Beranda blog Halaman 59

Presiden Prabowo: Pendidikan Jadi Kunci Lahirnya Inovasi dan Riset Indonesia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan fondasi utama untuk mendorong lahirnya inovasi, riset, dan berbagai terobosan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan taklimat dalam pertemuan dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menyoroti capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang masih berada di bawah sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Prabowo meminta agar hasil tersebut dipandang sebagai bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

“Kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, dalam membaca, dalam matematik, dan sebagainya,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan banyak negara lain karena luas wilayah dan besarnya jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. Dengan ratusan ribu sekolah yang tersebar hingga daerah pegunungan, pulau-pulau terluar, dan wilayah terpencil, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

“Indonesia punya 388 ribu sekolah, kalau tidak salah nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil,” imbuh Kepala Negara.

Kepala Negara menilai bahwa kemajuan riset dan inovasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan investasi di sektor pendidikan sebagai prioritas strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menghasilkan berbagai penemuan, inovasi, dan paten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, paten-paten, dan sebagainya, itu dasarnya pendidikan, dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita,” jelas Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Negara mengungkapkan sejumlah langkah yang tengah dipersiapkan pemerintah, mulai dari memperbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) agar lulusannya memiliki standar pendidikan yang setara dengan institusi terbaik di dunia dan mampu bersaing untuk melanjutkan studi di universitas-universitas terkemuka dunia.

“Kita kerja sama, kita undang universitas-universitas terbaik di dunia, kerja sama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO (Kerja Sama Operasi), entah. Jadi kita ada dua cara,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Negara mengakui bahwa investasi Indonesia di bidang riset dan pengembangan masih belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan.

“Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu,” ujar Kepala Negara.

Untuk mendukung peningkatan investasi di bidang pendidikan dan riset, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara. “Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? dari penghematan hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under-invoicing, mismanagement,” pungkas Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Pembangunan Indonesia Harus Berbasis Fakta, Sains, dan Teknologi

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan dan kebangkitan bangsa harus berlandaskan pada fakta, realitas, serta pendekatan ilmiah. Dalam pertemuannya dengan para periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk membangun budaya kepemimpinan yang berpijak pada fakta.

“Saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak, kadang-kadang melihat realita itu tidak enak, terus terang saja,” ucap Presiden.

Presiden menuturkan bahwa keberanian menghadapi fakta, meskipun terkadang tidak menyenangkan, merupakan langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat. Menurut Kepala Negara, suatu bangsa tidak akan mampu maju apabila terus mengeluh atau mencari pihak yang dipersalahkan tanpa melakukan evaluasi.

“Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan membantu,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam membangun daya saing bangsa. Presiden meyakini Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali, tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses,” lanjutnya.

Presiden menekankan bahwa cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur dapat dicapai melalui pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk menjadikan fakta, sains, dan matematika sebagai landasan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan bangsa.

“Kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional ya. Nanti kita akan keliru, rasional, science, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Ya kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain, fakta. Nah jadi kadang-kadang fakta menyakitkan,” kata Presiden.

Arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus menjadikan riset, inovasi, dan penguasaan sains sebagai motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tinjau Inovasi BRIN, Teknologi Penghemat Subsidi LPG hingga Rp26 Triliun Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah hasil riset dan inovasi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum menemui sekitar 150 periset BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat secara langsung perkembangan berbagai inovasi strategis yang diproyeksikan mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Kepala BRIN Arif Satria yang memandu Kepala Negara mengunjungi berbagai stan inovasi dari beragam bidang, mulai dari energi, pertahanan, kedirgantaraan, kesehatan, pangan, hingga teknologi pengolahan air.

Sepanjang kegiatan, Presiden Prabowo tampak antusias melihat berbagai hasil penelitian, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para periset, serta mendengarkan secara saksama penjelasan mengenai potensi penerapan teknologi yang dikembangkan.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian Presiden adalah unit pengelolaan air darurat yang mampu mengolah air banjir, air payau, air tanah, hingga air sungai menjadi air siap minum. Presiden Prabowo bahkan berkesempatan mencoba langsung hasil olahan teknologi tersebut yang telah dimanfaatkan dalam berbagai operasi penanganan bencana dan kebutuhan air bersih.

Dalam laporannya kepada Presiden, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa berbagai inovasi yang ditampilkan merupakan bagian dari pembangunan kapabilitas teknologi nasional di berbagai sektor strategis. Di bidang energi, misalnya, BRIN mengembangkan teknologi penyimpanan gas alam bertekanan rendah berbasis Metal Organic Framework (MOF) melalui kerja sama Sister Lab dengan peraih Nobel Kimia 2025, Susumu Kitagawa.

“Berdasarkan perhitungan awal, teknologi ini mampu berpotensi menghemat hingga sekitar Rp26 triliun per tahun terhadap beban subsidi LPG,” ujar Arif.

Pada sektor kedirgantaraan, BRIN mengembangkan kemampuan mulai dari desain pesawat, wahana nirawak, hingga satelit penginderaan jauh. Arif menyampaikan bahwa pesawat N219 kini telah dilisensikan kepada PT Dirgantara Indonesia untuk diproduksi, sementara satelit NEO-1 dijadwalkan meluncur pada awal 2027 guna mendukung kebutuhan data nasional di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, mitigasi bencana, serta pengawasan maritim dengan efisiensi biaya misi mencapai sekitar 71,9 persen dibandingkan misi sejenis.

Di bidang pertahanan dan keamanan, BRIN juga mengembangkan berbagai teknologi strategis, salah satunya Pesawat Udara Nirawak (Puna) Alap-Alap yang memiliki kemampuan terbang hingga enam jam dengan jangkauan sekitar 100 kilometer. Menurut Arif, teknologi tersebut dapat mendukung misi pemantauan, survei, pemetaan, serta pengawasan wilayah secara lebih efisien.

Sementara itu, di bidang transportasi dan ketahanan pangan, BRIN terus mengembangkan kendaraan listrik, teknologi kapal, engine berbahan bakar fleksibel, hingga inovasi pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BRIN juga mengembangkan kapal nelayan bertenaga listrik yang berpotensi memangkas biaya operasional energi hingga 70 persen dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak.

Pada sektor kesehatan, BRIN mengembangkan berbagai inovasi mulai dari vaksin, teknologi diagnosis, radiofarmaka, hingga alat kesehatan. Sementara di bidang industri, BRIN berhasil mengembangkan sepatu sekolah berbahan dasar karet lokal menggunakan teknologi One Piece Injection Molding dengan harga produksi di bawah Rp70 ribu, sekaligus mengembangkan smart insole untuk kebutuhan rehabilitasi medis, olahraga, hingga keselamatan kerja.

Arif juga memaparkan berbagai pengembangan teknologi strategis lainnya, mulai dari pengolahan mineral kritis, penguasaan teknologi nuklir, sistem rumah modular, teknologi pelindung pantai untuk Giant Sea Wall, hingga teknologi pengelolaan sampah dan desalinasi air. Menurutnya, penguasaan teknologi tersebut menjadi fondasi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang teknologi nasional.

“BRIN harus menyiapkan kemampuan teknologi nuklir dari sekarang, sehingga ketika Indonesia memutuskan memasuki era PLTN, kita tidak memulainya sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi,” kata Arif.

Menutup laporannya, Kepala BRIN menegaskan bahwa berbagai produk yang ditampilkan bukan sekadar hasil penelitian, melainkan cerminan kemampuan Indonesia dalam membangun kemandirian teknologi nasional. Arif menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah mempertemukan hasil riset dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat agar inovasi dapat dimanfaatkan secara luas.

Arif pun menyampaikan optimisme bahwa dukungan Presiden akan semakin memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. “Dengan arahan dan dukungan Bapak Presiden, riset dan inovasi Indonesia akan semakin mampu mendukung pelaksanaan asta cita, mempercepat pencapaian prioritas nasional sebagai fondasi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Perjuangkan UMKM Tetap Berjualan di Presisi Merdeka Run 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris secara tegas meminta agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang rutin berjualan saat Car Free Day (CFD) di kawasan Kantor Gubernur Jambi untuk tetap berjualan di event Presisi Merdeka Run 2026.

Ketegasan itu disampaikan Gubernur Al Haris setelah menerima informasi bahwa hanya sebagian pedagang yang diperbolehkan berjualan karena lokasi CFD akan digunakan sebagai lintasan lomba Presisi Merdeka Run 2026 yang digelar pada Minggu (9/8/2026).

Menurut Gubernur Al Haris, seluruh pedagang tetap harus diberikan kesempatan berjualan. Pemprov Jambi, akan melakukan penataan lokasi agar aktivitas UMKM tidak mengganggu jalannya perlombaan maupun keselamatan para peserta.

“Tidak ada pedagang yang tidak boleh berdagang, semuanya dibuka, hanya saja lokasi diatur sehingga tidak menganggu pelari,” tegas Gubernur Al Haris.

Gubernur Jambi dua periode tersebut menyebut, kehadiran ribuan peserta dan penonton dalam event Presisi Merdeka Run 2026 ini justru menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan.

“Tidak boleh ditutup, mereka mencari duit disana. Kalau peserta dan penonton rame itu rezeki mereka,” katanya.

Diketahui, kawasan pelataran Jalan Kantor Gubernur Jambi yang setiap Minggu dimanfaatkan sebagai lokasi Car Free Day sekaligus pusat aktivitas UMKM akan menjadi bagian dari lintasan Presisi Merdeka Run 2026.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan melakukan pengaturan titik berjualan tanpa menghilangkan ruang usaha bagi para pedagang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Warga Demak Rasakan Manfaat Transformasi Layanan Pengukuran Terjadwal, Proses Lebih Cepat dan Pasti

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Transformasi layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sejumlah warga Kabupaten Demak mengaku puas karena proses pengukuran bidang tanah kini berlangsung lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian.

Salah satu warga Demak, Yulia Hanum (34), mengaku semula memperkirakan proses pengukuran tanah akan memakan waktu cukup lama. Namun, pengalaman yang ia rasakan justru jauh lebih cepat dari perkiraannya.

Yulia menceritakan, berkas permohonan yang diajukannya diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Demak pada 22 Juli 2026. Selanjutnya, ia memperoleh notifikasi dari Kementerian ATR/BPN mengenai jadwal Pengukuran Terjadwal pada 29 Juli. Setelah memantau perkembangan permohonannya melalui aplikasi Sentuh Tanahku, ia mengetahui bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) telah selesai pada 3 Agustus. Sehari kemudian, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Demak menghubunginya untuk mengambil dokumen tersebut.

“Saya merasa senang. Ternyata yang saya kira akan lama, justru cepat. Bahkan sebelum tujuh hari setelah pengukuran, Peta Bidang Tanah sudah selesai,” ujar Yulia.

Ia pun mengapresiasi transformasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN karena memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

“Terima kasih kepada Kantah Kabupaten Demak, Kementerian ATR/BPN, dan Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid karena layanan Pengukuran Terjadwal menjadi lebih cepat dan lebih pasti,” katanya.

Pengalaman serupa juga dirasakan Arini Damayanti (43), warga Kabupaten Demak. Menurutnya, proses Pengukuran Terjadwal berlangsung di luar ekspektasi karena penyelesaian Peta Bidang Tanah dapat dilakukan dalam waktu singkat setelah pengukuran di lapangan.

“Saya sangat senang. Pelayanannya cepat, tidak menyangka setelah dilakukan pengukuran, Peta Bidang Tanah langsung selesai,” ungkap Arini.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN atas inovasi pelayanan yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Untuk Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, saya mengucapkan terima kasih karena pelayanan Pengukuran Terjadwal benar-benar cepat,” ujarnya.

Transformasi layanan Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Melalui sistem ini, masyarakat memperoleh kepastian mengenai jadwal kedatangan petugas ukur sejak permohonan diajukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kantah Demak Transformasi Layanan Pengukuran Terjadwal, Masa Tunggu Kini Hanya 3 Hari

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Demak berhasil menerapkan transformasi layanan Pengukuran Terjadwal dengan capaian yang melampaui target nasional yaitu memberikan jadwal pengukuran kepada masyarakat hanya dalam waktu tiga hari. Di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan masa tunggu maksimal tujuh hari kerja untuk pelaksanaan pengukuran.

Penerapan Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang terus didorong Kementerian ATR/BPN. Hingga 3 Agustus 2026, layanan tersebut telah diterapkan di 400 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh kepastian mengenai kapan petugas ukur akan datang ke lokasi sejak permohonan diajukan. Setelah pengukuran selesai dilakukan, penyusunan Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan rampung maksimal lima hari kerja.

Kepala Kantah Kabupaten Demak, Muhammad Mathori, mengatakan bahwa penerapan Pengukuran Terjadwal merupakan kebijakan dari Kementerian ATR/BPN yang membawa perubahan signifikan terhadap kualitas pelayanan.

“Terkait pelayanan Pengukuran Terjadwal ini sudah menjadi kebijakan pimpinan pusat dan kami melaksanakannya. Dulu pelayanan pengukuran tidak seperti sekarang. Sebelum ada program ini, masa tunggu masyarakat masih di atas 20 hari. Setelah adanya program Pengukuran Terjadwal, di Kantah Kabupaten Demak masa tunggu dapat kami percepat menjadi tiga hari,” ujar Mathori saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Kamis (06/08/26).

Menurutnya, percepatan tersebut memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan jadwal yang sudah ditentukan sejak awal, masyarakat tidak lagi harus menunggu tanpa kejelasan mengenai waktu pelaksanaan pengukuran.

Meski demikian, Mathori menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan tetap memiliki tantangan, terutama dalam pengaturan kapasitas petugas ukur di lapangan.

“Kendalanya, satu petugas ukur dalam satu hari hanya diperbolehkan melakukan pengukuran satu bidang tanah. Namun, kami terus mengoptimalkan pengaturan jadwal dan sumber daya agar pelayanan tetap berjalan secara optimal,” jelasnya.

Selain mampu mempercepat masa tunggu pengukuran menjadi tiga hari, Kantah Kabupaten Demak juga berkomitmen menyelesaikan Peta Bidang Tanah (PBT) maksimal lima hari kerja setelah pengukuran dilaksanakan, sesuai target transformasi layanan yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Kantah Kabupaten Demak dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, pasti, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung transformasi layanan publik yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Groundbreaking Kantor DPD RI Banten Resmi Digelar, Sultan: Suara Daerah Harus Didengar

Penulis
Reta
-

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memulai pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Banten melalui groundbreaking di Kota Serang, Rabu (5/8/2026). Pembangunan kantor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat representasi daerah, mempercepat penyerapan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan Banten.

Pembangunan ini memperkuat representasi daerah, mempercepat penyerapan aspirasi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar isu strategis Banten masuk agenda nasional.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa pembangunan kantor daerah bukan sekadar pembangunan infrastruktur kelembagaan, melainkan investasi untuk memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat agar pembangunan nasional semakin berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

“DPD RI dibentuk untuk memastikan suara daerah didengar dalam setiap kebijakan nasional. Karena itu, kantor daerah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi pusat representasi yang memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata,” ujar Sultan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, bersama Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, empat Anggota DPD RI daerah pemilihan Banten Andiara Aprilia Hikmat, Abdi Sumaithi, Habib Ali Alwi, dan Ade Yuliasih, Anggota DPR RI Komisi XIII Edison Sitorus, Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pada saat yang sama, GKR Hemas selaku Koordinator Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, menilai, posisi strategis Banten sebagai kawasan industri nasional, pusat investasi, pintu utama distribusi logistik Pulau Jawa, dan wilayah penyangga Jakarta menjadikan provinsi ini memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, berbagai persoalan seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan, penguatan UMKM, perlindungan nelayan dan petani, pengelolaan kawasan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Karena itu, kehadiran Kantor DPD RI Provinsi Banten diharapkan menjadi simpul koordinasi yang mampu mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawalan terhadap berbagai program strategis daerah agar memperoleh dukungan kebijakan di tingkat nasional.

“Kami ingin masyarakat Banten merasakan bahwa DPD RI hadir lebih dekat, lebih mudah dijangkau, dan semakin responsif terhadap berbagai persoalan daerah. Kantor ini akan menjadi pusat koordinasi untuk menghimpun berbagai aspirasi, memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mengawal kepentingan masyarakat Banten agar menjadi bagian dari kebijakan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi daerah,” lanjut Hemas.

Senada dengan itu, Gubernur Banten Andra Soni sangat mengapresiasi peran vital DPD RI sebagai representasi daerah dalam memperjuangkan setiap aspirasi daerah di level nasional. Andra menyatakan, hibah lahan seluas 1.374 meter persegi adalah bukti kongkret bahwa komitmen ini bukan sekadar janji, melainkan realisasi nyata dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap fungsi kelembagaan DPD RI sebagai representasi daerah.

“Kami akan terus bersinergi mengawal agenda pembangunan daerah, melalui kantor DPD RI ini nantinya kepentingan dan aspirasi Banten dibawa ke tingkat nasional, beberapa aspirasi kami sampaikan langsung, salah satunya terkait pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Banten dengan daerah lainnya, mohon dikawal sampai pusat,” ungkap Gubernur Banten.

Sultan menambahkan, selain mendukung pelaksanaan tugas Anggota DPD RI dari Provinsi Banten, kantor daerah ini juga akan menjadi ruang kolaborasi antara DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan solusi atas berbagai isu strategis daerah.

Dengan hadirnya Kantor DPD RI Provinsi Banten, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Kehadiran kantor ini juga diharapkan mempercepat komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat, memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta memastikan berbagai potensi dan kebutuhan pembangunan Banten mendapat perhatian yang proporsional dalam kebijakan nasional.

“Pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Banten akan menjadi kantor DPD RI ke-6 yang memiliki bangunan representatif setelah sebelumnya telah dibangun kantor di Provinsi Sumatera Selatan, DIY, Bali, NTT dan Jawa Timur,” pungkas Sultan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Temukan Beras Fortifikasi Bermasalah, Mentan Amran Tegaskan Mafia Beras Harus Diberantas

Penulis
Reta
-

 Praktik anomali perberasan kembali diusut pemerintah. Sebagai iktikad menjalankan perintah Presiden Prabowo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan komandonya sudah sangat jelas, yakni mafia beras untuk segera diberantas.

“Ada mafia beras, kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden Prabowo. (Sekarang ini)  harga beras fortifikasi dijual ada yang sampai lebih Rp 42.000 per kilogram. Setelah kita periksa, tidak memenuhi syarat sebagai beras fortifikasi. Ini merugikan konsumen, mendzolimi rakyat,” ucap Amran dikutip di Jakarta pada Rabu (5/8/2026).

Sebagaimana diketahui, Bapanas menemukan adanya ketidaksesuaian pada beberapa merek beras khusus di tempat peredaran berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta. Diperoleh 15 sampel yang terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi.

Hasil laboratorium menunjukkan 80 persen sampel nilai gizinya tidak sesuai dengan klaim pada label. Adapun pada salah satu sampel tercatat dengan banderol harga hingga Rp 42.500 per kilogram (kg). Namun hasil uji laboratorium menunjukkan parameter zat gizi tidak sesuai dengan persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada kemasannya.

Tidak hanya itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto mengungkapkan pada sampel beras fortifikasi tersebut tidak ditemukan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), namun saat ini sudah raib atau tidak ditemukan di peredaran.

“Jadi sebenarnya begini, beras fortifikasi ini ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi yang banyak dialami oleh masyarakat berpendapatan rendah, jadi harganya harus terjangkau mereka. Jadi kalo ada beras forti yang juga diklaim beras organik, beras diabet dengan indek glikemik rendah yang diperkaya, itu masuk over claim (klaim berlebihan), melanggar peraturan label. Beras yang disebut Rp 42.000 ini, sekarang sudah tidak ada, ditarik dari peredaran. Masalahnya itu izin edarnya juga tidak ada,” beber Deputi Andriko.

Deputi Bapanas Andriko turut memberikan penjelasan bahwa sampel yang diperoleh Bapanas terdiri dari beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi. Kandungan nilai gizi harus sesuai dengan yang tertera pada label kemasan. Itu harus dipatuhi para produsen beras.

“Jadi begini, beras fortifikasi itu ada beras yang diperkaya nilai gizi. Kalau fortifikasi ada SNI (Standar Nasional Indonesia). (Lalu) beras yang diperkaya dengan nilai gizi. Itu bisa mengandung 2 (zat gizi), bisa lebih, rata-rata 2. Makanya masuk kelompok beras khusus,” urai Andriko.

“Beras khusus itu salah satunya adalah beras fortifikasi atau beras yang diperkaya. Itu di dalam izin edar ditulis disitu. Zat gizi mikro yang ditambahkan ke dalam beras yang berhubungan dengan meningkatkan nilai gizi, targetnya saudara kita yang masih miskin, itu kita sebut beras fortifikasi,” pungkas dia.

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan minimal 1 persen dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Untuk diketahui, sudah terbit standar yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.

SNI tersebut menetapkan per 100 gram beras fortifikasi mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 sampai 0,38 miligram, vitamin B12 di 1,0 sampai 1,5  mikrogram, zat besi 3,50 sampai 5,25 miligram, dan seng 3,0 sampai 4,5 miligram.

Produsen beras fortifikasi di Indonesia harus dapat memperoleh izin edar PSAT sebelum didistribusikan ke pasaran. Izin tersebut diampu oleh Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di setiap provinsi Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MPR RI Matangkan Formulasi Hukum PPHN, Siap Jadi Pedoman Pembangunan Nasional

Penulis
Reta
-

MPR RI terus mematangkan formulasi hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman nasional dalam mewujudkan tujuan bernegara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda utama Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Formulasi Hukum PPHN Terus Dimatangkan

Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa konsep PPHN telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada 3 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut amanat MPR RI periode 2019–2024.

“Prinsipnya, Presiden menerima konsep PPHN tersebut dengan sangat baik dan berharap PPHN segera dapat menjadi sebuah produk hukum. Dalam rapat gabungan tadi kami membahas berbagai alternatif formulasi hukum agar PPHN dapat ditetapkan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat,” kata Ahmad Muzani.

Menurutnya, pembahasan mengenai bentuk hukum PPHN menjadi semakin penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Ketetapan MPR tidak lagi memiliki daya ikat keluar terhadap lembaga negara di luar MPR. Oleh karena itu, MPR RI mengkaji berbagai alternatif formulasi hukum yang tetap sejalan dengan konstitusi sehingga PPHN dapat menjadi pedoman nasional yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

PPHN Disusun Melalui Konsensus Nasional

Ahmad Muzani menegaskan, PPHN tidak dimaksudkan sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai arah dan haluan filosofis pembangunan nasional yang menjadi rujukan bersama seluruh lembaga negara.

“PPHN adalah haluan filosofis bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Karena itu, PPHN bukan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan. Di situlah perbedaannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),” jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan PPHN harus dibangun melalui konsensus nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

“Kami akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya fraksi-fraksi di MPR RI, tetapi juga akademisi, pakar, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan berbagai unsur masyarakat agar PPHN benar-benar menjadi konsensus nasional yang dapat diterima seluruh elemen bangsa,” ujar Ahmad Muzani.

MPR RI akan terus melanjutkan proses dialog dan pendalaman substansi PPHN bersama berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadirkan haluan pembangunan nasional yang berkesinambungan, konstitusional, dan mampu menjadi acuan bersama dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tekankan Peran TNI Dukung Program Prioritas Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026,” demikian disampaikan Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta para kepala staf melaporkan perkembangan sejumlah program strategis yang dijalankan TNI. Termasuk di dalamnya yakni capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun empat program yang menjadi perhatian, yakni:

  1. Progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026;
  2. Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia;
  3. Program listrik masuk desa, khususnya di wilayah-wilayah terluar, yang terus berjalan sepanjang tahun ini; dan
  4. Pelaksanaan bakti sosial TNI yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, pada pertemuan tersebut, turut membahas mengenai dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Sementara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan agar TNI menghadirkan hal spesial bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat sebagai wujud semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa,” tulisnya.

Melalui berbagai program tersebut, TNI terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah. “Mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...585960...4,858Halaman 59 dari 4,858