Beranda blog Halaman 576

Safari Natal 2025, Gubernur Pramono dan Wagub Rano Serukan Kerukunan Antarumat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta melaksanakan Safari Natal 2025 untuk monitoring kelancaran dan keamanan pelaksanaan ibadah Natal di sejumlah gereja di Jakarta, pada Rabu (24/12). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyapa para jemaat dan menyerukan kerukunan antarumat.

Ada sepuluh gereja yang dikunjungi oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama Forkopimda DKI Jakarta. Gubernur Pramono mendatangi tiga gereja, yaitu Gereja Katedral, GPIB Immanuel, dan Gereja Keluarga Kudus Rawamangun.

Sedangkan, Wagub Rano berkunjung ke lima gereja, yakni Gereja Santa Perawan Maria Ratu, Gereja Santo Yohanes Penginjil, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Baru, GKI Kebayoran Baru, dan Gereja Santo Stefanus Cilandak. Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mendatangi dua gereja, yaitu Gereja Hati Kudus dan Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service (GSJA CWS) Senen.

Gubernur Pramono menyampaikan dua hal dalam Safari Natal 2025, yakni terkait kesederhanaan dalam perayaan dan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang mengayomi warga dari berbagai latar belakang.

“Saya ingin sampaikan, secara prinsip ada dua hal. Pertama, mari kita menyambut Natal ini dengan kegembiraan, tetapi tidak melupakan kesederhanaan. Karena, saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sedang tertimpa bencana. Yang kedua, yang paling penting dalam perayaan natal kali ini, saya sebagai Gubernur Jakarta, memastikan menjadi Gubernur bagi semua umat, agama, kelompok, dan etnis. Itu betul-betul saya lakukan,” ujar Gubernur Pramono, di Gereja Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga dan memastikan ruang yang aman bagi setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ia pun mengapresiasi peran aktif gereja dalam pembinaan iman, penguatan keluarga, serta pelayanan sosial bagi masyarakat sekitar.

“Kehadiran gereja yang peduli dan terbuka menjadi kekuatan penting dalam merawat solidaritas sosial di wilayah perkotaan yang padat dan dinamis. Sekali lagi, atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyambut Tahun Baru 2026. Mari bersama kita pertahankan kerukunan umat beragama di Jakarta,” tutur Gubernur Pramono.

Di tempat terpisah, Wagub Rano berharap, momentum Natal dan Tahun Baru kali ini semakin memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antarwarga Jakarta. Ia mengajak seluruh masyarakat dapat menjaga kerukunan, kedamaian, dan toleransi.

“Saya mendapat tugas untuk mengunjungi sejumlah gereja di wilayah Jakarta Selatan. Safari Natal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah kerukunan umat beragama, sekaligus memberikan dukungan moral bahwa Jakarta adalah milik bersama,” ujar Wagub Rano, di Gereja Santo Yohanes Penginjil, Melawai, Jakarta Selatan.

Senada dengan pesan kesederhanaan yang disampaikan Gubernur Pramono, Wagub Rano menjelaskan, perayaan Tahun Baru 2026 akan digelar secara sederhana. Pemprov DKI Jakarta tidak mengadakan pesta kembang api atau kemeriahan berlebihan.

“Tahun Baru kali ini tidak dilaksanakan dengan kemewahan. Tidak ada pesta kembang api. Kita lebih banyak berdoa. Hiburan tetap ada, tetapi dengan konsep sederhana,” ucapnya.

Wagub Rano pun menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh warga Jakarta.

“Semoga Natal tahun ini membawa keberkahan dan kekuatan bagi kita semua. Selamat menyambut Tahun Baru 2026 bagi seluruh warga Jakarta. Kami juga mengirimkan doa bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Aceh, Sumatra, Pemalang, dan Bali, semoga diberikan kekuatan dan perlahan dipulihkan dalam keadaan yang lebih baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peran Strategis SMK dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam Simposium Penyelarasan dan Revitalisasi Vokasi Bidang Ketahanan Pangan bertajuk “Dari SMK untuk Kedaulatan Pangan Bangsa” yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (8/12).

Dalam sambutannya, Wamendikdasmen menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak semata-mata dipahami sebagai ketersediaan bahan pangan, melainkan mencakup ketahanan sistem produksi, rantai pasok, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan SMK vokasi bidang pangan dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

“Ketahanan pangan ke depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia vokasi, khususnya lulusan SMK bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. SMK memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan nasional,” ujar Atip.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyampaikan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi sektor pangan nasional. Penurunan produksi komoditas strategis seperti beras, susu, dan daging sapi memerlukan respons berbasis inovasi dan teknologi.

Menurut Arif, penguasaan teknologi pertanian modern oleh peserta didik SMK, seperti smart farming dan sistem irigasi cerdas, berpotensi meningkatkan efisiensi produksi, menekan food loss, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Penerapan mekanisasi, pemupukan presisi, dan pemanfaatan data digital juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas tanpa menambah luas lahan.

Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, menekankan pentingnya keselarasan antara penyelenggaraan pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan memiliki potensi besar dalam menyerap lulusan SMK, apabila didukung kebijakan yang memperkuat sisi permintaan tenaga kerja.

“Diperlukan keberpihakan kebijakan agar sektor pertanian dan pangan menjadi pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi muda, antara lain melalui kepastian penghasilan dan ekosistem usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Arie juga memaparkan peran strategis SMK ke depan, antara lain sebagai pusat inovasi riset terapan, inkubator UMKM pangan, akselerator teknologi di wilayah perdesaan, serta mitra strategis pengembangan kawasan pangan nasional. Pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan drone, alat mesin pertanian modern, dan sistem irigasi cerdas, menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas lulusan SMK.

Dari sisi sektor kelautan dan perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Alan Frendy Koropitan, menegaskan bahwa penguatan SMK vokasi pangan perlu ditempatkan dalam kerangka penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

Ia menyampaikan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya bertujuan menyiapkan lulusan siap kerja, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor pangan dan kelautan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, dari perspektif industri, Vice President PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Agus Wahyudi, menyampaikan bahwa keberadaan SMK merupakan bagian penting dalam rantai pasok industri pangan nasional, khususnya di sektor perunggasan. Industri pangan membutuhkan tenaga kerja terampil dan kompeten guna menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan simposium ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pendidikan vokasi bidang pangan melalui peningkatan kompetensi lulusan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi dengan industri dan lembaga riset. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan SMK sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Konsisten Bangun Personal Branding Digital, Nevi Zuairina Raih TOP Legislator Award 2025

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Komisi VI daerah pemilihan Sumatera Barat II, Hj Nevi Zuairina berhasil meraih TOP Legislator Award 2025 – For Personal Branding Kategori Dapil Sumatera Barat II dari SuaraPemerintah.ID.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Nevi Zuairina dalam membangun personal branding yang kredibel, komunikatif, dan berintegritas di era digital, serta konsisten menjalin komunikasi publik yang aktif dengan konstituen.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Awarding Ceremony 3rd TOP Legislator Award 2025 yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, di The Sultan Hotel, Jakarta. Ajang ini diikuti oleh sejumlah anggota legislatif dari berbagai daerah yang dinilai memiliki kinerja unggul, kredibilitas tinggi, serta kehadiran publik yang positif di ruang digital.

Pada momen penganugerahan, Nevi Zuairina yang berhalangan hadir secara langsung menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya serta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Penghargaan ini saya terima sebagai amanah sekaligus pengingat untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, masyarakat menuntut kehadiran wakil rakyat yang tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan, mendengar, dan merespons aspirasi secara aktif dan beretika,” ujar Nevi Zuairina.

Menurut Nevi, personal branding bukan sekadar upaya membangun citra, melainkan cerminan nilai dan konsistensi kerja seorang legislator dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya komunikasi publik yang substansial dan mudah dipahami masyarakat.

“Bagi saya, personal branding bukan sekadar membangun citra di ruang publik, melainkan cerminan dari nilai, konsistensi kerja, dan komitmen untuk selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Ke depan, saya akan terus memperkuat komunikasi publik yang substansial, edukatif, dan inklusif, agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, CEO SuaraPemerintah.ID, Arief Munajad, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, khususnya kepada para legislator yang dinilai berhasil membangun komunikasi publik yang sehat dan berintegritas.

“Penghargaan ini kami berikan kepada para legislator yang tidak hanya menjalankan fungsi representasi dan legislasi, tetapi juga mampu menghadirkan komunikasi publik yang sehat, membangun kepercayaan, serta menunjukkan integritas melalui personal branding yang autentik di ruang digital,” ujar Arief Munajad.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi publik, kehadiran legislator di ruang digital menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.

CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo, menjelaskan bahwa penilaian TOP Legislator Award dan TOP Senator Award 2025 dilakukan melalui digital research dalam periode Agustus–Oktober 2025.

“Kami menggunakan tiga parameter utama penilaian, yakni Digital Awareness Aspect (40%), Digital Media Aspect (40%), dan Social Media Aspect (20%). Ketiga aspek ini mengukur tingkat pencarian publik, eksposur dan sentimen pemberitaan digital, serta performa dan popularitas media sosial legislator,” jelas Tri Raharjo.

Keberhasilan Nevi Zuairina meraih 3rd TOP Legislator Award 2025 – For Personal Branding diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para wakil rakyat lainnya untuk terus memperkuat komunikasi publik yang adaptif, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa personal branding yang kuat bukan sekadar citra, melainkan refleksi nilai, karakter, dan komitmen kepemimpinan seorang legislator di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: BMKG Prediksi Berawan dan Hujan Sedang Sepanjang Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan disertai hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (26/12).

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari diawali dengan langit berawan di Kepulauan Seribu. Sementara itu, hujan ringan diprediksi akan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Khusus Jakarta Selatan, hujan sedang berpotensi mengguyur wilayah tersebut sejak pagi.

Memasuki siang hari, cuaca berawan masih mendominasi sebagian besar area Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Meski demikian, Jakarta Selatan masih berpeluang mengalami hujan ringan.

Pada sore hari, seluruh wilayah Jakarta kembali berada dalam kondisi berawan, termasuk Kepulauan Seribu. Situasi serupa diperkirakan berlangsung hingga malam hari, di mana BMKG memproyeksikan cuaca berawan merata di seluruh wilayah ibu kota.

Selain itu, BMKG mencatat bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 25–30 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan berkisar antara 67 hingga 90 persen, yang menandakan potensi cuaca lembap sepanjang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya Umumkan UMK 2026 Rp 2,82 Juta, Alami Kenaikan 6,5 Persen

Penulis
Syifa
-

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.593 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Penetapan tersebut diumumkan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026. 

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa besaran UMK Kota Yogyakarta tahun 2026 mengalami kenaikan Rp 172.555 atau sebesar 6,5 persen dibandingkan UMK tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 2.655.041.

“Maka hari ini sudah ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota Tahun 2026. Lampiran keputusan itu memuat besaran upah minimum untuk kabupaten/kota, dan untuk Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.827.593,” ujar Hasto saat jumpa pers di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (24/12).

Ia menjelaskan, penetapan UMK merupakan hasil dari tahapan prosedural yang telah dilalui, mulai dari penghitungan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota hingga rekomendasi yang diajukan bupati/wali kota kepada gubernur. UMK tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan mulai efektif pada 1 Januari 2026. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Gubernur DIY Nomor 483 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dampak kebijakan tersebut, Hasto menyebut kenaikan UMK memberikan manfaat bagi pekerja sekaligus konsekuensi bagi pemberi kerja. “Bagi pekerja tentu mendapatkan besaran salary yang lebih, sementara bagi pemberi kerja ada tanggung jawab yang lebih besar. Saya kira itu bagian dari keseimbangan,” jelasnya.

Dalam penetapan UMK 2026, pemerintah daerah tidak lagi melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara mandiri seperti tahun-tahun sebelumnya. Data KHL kini disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan standar internasional ILO. Pemerintah daerah kemudian menetapkan nilai alfa sebagai indeks pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Untuk Kota Yogyakarta, nilai alfa yang disepakati melalui Dewan Pengupahan adalah 0,78. Ini hasil kesepakatan antara unsur pekerja dan pemberi kerja,” terang Hasto.

Ia memaparkan, perhitungan UMK dilakukan dengan mengacu pada upah minimum tahun berjalan, ditambah inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Inflasi Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar sekitar 3,27 persen, sehingga menghasilkan UMK 2026 di angka Rp2,82 juta.

Hasto juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, rata-rata penerimaan upah pekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari Rp3,2 juta. Dengan demikian, penetapan UMK 2026 dinilai tidak akan mengagetkan dunia usaha.

“Ketika kita menetapkan UMK di angka 2,8 juta, sebetulnya angka itu sudah sering terlampaui oleh para pemberi kerja di Kota Yogyakarta. Rata-rata penerimaan upah sudah di atas 3 juta, sehingga kami optimis ini tidak memberatkan,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan mengenai kecukupan UMK terhadap kebutuhan hidup, Hasto menjelaskan perhitungan rata-rata keluarga di Kota Yogyakarta yang terdiri dari tiga anggota keluarga dengan sekitar 1,4 orang bekerja per keluarga. Dengan asumsi tersebut, satu keluarga diperkirakan memiliki pendapatan sekitar Rp4,2 juta per bulan.

“Satu keluarga dengan anggota keluarga tiga mendapatkan salary Rp 2,8 juta ditambah separuhnya lagi, ditambah Rp 1,4 juta sehingga totalnya itu Rp. 4,2 juta. Ya kira-kira perhitungan kita seperti itu. Ya menurut saya ya kira-kira cukuplah untuk standar hidup di Jogja seperti itu,” katanya.

Namun demikian, Hasto mengingatkan adanya catatan kewaspadaan terkait hasil KHL 2025 yang menempatkan DIY sebagai daerah dengan KHL tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp4.604.982. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

“Yang perlu kita waspadai, jangan sampai batas kemiskinan nanti ikut naik terlalu tinggi. Mudah-mudahan tidak, sehingga kita tetap bisa melampaui batas pendapatan itu,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menjelaskan bahwa dalam penghitungan UMK Tahun 2026 rumusannya berbicara pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Ia menerangkan bahwa indeks tertentu yang dimaksud adalah indeks alfa (α), yang merepresentasikan partisipasi atau keterlibatan pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam rumusan tersebut, inflasi yang digunakan berbasis provinsi, sedangkan pertumbuhan ekonomi menggunakan data kabupaten/kota.

“Melalui nilai alfa inilah harapannya kebutuhan hidup layak dapat tercermin. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan,” ujarnya.

Maryustion menambahkan, pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan kontribusi pekerja terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara lebih proporsional, sehingga hasil perhitungannya dapat mendekati nilai KHL.

“Ke depan, penghitungan KHL sendiri mengacu pada kajian yang bersumber dari ILO, International Labour Organization, yang menjadi acuan organisasi pekerja di tingkat global,” imbuhnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Sampaikan Pesan Ini Saat Hadiri Natal di Gereja Tiberias

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengajak warga untuk menjadikan Natal sebagai ruang refleksi dan empati. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Natal di Gereja Tiberias, Kamis (25/12).

Menurut Tri, Natal menjadi momentum introspeksi diri agar setiap warga tumbuh sebagai pribadi yang lebih peduli dan saling menguatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Natal adalah waktu untuk bercermin, memperbaiki diri, dan menumbuhkan kepedulian antar sesama,” ujar Tri.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama unsur Forkopimda sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan perayaan Natal di Kota Bekasi berlangsung aman, damai, dan penuh rasa kebersamaan.

Pada kesempatan itu, Tri juga mengimbau agar pergantian Tahun Baru 2026 tidak diisi dengan pesta kembang api. Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, memilih menggelar doa bersama lintas agama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan kedamaian.

Tri turut menyinggung situasi kebencanaan yang menimpa wilayah Sumatera dan Aceh. Menurutnya, akhir tahun ini dapat dimaknai sebagai momentum empati dan solidaritas.

“Musibah yang terjadi mengingatkan kita bahwa empati dan tenggang rasa tidak mengenal batas wilayah,” katanya.

Suasana kunjungan semakin khidmat saat wali kota, wakil wali kota, unsur Forkopimda, dan jemaat bersama-sama menyanyikan lagu Syukur sebagai simbol persatuan dan kebinekaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro dan Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Riau Berduka untuk Aceh hingga Sumbar, SF Hariyanto: Rayakan Nataru dengan Keprihatinan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Riau melakukan peninjauan lapangan dalam rangka memastikan kesiapan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan penuh kedamaian. Peninjauan dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Gereja HKBP Hangtuah, kemudian dilanjutkan ke Gereja St Paulus yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung kesiapan rumah ibadah, pengamanan, serta koordinasi panitia gereja dengan aparat keamanan.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa kehadiran pemerintah dan unsur Forkopimda merupakan bentuk komitmen bersama. Terlebih, dalam menjaga keamanan serta ketenangan masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru.

“Kita hadir dalam suasana untuk meninjau persiapan perayaan Natal dan tahun baru 2026. Kita berharap dengan kebersamaan kita hadir di sini untuk menjaga semuanya,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto, di Pekanbaru, Rabu (24/12).

Dijelaskan, kondisi duka yang tengah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia akibat bencana alam tentu dirasakan juga oleh warga Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, perayaan akhir tahun kali ini perlu dilaksanakan dengan penuh empati dan keprihatinan.

“Apalagi kondisi sekarang ini kita mendoakan juga saudara-saudara yang terkena musibah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh. Jadi kita untuk tahun ini merasakan sama-sama bersedih,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur SF Hariyanto juga mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian tahun dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Satu diantaranya, dengan menyarankan agar kegiatan pesta kembang api tidak dilakukan secara meriah.

“Kami juga tadi menyarankan untuk kegiatan-kegiatan tahun baru ditiadakan mercon yang meriah. Kita juga berdoa, semoga di tahun depan akan baik dan sehat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda bersama lintas sektor. Ia menegaskan sinergi seluruh unsur menjadi kunci utama menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Hari ini saya mendampingi Pak Gubernur bersama Pangdam, Kajati, Danlanud, Danrem, Wali Kota Pekanbaru dan seluruh stakeholder terkait hadir dalam rangka pengamanan Natal 2025,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa suasana kebersamaan dan kedamaian sangat terasa dalam peninjauan. Menurutnya, momentum ini sekaligus menjadi doa bersama bagi para korban bencana di berbagai daerah Sumatera.

“Suasananya penuh kedamaian. Di samping itu juga kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumut dan Sumbar selalu diberi kekuatan agar bisa juga bersama-sama bangkit kembali,” tuturnya.

Sebagai informasi, usai meninjau gereja, rombongan melanjutkan peninjauan ke Pos Pengamanan Purna MTQ dalam rangka Operasi Lilin Lancang Kuning 2025. Di lokasi tersebut, Plt Gubernur Riau dan Forkopimda memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan yang diterapkan selama masa libur Nataru.

Dengan dilakukannya peninjauan ini, seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, serta mencerminkan nilai toleransi, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Tinjau Kesiapan Sarana Transportasi Mudik Nataru

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kesiapan sarana transportasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rabu (24/12). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan pelayanan transportasi, baik udara maupun darat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur memantau arus penumpang di Bandara Internasional Kualanamu sebagai moda transportasi udara, serta di Stasiun Besar Medan untuk moda transportasi darat (kereta api).

“Tadi kita meninjau arus mudik di Bandara Kualanamu, dan selanjutnya kita menuju ke Stasiun Besar menggunakan moda transportasi kereta api (Railink),” ujar Bobby, usai peninjauan bersama unsur Forkopimda Sumut.

Dari hasil peninjauan, Bobby menyampaikan bahwa arus mudik dan pelayanan moda transportasi berlangsung kondusif dan lancar. Ia juga menyebut adanya pemeriksaan terhadap petugas transportasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) guna memastikan seluruh petugas bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Untuk kesiapan moda transportasi darat seperti bus, kita juga memastikan kesiapannya dalam melayani rute mudik di beberapa daerah. Termasuk jalur ke arah Tapanuli,” sebutnya.

Jalur menuju sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut, lanjut Bobby, sempat mengalami kendala akibat bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November lalu. Namun, saat ini kondisi jalan sudah dapat dilalui kendaraan roda empat hingga roda enam.

“Yang pasti, jalur mana yang bisa digunakan dan bagaimana kapasitas jalannya. Sehingga akan menyesuaikan jenis bus yang melintas. Dan setiap pertimbangan akan disampaikan oleh tim yang bersiaga,” jelas Bobby.

Untuk itu, Bobby mengimbau para pemudik, baik yang menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, khususnya yang menuju wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, agar tetap mengantisipasi potensi kerawanan, terutama saat melintasi kawasan dataran tinggi.

“Ya untuk mengantisipasi segala kemungkinan, terutama di kawasan yang tinggi curah hujannya. Dan untuk Nataru ini pengamanan sudah berjalan,” katanya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, serta Wali Kota Medan Rico Waas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Janji Terpenuhi, Wamen ESDM Turun Langsung Cek Bantuan Terdistribusi di Tapanuli Selatan

Penulis
Syifa
-

Saat masa pemulihan pascabencana yang penuh tantangan, kehadiran pemerintah menjadi penguat moral bagi warga terdampak di Tapanuli Selatan. Untuk memastikan bantuan sampai dan pengungsi mendapatkan haknya, Wakil Menteri ESDM Yuliot turun langsung ke Posko Batuhula di Desa Garoga, Kecamatan Batangtoru, Selasa (23/12). Di lapangan ia memeriksa ketersediaan logistik dan fasilitas penunjang agar para pengungsi memperoleh perlindungan dan kenyamanan yang layak.

“Jadi untuk kunjungan hari ini kami memastikan bantuan yang disampaikan oleh Kementerian ESDM itu sampai di lokasi. Alhamdulillah apa yang dijanjikan oleh Pak Menteri untuk tenda, genset, dan alat pembersih itu sudah sampai,” ujar Yuliot.

Selain pengecekan logistik, Kementerian ESDM juga merealisasikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan jumlah yang melebihi target awal. “Waktu itu Pak Menteri menjanjikan 245 tenda, ini kita sudah mengirimkan 267 tenda sudah ada di lokasi,” tegas Yuliot. Huntara yang disiapkan bukan sekadar tempat berteduh: kementerian berencana melengkapi hunian sementara tersebut dengan fasilitas layaknya hunian tetap.

“Kami nanti akan menarik jaringan listrik ke hunian-hunian sementara ini, sehingga kebutuhan masyarakat untuk listrik itu juga bisa terpenuhi,” tambahnya.

Kualitas air juga menjadi perhatian utama. Yuliot menyampaikan keterlibatan Badan Geologi untuk memastikan sumber air aman dikonsumsi pengungsi. “Nanti kami akan mengirim kembali tim Badan Geologi untuk memastikan sumur itu layak konsumsi dan bisa digunakan oleh masyarakat,” jelas Yuliot.

Selain itu, menjelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya memastikan ketersediaan BBM, LPG, dan pasokan listrik dalam kondisi andal agar perayaan masyarakat tidak terganggu.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyambut baik tindakan cepat dan dukungan teknis dari Kementerian ESDM, terutama dalam penentuan lokasi hunian yang aman. Menurutnya, peran Badan Geologi krusial untuk mitigasi bencana lanjutan. “Tentu kami berharap akan mempercepat, karena kita tahu setiap ada huntara huntap itu harus lewat uji dari Badan Geologi. Sehingga akan lebih mudah kami untuk kemudian berkoordinasi, karena setiap penetapan lokasi huntara maupun tetap itu harus lewat uji dari Badan Geologi,” ungkapnya.

Dari sisi pemulihan infrastruktur energi, Gus Irawan Pasaribu juga melaporkan bahwa distribusi energi di wilayah terdampak sudah berangsur pulih. “BBM Alhamdulillah seminggu terakhir ini sudah relatif normal. Listrik di Tabagsel juga semua kecamatan desa sudah pulih, mungkin 1-2 dusun saja yang masih minor,” lapor Gus Irawan.

Menutup kunjungan, Wamen Yuliot dan jajaran pemerintah daerah menargetkan penataan lokasi Huntara dapat diselesaikan secepatnya. “Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya masyarakat sudah bisa dipindahkan ke sini,” harap Yuliot.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. “Terima kasih Kementerian ESDM sudah memberikan perhatian luar biasa. Ini jarang kementerian datang, Wamennya datang lagi,” pungkas Gus Irawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemdaprov Jabar Tetapkan UMK dan UMSK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Pemda Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.

Ketetapan ini merupakan langkah strategis Pemdaprov Jabar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor unggulan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sesuai dengan regulasi tentang Upah Minimum.

UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penetapan UMSK Tahun 2026

Selaras dengan penetapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026:
1. Kota Bekasi: Rp6.028.033
2. Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
3. Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
4. Kota Depok: Rp5.551.084
5. Kabupaten Bogor: Rp5.187.305
6. Kota Bandung: Rp4.760.048
7. Kota Cimahi: Rp4.110.892
8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558
9. Kabupaten Subang: Rp3.739.042
10. Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638
11. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622
12. Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Pemdaprov Jabar menegaskan bahwa seluruh pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan rekomendasi Bupati dan Wali Kota, serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi, serta aspirasi dari berbagai pihak agar kondisi perekonomian daerah tetap stabil.

Upah Minimum Kabupaten/Kota dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi para pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan menggunakan skema Struktur dan Skala Upah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...575576577...4,893Halaman 576 dari 4,893