Beranda blog Halaman 58

Kemenperin Perkuat Ekosistem Startup Industri, Siapkan Indonesia Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian fokus untuk memperkuat ekosistem startup nasional sebagai bagian dari strategi mempercepat transformasi industri manufaktur berbasis teknologi dan inovasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi digital yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri nasional sehingga semakin kompetitif di pasar global.

 

Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) secara konsisten juga melakukan pembinaan kepada pelaku startup melalui Program Startup For Industry (SFI) sejak tahun 2018. Hingga saat ini, tercatat profil startup dalam ekosistem SFI sebanyak 2.577 startup, dengan 67,5 persen atau 1.740 startup di antaranya berbasis teknologi, 640 di antaranya startup yang berfokus pada hardware adjacent (IoT, Robotik, AI, 3D Printing).

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pengembangan startup industri merupakan bagian penting dari implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) yang diarahkan untuk memperkuat struktur industri, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

 

“Indonesia tidak hanya membutuhkan semakin banyak startup, tetapi startup yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di sektor industri. Startup harus menjadi mitra strategis industri nasional dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Menperin saat Peluncuran Resmi Indo Startup Expo and Forum 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).

 

Menurut Agus, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pusat pertumbuhan startup di kawasan. Berdasarkan Startup Ranking, Indonesia saat ini menempati posisi keenam dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif sekaligus menjadi negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara. Namun demikian, kualitas ekosistem startup nasional masih perlu terus diperkuat.

 

“Berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, mutu ekosistem startup Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dunia. Artinya, kita memiliki potensi yang sangat besar, tetapi pekerjaan rumah kita adalah meningkatkan kualitas startup agar mampu bertahan, berkembang, memperoleh pembiayaan, dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional maupun global,” ungkapnya.

 

Menperin menambahkan, momentum pertumbuhan industri manufaktur saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat lahirnya inovasi berbasis teknologi. Pada Triwulan II Tahun 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia.

 

Selain itu, sektor industri pengolahan menyumbang 39,7 persen realisasi investasi nasional, menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta memberikan kontribusi sekitar 82 persen atau senilai USD 115,5 miliar terhadap total ekspor nasional pada semester pertama 2026.

 

Menurut Agus, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan inovasi agar industri nasional mampu terus tumbuh secara berkelanjutan. “Pertumbuhan industri harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dan inovasi. Di sinilah startup memiliki peran strategis sebagai penyedia solusi teknologi yang mampu menjawab kebutuhan industri dari hulu hingga hilir,” tegasnya.

 

Startup Harus Layak Dibiayai

Menperin juga menyoroti tantangan pendanaan startup nasional. Indonesia Startup Report 2026 mencatat nilai pendanaan startup Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar USD355 juta, turun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendanaan startup global justru terus meningkat.

 

Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terbatasnya modal global, melainkan perlunya meningkatkan kualitas startup agar semakin layak memperoleh investasi.

 

“Modal global tidak sedang langka. Yang dibutuhkan adalah startup yang mampu menunjukkan model bisnis yang kuat, memiliki solusi yang dibutuhkan industri, serta memberikan prospek pertumbuhan yang jelas,” katanya.

 

Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Data BPS menunjukkan terdapat sekitar 4,43 juta unit industri kecil dan menengah (IKM) yang berpotensi menjadi pengguna berbagai solusi teknologi hasil inovasi startup.

 

“Bagi startup teknologi, jutaan IKM tersebut merupakan peluang pasar yang sangat besar. Tugas pemerintah adalah mempertemukan kebutuhan industri dengan solusi yang dihasilkan startup sehingga tercipta ekosistem yang saling menguatkan,” ujarnya.

 

Indo Startup Expo Jadi Ajang Kolaborasi Global

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kemenperin bersama berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku industri, investor, dan komunitas startup akan menyelenggarakan Indo Startup Expo and Forum 2026 pada 5–7 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

 

Kegiatan tersebut akan menghadirkan forum investasi, business matching, startup leaders forum, seminar, penghargaan, demo day, hingga berbagai agenda kolaborasi yang mempertemukan startup dengan industri, investor, regulator, dan pasar.

 

“Saya berharap Indo Startup Expo and Forum tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi menjadi ruang lahirnya transaksi bisnis, kolaborasi investasi, transfer teknologi, serta kemitraan yang berkelanjutan antara startup dengan industri nasional,” tutur Agus.

 

Perkuat Kemitraan Teknologi Global

Dalam kesempatan tersebut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga menandatangani kerja sama dengan Infineon Technologies Asia Pacific mengenai pengembangan startup berbasis teknologi dan penguatan ekosistem semikonduktor nasional.

 

Pelaksana Harian Direktur Jenderal IKMA, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, serta membuka akses startup Indonesia ke rantai pasok global.

 

Selain itu, Ditjen IKMA bersama PT Dayakrea Mega Pradana juga terus memperkuat penyelenggaraan Indo Startup Expo and Forum sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui penguatan Asosiasi Startup for Industry Indonesia (Starfindo) yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan startup industri.

 

“Kami ingin membangun ekosistem startup industri yang semakin kuat sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga menjadi tempat lahirnya inovasi dan solusi teknologi yang mampu memperkuat industri nasional serta bersaing di tingkat global,” pungkas Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Muhammad Faisal Serahkan Tongkat Estafet Ketua ASKOMPSI kepada Rudy Rinaldi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) resmi menggelar serah terima jabatan Ketua Umum di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Kepemimpinan organisasi diserahkan dari Muhammad Faisal, eks Kepala Diskominfo Kaltim yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldi.

Muhammad Faisal menyampaikan rasa syukur karena telah menuntaskan amanah sebagai Ketua Umum ASKOMPSI sejak terpilih pada 28 Februari 2023 menggantikan Sudarman, saat itu menjabat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah menyelesaikan tugas sebagai Ketua Umum ASKOMPSI. Amanah ini saya emban selama kurang lebih tiga tahun enam bulan,” ujarnya usai acara.

Ia menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar ASKOMPSI, ketua umum yang tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo harus menyerahkan estafet kepemimpinan meskipun masa jabatannya belum berakhir.

“Saya dimutasi menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada 29 Juni 2026. Karena itu, sesuai ketentuan organisasi, jabatan Ketua Umum harus segera diserahkan. Alhamdulillah, melalui musyawarah nasional secara daring beberapa waktu lalu telah terpilih Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Bapak Rudy Rinaldi sebagai ketua yang baru,” jelasnya.

Sementara itu, Rudy Rinaldi menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan ASKOMPSI dan berkomitmen meneruskan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dalam waktu dekat kami akan melengkapi susunan kepengurusan dan melaksanakan pengukuhan pengurus periode 2026–2028. Insya Allah program-program yang telah berjalan baik akan kami lanjutkan, disertai sejumlah inovasi baru untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung dalam rangkaian pembukaan Executive Leadership Panel, yang merupakan sesi presentasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 15 sekretaris daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital pemerintahan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendag Roro Lepas Ekspor 3,5 Ton Salak Bali ke Tiongkok, Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Global

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri hari ini, Kamis (6/8) melepas ekspor 3,5 ton salak produksi PT Bali Organik Subak (BOS) ke Tiongkok. Pelepasan ekspor senilai USD 13 ribu atau setara Rp232,93 juta ini dilaksanakan di The Keranjang Bali, Kabupaten Badung, Bali. Pelepasan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bisnis ekspor salak senilai USD 2 juta selama setahun yang tercapai dalam Misi Dagang Indonesia ke Shanghai pada Mei 2026.

“Pelepasan ekspor 3,5 ton salak dari PT BOS ke Tiongkok merupakan bukti bahwa produk lokal Indonesia memiliki kualitas dan daya saing untuk menembus pasar internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap upaya promosi dan diplomasi perdagangan harus bermuara pada transaksi yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan perekonomian nasional,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menambahkan, keberhasilan tersebut turut mencerminkan meningkatnya daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar global. Hal itu sejalan dengan meningkatnya posisi Tiongkok sebagai tujuan ekspor salak Indonesia. Pada 2024, Tiongkok menempati peringkat ketiga, sementara pada 2025 naik menjadi pasar utama dengan nilai ekspor mencapai USD 4,1 juta. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peluang ekspor produk Indonesia terus terbuka seiring meningkatnya kualitas dan daya saing produk nasional.

Lebih lanjut, Wamendag Roro menegaskan bahwa keberhasilan ekspor ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan membuka akses pasar melalui diplomasi perdagangan, sementara pelaku usaha menjaga kualitas produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Kolaborasi tersebut juga didukung oleh asosiasi dan berbagai mitra strategis yang memperkuat jejaring bisnis serta kelancaran ekspor.

Melihat capaian ekspor tersebut, Wamendag Roro optimistis Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekspor nasional. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, Bali memiliki beragam produk unggulan, mulai dari komoditas pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, fesyen, hingga kerajinan berbasis budaya yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing di pasar internasional.

“Kami ingin membangun narasi baru bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata dunia. Bali juga harus dikenal sebagai etalase produk unggulan Indonesia sekaligus gerbang bagi lebih banyak produk nasional untuk memasuki pasar global,” urai Wamendag Roro.

Sementara itu, Pendiri PT Bali Organik Subak (BOS) A.A. Gede Wedhatama P. mengapresiasi dukungan Kemendag dalam membuka akses pasar ekspor bagi salak Bali. Menurutnya, ekspor ke Tiongkok yang dilepas hari ini merupakan tindak lanjut dari Misi Dagang Indonesia ke Shanghai pada Mei 2026.

“Melalui misi dagang tersebut, kami dapat bertemu langsung dengan buyer, mencapai kesepakatan bisnis, dan akhirnya merealisasikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, kami berharap Kemendag terus membuka akses pasar baru melalui Misi Dagang ke berbagai negara, seperti kawasan Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Amerika,” tambah Gung Wedha.

Turut hadir Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag Ari Satria, Gubernur Bali I Wayan Koster, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar Zhang Zhisheng, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) GPEI Bali A.A. Ngurah Aditya Pradnyana Sunu.

Pengukuhan dan Pelantikan DPD GPEI Bali

Sebelum melepas ekspor salak ke Tiongkok, Wamendag Roro memberikan sambutan utama pada Pengukuhan dan Pelantikan DPD GPEI Bali 2026–2031 pada hari dan lokasi yang sama, Kamis (6/8) di The Keranjang Bali, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kesempatan tersebut, Wamendag Roro menekankan pentingnya peran GPEI sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional, memperluas jejaring bisnis, serta melahirkan eksportir-eksportir baru yang mampu membawa produk Indonesia makin mendunia.

Menurut Wamendag Roro, ekspor merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika perdagangan global yang terus berkembang, Kemendag terus memperkuat daya saing produk nasional melalui tiga prioritas utama, yaitu menjaga pasar dalam negeri, memperluas akses pasar ekspor, serta mencetak lebih banyak eksportir baru, khususnya dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada kesempatan yang sama, Wamendag Roro mengapresiasi kolaborasi yang terjalin melalui Pengukuhan dan Pelantikan DPD GPEI Bali 2026–2031 hingga penandatanganan nota kesepahaman antara GPEI Bali dengan berbagai mitra strategis. Sinergi tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat ekosistem ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia meningkat dari USD 231,71 miliar menjadi USD 282,91 miliar pada 2021–2025 dengan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 3,12 persen per tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produk Indonesia makin dipercaya oleh pasar internasional, baik dari sisi kualitas, keberlanjutan, maupun daya saing.

Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2026. Selama periode Januari–Juni 2026, nilai ekspor Indonesia telah mencapai USD 140,81 miliar. Nilai tersebut meningkat 4,13 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, ekspor nonmigas memberikan kontribusi terbesar, yaitu mencapai USD 134,58 miliar.

Ditemui di lokasi kegiatan, Ketua Umum DPD GPEI Bali A.A. Ngurah Aditya Pradnyana Sunu mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penguatan ekspor di Bali. Menurutnya, kehadiran Wakil Menteri Perdagangan bersama jajaran pemerintah dalam Pengukuhan dan Pelantikan DPD GPEI Bali menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan perdagangan melalui ekspor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Magelang Perkuat Peran Kader IMP untuk Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota Magelang terus mendorong kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP), menjadi penggerak edukasi kesehatan reproduksi di tingkat kelurahan. Peran tersebut penting untuk membangun keluarga yang sehat, sekaligus menekan berbagai faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, dalam Seminar Kesehatan Keluarga Sehat dan Cegah Stunting melalui Kesehatan Reproduksi, yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB), di Hotel Puri Asri, Rabu (5/8/2026). Sebanyak 140 kader IMP dari 17 kelurahan di Kota Magelang mengikuti kegiatan tersebut.

Damar menekankan, upaya memperbaiki kesehatan keluarga tidak dapat dijalankan secara parsial. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk kader di tingkat masyarakat, menjadi bagian penting agar program benar-benar berjalan.

“Ini harus menjadi gerakan kita bersama,” tandas Damar.

Menurut dia, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kesadaran dan kerja bersama, bukan sekadar pada keberadaan program itu sendiri.

Sementara, Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso mengungkapkan, kesehatan reproduksi menjadi bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Kesehatan ibu, pertumbuhan anak yang optimal, dan ketangguhan keluarga, akan berpengaruh terhadap kualitas masyarakat dalam jangka panjang.

“Anak tumbuh optimal, ibu sehat, keluarga tangguh, dan SDM berkualitas,” ujarnya.

Sri Harso menambahkan, masyarakat yang sehat dan produktif juga menjadi modal bagi Kota Magelang, untuk memperkuat perannya sebagai kota perdagangan dan jasa.

Kepala DPMP4KB Kota Magelang Wawan Setiadi menjelaskan, melalui seminar itu, kader IMP diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pribadi.

Mereka didorong meneruskan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta pencegahan faktor risiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak.

“Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan kader mengenai kesehatan reproduksi, sebagai salah satu upaya menurunkan angka stunting/masalah kesehatan keluarga,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DJP Jatim dan GP Ansor Perkuat Literasi Pajak untuk UMKM Lewat Kerja Sama Strategis

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur bersama Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan bagi kader, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta badan usaha di lingkungan GP Ansor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Edukasi dan Pendampingan Administrasi Perpajakan di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).

Perjanjian kerja sama ditandatangani Kepala Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur bersama Ketua PW GP Ansor Jawa Timur sebagai langkah memperluas edukasi perpajakan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, membantu pelaku usaha menjalankan administrasi perpajakan secara benar, serta mendorong kepatuhan sukarela.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mendukung pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan sekaligus meningkatkan daya saing usaha melalui pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib dan sesuai ketentuan.

Penandatanganan kerja sama berlangsung bertepatan dengan penyelenggaraan Ansor Economic Forum (AEF) 2026 yang mengusung tema “Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha.” Forum ini menjadi sarana bagi kader, pelaku UMKM, dan badan usaha di lingkungan GP Ansor Jawa Timur untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan perpajakan terbaru sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan perpajakan yang dihadapi di lapangan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi dengan GP Ansor merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih belum merata. Masih terdapat anggapan bahwa seluruh masyarakat wajib membayar pajak, padahal terdapat batasan penghasilan tertentu yang menjadi dasar pengenaan pajak.

“Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Fasilitas tersebut diberikan untuk memberi kemudahan perpajakan dan meningkatkan keadilan,” ujar Bimo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Industri Keuangan Syariah Indonesia Cetak Rekor Baru, OJK Sebut Daya Saing Kian Menguat

Penulis
Reta
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 sebagai referensi strategis yang menggambarkan ketahanan, daya saing, serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan tersebut mengangkat tema “Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” dan menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

LPKSI Tahun 2025 memotret perkembangan industri keuangan syariah yang tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika perekonomian global, didukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan serta penguatan kerangka regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, industri keuangan syariah nasional terus bergerak ke arah yang lebih baik seiring implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan OJK bersama para pemangku kepentingan.

“Sejalan dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan, industri keuangan syariah nasional terus melangkah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. Pencapaian ini perlu terus dijaga untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global,” kata Friderica.

Di tengah fragmentasi perdagangan global, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta meningkatnya ketegangan geopolitik, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen, sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Sejalan dengan kondisi tersebut, total aset industri keuangan syariah nasional pada tahun 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun atau tumbuh 8,56 persen (year on year/yoy), sekaligus menjadi nilai aset tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92 persen yoy. Sementara itu, total aset pasar modal syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp1.875,25 triliun atau tumbuh 8,18 persen yoy.

Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, aset Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) tercatat sebesar Rp74,27 triliun atau tumbuh 10,59 persen yoy, sedangkan aset sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mencapai Rp124,51 triliun atau tumbuh 10,29 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) mengatakan OJK akan terus mengawal pengembangan industri keuangan syariah melalui implementasi berbagai regulasi, roadmap sektoral, serta kebijakan yang mendorong penguatan daya saing industri.

Menurut Dian, pembentukan KPKS sejak Juni 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, mempercepat pertukaran informasi, serta mendorong penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri keuangan syariah, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sebagai laporan yang diterbitkan secara berkala setiap tahun, LPKSI menyajikan informasi komprehensif mengenai perkembangan, tantangan, peluang, serta arah kebijakan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Laporan ini diharapkan menjadi referensi bagi regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan masyarakat dalam memahami perkembangan serta prospek industri keuangan syariah nasional.

OJK akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Super Garuda Shield 2026: Bea Cukai Pastikan Logistik Militer Kanada Penuhi Aturan Kepabeanan

Penulis
Reta
-

Bea Cukai mendukung pelaksanaan kegiatan Super Garuda Shield 2026 melalui pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap rombongan militer asal Kanada di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang, pada Rabu (29/07).

Super Garuda Shield merupakan latihan militer multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang digagas oleh Indonesia serta Amerika Serikat (AS). Latihan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan dan interoperabilitas pasukan, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang, Achmad Wahyudi, mengungkapkan bahwa dalam mendukung kegiatan tersebut, Bea Cukai Palembang melakukan pemeriksaan serta pengawasan administrasi terhadap personel, paspor, hingga dokumen logistik dan peralatan militer yang dibawa oleh kontingen Kanada agar seluruhnya memenuhi regulasi kepabeanan Indonesia tanpa mengabaikan faktor keamanan nasional.

“Dukungan penuh dari Bea Cukai Palembang ini merupakan bentuk peran aktif instansi dalam memfasilitasi logistik pertahanan internasional sekaligus menyukseskan gelaran Super Garuda Shield 2026 yang melibatkan berbagai negara sahabat di wilayah Sumatera Selatan,” pungkas Achmad.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program 3 Juta Rumah Makin Tepat Sasaran, Kementerian PKP Andalkan Data Terintegrasi BPS

Penulis
Reta
-

 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta lapangan. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat internal bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu (05/08/2026).

Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran data perumahan nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan strategis sektor perumahan.

Kementerian PKP menegaskan bahwa data makro BPS menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan agar seluruh intervensi pemerintah, mulai dari rumah subsidi, rumah susun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, GWMBI, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan harus dibangun di atas fondasi data yang kuat sehingga setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kita bekerja berbasiskan data, dan terima kasih BPS atas sinergi penuhnya,” ujar Menteri Maruarar Sirait.

Dalam rapat tersebut, Kementerian PKP bersama BPS membahas integrasi data kemiskinan desil 1 hingga desil 4 serta data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan validasi faktual di lapangan.

Usulan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pendekatan By Name By Address (BNBA) kemudian disandingkan dengan data BPS sebelum dilakukan verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Go PKP sebagai instrumen pelaporan pembangunan rumah secara transparan, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan penyediaan data statistik untuk mendukung indikator kinerja sektor perumahan nasional. Evaluasi sektor perumahan dilakukan melalui dua pilar utama, yaitu aspek fisik hunian yang meliputi kepemilikan rumah, renovasi, dan kualitas material bangunan, serta aspek lingkungan yang mencakup akses sanitasi, air minum layak, dan listrik.

Selain itu, pengukuran juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kelayakan tempat tinggal, serta pengurangan praktik sanitasi tidak sehat. Seluruh intervensi pemerintah akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendekatan By Name By Address (BNBA) sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Paparan BPS juga menunjukkan perkembangan positif kondisi perumahan nasional. Backlog kepemilikan rumah (Backlog 1) terus mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2026.

Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah turun dari 12,75 juta rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada tahun 2026. Persentasenya juga menurun dari 17,52 persen menjadi 12,39 persen pada periode yang sama.

Sementara itu, backlog kelayakhunian rumah (Backlog 2) secara nasional juga mengalami penurunan. Jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan kelayakhunian berkurang sebanyak 762.763 rumah tangga, dari 18,77 juta pada tahun 2025 menjadi 18,01 juta rumah tangga pada tahun 2026.

Meskipun demikian, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masih menjadi tiga wilayah dengan jumlah backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia sehingga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perumahan nasional

Kepala BPS juga memaparkan rencana penyusunan Buku Statistik Perumahan 2026 sebagai referensi nasional dalam mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan sektor perumahan. Menurutnya, data statistik yang dihasilkan BPS memiliki nilai strategis untuk mendukung berbagai program Kementerian PKP sehingga kolaborasi antarinstansi dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPS menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kebijakan perumahan yang berbasis data, transparan, dan tepat sasaran.

Melalui kolaborasi tersebut, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah diharapkan semakin efektif dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, para Staf Ahli, Staf Khusus, serta jajaran pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkeu Juda Agung Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh di Atas 5 Persen pada 2026

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, optimistis perekonomian Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang tahun 2026 serta pengelolaan fiskal tetap terjaga kredibel dan pruden di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu Juda Agung dalam wawancara pada program Top Economy Metro TV.

Menurut Wamenkeu Juda, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 diperkirakan masih berada di atas 5 persen. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi diprediksi sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, aktivitas ekonomi nasional tetap menunjukkan tren yang positif.

“Pertumbuhan di triwulan II ini sedikit lebih rendah dibanding triwulan I, tetapi gairah ekonomi masih berjalan dengan baik. PMI sudah menunjukkan ekspansi, sementara impor barang modal dan bahan baku meningkat, yang menandakan aktivitas produksi dan investasi terus tumbuh,” ujar Wamenkeu.

Pemerintah pun meyakini target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pada kisaran 5,6–6,0 persen masih dapat dicapai. Berbagai stimulus pada semester II, termasuk di sektor manufaktur dan otomotif, diharapkan semakin memperkuat aktivitas ekonomi.

Optimisme tersebut juga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat. Wamneku Juda menjelaskan bahwa deflasi pada Juli 2026 bukan disebabkan melemahnya permintaan, melainkan dipengaruhi penurunan harga komoditas tertentu seperti bawang merah dan emas.

“Kalau dilihat data kemarin, deflasi itu kan lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga pangan khususnya bawang merah dan juga harga emas turun. Ini tidak terlalu tidak mengindikasikan bahwa demand lemah. Apalagi ditambah PMI-nya naik” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamenkeu Juda Agung menjelaskan kinerja perekonomian Indonesia juga ditopang oleh kondisi APBN yang tetap sehat dan kredibel. Wamenkeu menyampaikan beberapa indikator seperti pertumbuhan penerimaan negara, belanja negara serta defisit yang terjaga menandakan kondisi APBN tetap sehat dan prudent.

“Dari sisi revenue ada kenaikan yang cukup signifikan 24%, kemudian ini yang kemudian juga membuka ruang fiskal sehingga belanjanya juga bisa tumbuh 17% sekitar itu, dan perlu dicatat, defisit kita sampai dengan bulan Juni, artinya satu semester ya, satu semester itu masih 0,76 persen, itu sangat terjaga, terkelola dengan baik lah, fiskal kita yang memang sangat prudent,” jelas Wamenkeu.

Pengelolaan fiskal yang disiplin tersebut, menurut Wamenkeu Juda turut memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Hal itu tercermin dari tetap terjaganya peringkat kredit Indonesia serta tingginya minat investor terhadap instrumen pembiayaan pemerintah.

“Artinya kita mampu tumbuh tinggi tanpa mengorbankan stabilitas. Inflasi terjaga, fiskal tetap sehat, dan ekonomi tetap bertumbuh di atas 5 persen. Inilah yang menjadi dasar kepercayaan investor terhadap Indonesia,” imbuhnya.

Menjelang penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Wamenkeu Juda menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Menurutnya, arah kebijakan fiskal tahun depan tetap bersifat ekspansif, namun dengan defisit yang semakin terkendali.

“Jadi intinya 2027 kita tetap ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terukur,” pungkas Wamenkeu Juda Agung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Pemulihan Pascabencana Berjalan Optimal, Wapres Gibran Kunjungi Jembatan Krueng Tingkeum Aceh

Penulis
Reta
-

Bireun, Aceh Kamis (06/08/2026) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menjalankan tugas negara dan memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Salah satu agenda kunjungan kerja Wapres adalah meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Jembatan Krueng Tingkeum merupakan infrastruktur vital yang diperlukan untuk mobilitas masyarakat Kabupaten Bireuen. Saat ini telah tersedia jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup, namun kehadiran Wapres adalah untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal.

Setibanya di lokasi, Wapres menerima paparan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Zulkarnain mengenai perkembangan pembangunan jembatan. Progres pembangunan telah mencapai 80,5 persen dan kini telah memasuki tahap pemasangan struktur jembatan. Targetnya, pembangunan akan rampung dan bisa difungsikan pada akhir tahun 2026.

“Kita bisa nyambung dan nanti kita fungsionalkan mungkin di akhir Desember. Kita usahakan di akhir Desember tahun ini kita fungsionalkan, Pak Wapres,” ujar Zulkarnain.

Menanggapi paparan tersebut, Wapres turut memastikan sejumlah aspek pelaksanaan proyek, mulai dari kelancaran penggunaan jembatan sementara hingga rencana normalisasi infrastruktur di kawasan sekitar, termasuk normalisasi pada bagian sungai di sekitar lokasi.

Wapres menyampaikan bahwa ia ingin melihat langsung kondisi di lapangan, memantau perkembangan penanganan yang sedang berjalan, sekaligus secara terbuka mendengar langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat terdampak, agar setiap langkap pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat

Wapres juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pemulihan. Bagi Wapres semangat gotong royong ini sangat berharga, namun pembangunan infrastruktur yang aman dan layak pakai merupakan tanggung jawab negara.

Usai menerima penjelasan, Wapres meninjau langsung kondisi konstruksi jembatan beserta pekerjaan yang tengah berlangsung. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proyek strategis penanganan pascabencana berjalan optimal, sehingga akses mobilitas dapat segera pulih dan perekonomian masyarakat kembali meningkat.

Turut mendampingi Wapres pada kesempatan ini Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bireuen Mukhlis, Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Asisten Satker PJN Jembatan Kuta Blang Fachruddin, Dandim 0111/Bireuen Letkol Inf. Dikdik Sudayat, serta Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...575859...4,858Halaman 58 dari 4,858