaman Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) & depan TMPN Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Kantor Wali Kota & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas & Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–14.00 WIB)

  • Serpong: halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Gaga & Metland City (09.00–14.00 WIB)

  • Ciputat: halaman parkir Samsat & Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: KFC Zambrud (09.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) & RS Bhayangkara (08.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Untuk menggunakan layanan ini, pemohon wajib membawa beberapa dokumen persyaratan, yaitu KTP asli, BPKB, dan STNK, beserta masing-masing fotokopinya. Pemilik kendaraan juga harus dipastikan tidak memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara pembayaran pajak lima tahunan dan penggantian plat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Pagi Hujan Ringan, Sore Cerah Berawan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca bervariasi akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (30/12). Kondisi cuaca diprediksi berubah dari cerah, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah.

Mengutip informasi resmi BMKG, hujan ringan diperkirakan turun sejak pagi hari di seluruh wilayah Jakarta. Curah hujan akan membasahi area Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca diprakirakan beralih menjadi berawan di seluruh wilayah DKI. Awan tebal menaungi Kepulauan Seribu dan lima wilayah administrasi Jakarta lainnya.

Pada sore hari, cuaca mulai bervariasi. BMKG memprediksi Kepulauan Seribu akan cerah. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan akan mengalami cuaca cerah berawan. Jakarta Timur menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan masih diguyur hujan ringan.

Memasuki malam hari, hujan ringan kembali berpotensi turun di wilayah Kepulauan Seribu. Adapun Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Untuk parameter suhu, BMKG mencatat rentang temperatur harian Jakarta berada di kisaran 24–30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 71–93 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Paparkan Progres Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memaparkan perkembangan pemulihan serta rencana strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan berbagai capaian konkret yang telah diraih dalam satu bulan pertama penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, salah satunya pada sektor infrastruktur jalan nasional.

“Bencana ada di tiga provinsi, terdampak 52 kabupaten. 78 jalan nasional putus. Per satu bulan, dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. Empat titik di Aceh, dan ada di Sumbar, dan di Sumut,” tuturnya.

“Per sekarang, satu bulan, seperti yang KSAD tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar, 50 meter ke atas, bahkan di Bireun itu sampai 180 meter, itu tersambung,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy menegaskan bahwa jembatan menjadi prioritas agar jalur distribusi logistik kembali terbuka. “Kenapa jembatan yang utama kita fokus, selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antarkabupaten, antarprovinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara,” tuturnya.

Di sektor perumahan, Seskab menambahkan bahwa pemerintah memastikan pembangunan hunian bagi warga terdampak terus dikebut dalam waktu singkat. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian dalam skala besar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Dalam satu bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan, insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian, 15.000 rumah,” ucapnya.

Di bidang kesehatan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa layanan sejumlah rumah sakit telah kembali beroperasi secara menyeluruh setelah sempat lumpuh. Pemulihan layanan kesehatan dasar juga berlangsung cepat berkat kerja sama berbagai pihak.

“Ada 87 rumah sakit yang terdampak, semuanya lumpuh. Dalam satu bulan ini, 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang satu bulan tinggal delapan yang belum beroperasi,” jelas Seskab.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan perekonomian mulai kembali bergerak di wilayah terdampak. “Kemudian pasar-pasar, beberapa sudah mulai beroperasi. Perekonomian perlahan-lahan mulai jalan,” ucapnya.

Menurutnya, kecepatan pemulihan tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa tanggap darurat. Selain itu, keberhasilan pemulihan satu bulan pertama tersebut merupakan hasil semangat kebersamaan seluruh elemen di lapangan.

“Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya, agar secepat mungkin lakukan dengan segera untuk pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama, saling bantu, saling kerja sama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua,” tuturnya.

Pemulihan satu bulan pertama ini menjadi fondasi penting menuju fase rekonstruksi jangka menengah dan panjang. Pemerintah memastikan, langkah-langkah lanjutan akan terus dilakukan agar masyarakat terdampak pulih dan bangkit kembali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Bahlil Tegaskan Cadangan BBM Nasional di Atas Standar Minimum Menjelang Nataru

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) berada dalam kondisi aman pada perayaan Natal 2025 dan menyambut puncak Tahun Baru 2026 (Nataru).

Bahlil mengungkapkan bahwa stok BBM dan LPG nasional berada di atas rata-rata nasional, yakni sekitar 20 hari. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan standar minimum nasional yang berada di kisaran 17 hingga 18 hari.

“Saya tadi mendapat pemaparan langsung dari Direksi Pertamina dan dari BPH Migas bahwa untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum. Standar minimum kita ada yang 17 hari dan ada yang 18 hari. Tapi di atas itu, artinya rata-rata di atas 18 hari, sekitar 20 hari. Kalau 20 hari, karena standar cadangan kita maksimalkan 21, sekarang di antara 18 sampai 21 hari. Jadi rata-rata sekitar 20 hari,” demikian disampaikan Bahlil usai melakukan inspeksi di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (28/12).

Ia menegaskan bahwa seluruh jenis BBM dan LPG tersedia dalam jumlah yang mencukupi.

“Jadi dapat dipastikan kebutuhan solar, bensin RON 90 Pertalite, kemudian Pertamax 95 turbo, semua ketersediaan stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi nggak perlu ada keraguan apa-apa. LPG juga di atas standar minimum nasional,” tambahnya.

Bahlil menjelaskan bahwa TBBM Plumpang memiliki peran strategis karena mencakup sekitar 15 persen cadangan nasional serta memenuhi sekitar 45 persen kebutuhan BBM untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, termasuk pasokan LPG.

“Saya hari ini datang ke tempat ini dalam rangka bagian daripada tugas-tugas kami sebagai Satgas Nataru di sektor ESDM dan saya datang untuk memastikan tentang cadangan BBM nasional kita,” tuturnya.

Selain itu, Bahlil juga menyinggung upaya penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumatra yang terdampak bencana, khususnya di Aceh.

“Khusus untuk saudara-saudara kita yang di Aceh, Alhamdulillah kita ikuti terus perkembangan yang selama ini kita drop BBM pakai helikopter, pakai pesawat, termasuk LPG. Untuk beberapa hari terakhir, 3-4 hari terakhir, berlahan-lahan sudah bisa kita masuk dengan mobil tangki. Yang tadinya SPBU sama sekali nggak bisa jalan seperti Tekengon, kemudian Benermeria, Aceh Tengah kalau misalnya Aceh Tengah itu sama sekali kita nggak bisa masuk, alhamdulillah sudah bisa masuk termasuk yang di Tamiang ada 7 pompa bensin yang kita minta beroperasi 24 jam,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan, untuk tiga kabupaten yang baru terbuka dari kondisi isolasi, pemerintah akan segera melakukan mobilisasi BBM setelah akses jalan dapat dilalui.

“Begitu jalannya sudah bisa dilalui kita akan mobilisasi BBM termasuk juga meminta beroperasi selama 24 jam secara penuh,” tutup Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembersihan Kayu Limbah Bencana di Aceh dan Sumut Terus Berlanjut

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta mitra dan relawan terus melanjutkan pembersihan tumpukan kayu dan material limbah bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan sejumlah titik terdampak di Sumatera Utara sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan laporan pada Minggu (28/12), di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pembersihan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari 80 personel UPT Kemenhut, 80 personel TNI, dan 30 personel Polri. Pembersihan di Pesantren Darul Mukhlisin didukung 37 unit alat berat, dengan progres mencapai sekitar 90 persen. Material kayu dan lumpur dipindahkan ke lokasi penampungan akhir menggunakan dump truck, serta dilakukan pemotongan kayu di Tempat Penumpukan Kayu (TPK). Pekerjaan juga dilanjutkan pada malam hari dengan dukungan penerangan tambahan.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, mengatakan bahwa pembersihan tidak hanya menyasar tumpukan kayu utama, tetapi juga fasilitas pendidikan dan lingkungan sekitar warga. “Tim gabungan telah menyelesaikan pembersihan 12 ruang belajar, dua ruang kantor guru, serta satu area tempat wudu masjid, sekaligus membantu pembersihan rumah warga di sekitar lokasi terdampak,” ujar Subhan.

Sementara itu, di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pembersihan akses jalan dan permukiman warga terus dilanjutkan dengan dukungan enam unit ekskavator. Akses jalan di Desa Geudumbak bertambah sepanjang 200 meter, sehingga total jalur yang dapat dilalui kini mencapai 4,85 kilometer. Pembersihan fasilitas pendidikan juga dilakukan di SMPN 3 Langkahan dan SD Negeri 7 Langkahan.

Pada hari yang sama, di Provinsi Sumatera Utara, kegiatan pembersihan dilaksanakan di Desa Aek Ngadol, Desa Garoga, dan Desa Huta Godang, dengan fokus pada pemindahan kayu, pembersihan rumah warga, serta pengangkutan material lumpur. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu bersama Satgas Pemda dan TNI, dengan dukungan 17 unit alat berat dan 14 unit dump truck dari Kemenhut, TNI, BNPB, BUMN, dan mitra perusahaan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pemulihan. “Pembersihan di Sumatera Utara dilaksanakan secara terkoordinasi di bawah komando satgas daerah, dengan tujuan mempercepat pemulihan lingkungan dan aktivitas masyarakat,” kata Novita.

Kegiatan pembersihan akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan cuaca, termasuk rencana kerja lanjutan pada Senin (29/12) yang difokuskan pada pembersihan permukiman, pemotongan kayu di bantaran sungai, serta penguatan akses transportasi alat berat menuju lokasi pembuangan material.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...567568569...4,892Halaman 568 dari 4,892