Beranda blog Halaman 569

Pemkot Tangsel Tegaskan Komitmen Penanganan Darurat Sampah dan Penghormatan Hak Warga Cipeucang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan kembali komitmennya dalam menangani kondisi darurat sampah yang saat ini mengancam kesehatan dan kenyamanan seluruh warga Kota Tangsel. Pembukaan kembali TPA Cipeucang dilakukan sebagai langkah taktis dan terukur, menyusul instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan kehendak untuk melindungi 1,4 juta jiwa warga Tangsel dari potensi dampak kesehatan akibat penumpukan sampah.

Dalam proses pembukaan kembali TPA Cipeucang, Pemkot memahami adanya penolakan sebagian warga di sekitar lokasi. Penolakan tersebut dipandang sebagai bentuk kekhawatiran dan aspirasi yang perlu dihormati dan didengar, sekaligus dikelola secara bijaksana demi menjaga kepentingan yang lebih luas.

“Kami memandang ekspresi warga sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar. Kami juga memahami kekhawatiran serta aspirasi beberapa warga di sana. Namun, tentu sejatinya warga juga paham, pembukaan TPA Cipeucang juga dalam upaya mengantisipasi kesehatan dan keselamatan seluruh warga Tangsel terjaga,” ucap TB Asep Nurdin, Kepala Diskominfo Tangsel mewakili Pemkot Tangsel, pada Selasa (23/12/2025).

Warga Berhak Menyampaikan Aspirasi, Pemkot Tegakkan Kepentingan Publik

Pemkot menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga. Pembukaan TPA Cipeucang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penutupan ini tentu juga bedampak kepada kepentingan umum warga Tangsel, termasuk warga sekitar Cipeucang. Pendekatan yang digunakan Pemkot bersama unsur TNI dan Polri tetap mengedepankan asas persuasif, humanis, dan proporsional.

Fokus Utama: Kesehatan 1,4 Juta Warga Tangsel

Pembukaan kembali TPA Cipeucang merupakan bagian dari skema penanganan darurat, bukan solusi tunggal jangka panjang. Pemkot menegaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan memperhatikan:

Instruksi dan supervisi Kementerian Lingkungan Hidup;

Penerapan SOP dan standar lingkungan yang diperketat;

Penguatan pengawasan dan pengelolaan teknis di area TPA untuk meminimalkan dampak bau dan risiko longsor;

Tuntutan warga terdampak;

“Justru dengan beroperasinya kembali TPA Cipeucang secara terukur, Pemkot berupaya menghindari kelalaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan. Membiarkan sampah menumpuk di jalanan dan pemukiman akan jauh lebih berbahaya dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” lanjut Asep.

Menghormati Warga Cipeucang dan Membangun Kepercayaan

Pemkot menyadari sepenuhnya bahwa warga di sekitar TPA Cipeucang telah menanggung dampak lingkungan. Oleh karena itu, Pemkot menegaskan beberapa komitmen:

Melanjutkan dan memperkuat komunikasi intensif dengan perwakilan warga terdampak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.

Melakukan koreksi jajaran internal Pemkot khususnya TPA Cipeucang.

Menyiapkan langkah-langkah teknis perbaikan pengelolaan TPA, termasuk pengendalian bau, penataan timbunan sampah, dan pengetatan SOP operasional.

Menyiapkan skema perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga terdampak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal masih terdapat perbedaan pandangan, Pemkot akan terus membuka ruang dialog dan forum aspirasi, dengan harapan tercapai titik temu antara kebutuhan warga sekitar TPA dan kepentingan kesehatan seluruh warga kota.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang Pengelolaan Sampah

Pemkot menegaskan bahwa Cipeucang bukan satu-satunya jawaban atas persoalan sampah di Tangsel. TPA Cipeucang ditempatkan sebagai bagian dari solusi transisi. Sejalan dengan itu, Pemkot tengah mengakselerasi:

Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya melalui TPS3R dan program pengurangan sampah rumah tangga;

Pengembangan skema kerja sama regional dan teknologi pengolahan sampah (termasuk opsi energi dari sampah) sesuai peta jalan yang disampaikan kepada pemerintah pusat;

Evaluasi menyeluruh tata kelola sampah agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.

“Kita harus jujur mengakui bahwa laju pertumbuhan kota dan keterbatasan lahan membuat tantangan pengelolaan sampah semakin kompleks. Pemerintahan saat ini memilih untuk menghadapi persoalan tersebut secara terbuka dan mempercepat pembenahan yang mungkin tertunda di masa lalu. Fokus kami adalah bekerja dan menghadirkan solusi, bukan saling menyalahkan,” kata Asep.

Pemkot Tangsel mengajak seluruh warga, khususnya di sekitar TPA Cipeucang, serta seluruh elemen masyarakat dan media untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, memberikan ruang bagi penyelesaian yang bermartabat, serta mengawal proses perbaikan pengelolaan sampah agar lebih berkeadilan bagi semua.

“Kami mengapresiasi warga Cipeucang atas kesabaran dan kontribusinya bagi kota ini. Pemerintah Kota berkomitmen untuk tidak menutup mata terhadap beban yang mereka rasakan, sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab melindungi 1,4 juta jiwa dari ancaman krisis sampah,” tutup Asep Nurdin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Tegaskan Kebun Binatang Bandung Tetap Jadi Ruang Terbuka Hijau Publik

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mempertahankan Kebun Binatang Bandung sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Farhan memgungkapkan, kesepakatan tersebut telah dibangun bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai langkah memastikan masa depan kebun binatang tetap berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan.

“Kesepakatan kami dengan Pak Sekda Jawa Barat sangat jelas, kebun binatang ini harus tetap menjadi ruang terbuka hijau publik,” ungkap Farhan saat ditemui di Stadion Siliwangi, Minggu, 28 Desember 2025.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk menjaga dan merawat kebun binatang agar tetap menjadi ruang terbuka hijau publik yang berkelanjutan.

Selain fungsi ruang terbuka hijau, Farhan memastikan kesejahteraan satwa juga menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan, kebutuhan pakan satwa tetap terjamin dengan dukungan dari Kementerian Kehutanan.

“Satwa di sini tetap akan mendapatkan pakan yang baik dari Kementerian Kehutanan. Itu menjadi komitmen bersama,” katanya.

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini Kebun Binatang Bandung belum dioperasikan dengan sistem tiket. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah masih fokus menyelesaikan berbagai persoalan manajemen yang ada.

“Untuk operasional dengan tiket memang belum, karena kita ingin menyelesaikan dulu persoalan manajemennya. Kita bereskan satu per satu,” jelas Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Padang: Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Segera Dimulai

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak untuk memastikan warga terdampak bencana dapat segera kembali memiliki hunian tetap. Hal itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran pada saat mengikuti kegiatan Senam Massal Gebyar KORMI di Lapangan Tugu Apeksi Balaikota Aie Pacah, Minggu (28/12).

Pada kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan atau recovery pascabencana.

Dia menyebut bahwa dalam waktu dekat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman akan datang ke Kota Padang dan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

“Kita akan melakukan pembangunan sebanyak 250 unit rumah bagi masyarakat terdampak,” kata Fadly Amran.

Diakuinya, jumlah itu masih di bawah kebutuhan, yaitu sebanyak 350 rumah. Untuk itu, ia pun membuka ruang bagi para perantau dan masyarakat yang ingin berkontribusi dalam membantu pembangunan.

“Pemerintah akan membantu menyediakan lahan demi percepatan pembangunan rumah tersebut,” ujarnya.

Dalam pembangunan hunian tetap untuk korban bencana ini, Pemko Padang menyiapkan lahan hingga 3,5 hektare yang tersebar di tiga titik, yaitu di Kecamatan Koto Tangah di Bumi Perkemahan di Air Dingin, Balai Gadang. Kemudian di Desaku Menanti di Air Dingin, Balai Gadang, serta di belakang Kantor Camat Koto Tangah.

Untuk saat ini, sebagian korban yang kehilangan rumah akibat bencana di Kota Padang telah menempati Hunian sementara (Huntara) di Rumah Khusus, Kecamatan Koto Tangah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bayar Pajak Makin Mudah, Gubernur Lampung Resmikan Samsat Drive Thru di Lampung Timur

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi meluncurkan layanan Samsat Drive Thru di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, pada Sabtu (27/12). Peresmian ini menandai langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang modern, efisien, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa inovasi layanan publik seperti Samsat Drive Thru merupakan respons nyata pemerintah terhadap keluhan masyarakat mengenai birokrasi yang berbelit. la menekankan pentingnya efisiensi waktu dalam pelayanan administrasi.

“Kita harus memberi kemudahan bagi rakyat. Layanan ini memangkas waktu dari berjam-jam menjadi hanya 10 hingga 15 menit saja,” ujar Gubernur.

Gubernur kemudian menyoroti peran vital Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Dari sekitar 4 juta kendaraan di Lampung, kata Gubernur, potensi pajak yang terserap saat ini baru mencapai angka 30 persen, Oleh karena itu, kemudahan akses pembayaran dinilai krusial untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak, terlebih di tengah membaiknya daya beli masyarakat Lampung Timur yang ditopang oleh kenaikan harga komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.

Gubernur juga mengaitkan kepatuhan pajak dengan percepatan pembangunan infrastruktur daerah. la mengapresiasi kinerja pemerintah daerah setempat dalam pengelolaan anggaran infrastruktur.

“Esensi pajak kendaraan adalah untuk membenahi jalan. Saya melihat Bupati Lampung Timur sudah luar biasa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan meski fiskal terbatas. Jika masyarakat patuh membayar pajak, maka kolaborasi membangun jalan ini akan semakin cepat terwujud,” tambah Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan bahwa pembangunan Samsat Drive Thru ini merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi kendala geografis.

“Kami mendekatkan pelayanan karena luas wilayah Lampung Timur yang luar biasa. Sebelumnya, warga Mataram Baru harus ke Sukadana dengan ongkos mencapai Rp200 ribu hanya untuk membayar pajak. Dengan Drive Thru ini, warga cukup di atas kendaraan, proses cepat, dan transparan,” jelas Bupati Lampung Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan capaian kinerja daerahnya, di mana Lampung Timur berhasil menduduki posisi pertama di Provinsi Lampung dalam penagihan PKB secara door to door pada Juli 2025. Keberhasilan ini tidak lepas dari optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Timur, Agus Firmansyah Lukman, turut melaporkan bahwa PAD Lampung Timur saat ini mencatatkan angka tertinggi dalam sejarah berdirinya kabupaten tersebut. Realisasi penerimaan daerah tercatat telah mencapai 97 persen dari target.

Agus merinci, keberhasilan ini didukung oleh keterlibatan aktif 43 BUMDes dalam membantu pemungutan pajak, menjadikan Lampung Timur sebagai kabupaten dengan partisipasi BUMDes terbanyak di Lampung. Ke depan, target PAD tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai Rp330 miliar.

Rangkaian acara peresmian ditutup dengan peninjauan langsung alur pelayanan oleh Gubernur yang didampingi Bupati. Dalam simulasi uji coba yang dilakukan menggunakan satu unit mobil dan satu unit motor, seluruh proses administrasi di Samsat Drive Thru tersebut terbukti berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 15 menit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Tekankan Pemerataan Dokter Kandungan dan Siapkan Health Tourism

Penulis
Syifa
-

Pemerataan dokter spesialis kandungan di Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian Gubernur Dr. H. Herman Deru. Ia menilai sebaran dokter obstetri dan ginekologi (Obsgin) yang belum merata masih berdampak pada kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sumatera Selatan periode 2025–2028 yang digelar di Palembang, Sabtu (27/12).

Herman Deru menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan distribusi tenaga dokter antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Padahal, dari sisi infrastruktur, konektivitas antar wilayah di Sumsel sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu.

“Palembang kini menjadi sumbu dari semua penjuru kabupaten dan kota di Sumsel. Ini seharusnya menjadi peluang untuk pemerataan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, luas wilayah Sumsel yang besar membuat kebutuhan dokter Obsgin menjadi sangat tinggi.

Rata-rata luas kabupaten/kota yang mencapai sekitar 2.000 kilometer persegi menuntut adanya distribusi tenaga medis yang lebih proporsional.

Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, untuk bersama-sama mendorong pemerataan dokter Obsgin.

Pemerintah Provinsi Sumsel, kata dia, siap mendukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Tak hanya fokus pada pemerataan tenaga medis, Herman Deru juga mengungkapkan rencana besar Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengembangkan Sumsel Health Tourism.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing layanan kesehatan di daerah.

Ia ingin mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini lebih memilih berobat ke luar negeri. Menurutnya, kualitas dokter dan fasilitas kesehatan di Sumsel sudah sangat baik dan mampu bersain.

“Berobat di dalam negeri tidak kalah dengan berobat di luar negeri. Tenaga dokter kita berkualitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mewakili Ketua IDI Wilayah Sumsel, dr. Hendri Farozah mengingatkan pengurus POGI yang baru dilantik untuk terus menjaga solidaritas dan profesionalisme.

Ia menekankan bahwa profesi dokter tidak hanya berkaitan dengan keilmuan, tetapi juga nilai kemanusiaan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Tegaskan Hilirisasi Jadi Solusi Peningkatan Nilai Tambah Produk Dalam Negeri

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, hilirisasi memberikan ruang besar bagi peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dengan pengolahan lanjutan di dalam negeri, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang selama ini membuat posisi tawar ekonomi nasional lemah.

“Hilirisasi adalah jawaban atas ketergantungan lama kita terhadap ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, nilai tambahnya meningkat, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan negara ikut terdongkrak. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal kedaulatan ekonomi,” kata Firman Soebagyo dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/12).

Di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya mendorong industri pengolahan hasil tani dan hasil hutan agar tidak berhenti pada komoditas primer.

Produk olahan buah, sayur, rempah-rempah, hasil perkebunan seperti sawit, karet, dan kopi, hingga industri pengolahan kayu dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan petani serta masyarakat sekitar.

“Hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan harus menjadi prioritas. Ketika hasil panen dan hasil hutan diolah menjadi produk bernilai tinggi, maka kesejahteraan petani dan masyarakat desa ikut terangkat. Inilah esensi pembangunan yang adil dan merata,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.

Sementara itu, pada sektor pertambangan, Firman menilai kebijakan hilirisasi mineral sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu diperkuat secara konsisten. Pengolahan mineral seperti nikel, tembaga, dan emas hingga menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk baterai dan komponen elektronik, dipandang sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok global.

Menurutnya, hilirisasi pertambangan bukan hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dengan demikian, manfaat sumber daya alam tidak berhenti pada ekspor, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hilirisasi harus berdampak nyata pada serapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika dikelola dengan benar, daerah penghasil sumber daya alam tidak lagi tertinggal, tetapi justru menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia pun menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, regulasi yang berpihak pada industri nasional, hingga penguatan sumber daya manusia. Ia berharap pemerintah terus menjaga konsistensi kebijakan agar hilirisasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani Soroti Hasil Tes Kemampuan Akademik 2025, Alarm Pendidikan Nasional

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti serius hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Data tersebut menunjukkan capaian nilai Matematika dan Bahasa Inggris berada pada level yang mengkhawatirkan secara nasional.

Berdasarkan data capaian nasional Kemendikdasmen, rerata nilai Bahasa Inggris wajib hanya mencapai 24,93 dari 3.509.688 siswa. Sementara itu, rerata nilai Matematika wajib sebesar 36,10 dari 3.489.148 siswa, dan rerata nilai Bahasa Indonesia sebesar 55,38 dari 3.477.893 siswa.

Menurut Lalu Hadrian, hasil TKA 2025 tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik, melainkan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran nasional.

“Hasil TKA 2025 ini harus menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan kita. Terutama terhadap tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika,” tegas Lalu Hadrian dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/5).

Legislator asal Dapil NTB II itu menekankan bahwa evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh, baik dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik.

“Jika kesalahan atau kelemahan ada pada guru, maka peningkatan kualitas guru harus benar-benar ditingkatkan. Sebaliknya, jika kekurangan ada pada siswa, maka peningkatan kualitas dan pendampingan terhadap siswa juga harus digalakkan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Lalu Hadrian menambahkan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen untuk menggunakan hasil TKA sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan ke depan, termasuk dalam peningkatan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem pelatihan guru.

“Intinya, hasil TKA ini jangan berhenti sebagai laporan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar kualitas pendidikan nasional benar-benar meningkat di masa mendatang,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, untuk jenjang SMA, nilai rerata TKA bahasa Indonesia (57,39), matematika (37,23), dan bahasa Inggris (26,71). Kemudian untuk jenjang SMK nilai rerata TKA bahasa Indonesia (53,62), matematika (34,74), dan bahasa Inggris (22,55).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur dan Wagub Kaltim Soroti Penataan PJUTS dan Penguatan Kolaborasi dengan PLN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penataan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat meninjau jalur pesisir wilayah utara Kaltim, Senin (29/12). Keduanya menekankan pentingnya penataan yang terintegrasi guna mendukung keselamatan pengguna jalan serta menjaga estetika ruang jalan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyoroti masih ditemukannya tumpang tindih antara tiang PJUTS dan tiang milik PLN di sejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi antara desain penataan penerangan dengan rencana pelebaran jalan di kawasan tersebut.

“PJUTS dan jalan harus dirapikan. Masih terdapat tumpang tindih antara tiang PLN dan PJUTS,” tegas Gubernur Kaltim.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur menekankan agar pemasangan PJUTS memperhatikan jarak aman dari bahu jalan serta penentuan titik penerangan yang tepat. Hal ini penting untuk menghindari penerangan ganda yang justru dapat mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengendara.

“Pemasangan PJUTS jangan terlalu rapat dengan bahu jalan. Atur titiknya dengan baik, jangan sampai terjadi double penerangan. Kita juga harus berkolaborasi dengan PLN dan mengontrol PJUTS yang tidak berfungsi, serta aman bagi pengendara lalu lintas,” ujar Wakil Gubernur.

Melalui penataan yang lebih terencana dan kolaboratif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap keberadaan PJUTS tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mendukung fungsi tata ruang serta memperindah wajah infrastruktur jalan di wilayah pesisir utara Kaltim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Tekankan Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau di Marang Kayu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada konektivitas dan pelayanan dasar, tetapi juga selaras dengan kelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi hijau.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau dan berdialog dengan jajaran terkait di Kecamatan Marang Kayu, Senin (29/12/2025).

Selain pembangunan jalan dan penerangan, Gubernur Kaltim menaruh perhatian besar pada upaya pelestarian lingkungan pesisir melalui penanganan kawasan mangrove dan gerakan penanaman pohon. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

“Potensi kerang, kepiting dan bakau harus dikembangkan. Penanganan mangrove dan penanaman pohon buah seperti kelapa, cempedak, dan lay perlu dilakukan agar pembangunan tetap seimbang dengan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Gubernur Kaltim juga mengingatkan agar pengerjaan infrastruktur dikontrol dengan baik agar tidak menjadi pekerjaan rumah yang berulang. Selain itu, Gubernur menyoroti masih adanya 109 desa yang belum teraliri listrik.

“Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum ada kita adakan, dan yang belum sempurna kita sempurnakan,” tegas Gubernur Kaltim.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kaltim melaporkan bahwa jaringan fiber optik, termasuk tiang FO Telkom, telah masuk ke sejumlah wilayah. Sejalan dengan arahan gubernir menyatakan bahwa seiring dengan aktivitas migas dan eksplorasi laut dalam. Gubernur menekankan bahwa seluruh perencanaan infrastruktur, baik jalan, penerangan, lingkungan, maupun jaringan digital, harus disusun secara matang dan terintegrasi.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas migas dan eksplorasi laut dalam, Gubernur menekankan pentingnya penyusunan perencanaan infrastruktur secara terintegrasi. Ia meminta agar pembangunan jalan, penerangan, perlindungan lingkungan, hingga jaringan digital dirancang secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tinjau Infrastruktur Jalur Pesisir Wilayah Utara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Kaltim melakukan peninjauan infrastruktur di wilayah utara Kalimantan Timur yang meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, hingga Kabupaten Kutai Timur.

Peninjauan ini dilaksanakan dalam rangka Laporan Administrasi Pembangunan.(29/12/2025)

Peninjauan dilakukan melalui ruas jalan pesisir Anggana–Muara Badak–Marang Kayu–Bontang. Gubernur dan Wakil Gubernur turut didampingi Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan serta tujuh kepala perangkat daerah, yakni Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Diskominfo, dan BPKAD, beserta perangkat terkait lainnya.

Saat melintasi wilayah Sambutan, Kota Samarinda, Gubernur Kaltim menilai bahwa progres pembangunan infrastruktur jalan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Gubernur Kaltim juga menekankan perlunya penguatan lanjutan ke wilayah Samarinda Seberang.

“Secara umum progres jalan sudah cukup baik. Ke depan, peningkatan perlu dipertimbangkan ke Samarinda Seberang karena di sana terdapat pelabuhan yang harus mendapat perhatian khusus, baik dari kondisi jalan maupun penerangan jalan umum tenaga surya,” ujar Gubernur Kaltim.

Menurutnya, kawasan pelabuhan merupakan simpul logistik strategis yang harus didukung oleh infrastruktur jalan yang aman, tertata, dan memiliki penerangan yang memadai.

Melalui peninjauan langsung ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan wilayah. Evaluasi lapangan tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan agar pembangunan jalur pesisir di wilayah utara Kaltim dapat mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...568569570...4,892Halaman 569 dari 4,892