Beranda blog Halaman 571

Target Raih Prestasi Optimal, Wali Kota Cimahi Tekankan Persiapan Matang Hadapi Porprov Jabar 2026

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menekankan pentingnya persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong prestasi optimal Kota Cimahi dalam ajang bergengsi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

Demikian diungkapkan pada Rapat Kerja Kota (Rakerkot) KONI Kota Cimahi 2025 di aula gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Sabtu (27/12). “Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan Kota Cimahi dapat meraih prestasi optimal pada Porprov Jabar 2026,” ujarnya.

Ngatiyana turut mengapresiasi jajaran pengurus Koni Kota Cimahi dan pengurus cabang olahraga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hal itu menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan Porprov Jabar 2026. “Alhamdulillah seluruh pengurus KONI dan cabor bisa hadir, ini menunjukkan keseriusan kita bersama,” katanya.

Ngatiyana menyatakan, rakerkot Koni Kota Cimahi menjadi sarana untuk melakukan persiapan kegiatan pembinaan olahraga secara matang, baik dari sisi sumber daya manusia, program kerja, hingga penganggaran. “Rakerkot ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penyiapan kegiatan ke depan. Personel, program, anggaran, dan pola kerja harus disusun dengan baik mulai sekarang,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Cimahi siap memberikan dukungan penuh sebagai bentuk komitmen dalam memajukan prestasi olahraga daerah. “Kami akan terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan olahraga di Kota Cimahi,” tuturnya.

Ketua KONI Kota Cimahi, H. Aris Permono menyatakan, seluruh aspek dipersiapkan secara matang untuk menghadapi Porprov Jabar 2026. “Perjuangan olahraga tidak bisa instan. Semua aspek harus disiapkan agar bisa meraih prestasi maksimal dan membanggakan,” ujarnya.

Pada Porprov Jabar 2022, Kota Cimahi berada di peringkat 14. Pihaknya menargetkan prestasi olahraga Kota Cimahi bisa masuk peringkat 10 besar di ajang Porprov Jabar 2026, saat ini tengah dilakukan penyiapan dan pembinaan atlet-atlet andalan untuk meraih prestasi baik di ajang provinsi hingga nasional.

“Harapan kami jelas, prestasi ini harus terus naik. Dari 14 besar, kita kejar 10 besar, bahkan lebih. Dukungan pemerintah daerah sangat faktor penting, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menunjukkan perhatian luar biasa terhadap dunia olahraga membuktikan olahraga mendapat tempat istimewa dan pemerintah hadir dan berpihak pada prestasi olahraga Kota Cimahi” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Nataru, Wali Kota Cimahi Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali

Pemerintah Kota Cimahi memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tetap terjaga. Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Antri, Selasa (23/12).

Dalam kegiatan tersebut, Ngatiyana didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi Ahmad Nuryana, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Tita Mariam, unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin), Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Polres Cimahi, serta Kodim 0609. Rombongan meninjau langsung ketersediaan pasokan dan perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.

Wali Kota berdialog dengan para pedagang untuk memperoleh gambaran riil kondisi pasar, khususnya terkait harga beras, telur, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, serta cabai. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih relatif stabil dan berada pada kisaran yang dapat dijangkau masyarakat.

Ngatiyana menyampaikan, harga beras belum mengalami kenaikan. Beras premium masih berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, sementara beras medium sekitar Rp13.000 per kilogram. Menurutnya, stabilitas harga beras menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Selama harga beras tetap stabil, kondisi ekonomi masyarakat masih bisa terjaga,” ujarnya.

Selain beras, sejumlah komoditas lain juga terpantau stabil, seperti bawang merah. Sementara bawang putih mengalami kenaikan tipis. Di sisi lain, harga cabai merah dan cabai kecil justru mengalami penurunan signifikan hingga hampir 50 persen, dari sebelumnya sekitar Rp60.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan hanya terjadi pada cabai rawit hijau.

Adapun harga telur dan daging ayam mengalami kenaikan, namun dinilai masih dalam batas wajar. Harga telur saat ini berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam masih berada di bawah Rp40.000 per kilogram, dan harga daging sapi tercatat sekitar Rp130.000 per kilogram.

Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan dampak kenaikan menjelang Nataru, Pemkot Cimahi terus menggencarkan operasi pasar murah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan melalui program SiBesti (Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi) hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui langkah tersebut, Pemkot Cimahi berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terjaga selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Pastikan Penanganan Banjir di Kabupaten Cirebon Terkendali

Bupati Cirebon Imron memastikan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon telah dilakukan secara cepat dan saat ini dalam kondisi terkendali. Hal tersebut disampaikan Bupati Imron usai meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (24/12).
Imron mengatakan, pemerintah daerah segera bergerak, setelah memperoleh informasi banjir dari pemberitaan media. Ia menyebutkan laporan tersebut menyampaikan adanya luapan air di beberapa titik hingga membawa material dan merendam kendaraan milik warga.
Menindaklanjuti kondisi itu, Imron bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon langsung meninjau lokasi terdampak.
“Hasil koordinasi dengan BPBD, sejumlah titik pengaman seperti benteng penahan air akan segera diperbaiki,” kata Imron.
Ia menjelaskan, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu, bukan akibat genangan permanen di wilayah terdampak.
Menurut Imron, indikasi banjir kiriman terlihat dari kondisi air yang cepat surut setelah hujan di daerah hulu mereda.
“Begitu hujan berhenti di hulunya, air di sini langsung surut dan kering,” ujarnya.
Imron menyebutkan, banjir kiriman tersebut sempat berdampak ke beberapa wilayah lain, termasuk kawasan permukiman, sehingga menyebabkan rumah warga terendam.
Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah daerah akan menggelar rapat lanjutan lintas instansi guna membahas penataan kawasan dan sistem pengendalian banjir.
Ia menegaskan, penanganan ke depan akan difokuskan pada penataan lingkungan yang ramah lingkungan serta penguatan koordinasi dengan daerah hulu.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri mengatakan, pihaknya bersama Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon telah bergerak cepat untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.
Ia menilai kejadian banjir harus menjadi pembelajaran bersama, karena peristiwa serupa terus berulang, tidak hanya di Kabupaten Cirebon tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Rokhmin menyoroti deforestasi sebagai salah satu penyebab utama banjir, mengingat tutupan hutan di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 17 persen, jauh di bawah ketentuan ekologis.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan daerah aliran sungai, pembersihan saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dengan total 24 desa terdampak.
Ia menyebutkan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat kemasukan air.

“Pengungsi tercatat sekitar 56 jiwa dan bersifat sementara. Saat ini seluruh genangan telah surut,” kata Ikin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Malam Natal, Bupati Ipuk Bersama Forkopimda Patroli ke Sejumlah Gereja di Banyuwangi

Malam Natal, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) patroli keliling ke sejumlah gereja di Banyuwangi, Rabu (24/12) malam.

Patroli tersebut dilakukan bersama Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, serta Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.

“Patroli malam ini untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” ujar Ipuk.

Rombongan memulai patroli dari Mapolresta Banyuwangi dengan menggunakan sepeda motor menuju Gereja Katolik Maria Ratu Damai di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Penganjuran.

Di lokasi tersebut, rombongan disambut sekitar seribu jemaat. Setelah menyapa jemaat, Ipuk bersama Forkopimda melanjutkan kunjungan ke Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Banyuwangi di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Kepatihan.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Banyuwangi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Penganjuran.

Di setiap gereja yang dikunjungi, Ipuk titip agar jemaat mendoakan Banyuwangi senantiasa aman, nyaman, dan terhindar dari bencana.

“Kami juga mengajak umat Kristiani untuk bersama-sama membangun Banyuwangi dengan semangat kebersamaan,” tutur Ipuk.

“Semoga Natal ini membawa kebahagiaan, ketenangan, dan dapat dirayakan bersama keluarga dengan penuh kehangatan serta sukacita,” kata Ipuk.

Sementara Kapolresta mengatakan pengamanan Natal telah disiapkan secara maksimal, dengan menempatkan personel gabungan di tiap gereja.

“Total ada 125 gereja di Banyuwangi yang melaksanakan ibadah Natal. Seluruhnya telah kami tempatkan personel pengamanan, dan sebelumnya dilakukan sterilisasi untuk memastikan ibadah berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tutup 2025 dengan Ekonomi Tetap Resilien di Tengah Tekanan Global

Pemerintah menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja perekonomian yang tetap terjaga di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Berbagai tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta perlambatan ekonomi global tidak menghalangi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Menutup tahun 2025, kita patut bersyukur bahwa perekonomian nasional tetap resilien di tengah tantangan global yang tidak mudah. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memimpin Apel Pagi Tutup Tahun 2025 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/12).

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi yang solid dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% (yoy) pada Triwulan III 2025, inflasi terkendali di level 2,72% per November 2025, serta surplus perdagangan sebesar USD35,88 miliar pada periode Januari–Oktober 2025 yang mencatatkan tren positif selama 66 bulan berturut-turut. Sejumlah indikator lainnya seperti PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, dan pertumbuhan kredit juga berada pada zona positif.

Di tingkat global, peran Indonesia semakin menguat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk aksesi OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP. Pemerintah juga terus mendorong perluasan kerja sama ekonomi melalui berbagai perjanjian dagang strategis, antara lain IEU-CEPA, ICA-CEPA, ACFTA 3.0, serta penandatanganan Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025. Selain itu, negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat juga telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan rampung pada awal 2026.

Lebih lanjut, di bidang transisi energi, komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia meningkat dari USD20 miliar pada 2022 menjadi USD21,4 miliar pada 2025. Peningkatan komitmen ini mencerminkan kepercayaan kuat mitra internasional terhadap kebijakan transisi energi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial, termasuk program diskon transportasi, rangkaian belanja nasional seperti Harbolnas dan Indonesia Great Sale, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan (BLTS Kesra) kepada hampir 30 juta Keluarga Penerima Manfaat. Kebijakan tersebut turut menopang penguatan konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun.

Selain itu, kinerja komunikasi publik dan transparansi turut mencatatkan hasil positif. Sepanjang 2025, Kemenko Perekonomian kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat serta mencatatkan peningkatan kualitas publikasi kebijakan perekonomian nasional secara konsisten.

“Pergantian tahun merupakan momen strategis untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Saya mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan membangun pola pikir yang solutif dan kolaboratif demi memperkuat kinerja perekonomian nasional,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir secara luring dan daring dalam apel pagi tersebut di antaranya yakni pejabat eselon I dan II Kemenko Perekonomian, pejabat eselon I dan II Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, serta para staf Kemenko Perekonomian dan Sekjen Dewas KEK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Insiden Kapal Phinisi di Labuan Bajo, Menteri Pariwisata Koordinasi Intensif dengan Basarnas

Menteri Pariwisata (Menpar) menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kapal wisata phinisi yang terjadi di perairan Selat Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat, 26 Desember 2025.

Sejak menerima laporan awal, Kementerian Pariwisata bergerak cepat dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, otoritas kesyahbandaran, Pemerintah Daerah, serta Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Jakarta untuk mendukung proses pencarian dan penanganan pasca kejadian.

Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, Kapal Phinisi Putri Sakina tenggelam di Perairan Selat Padar diduga ⁠terkena gelombang setinggi 2 meter yang mengakibatkan mesin mati. Masih belum ditemukan wisatawan yang merupakan empat warga negara Spanyol. Korban dicurigai terjebak di dalam kamar. Empat Warga Spanyol yang belum ditemukan itu adalah Fernando Martin Careras, pelatih sepak bola Wanita Valencia CF, beserta ketiga anaknya. Sementara 7 penumpang beserta awak kapal dilaporkan berhasil diselamatkan dalam musibah ini.

Kementerian Pariwisata RI terus mengambil langkah-langkah aktif dan terkoordinasi menyusul insiden kecelakaan kapal wisata di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

“Kami telah mengirimkan Staf Ahli Menteri serta pejabat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores untuk secara langsung memantau dan berkoordinasi dengan operasi pencarian dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh Basarnas di lapangan,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.

Secara kelembagaan, Kementerian Pariwisata juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta untuk menyampaikan ungkapan empati dan duka cita yang mendalam, sekaligus menawarkan dukungan dan bantuan yang diperlukan dalam penanganan pasca-kejadian.

Menteri Pariwisata telah menugaskan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, serta Direktur Politeknik Pariwisata Bali untuk mendampingi keluarga korban, tentu dengan menghormati persetujuan keluarga dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta.

“Berdasarkan komunikasi resmi antara Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Besar Spanyol, Pemerintah Spanyol menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya cepat serta profesional tim penyelamat Indonesia. Fokus bersama saat ini adalah memaksimalkan pencarian terhadap empat korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang,” jelas Menteri Widiyanti.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim SAR akan melanjutkan operasi pencarian selama tujuh hari, dengan evaluasi berkala berdasarkan kondisi cuaca dan keselamatan tim di lapangan. Sebagai langkah pencegahan, otoritas kesyahbandaran di bawah Kementerian Perhubungan, telah menetapkan larangan sementara pelayaran kapal wisata di perairan Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo, terhitung sejak 26 Desember hingga 1 Januari 2026 atau sampai dengan pengumuman lebih lanjut.

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk mengutamakan keselamatan wisatawan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan penanganan kejadian ini dilakukan secara transparan, humanis, dan bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Polri Pulangkan 9 Pekerja Migran Korban TPPO dari Kamboja

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) berhasil memulangkan sembilan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kamboja. Para korban tiba di Tanah Air pada Jumat, 26 Desember 2025, setelah melalui proses penyelidikan dan koordinasi lintas negara.

Pemulangan tersebut merupakan hasil kerja Desk Ketenagakerjaan Dittipidter Bareskrim Polri yang berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Phnom Penh, otoritas imigrasi Kamboja, serta BP2MI. Kesembilan korban sebelumnya diduga direkrut secara ilegal dan dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer, disertai kekerasan fisik dan psikis.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, khususnya pekerja migran Indonesia yang rentan menjadi korban kejahatan lintas negara.

“Polri berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran. Kasus ini menjadi perhatian serius karena para korban direkrut dengan iming-iming gaji besar, namun justru dieksploitasi dan mengalami kekerasan,” ujar Komjen Pol Syahardiantono dalam konferensi pers di Lobby Bareskrim Polri, Jum’at (26/12).

Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban berasal dari berbagai daerah, di antaranya Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Lampung, dan Riau. Mereka diketahui bekerja di sejumlah lokasi di Kamboja, seperti Poipet, Bavet, Chrey Thrum, dan Sihanoukville. Bahkan, salah satu korban perempuan diketahui dalam kondisi hamil enam bulan saat berhasil diselamatkan.

Komjen Pol Syahardiantono menambahkan, keselamatan korban menjadi prioritas utama selama proses penyelidikan di Kamboja, mulai dari penyediaan tempat tinggal, kebutuhan logistik, hingga pendampingan kesehatan.

“Alhamdulillah seluruh korban berhasil dipulangkan dalam keadaan selamat. Selama di Kamboja, tim kami memastikan kebutuhan dasar dan keamanan para korban terpenuhi, termasuk perawatan medis bagi korban yang membutuhkan perhatian khusus,” jelasnya.

Dalam perkara ini, penyidik mengantongi sejumlah nama terduga perekrut, tim leader, hingga bos perusahaan scam di Kamboja. Modus yang digunakan para pelaku umumnya berupa tawaran pekerjaan sebagai operator komputer dengan gaji tinggi, sementara seluruh dokumen perjalanan diurus oleh perekrut untuk meyakinkan korban.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami akan meningkatkan proses ke tahap penyidikan dan memburu seluruh pihak yang terlibat, baik perekrut di dalam negeri maupun jaringan di luar negeri. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, proporsional, dan berkeadilan,” tegas Kabareskrim.

Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan janji gaji besar tanpa prosedur resmi. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus serupa dan memberikan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Salurkan Bantuan dan Kerahkan Alat Berat untuk Percepat Pemulihan Banjir di Aceh Utara

Polri bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Atas arahan langsung Kapolri, jajaran Polri turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terdampak dan memastikan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi.

Dalam kunjungan on the spot bersama Kapolda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kapolres Aceh Utara, Polri memutuskan mendistribusikan berbagai bantuan logistik, alat berat, hingga dukungan operasional kepolisian di wilayah terdampak paling parah, terutama Kecamatan Langkahan.

“Sesuai arahan dan perintah Bapak Kapolri, kami diperintahkan untuk langsung ngecek di lapangan. Dari evaluasi satu bulan ini, ada beberapa kebutuhan yang harus segera kami tindak lanjuti,” ujar perwakilan Polri saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (27/12).

Sebagai langkah awal, Polri menyalurkan paket sembako yang didistribusikan langsung oleh Bhabinkamtibmas ke masyarakat terdampak. Selain itu, tujuh unit alat berat, terdiri dari ekskavator besar, ekskavator kecil, serta dump truck, dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus akibat banjir.

“Fokus kita hari ini di Kecamatan Langkahan yang kondisinya cukup berat. Akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena itu kunci percepatan pemulihan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan bantuan air bersih untuk wilayah yang masih kesulitan akses air, sembari mendorong pembangunan air bor di beberapa titik. Kebutuhan sarana ibadah seperti seperangkat alat salat dan karpet musala turut disiapkan untuk masyarakat terdampak.

Di sektor kesehatan, hasil koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan sejumlah puskesmas mengalami kerusakan berat. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri telah berkoordinasi dengan pusat untuk pengiriman bantuan medis.

“Hari ini Jakarta sudah menyiapkan 60 koli berisi obat-obatan, alat kesehatan, dan kebutuhan medis lainnya, dan langsung kita kirim,” ungkapnya.

Sementara itu, Polsek Langkahan dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan sama sekali. Untuk mendukung operasional anggota, Polri menyiapkan perlengkapan kantor, kendaraan dinas, hingga tenda pengungsian.

“Untuk kendaraan roda dua, sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Kita datangkan 20 unit motor trail dari Medan, ditambah dua mobil double cabin untuk mendukung tugas anggota di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, sebanyak 30 tenda besar juga disiapkan untuk menunjang kebutuhan pengungsi. Hingga akhir Desember, Polri berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan mendesak hasil evaluasi, termasuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan.

Polri juga mencatat adanya dua waduk yang jebol serta sejumlah jembatan putus akibat banjir. Untuk itu, pembangunan jembatan kecil dengan kapasitas di bawah satu ton akan segera dilakukan guna membuka kembali akses masyarakat.

“Yang paling dibutuhkan sekarang adalah akses jalan dan jembatan. Kalau akses terbuka, pemulihan bisa lebih cepat,” katanya.

Dalam rangka memperkuat pengamanan dan bantuan kemanusiaan, Polri juga mengerahkan tambahan 190 personel Brimob, masing-masing 100 personel di Aceh Utara dan 90 personel di Lhokseumawe, lengkap dengan peralatan pendukung.

Selain Aceh Utara, Polri juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi Aceh Tamiang yang turut terdampak cukup parah, termasuk fasilitas Polres dan asrama anggota.

“Untuk Aceh Tamiang, kebutuhan dasar anggota sudah hampir tidak ada. Kita kirim alat tidur, kelambu, selimut, hingga 450 unit magic jar dan 450 kompor gas,” ujarnya.

Polri menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan hingga seluruh operasional kepolisian berjalan normal dan beban masyarakat terdampak dapat teringankan.

“Komitmen Polri jelas, sesuai perintah Bapak Kapolri, kami harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Tambah Kekuatan Alat Berat di Aceh Tamiang, Sebar 36 Alat Berat BPJN Aceh dan Gandeng BUMN Karya

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Peengerahan personel dan mobilisasi alat berat terus dilakukan secara masif serta menggandeng  BUMN Karya untuk percepatan pemulihan pascabencana.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan penanganan bencana terus dilakukan Kementerian PU dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor.
“Kami terus bergerak mengerahkan personel dan alat berat secara masif serta menggandeng BUMN Karya agar penanganan pascabencana di Aceh Tamiang dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Saat ini masih difokuskan pada pemulihan  aksesibilitas, membersihkan kawasan terdampak, dan memastikan aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal,” kata Menteri Dody.
Tercatat hingga 28 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memobilisasi 36 alat berat dan 66 unit dump truck yang tersebar di sejumlah lokasi prioritas di Aceh Tamiang. Sebaran alat berat difokuskan pada percepatan pembersihan material banjir dan longsoran, pemulihan akses jalan, serta penanganan fasilitas publik.
Berdasarkan peta sebaran BPJN Aceh, alat berat di Aceh Tamiang ditempatkan pada berbagai ruas dan lokasi strategis dengan kombinasi peralatan berupa excavator, dozer, loader, grader, beco loader, serta dump truck. Pekerjaan yang tengah dikerjakan berupa kegiatan penanganan pembersihan kawasan perkotaan yang dilakukan secara berkelanjutan pada jalan nasional maupun jalan daerah.
Pada beberapa lokasi, ditempatkan paket alat berat dengan kapasitas besar seperti 10 unit excavator, 1 unit dozer, dan 18 unit dump truck, sementara di titik lainnya disesuaikan dengan kondisi lapangan menggunakan kombinasi alat berukuran lebih kecil untuk menjangkau area terbatas.
Untuk lokasi yang sulit dijangkau peralatan besar, Kementerian PU mengoptimalkan pekerja padat karya dengan dukungan alat berukuran lebih kecil agar proses pembersihan tetap efektif dan menyentuh seluruh area terdampak.
Dalam rangka memperkuat respons atas permohonan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PU menggandeng sejumlah BUMN Karya untuk menambah kekuatan alat berat di Aceh Tamiang. Dukungan tersebut antara lain datang dari PT Brantas Abipraya (Persero) dengan 2 unit excavator dan 4 unit dump truck.
Kemudian PT Nindya Karya (Persero) dengan 1 unit excavator, PT Waskita Karya (Persero) dengan total 4 unit excavator dan 11 unit dump truck, PT Wijaya Karya (Persero) dengan 2 unit excavator dan 4 unit dump truck, PT Hutama Karya (Persero) dengan 2 unit excavator, PT Adhi Karya (Persero) dengan 2 unit excavator dan 4 unit dump truck, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan 2 unit excavator dan 4 unit dump truck.
Salah satu contoh dukungan BUMN Karya dilakukan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) yang terlibat langsung di sejumlah titik strategis, antara lain pembersihan bekas longsoran di Jalan Kuala Simpang Aceh Tamiang dengan 2 unit excavator, pembersihan fasilitas pendidikan di SDN 1 Karang Baru menggunakan 1 unit excavator, dukungan pengangkutan material dengan 2 unit truk, serta pembersihan fasilitas strategis di Pengadilan Negeri Aceh Tamiang.

Tercatat hingga 28 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, Kementerian PU telah mengerahkan total 811 personel di Provinsi Aceh terdiri atas 355 personel Satgas PU dan 456 personel BUMN untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Selain dukungan personel, Kementerian PU juga memobilisasi 821 unit alat berat yang terdiri dari 216 unit alat berat milik Kementerian PU dan 605 unit dukungan mitra BUMN Karya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Maksimalkan Pembangunan Huntara di Kabupaten Agam

Pembangunan hunian sementara (huntara) tahap I di Kabupaten Agam terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir bandang. BNPB melakukan beberapa penebalan pada proses pembangunan 117 huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembaian.

Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ary Laksmana mengatakan, BNPB melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan huntara tersebut diantaranya dengan menambah personil pelaksana/tukang dan membagi jam kerja menjadi 2 shift.

Selain penambahan personil, Operasi Modifikasi Cuaca juga ditambahkan frekuensinya untuk menurunkan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Agam, mengingat kondisi yang terus hujan menjadi salah satu kendala pada pembangunan huntara ini.

“Kita sudah meminta dari Tim OMC ini bisa menambahkan jam terbang untuk mengurangi intensitas hujan yang terjadi di wilayah Palembaian. Selain itu, kami juga akan menambah tenaga ahli pertukangan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya dan dibagi menjadi 2 shift,” jelas Ary.

Sebelumnya, jumlah personil gabungan yang terlibat pada pembangunan huntara terdiri dari unsur TNI berjumlah 100 orang dan tenaga ahli tukang sebanyak 6 orang. Nantinya personil akan ditambah menjadi dua kali lipat, baik TNI maupun tenaga ahli tukang.

Hingga hari ini, proses pengerjaan huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak telah mencapai 50% dari target. Baja-baja ringan sebagai pondasi dan pembatas bangunan telah berdiri tegak. Pemasangan dinding mulai dilakukan bertahap. Empat unit alat berat juga terus bekerja pagi hingga malam.

Seiring proses pembangunan huntara di Lapangan SDN 05, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah meninjau lokasi yang akan menjadi tempat dibangunnnya huntara tahap II di Kecamatan Palembaian. Lokasi tersebut merupakan lahan milik warga yang dipinjamkan sementara untuk dibangunkan huntara. Rencananya, akan dibangun 84 unit huntara di lokasi tersebut.

Saat ini, Pemda Kabupaten Agam didukung BNPB sedang mempersiapkan kebutuhan dokumen seperti surat persetujuan, SK Bupati Agam, serta beberapa dokumen lainnya untuk izin penggunaan lahan tersebut. Pembersihan lahan mulai dilakukan hari ini Minggu (28/12).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News