Beranda blog Halaman 57

Kepala BGN Gandeng Kemenkes dan Pakar untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono atau Mas Dar, mengatakan bahwa sejak menerima amanah memimpin BGN, dirinya berkomitmen membuka ruang dialog dan kolaborasi seluas-luasnya guna memperoleh berbagai masukan konstruktif bagi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

 

“Kami ingin lebih banyak, lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan juga melibatkan berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang kita harus akui bahwa banyak sekali pihak yang memang concern dan sayang sama program MBG ini,” ujar Mas Dar usai melakukan diskusi bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, beserta jajaran dan para pakar di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (5/8).

 

 

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek pelaksanaan Program MBG menjadi fokus pembahasan, mulai dari tata kelola program, penyusunan menu, pemenuhan kebutuhan gizi, standar higiene dan sanitasi, keamanan pangan, pelibatan tenaga ahli gizi, hingga penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

 

Menurut Mas Dar, seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan operasional Program MBG sehingga kualitas layanan kepada penerima manfaat dapat terus ditingkatkan.

 

 

“Banyak sekali masukan yang kami terima, banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain,” katanya.

 

 

Ia juga menegaskan bahwa forum diskusi bersama Kementerian Kesehatan dan para pakar tidak akan berhenti pada satu pertemuan. BGN berencana membangun mekanisme konsultasi dan diskusi secara berkelanjutan agar proses evaluasi dan penyempurnaan program dapat dilakukan secara konsisten.

 

 

Lebih lanjut, Mas Dar menegaskan bahwa BGN membuka diri terhadap berbagai masukan tidak hanya dari kalangan akademisi dan pakar, tetapi juga dari praktisi, pelaku industri jasa boga, serta berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penyelenggaraan layanan makan bergizi.

 

 

“Saya sendiri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional membuka diri untuk bisa mendapatkan inputan dari siapapun, ahli termasuk juga saya rencana ada beberapa chef, ya kemudian ada juga industri-industri catering lah misalnya gitu, bagaimana kita ingin banyak dapat insight gitu, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang kita perlukan kedepannya,” tutup Mas Dar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Perkuat Diplomasi ASN di ASEAN, Indonesia Siap Pimpin ACCSM Periode Berikutnya

Penulis
Reta
-

Di tengah kehadirannya dalam 23rd ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) di Siem Reap, Kamboja, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan melakukan pertemuan bilateral informal dengan President of Civil Service Commission (CSC) Timor-Leste, Agostinho Letencio de Deus, Selasa (04/08/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya BKN memperkuat diplomasi kelembagaan Indonesia di tingkat ASEAN, sekaligus membangun kemitraan strategis dalam pengembangan manajemen ASN, transformasi digital pemerintahan, serta pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait itu, Kepala BKN, Prof. Zudan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi di era digital tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Menurutnya, kolaborasi antarnegara menjadi kebutuhan strategis untuk mempercepat lahirnya tata kelola aparatur yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di masa depan. “BKN memandang ACCSM bukan hanya sebagai forum kerja sama regional, tetapi sebagai ruang strategis untuk membangun ekosistem manajemen ASN yang saling menguatkan. Indonesia ingin menghadirkan kepemimpinan yang kolaboratif, di mana setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan aparatur sipil,” ujar Prof. Zudan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden CSC Timor Leste menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada Indonesia yang akan mengemban estafet kepemimpinan sebagai Chair ACCSM pada periode berikutnya. Menurutnya, kepemimpinan Indonesia diharapkan semakin memperkuat sinergi negara-negara ASEAN dalam membangun aparatur sipil yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia, Timor-Leste menyampaikan minat untuk melibatkan para pejabat dan aparatur sipilnya dalam proses persiapan penyelenggaraan ACCSM. Keterlibatan tersebut menurutnya dapat memperluas pemahaman mengenai mekanisme kerja sama regional, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan Timor Leste dalam pengelolaan aparatur sipil.

Selain membahas dukungan terhadap Keketuaan Indonesia, kedua pimpinan lembaga juga mendiskusikan peluang kolaborasi dalam implementasi ACCSM dan ACCSM+3 Work Plan 2026–2030. Kerja sama tersebut mencakup berbagai inisiatif pengembangan sumber daya manusia aparatur, reformasi administrasi publik, transformasi digital pemerintahan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan ASEAN.

Timor Leste menyatakan ketertarikannya untuk berperan sebagai mitra pelaksana maupun co-lead dalam sejumlah program kerja ACCSM. Menanggapi hal itu, Kepala BKN, Prof. Zudan menyambut positif dan optimis bahwa semakin luas partisipasi negara anggota akan memperkuat efektivitas implementasi agenda bersama sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat ASEAN. “Indonesia ingin kepemimpinan ACCSM menjadi milik bersama. Semakin banyak negara yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan program, semakin kuat pula dampaknya terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil di kawasan. BKN siap membuka ruang kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan sistem manajemen ASN Indonesia yang terus bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai inovasi yang dikembangkan BKN dalam pengelolaan ASN mendapat perhatian dari Timor Leste sebagai salah satu referensi dalam mendukung penguatan sistem sektor publik dan kapasitas digital aparatur di negaranya. Menindaklanjuti pembahasan tersebut, kedua pihak menjajaki sejumlah program kerja sama berupa pelatihan, pertukaran teknis, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), serta kunjungan studi. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat kompetensi talenta digital aparatur Timor Leste sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara BKN dan Civil Service Commission Timor Leste.

Bagi Indonesia, kerja sama ini juga menjadi bagian dari komitmen BKN untuk memperluas kontribusi dalam pengembangan manajemen ASN di tingkat regional. Melalui kepemimpinan Indonesia pada ACCSM mendatang, BKN berkomitmen mendorong lahirnya berbagai inisiatif kolaboratif yang mampu mempercepat reformasi administrasi publik, memperkuat transformasi digital birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara-negara ASEAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Gandeng Komdigi Tingkatkan Literasi Digital demi Perkuat Ketahanan Bangsa

Penulis
Reta
-

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) melaksanakan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua kementerian dalam pengembangan literasi digital sebagai bagian dari implementasi Program Bela Negara guna meningkatkan ketahanan bangsa di era digital.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema memaparkan rencana kolaborasi Kemhan dan Komdigi dalam memperkuat literasi digital, seperti penguatan materi literasi digital dalam Program Bela Negara, dan optimalisasi ruang digital melalui penyebarluasan konten edukatif dan positif.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa literasi digital merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa kini tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berkembang melalui ruang informasi dan cognitive warfare yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Laksda TNI Sri Yanto menekankan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penguatan kesadaran bela negara perlu terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk literasi digital.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kapus Belneg Bacadnas Kemhan RI) Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kapus Komcad Kemhan RI) Brigjen TNI Hengki Yuda, serta Pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPS Ungkap Hasil Survei Haji 2026, Layanan Haji Indonesia Raih Predikat Sangat Memuaskan

Penulis
Reta
-

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) Tahun 2026 mencapai 83,28% dengan kategori sangat memuaskan. Pengukuran tahun ini menjadi tonggak baru dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, seiring penyempurnaan metodologi dari Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) menjadi IKLHI yang akan digunakan secara berkelanjutan mulai 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan dari IKJHI menjadi IKLHI dilakukan untuk menghadirkan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif. Jika sebelumnya pengukuran lebih berorientasi pada hasil (output) layanan yang diterima jemaah, kini penilaian juga mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan layanan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

“IKLHI merupakan penyempurnaan dari IKJHI. Pengukuran tidak lagi hanya berorientasi pada output layanan di luar negeri, tetapi juga mencakup proses layanan serta layanan haji di dalam dan luar negeri,” kata Amalia saat menyampaikan hasil Survei IKLHI 2026.

Menurut Amalia, penyempurnaan metodologi dilakukan agar pemerintah memiliki instrumen evaluasi yang lebih utuh dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, mengetahui tingkat kepuasan jemaah, sekaligus memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun mendatang.

Survei IKLHI 2026 melibatkan 14.400 responden jemaah haji Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode Paper Assisted Personal Interview (PAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dengan mekanisme self-enumeration atau pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden.

“Hasil survei menunjukkan nilai IKLHI Tahun 2026 secara keseluruhan sebesar 83,28%. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71% dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85%,” ujar Amalia.

Ia menjelaskan, apabila menggunakan metodologi lama atau IKJHI, tingkat kepuasan jemaah pada 2026 mencapai 91,45%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil tahun sebelumnya. Menurut Amalia, capaian itu menunjukkan berbagai transformasi, perbaikan, dan pembenahan layanan haji yang dilakukan pemerintah benar-benar dirasakan oleh jemaah.

Untuk layanan luar negeri, nilai indeks meningkat 1,24 poin dibandingkan tahun 2025 yang dihitung menggunakan metodologi baru, yakni dari 81,46% menjadi 82,71%. Berdasarkan titik amatan, layanan di bandara memperoleh nilai kepuasan tertinggi sebesar 84,76%. Sementara berdasarkan jenis layanan, transportasi menjadi aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 83,13%.

Pada layanan dalam negeri, terdapat 10 embarkasi yang mencatat tingkat kepuasan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan jenis layanan, transportasi bus menuju bandara menjadi aspek dengan nilai kepuasan tertinggi, yakni 85,67%.

Amalia berharap hasil pengukuran IKLHI dapat menjadi dasar penyusunan evaluasi dan rekomendasi kebijakan sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dari tahun ke tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK dan Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Ikuti Pelatihan Antikorupsi

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor energi melalui penguatan kapasitas pengawas internal perusahaan. Sebanyak 108 personel yang tergabung dalam Tim Penerapan dan Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari seluruh direktorat Pertamina mengikuti pelatihan intensif yang dirancang untuk memperkuat kemampuan mendeteksi, mencegah, dan mengelola risiko korupsi maupun penyelewengan dalam tata kelola perusahaan.

Penguatan kapasitas ini menjadi bagian dari strategi membangun sistem pengawasan internal yang semakin efektif pada sektor energi, mengingat Pertamina memiliki peran strategis sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung ketahanan energi nasional. Tata kelola yang berintegritas dinilai penting untuk meminimalkan risiko praktik suap, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan dan pelayanan publik.

Dalam pembukaan Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Batch I di Hotel Patra Bandung, Kamis (6/8), Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa penguatan integritas di lingkungan BUMN harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan internal sebagai fondasi keberlanjutan bisnis.

“Posisi ini menjadi salah satu entitas dengan risiko korupsi dan gratifikasi tinggi. Integritas berperan mencegah kebocoran tersebut, baik secara sistem maupun individu pegawai dan manajemen,” tegas Yonathan.

Pelatihan yang diinisiasi oleh Fungsi Compliance dan Pertamina Corporate University (PCU) bersama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK tersebut dirancang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga membekali peserta dengan kompetensi praktis dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko integritas.

Materi pelatihan mencakup teknis delik tindak pidana korupsi, manajemen risiko korupsi, simulasi menghadapi godaan dan dilema integritas, hingga edukasi mengenai pola hidup sederhana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan auditor internal dalam menjalankan fungsi surveillance secara objektif sekaligus memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001 SMAP).

Sebagai informasi, pelatihan dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu Batch I pada 6–7 Agustus 2026 dan Batch II pada 10–11 September 2026. Seluruh materi disusun selaras dengan kebutuhan penguatan kompetensi teknis pekerja berdasarkan Kompetensi Teknis Pertamina 2023.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF), sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, mitra bisnis, investor, dan regulator terhadap integritas perusahaan.

Kolaborasi ini juga memperkuat sinergi antara KPK dan Pertamina dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan BUMN.

“BUMN yang bersih dan berintegritas akan mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya energi nasional, serta memperkuat kepercayaan investor dan mitra strategis domestik maupun global,” imbuh Yonathan.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal secara berkelanjutan, KPK dan Pertamina mendorong tata kelola perusahaan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan sektor energi nasional sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan BUMN yang bersih dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN Gandeng Jawa Tengah, Bahas Peluang Investasi dan Kolaborasi Pembangunan Nusantara

Penulis
Reta
-

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta jajaran Bupati dan Wakil Bupati se-Jawa Tengah dalam rangka membahas potensi kolaborasi dan peluang investasi di IKN. Audiensi yang berlangsung pada Kamis (06/08/2026) di Kantor Otorita IKN tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Otorita IKN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan IKN, termasuk skema pendanaan yang menjadi landasan percepatan pembangunan. Saat ini, pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah. Hingga saat ini, estimasi investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, sementara nilai proyek melalui skema KPBU mencapai Rp134,22 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Otorita IKN terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal,” ujar Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa peluang kerja sama tidak hanya terbatas pada investasi, tetapi juga dapat mencakup berbagai sektor strategis yang mendukung pengembangan kawasan IKN, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, hingga sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik peluang kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Tengah selama ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga semangat tersebut juga diharapkan dapat diwujudkan dalam kerja sama dengan Otorita IKN.

“Kami membangun Jawa Tengah secara kolaboratif dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi.

Melalui audiensi ini, Otorita IKN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendorong investasi, memperluas peluang kerja sama antardaerah, serta menciptakan manfaat ekonomi yang saling mendukung bagi pembangunan Nusantara dan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ESDM Raup PNBP Rp20,97 Miliar dari Lelang Batubara Hasil Penegakan Hukum

Penulis
Reta
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatatkan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di sektor pertambangan. Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM, negara berhasil memperoleh tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20.976.670.000 dari pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) berupa komoditas batubara hasil penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran di sektor ESDM, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata melalui optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan aset negara secara akuntabel.

Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melalui laman lelang.go.id, dengan PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang pada 8 Juli 2026.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan bahwa keberhasilan lelang ini merupakan bagian dari komitmen Ditjen Gakkum ESDM dalam memastikan setiap hasil penegakan hukum memberikan nilai tambah bagi negara.

“Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP,” ujar Jeffri.

Objek lelang berupa satu paket komoditas batubara dengan total sekitar 76.742 metrik ton (MT) yang berada di 11 titik stockpile di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai ketentuan, pemenang lelang diberikan waktu paling lama 60 hari kalender atau hingga 10 September 2026 untuk melakukan pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan batubara dari seluruh lokasi penyimpanan.

Jeffri menegaskan bahwa Ditjen Gakkum ESDM akan terus mengawal seluruh tahapan pascalelang hingga proses pengeluaran batubara selesai dilaksanakan.

“Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batubara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan evakuasi batubara, Ditjen Gakkum ESDM juga akan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum di daerah guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Investasi, Kawasan Industri Wiraraja Madura Siap Jadi Motor Ekonomi Baru

Penulis
Reta
-

Indonesia dan Tiongkok kembali memperkuat kemitraan ekonomi melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kerja sama investasi kedua negara, serta membuka jalan bagi pengembangan kawasan industri modern di Kabupaten Bangkalan, Madura yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Prosesi penandatanganan kerja sama mencakup penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee serta penandatanganan Agreement on Joining the Guangdong ASEAN Industrial Park International Cooperation Alliance dengan Wiraraja Madura Industrial Estate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyaksikan pendandatanganan nota kesepahaman tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai negara mitra strategis guna mempercepat pengembangan kawasan industri, membuka lapangan kerja serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

“Indonesia punya program Two Countries Twin Parks (TCTP) yang terus akan kita dorong. Kawasan di Madura ini kedepannya juga merupakan kawasan heavy industry Indonesia, Petrokimia (Gresik). Jadi nanti dengan adanya Kawasan Industri Bangkalan ini akan menjadi seimbang,” ujar Menko Airlangga dalam acara Penandatanganan Strategic Cooperation Framework Agreement antara Wiraraja Madura Industrial Estate dan Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park, di Jakarta, Rabu (8/05).

Menko Airlangga menambahkan, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura akan semakin melengkapi hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok yang selama ini terus berkembang, baik melalui peningkatan investasi maupun perdagangan bilateral.

“Kemudian ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan China. Karena Indonesia dan China juga sudah punya bilateral swap arrangement (Bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA) yang sampai dengan 50 miliar dolar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada currency yang lain,” jelas Menko Airlangga.

Melalui kerja sama tersebut, sejumlah klaster industri dari Tiongkok direncanakan akan dikembangkan di Kawasan Industri Wiraraja Madura, di antaranya industri cokelat, matras, tekstil, hingga benang, serta berbagai sektor manufaktur padat karya lainnya. Pengembangan kawasan tersebut juga didukung percepatan penyelesaian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta instansi pelayanan perizinan, sehingga realisasi investasi dapat segera dimulai dan memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Madura dan Jawa Timur.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sekaligus President Director Wiraraja Madura Industrial Estate Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kawasan industri tersebut dirancang menjadi pusat manufaktur terpadu yang mendukung sektor industri, logistik, dan energi ramah lingkungan. Kehadiran mitra strategis dari Guangdong diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi baru serta memperluas peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri nasional.

Sementara itu, Wali Kota Zhanjiang Republik Rakyat Tiongkok Li Yongyi, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Kota Zhanjiang. Menurutnya, kerja sama antara Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park dan Wiraraja Madura Industrial Estate diharapkan menjadi model kolaborasi konkret dalam implementasi Two Countries Twin Parks (TCTP), melalui penguatan investasi, pertukaran informasi industri, serta pengembangan kapasitas produksi kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga menjadi langkah konkret Pemerintah dalam mendorong investasi berkualitas, mempercepat pengembangan kawasan industri baru, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah optimistis pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur maupun kawasan timur Indonesia,” imbuh Jubir Haryo.

Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan dan investasi kedua belah pihak. Pada tahun 2025, nilai perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia mencapai 2,461 miliar yuan atau meningkat sebesar 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, hingga saat ini tercatat 8 perusahaan asal Zhanjiang yang telah merealisasikan investasi di Indonesia melalui 12 proyek dengan total nilai investasi mencapai USD370 juta, sementara 6 perusahaan Indonesia juga telah menanamkan modal di Zhanjiang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou (KJRI Guangzhou) Arianto Surojo, Secretary General of Zhanjiang Chamber of Commerce of Import and Export Xu Haixia, serta perwakilan Guangdong (Fenyong) Industrial Park.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korlantas Polri Pastikan Isu Tilang Manual 2026 dan Denda Naik 150 Persen adalah Hoaks

Penulis
Reta
-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru tilang tahun 2026 yang menyebut Kapolri mengajukan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta kenaikan denda tilang sebesar 150 persen. Informasi tersebut juga mencatut nama tokoh nasional untuk memperkuat narasi yang disebarkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Wibowo, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

“Kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile. Informasi yang menyebutkan adanya kebijakan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun kenaikan denda tilang sebesar 150 persen adalah informasi yang tidak benar,” tegas Irjen Pol. Wibowo.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE guna mewujudkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Irjen Pol. Wibowo menjelaskan bahwa petugas kepolisian di lapangan tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan secara manual dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut bersifat selektif dan situasional, bukan sebagai pengganti sistem ETLE yang tetap menjadi prioritas utama.

“Penindakan secara manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi menimbulkan fatalitas maupun membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran penindakan langsung antara lain penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong), aksi balap liar, melawan arus, serta perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Kakorlantas menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang menghapus prioritas ETLE. Kehadiran tilang manual secara selektif merupakan langkah untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau sistem ETLE tetap dapat ditindak secara cepat demi menjaga keselamatan di jalan raya.

Sehubungan dengan beredarnya narasi yang mengatasnamakan pejabat maupun tokoh tertentu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber resmi kami, melalui NTMC Korlantas, sehingga tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan belum tentu benar,” tandas Irjen Pol. Wibowo.

Korlantas Polri akan terus mengedepankan penegakan hukum lalu lintas yang profesional, modern, transparan, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Koperasi Merah Putih Dimulai di Yahukimo, Menkop: Tonggak Baru Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Reta
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi tonggak perubahan arah ekonomi nasional dari pola liberal kapitalistik menuju sistem yang berlandaskan kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong.

 

Oleh karena itu, Menkop Ferry turut mengapresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam memulai pembangunan KDKMP Dekai.

 

“Langkah ini menjadi bukti nyata pemerataan ekonomi yang menjangkau wilayah terluar sekaligus perwujudan semangat gotong royong di daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” ucapnya dalam peletakan batu pertama pembangunan KDKMP di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (6/8/2026).

 

Kabupaten Yahukimo, tambah Menkop, dipastikan menjadi salah satu prioritas percepatan pembangunan dan pendampingan operasional. Menkop menegaskan, kehadiran koperasi ini adalah wujud nyata cita-cita besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembentukan KDKMP di seluruh Indonesia sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat.

 

“Harapannya, manfaat ekonomi juga benar-benar dirasakan hingga ke pelosok Papua Pegunungan,” ujarnya. Menkop juga menyoroti kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Yahukimo yang siap dioptimalkan melalui wadah koperasi.

 

Wilayah Dekai, Sumo, dan sekitarnya telah mulai mengembangkan persawahan padi serta komoditas sayuran dataran tinggi seperti kubis, wortel, bawang, tomat, dan tanaman umbi-umbian.

 

Selain itu, tersedia pula komoditas perkebunan seperti kopi dan sagu, hasil hutan khas seperti buah merah dan kelapa hutan atau woromo, serta potensi peternakan babi, kambing, ayam, sapi, dan perikanan air tawar.

 

“Koperasi diharapkan menjadi wadah yang menghimpun, mengelola, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh hasil bumi masyarakat setempat, agar tidak hanya dijual dalam bentuk mentah,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Menkop menyampaikan, Presiden Prabowo menetapkan tiga fungsi pokok Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

 

Pertama sebagai penyaluran kebutuhan pokok. Yakni, menjadi saluran resmi penyaluran barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram, beras, minyak goreng, dan kebutuhan dasar lainnya.

 

Kedua, penampung hasil produksi. Menjadi wadah penghimpun komoditas warga seperti kopi, sagu, hasil hutan, dan produk lokal lainnya untuk dikelola dan diberi nilai tambah. Ketiga, infrastruktur pelayanan Pemerintah. Menjadi ujung tombak penyaluran program negara hingga ke tingkat paling bawah.

 

Menkop Ferry mengatakan, KDKMP Dekai ditargetkan menjadi pemasok utama bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan beras, sayur-mayur, telur, hingga protein hewani dapat dipenuhi langsung dari hasil pertanian dan peternakan warga setempat.

 

“Ini bukan sekadar menggerakkan ekonomi kampung, melainkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” tegas Menkop.

 

Menkop berharap, pembangunan fisik berjalan lancar dan tepat waktu, serta pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada putra-putri terbaik Yahukimo. Hal ini penting agar koperasi benar-benar milik dan dikelola oleh masyarakat setempat.

 

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga unsur Forkopimda untuk turut mengawal seluruh proses pembangunan hingga operasional berjalan.

 

“Prinsip kami sederhana. Kita bicarakan, kita kerjakan. Peletakan batu pertama hari ini adalah bukti bahwa apa yang direncanakan, hari ini juga kita wujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan bersama,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...565758...4,858Halaman 57 dari 4,858