Beranda blog Halaman 60

War Ticket HUT ke-81 RI Diserbu, Lebih dari 128 Ribu Warga Berebut Undangan ke Istana Merdeka

Penulis
Reta
-

Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terlihat sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan (war ticket) yang dibuka pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Mensesneg menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perebutan undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat, menurutnya, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,” ujarnya.

Seiring tingginya jumlah pendaftar, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” tutur Menteri Pras.

Mensesneg pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat dapat dilakukan melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TMMD Ke-129 Kodim 0608/Cianjur Rampungkan Pengecatan MCK, Warga Desa Mekarmukti Sambut Gembira

Penulis
Reta
-

Memasuki tahap penyempurnaan akhir pembangunan fasilitas umum, Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0608/Cianjur terus berupaya memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Pada Kamis, 6 Agustus 2026, personel dari Yon TP 938/Pancasona melaksanakan pekerjaan pengecatan pada fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) unit ke-3 yang berlokasi di wilayah RT 003/RW 004, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kamis 6 Agustus 2026.

Terlihat di lokasi pekerjaan, para prajurit bekerja dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Mereka menyapu cat secara merata ke seluruh permukaan dinding dan bagian luar bangunan, memastikan tidak ada bagian yang terlewat agar tampilan fasilitas menjadi bersih, cerah, dan indah dipandang. Selain memperindah tampilan, pengecatan ini juga berfungsi melindungi struktur bangunan dari kelembapan, jamur, serta kerusakan akibat cuaca sehingga fasilitas ini dapat bertahan lama dan tetap higienis saat digunakan warga sehari-hari. Dukungan cuaca cerah yang menyelimuti wilayah sangat membantu proses pengeringan cat agar hasilnya maksimal dan menempel kuat pada permukaan bangunan.

Komandan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0608/Cianjur, Letkol Inf. Bistok Barry Simarmata, S.Hub.Int., M.S.S., menjelaskan bahwa fasilitas sanitasi yang baik adalah kunci kesehatan masyarakat. “Kami ingin memastikan fasilitas yang dibangun tidak hanya kokoh berdiri, tetapi juga bersih, rapi, dan nyaman digunakan. Pengecatan ini adalah bagian dari upaya kami menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab bersama. Kerja keras Yon TP 938/Pancasona menunjukkan komitmen kami memberikan kualitas terbaik demi kesejahteraan warga Desa Mekarmukti,” ujarnya.

Seorang warga sekitar yang turut memantau pekerjaan, Ibu Euis, menyampaikan rasa senangnya. “Kami sangat senang melihat MCK ini semakin bagus dan bersih. Dulu kami sering kesulitan mendapatkan tempat yang layak, sekarang fasilitas ini tidak hanya lengkap, tapi juga tampak indah. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerja keras Bapak-bapak prajurit yang telah membangunkan ini untuk kami,” ungkapnya tulus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Pasar Merdeka Bogor Capai 90 Persen, Siap Tampung 450 Pedagang

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau progres pembangunan Pasar Merdeka yang mengusung konsep pasar bersih, Kamis (6/8/2026).

 

Dedie Rachim mengatakan pembangunan pasar rakyat ini menjadi bagian dari penataan kota yang diawali dari pembangunan Pasar Jambu Dua, Pasar Gembrong Sukasari, dan Pasar Merdeka.

 

Saat ini, keberadaan pasar rakyat di Kota Bogor memiliki tren positif karena tidak hanya menyediakan pasar basah, tetapi juga sentra kuliner seperti Pasar Jambu Dua.

 

Sementara itu, penataan Pasar Merdeka juga menjadi bagian dari penataan wilayah Bogor Tengah dan Bogor Barat, mulai dari kawasan Jalan Semeru, Simpang Mawar, Jalan M.A. Salmun, Jalan Merdeka, hingga Jalan Perintis Kemerdekaan.

 

“Dalam waktu dekat para pedagang yang selama ini ada di penampungan sementara, pedagang kaki lima bisa masuk. Kapasitas tampung ada sekitar 450,” ucap Dedie Rachim.

 

Nantinya, pasar ini akan diisi oleh kombinasi pasar basah, buah, sayur, daging, ikan, dan sebagainya, serta dipadukan dengan pedagang onderdil dan loak.

 

Selanjutnya, akan dilaksanakan revitalisasi di Jalan Merdeka yang selama ini ditempati para pedagang loak. Pedestrianisasi juga akan dilakukan di Jalan Manunggal dan Jalan M.A. Salmun.

 

“Kemudian langkah berikutnya kita sedang melaksanakan sebuah kajian ya, untuk merubah arus lalu lintas. Jadi dari RSUD kalau ke Jembatan Merah tidak perlu belok lagi ke Mawar, tapi bisa lurus. Nah, ini sedang kita kaji, sehingga nanti Jalan Semeru yang tadinya mati suri, nanti Insyaallah akan bangkit lagi pelan-pelan, akan tertata lagi, dan nanti bisa mempersingkat waktu untuk sampai ke Jembatan Merah Stasiun Bogor,” ungkapnya.

 

Saat ini, progres pembangunan Pasar Merdeka sudah mencapai 90 persen.

 

Project Manager PT Firnie Alataz Malanihat, Martin Rustandi, mengatakan Pasar Merdeka memiliki fasilitas lantai dasar, lantai satu, lantai dua, serta rooftop.

 

Ia memastikan awal September mendatang area di Pasar Merdeka sudah bisa diisi oleh para pedagang.

 

“Setelah pedagang masuk, baru kita akan melaksanakan pekerjaan yang di luar bangunan. Karena terkait sekarang kan semua lahan ini dipakai untuk tempat pedagang sementara,” ucapnya.

 

Secara keseluruhan, Martin menjelaskan bahwa konsep pasar bersih di Pasar Merdeka menghadirkan pedagang tematik. Selain pasar basah yang menjual buah, sayur, daging, dan sembako, juga akan ada berbagai pedagang pisang. Kemudian juga tersedia area untuk pedagang onderdil dan area loak.

 

“Lantai 2 kita khususkan untuk kuliner, dan lantai rooftop juga ada cafe dan ruang meeting, gitu-gitu,” ungkapnya.

 

Ia berharap keberadaan pasar ini semakin memperkuat penataan Kota Bogor sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pedagang, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung pasar dan penjualan para pedagang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jabar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027, Ini Prioritas Pembangunan Tahun Depan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Kesepakatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat paripurna, KDM sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah pembangunan pada 2027 difokuskan merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, 2027 merupakan tahap merampungkan berbagai program prioritas yang telah dikerjakan selama masa pemerintahannya.

“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar KDM.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan seluruh masyarakat yang belum menikmati akses listrik dapat terlayani pada 2027. Dari sekitar 500.000 warga yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini jumlahnya terus menurun dan ditargetkan dapat dituntaskan.

“Kemudian listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai,” katanya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, khususnya dalam memastikan konektivitas jalan dari tingkat nasional hingga desa. Menurut KDM, akses transportasi yang baik menjadi kunci pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

“Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir,” ucapnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

“Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam,” tegasnya.

Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni (rutilahu) juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.

“Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027,” pungkas KDM.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal pada program-program yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seminar Nasional KDKMP di Makassar, Zulhas Tegaskan Peran Strategis Koperasi Desa

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hadir pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (4/8). Kegiatan ini diikuti sekitar 700 peserta dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, serta turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas ini  menegaskan, KDKMP menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Koperasi desa tidak hanya dibangun sebagai lembaga usaha, tetapi disiapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Secara nasional, perkembangan KDKMP menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini, tercatat 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.708 koperasi memiliki akun Simkopdes, dan 60.801 koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha. Dari sisi fisik, terdapat 35.857 titik lahan siap dibangun, 16.180 unit dalam proses pembangunan, dan 19.222 unit telah selesai 100 persen.

KDKMP akan menjalankan fungsi sebagai off-taker komoditas, simpul logistik desa, penyalur subsidi, serta penggerak program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Di tingkat desa, koperasi juga menghadirkan unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, hingga gudang penyimpanan atau cold storage yang terhubung dengan BUMN dan mitra strategis lainnya.

Untuk mempercepat operasionalisasi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penguatan tata kelola, percepatan pembangunan sekitar 35.000 unit hingga Agustus 2026, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Seminar ini juga menjadi ruang dialog untuk meningkatkan pemahaman publik, meluruskan disinformasi, dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi desa.

Pemerintah ingin memastikan KDKMP benar-benar menjadi motor ekonomi rakyat dari bawah. Dengan koperasi yang berjalan aktif, desa diharapkan semakin mandiri, petani dan nelayan memiliki daya tawar lebih kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf Perkuat Hilirisasi Kekayaan Intelektual Lewat RIKIN dan Rindekraf

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa kekayaan intelektual (KI) harus bertransformasi menjadi aset ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan, tidak sekadar berhenti sebagai instrumen pelindungan hukum. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, yang menjadi momentum penguatan sinergi antarkementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Kekayaan Intelektual (RIKIN).

Menurut Menekraf, Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN). Melalui Rindekraf, dibangun paradigma bahwa kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang tidak hanya dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi kreatif.

“Melalui Rindekraf, kita membangun paradigma bahwa kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang tidak hanya dilindungi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah melalui komersialisasi dan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Karena itu, Rindekraf dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan RIKIN agar kebijakan kekayaan intelektual tidak hanya memperkuat aspek pelindungan, tetapi juga mendorong hilirisasi dan pemanfaatannya sehingga mampu meningkatkan investasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menekraf di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/8).

Rindekraf menggeser paradigma kekayaan intelektual dari sekadar hak yang dilindungi menjadi aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai skema, seperti lisensi, waralaba, kemitraan, hingga pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Sejalan dengan arah tersebut, Kementerian Ekraf menjalankan sejumlah program unggulan, antara lain aktivasi Creative Hub, aktivasi Desa Kreatif, Creative by Indonesia, pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif, serta akselerasi IP lokal dengan semangat local heroes go national dan national champions go global.

Menekraf optimistis penyatuan arah Rindekraf dan RIKIN akan memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing IP lokal di pasar global, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Melalui keselarasan kedua dokumen tersebut, kekayaan intelektual diharapkan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, meningkatkan daya saing, memperluas investasi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kebijakan perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi kekayaan intelektual bisa berjalan secara terintegrasi dan semakin baik lagi ke depan. Sehingga dengan semangat satu sinergi berjuta kreasi, kekayaan intelektual menjadi bahan bakar utama ekraf sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional,” harapnya.

Dalam implementasinya, Rindekraf juga memuat rencana aksi lintas sektor yang mencakup strategi pendanaan dan pembiayaan, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, hingga penguatan pelindungan hasil kreativitas. Pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Hukum serta kementerian/lembaga terkait melalui Tim Koordinasi Rindekraf 2026–2045.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan forum ini hadir sebagai wadah untuk memaksimalkan KI sebagai penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan Global Inovasi Innovation Index, ada 80 indikator yang dijadikan sebagai parameter serta ada 100 kurang lebih klaster mulai dari ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi untuk diarahkan agar berdampak bagi pembangunan ekonomi nasional masing-masing negara.

“Kita ingin industri ekonomi kreatif kita, inovasi kita, teknologi kita, dan lain-lain sebagainya itu bisa menjadi sesuatu tulang punggung ekonomi kita ke depan. Saya berharap lewat forum ini kita akan merumuskan, sehingga nanti ada semacam rencana induk kekayaan intelektual kita yang kita bisa hasilkan bersama dan bisa kita rumuskan agar ini bisa menjadi proyek strategis nasional sehingga bisa bisa sangat baik buat semuanya,” ujarnya.

Momentum penguatan ekosistem kekayaan intelektual juga didukung oleh capaian positif sektor ekonomi kreatif. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi ekonomi kreatif telah mencapai Rp61,33 triliun atau sekitar 47 persen dari target tahun 2026. Sementara itu, nilai ekspor sementara tercatat sebesar USD9,99 miliar hingga April 2026.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Kebudayaan, Fadli Zon; Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), Maman Abdurrahman; Deputy Director General World Intellectual Property (WIPO), Hasan Kleb; Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza. Menekraf didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Agus Syarp Hidayat, serta Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Muhammad Fauzy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati HUT RI ke-81, RSUD dr. R. Koesma Tuban Gelar Skrining Varises Kaki Gratis untuk 100 Warga

Penulis
Reta
-

Kaki menjadi bagian tubuh yang sering luput dari perhatian, padahal berperan sebagai tumpuan utama dalam setiap aktivitas. Berangkat dari pentingnya menjaga kesehatan kaki, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui RSUD dr. R. Koesma Tuban menggelar skrining varises kaki gratis bagi masyarakat sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak 100 warga mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula Ronggolawe RSUD dr. R. Koesma Tuban, Kamis (6/8). Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai varises dan pentingnya deteksi dini gangguan pembuluh darah vena.

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban, drg. Heni Purnomo Wati, mengatakan skrining kesehatan menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mengenali kondisi kesehatannya sejak dini. Menurutnya, berbagai gangguan kesehatan dapat ditangani lebih optimal apabila diketahui sebelum menimbulkan keluhan yang lebih berat.

“Kami ingin masyarakat lebih peduli terhadap kesehatannya dan tidak menunggu sampai keluhan menjadi berat. Melalui skrining ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenali kondisi kesehatannya lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya.

Adapun edukasi kesehatan dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiovaskular, dan Vaskular (BTKV) RSUD dr. R. Koesma Tuban, dr. Henderik Agus Nurdiansah, Sp.BTKV., M.Ked.Klin.

Dalam paparannya, dr. Henderik menjelaskan bahwa varises merupakan gangguan pada pembuluh darah vena yang menyebabkan aliran darah tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut umumnya ditandai dengan munculnya urat yang menonjol pada kaki, rasa berat, mudah lelah, nyeri, hingga pembengkakan setelah berdiri atau beraktivitas dalam waktu lama.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap varises sebagai persoalan penampilan semata. Padahal, apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Varises bukan hanya persoalan estetika. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan keluhan yang memengaruhi kenyamanan dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” jelasnya.

Setelah sesi penyuluhan, peserta menjalani skrining untuk mengetahui kondisi pembuluh darah vena pada kaki. Melalui pemeriksaan tersebut, peserta memperoleh gambaran awal mengenai risiko yang dimiliki sekaligus mendapatkan edukasi terkait langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Salah satu peserta, Sherly (23), warga Kelurahan Kutorejo, Tuban, mengaku senang dapat mengikuti skrining varises secara gratis. Ia mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui media sosial RSUD dr. R. Koesma Tuban dan menilai program semacam ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan sekaligus edukasi secara mudah.

“Saya mengetahui informasi kegiatan ini dari media sosial. Menurut saya program seperti ini sangat bermanfaat karena masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya tanpa biaya sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari dokter. Semoga ke depan kegiatan seperti ini semakin sering diadakan,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, RSUD dr. R. Koesma Tuban berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat. Selain memeriahkan peringatan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat agar berbagai penyakit dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Padat Karya Sardonoharjo Bangun Jalan Menuju Balai RW 20, Libatkan 60 Warga Rejosari

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo melaksanakan Program Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Ke-Yogyakartaan di Padukuhan Rejosari, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada 13 Juli hingga 1 Agustus 2026.

Program yang didanai melalui Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 tersebut difokuskan pada pembangunan jalan cor rabat beton menuju Balai RW 20 Rejosari. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp175 juta untuk pekerjaan dengan volume 58,56 meter kubik.

Pembangunan melibatkan sekitar 60 warga Padukuhan Rejosari sebagai tenaga kerja lokal. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mendukung penyelesaian infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada warga.

Sebelum pekerjaan dimulai, tim pelaksana bersama Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi lokasi dan menyusun rencana teknis. Pemerintah kalurahan juga menggelar sosialisasi kepada masyarakat pada 8 Juli 2026 mengenai tujuan, mekanisme, serta pembagian tugas dalam program tersebut.

Jalan yang dibangun menjadi akses utama menuju Balai RW 20. Fasilitas tersebut selama ini digunakan untuk pertemuan warga, kegiatan Bank Sampah Dasawisma RW 20, latihan dan pementasan kesenian Jathilan Rejosari, serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

Perbaikan jalan diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekaligus memperlancar kegiatan yang berlangsung di Balai RW 20. Akses yang lebih baik juga memudahkan masyarakat membawa perlengkapan dan menjalankan kegiatan lingkungan.

Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, mengatakan program padat karya mempertemukan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat dan penerapan nilai-nilai Ke-Yogyakartaan.

“Program ini tidak hanya membangun jalan, tetapi juga menghidupkan semangat gotong royong, kebersamaan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap lingkungan,” katanya.

Menurut Harjuno, keterlibatan langsung warga dapat menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga hasil pembangunan. Masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pengerjaan.

“Kami mengapresiasi warga Rejosari yang bekerja bersama menyukseskan program ini. Semoga jalan tersebut mendukung aktivitas masyarakat dan semakin memperkuat hubungan sosial antarwarga,” ujarnya.

Pekerjaan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan pengecoran pertama secara simbolis oleh Harjuno. Kegiatan tersebut dihadiri pamong kalurahan, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Melalui program padat karya, Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo berharap pembangunan lingkungan dapat berjalan seiring dengan penguatan partisipasi masyarakat. Infrastruktur yang dihasilkan diharapkan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga budaya gotong royong dalam kehidupan warga Rejosari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Investasi, Rosan Roeslani Teken MoU Strategis

Penulis
Reta
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal Langsung (Cooperation and Promotion of Direct Investment) dengan Menteri Investasi Kerajaan Arab Saudi Fahad bin Abduljalil Al-Saif. Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara melalui peningkatan kerja sama promosi dan fasilitasi investasi di berbagai sektor strategis.

Menteri Rosan menegaskan, penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah strategis untuk membawa hubungan Indonesia dan Arab Saudi ke tingkat yang lebih tinggi melalui kerja sama investasi.

 

“Hari ini bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman. Hari ini adalah tentang mentransformasikan persahabatan yang telah terjalin lama menjadi kerja sama ekonomi yang lebih kuat,” ujar Rosan.

 

Menurut Rosan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan yang erat yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, serta hubungan antarmasyarakat yang telah terjalin selama puluhan tahun. Hubungan tersebut kini diperluas melalui peningkatan kerja sama investasi yang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Ke depan, kedua negara melihat peluang besar untuk meningkatkan realisasi investasi langsung Arab Saudi di Indonesia, seiring dengan tingginya minat investor strategis Arab Saudi—termasuk dari sejumlah entitas investasi besar—terhadap sektor prioritas Indonesia.

 

Rosan mengatakan, perubahan lanskap ekonomi global menuntut negara-negara untuk membangun kemitraan yang lebih kuat. Investor saat ini tidak lagi hanya mempertimbangkan biaya yang kompetitif, tetapi juga mencari stabilitas, kepastian, serta peluang investasi jangka panjang.

 

“Arab Saudi tengah menjalankan agenda Vision 2030, sementara Indonesia terus mempercepat industrialisasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Kesamaan arah pembangunan tersebut membuka peluang kolaborasi yang sangat besar bagi kedua negara,” katanya.

 

Melalui MoU tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama investasi langsung melalui pertukaran informasi statistik, peluang bisnis dan investasi, serta regulasi dan iklim investasi; konsultasi dengan sektor swasta; penyelenggaraan kegiatan promosi bersama; serta pertukaran pengetahuan, keahlian, dan kunjungan antar-ahli. Kerja sama ini juga menjadi platform untuk memperkuat koordinasi kelembagaan antara otoritas investasi Indonesia dan Arab Saudi.

 

Rosan menekankan bahwa keberhasilan MoU tidak diukur dari proses penandatanganannya, melainkan dari implementasi nyata yang mampu menghasilkan investasi baru, memperluas kemitraan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

 

“Kami ingin melihat semakin banyak perusahaan Arab Saudi berinvestasi di Indonesia dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang menjajaki peluang usaha di Arab Saudi. Kami juga ingin memperkuat kolaborasi di sektor-sektor strategis, mulai dari hilirisasi, manufaktur, infrastruktur, energi baru terbarukan, logistik, properti, hingga teknologi digital,” ujarnya.

 

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai reformasi kebijakan.

 

“Indonesia terbuka untuk investasi. Indonesia berkomitmen melakukan reformasi. Kami menyambut investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, mendorong alih pengetahuan, mengembangkan industri, serta menghadirkan kemakmuran bersama,” tegas Rosan.

 

MoU ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi sekaligus mempercepat realisasi investasi di berbagai sektor prioritas yang mendukung transformasi ekonomi kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakerda II IWAPI Maluku Resmi Dibuka, Abdullah Vanath Soroti Peran Investasi dan Perbankan

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Maluku yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Ambon, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada IWAPI yang telah memasuki usia ke-51 tahun. Menurutnya, usia tersebut menunjukkan kematangan organisasi dalam membina dan memberdayakan perempuan pengusaha, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah.

Pada kesempatan itu, Vanath juga memaparkan pandangannya mengenai perputaran ekonomi di Maluku. Ia mengibaratkan sumber perputaran uang di masyarakat berasal dari tiga “pohon” utama, yakni pohon pemerintah melalui APBN dan APBD, pohon swasta melalui investasi dan kegiatan usaha, serta pohon perbankan melalui dukungan pembiayaan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku tidak dapat terus bergantung pada belanja pemerintah semata. Peran sektor swasta dan dunia perbankan harus semakin diperkuat agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu prasyarat utama agar investasi dan usaha swasta berkembang adalah terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

“Investasi dan usaha swasta hanya bisa tumbuh kalau daerah kita aman dan kondusif. Mana ada orang berduit atau investor yang mau menanamkan modalnya kalau situasinya tidak aman? Karena itu, menjaga keamanan adalah kunci utama agar pergerakan ekonomi lancar dan lapangan kerja terbuka,” ujar Vanath.

Selain keamanan, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha ultra mikro di Maluku.

Ia berharap IWAPI dapat mengambil peran strategis dalam mendampingi para perempuan pengusaha agar memiliki tata kelola usaha dan manajemen keuangan yang baik, sehingga semakin dipercaya oleh lembaga perbankan untuk memperoleh akses permodalan.

Mengakhiri sambutannya, Vanath menegaskan bahwa pembangunan Maluku merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Rakerda II DPD IWAPI Provinsi Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong peningkatan kapasitas perempuan pengusaha, memperluas jejaring usaha, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...596061...4,858Halaman 60 dari 4,858