Beranda blog Halaman 575

UMP DIY 2026 Naik Jadi Rp2.417.495, Ini Rincian UMK Jogja, Sleman, Bantul, hingga Gunungkidul

Penulis
Syifa
-

Pemda DIY secara resmi menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495. Besaran UMP ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dibandingkan dengan UMP DIY tahun 2025.

Pengumuman UMP dilakukan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu (24/12). Made mengatakan, besaran kenaikan UMP DIY tahun 2026 sebesar Rp153.414,05.

“UMP Tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi. Sementara, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur DIY, berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Made memaparkan, UMK Kota Yogyakarta tahun 2026 sebesar Rp2.827.593. Angka ini mengalami kenaikan Rp172.551,17 atau 6,5%. Untuk UMK Kabupaten Sleman naik Rp157.872,14 atau 6,4% menjadi Rp2.624.387. Sedangkan UMK Kabupaten Bantul sebesar Rp2.509.001, atau naik 6,29% yakni Rp148.468.

“UMK Kabupaten Kulon Progo untuk 2026 sebesar Rp2.504.520, dengan kenaikan Rp153.280,15 atau 6,52%. Terakhir, UMK Kabupaten Gunungkidul menjadi Rp2.468.378 atau naik Rp138.115, yakni sebesar 5,93%,” paparnya.

Made pun menegaskan, UMK yang ditetapkan ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dan pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK, serta tidak melakukan penangguhan pembayaran UMK tahun 2026.

“Pengusaha wajib menyusun serta menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Sementara upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah. Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno mengatakan, Dewan Pengupahan DIY telah menyepakati angka alfa dalam rumus perhitungan UMP dan UMK berada pada 0,8. Angka ini sudah memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat yang membebaskan daerah untuk menentuka angka alfa antara 0,5-0,9.

“Angka ini adalah hasil komunikasi dari perserikatan pekerja dan pengusaha atas rekomendasi dari akademisi. Yang menjadi pertimbangan dari akademisi, bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY tahun ini sedikit lebih membaik dibandingkan dengan tahun lalu,” imbuh Pakar Ekonomi UII Yogyakarta ini.

Priyonggo pun mengungkapkan, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi dan sektor transportasi (hanya pada angkutan penumpang dan barang) 2026 tidak dilakukan. UMSP 2026 di DIY masih akan menggunakan UMSP tahun 2025 lalu.

“Pertumbuhan beberapa sektor seperti konstruksi dan pertambangan, lebih banyak ditopang oleh strategi nasional, sehingga bersifat fluktuatif dan bisa dimungkinkan belum tentu berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini membuat salah satu keputusan dari pemerintah daerah adalah untuk tidak menetapkan UMSP 2026,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Taklimat Media Kemdiktisaintek : Capaian Kinerja Tahun 2025

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan kegiatan taklimat media dalam rangka penyampaian capaian kinerja tahun 2025 serta arah program dan kebijakan strategis tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Rabu (24/12).

Taklimat media yang mengusung tema “Ngopi Bareng bersama Rekan Media” ini merupakan bagian dari upaya Kemdiktisaintek untuk memperkuat komunikasi publik, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun kolaborasi yang konstruktif antara kementerian dan insan media sebagai mitra strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yuliarto) menyampaikan bahwa media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami arah kebijakan dan program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Menurutnya, peran media menjadi semakin strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan serta ekspektasi publik.

Kegiatan taklimat media ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemdiktisaintek yang memaparkan gambaran umum kinerja kementerian sepanjang tahun 2025, termasuk progres program yang tengah berjalan. Pembahasan difokuskan pada penguatan akses pendidikan tinggi, peningkatan mutu dan relevansi, penguatan tata kelola yang akuntabel, serta pengembangan riset dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Secara umum, capaian kinerja Kemdiktisaintek tahun 2025 diarahkan pada implementasi kebijakan “Diktisaintek Berdampak” sebagai landasan penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas unit utama, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selain menyampaikan capaian kinerja tahun 2025, Kemdiktisaintek juga memaparkan arah kebijakan dan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026. Fokus kebijakan ke depan diarahkan pada penguatan dampak pendidikan tinggi, sains, dan teknologi bagi masyarakat, daerah, serta dunia industri, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Brian Yuliarto kembali menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga sebagai ruang dialog, pertukaran gagasan, serta penyampaian masukan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, rekan-rekan media diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta pertanyaan terkait isu-isu strategis pendidikan tinggi, riset, inovasi, sains, dan teknologi. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif, mencerminkan komitmen Kemdiktisaintek dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, Kemdiktisaintek akan terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia industri, dan komunitas riset guna mempercepat hilirisasi hasil riset, memperkuat pengembangan talenta sains dan teknologi, mendorong pembelajaran transformatif, serta meningkatkan kemandirian riset berbasis kebutuhan bangsa. Komitmen terhadap akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan program prioritas akan terus dijaga sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui penyelenggaraan taklimat media ini, Kemdiktisaintek berharap dapat terus membangun dialog yang konstruktif dengan media, sehingga informasi kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan secara utuh, berimbang, dan akurat kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Natal di Tengah Keberagaman, Wawali Wawan Ajak Jemaat Rawat Damai dan Toleransi

Penulis
Syifa
-

Suasana khidmat dan hangat menyelimuti Perayaan Natal yang diselenggarakan GKJ Brayat Kinasih dan GPIB Marga Mulya Yogyakarta, Kamis (25/12). Di tengah lantunan pujian dan doa, kehadiran Wakil Wali Kota Yogyakarta  menjadi penanda kuatnya komitmen pemerintah dalam merawat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.

Saat memasuki Gereja, Wawan Harmawan menyapa jemaat. Ucapan Selamat Natal yang disampaikannya disambut dengan senyum dan tepuk tangan hangat. Momen tersebut mencerminkan relasi yang dekat antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa perayaan keagamaan merupakan ruang penting untuk memperkuat ketahanan sosial.

“Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan setiap umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman, aman, dan damai,” ujarnya.

Ia menyampaikan, perayaan Natal bukan hanya momentum spiritual bagi umat Kristiani, tapi juga pengingat pentingnya menjaga harmoni sosial.

“Semoga dengan dirayakannya Natal tahun ini, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua. Memberi semangat baru dalam pelayanan di tengah umat, sekaligus menguatkan tekad kita bersama membangun Kota Yogya dalam harmoni dan toleransi,” terangnya.

Wawan juga menyinggung tema Natal “Tuhan Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga” yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan kehidupan saat ini. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter manusia.

“Keluarga adalah ruang pertama tempat nilai iman, akhlak, dan kepedulian sosial ditanamkan. Dari keluarga yang kuat akan lahir pribadi-pribadi yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Inilah kenapa budi pekerti sangat penting untuk ditanamkan dalam keluarga,,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Wawan turut mengajak jemaat untuk berbela rasa terhadap saudara-saudara di Aceh, Sumatera Barat dan Utara yang terdampak bencana.

“Kita menyerukan doa, juga empati kepada saudara-saudara kita di yang sedang berduka dan terdampak bencana alam,” katanya.

Menutup sambutannya, Wawan menyampaikan selamat datang kepada para wisatawan yang datang ke Yogyakarta selama libur Natal dan Tahun Baru. Ia mengimbau agar seluruh pihak bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan kota.

“Kami menyambut hangat para tamu yang berlibur. Mari kita jaga bersama kenyamanan kota ini, sekaligus memberi ruang bagi saudara-saudara kita dari luar daerah untuk menikmati keindahan dan keramahan Yogyakarta,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pantau Posko Pengamanan Nataru, Tri Adhianto: Kondisi Berjalan Aman dan Lancar

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pemantauan langsung Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta prosesi ibadah malam Natal di wilayah Kecamatan Pondok Melati.

Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan pengamanan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal dengan aman dan khidmat.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bekasi bersama Wakil Wali Kota, Kapolres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507/Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi meninjau langsung kesiapan personel gabungan TNI–Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan, serta relawan yang bertugas di Posko Pengamanan Nataru.

“Pemerintah Kota Bekasi bersama seluruh unsur Forkopimda hadir untuk memastikan pengamanan Natal dan Tahun Baru berjalan optimal, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bekasi, khususnya Kecamatan Pondok Melati, terpantau aman dan kondusif.

“Alhamdulillah, secara umum kondisi lalu lintas terpantau lancar dan situasi keamanan terkendali. Hingga saat ini tidak ditemukan kejadian menonjol yang mengganggu aktivitas masyarakat,” ungkapnya.

Selain memantau posko pengamanan, Wali Kota Bekasi bersama Forkopimda dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi juga meninjau langsung pelaksanaan prosesi ibadah malam Natal di sejumlah gereja di wilayah Pondok Melati.

“Kami ingin memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah malam Natal dengan tenang, aman, dan khidmat. Kehadiran pemerintah adalah bentuk komitmen dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi,” tegas Tri Adhianto.

Wali Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus mempersempit ruang gerak potensi gangguan keamanan dan intoleransi melalui sinergi yang kuat bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.

“Kota Bekasi adalah kota yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai keguyuban. Momentum Natal ini menjadi pengingat pentingnya menghadirkan kedamaian serta saling menghormati antar sesama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Wali Kota Eri Cahyadi Tingkatkan Integritas dan Transformasi Pelayanan Publik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen terus meningkatkan tata kelola pelayanan publik. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga layanan di kecamatan, kelurahan, hingga mal pelayanan publik untuk masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menjaga integritas dan membangun transformasi pelayanan publik yang bersih ke depannya.

Sepanjang tahun 2025, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Salah satunya, Wali Kota Eri menggelar webinar yang mengusung tema “Menegakkan Disiplin, Membangun Integritas: Peran ASN dalam Pembinaan dan Pelayanan Prima di Kota Surabaya. 

Webinar yang diselenggarakan pada April 2025 ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Tujuannya, yakni untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun integritas ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Sejatinya, ASN itu harus bisa mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain-lain. Karena bangsa ini, kota ini, khususnya Surabaya itu (masyarakat) akan percaya kalau pemerintahnya itu bersih, dan pemerintah yang bisa mengayomi, bukan pemerintah yang membuat gaduh,” kata Wali Kota Eri, Selasa (23/12).

Tidak hanya itu, Wali Kota Eri juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan edukasi serta sosialisasi tentang penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan gratifikasi. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga Camat dan Lurah.

Wali Kota Eri menegaskan kepada seluruh lurah, camat, hingga kepala PD agar menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang bersih dan transparan. Dalam hal ini, ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik pungli, disertai bukti yang jelas agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

“Warga Surabaya tidak boleh takut (melapor). Jangan pernah takut dikucilkan (jika lapor). Insyaallah RT/RW Surabaya itu luar biasa, tapi kalau ada (RT/RW) yang seperti itu (pungli), tolong sampaikan. Tapi warga juga jangan menghakimi, tanpa ada bukti,” tegasnya.

Imbauan tersebut tidak hanya berlaku bagi jajaran di lingkungan pemkot, akan tetapi juga berlaku bagi RT/RW di Kota Surabaya. Terkait sanksi bagi RT/RW yang terlibat pungli, Wali Kota Eri menyampaikan, aturannya sudah jelas tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 112 Tahun 2022. “Ada saksinya juga. Di Perwali kan sudah ada sanksi-sanksinya itu,” tambahnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga menyampaikan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Surabaya juga melakukan kampanye pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kampanye ini dilakukan seiring diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi pada 2 September 2025.

Cak Eri menyebutkan, bahwa peraturan ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan tidak hanya untuk melaporkan, tetapi juga sebagai bentuk menolak segala jenis praktik gratifikasi. “Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” sebut Cak Eri.

Untuk memperkuat kampanye ini, Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi melalui berbagai platform, mulai dari media sosial (medsos), banner, poster, dan flyer. Tidak hanya itu, pemkot juga mensosialisasikan hal tersebut ke berbagai titik tempat pelayanan publik, seperti kantor kelurahan, kecamatan, rumah sakit, sekolah, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra Pelayanan Publik (SPP).

Sosialisasi ini, bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat, bahwa segala bentuk pemberian terkait jabatan, baik uang, barang, atau fasilitas, ini dinilai termasuk bagian dari tindak gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa tidak ada biaya tambahan untuk layanan publik di Surabaya, kecuali yang sudah ditetapkan resmi. Masyarakat juga tidak diwajibkan memberikan hadiah atau imbalan kepada pegawai. Melalui pemasangan banner, flyer, dan poster, pesan ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat,” jelas Cak Eri. 

Cak Eri menekankan, bahwa dirinya tidak segan akan menindak tegas jika ada jajarannya yang terlibat pungli atau terbukti melakukan tindakan gratifikasi lainnya dalam melakukan pelayanan. Bahkan, ia juga mewajibkan kepada seluruh karyawan di Pemkot Surabaya mulai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai lapangan untuk membuat surat pernyataan di atas materai, bahwa mereka tidak akan menerima atau meminta uang dalam pelayanan publik.

Cak Eri menjelaskan, bahwa setiap langkah ASN harus didasari data yang valid. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya berinisiatif mengimplementasikan sistem “one data, one map, one policy” sebagai fondasi utamanya. “ASN harus bekerja dengan data akurat dan kebijakan berbasis bukti. Dengan ini, kita bisa memastikan alokasi anggaran lebih efisien dan kebijakan yang kita ambil responsif terhadap kebutuhan warga,” jelasnya.

Sistem ini didukung penuh oleh ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, PD di lingkungan Pemkot Surabaya secara aktif melakukan validasi data (tagging) pada Peta Basis Data Kewilayahan. Data yang valid ini, menurutnya sangat krusial untuk menunjang tujuh program Prioritas Pembangunan Kota Surabaya, termasuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting.

Adanya sistem ini, Cak Eri mengungkapkan, transformasi pelayanan publik di Surabaya dapat menunjukkan hasil yang luar biasa. Dalam hal ini, ia mencontohkan, MPP Siola menjadi tolok ukur kecepatan, berdasarkan persentase 100 persen dari 115.205 berkas di MPP Siola diproses secara tepat waktu. “Pelayanan juga diperluas ke SPP di berbagai lokasi untuk mendekatkan layanan ke masyarakat,” kata Cak Eri. 

Disamping itu, layanan perizinan juga terus ditingkatkan melalui SSW ALFA (Sistem Pelayanan Terpadu) yang menawarkan layanan perizinan dan non-perizinan berbasis elektronik serta bisa diakses dari mana saja. Peningkatan mutu pelayanan ini, tercermin dari tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kota Surabaya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menambahkan, peran ASN tidak hanya terhenti pada pelayanan administrasi. Akan tetapi, jajaran birokrasi pemkot juga terlibat secara langsung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Surabaya.

“Mempercepat transformasi penciptaan SDM unggul dan berkarakter adalah misi kami. Keberhasilan Surabaya menuju kota dunia ditentukan oleh seberapa cepat dan akurat ASN bergerak. Ini adalah semangat kepahlawanan kita hari ini,” pungkasnya. 

Bupati Sragen dan Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Natal

Penulis
Syifa
-

Bupati Sragen, didampingi Wakil Bupati serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), meninjau tujuh titik pos pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang tersebar di wilayah strategis Kabupaten Sragen, Senin (22/12).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, pelayanan, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Adapun tujuh pos pengamanan yang ditinjau meliputi, Pos Pelayanan Terpadu di kawasan Pemda Lama, Pos Pengamanan Gereja Santa Maria, Pos Pengamanan Gereja Kristen Jawa, dan empat pos di Rest Area Tol Solo–Ngawi, yakni KM 519A, KM 519B, KM 538A, dan KM 538B.

Kapolres Sragen, Dewiana Syamsu Indyasari, menegaskan jajarannya telah menyiapkan langkah antisipasi secara maksimal, termasuk pengamanan ibadah Natal dan pencegahan potensi ancaman terorisme. Seluruh personel disiagakan, dengan sterilisasi lokasi ibadah dilakukan dua jam sebelum kegiatan dimulai.

“Tim intelijen kami terus bekerja memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin apabila terdapat hal-hal yang berpotensi mengancam kamtibmas selama perayaan Natal,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas menyampaikan, hasil peninjauan menunjukkan kesiapan pengamanan dan pelayanan perayaan Nataru telah berjalan dengan baik, berkat sinergi solid antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Insyaallah pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Sragen berjalan tertib, lancar, dan aman. Saya yakin masyarakat Sragen guyub rukun dalam berbagai kegiatan serta memiliki tingkat toleransi yang tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati mengingatkan perayaan Nataru tahun ini berlangsung di tengah musim hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem.

“Masyarakat kami harapkan sungguh-sungguh memperhatikan faktor cuaca dan dampaknya dalam beraktivitas, baik potensi angin kencang, curah hujan tinggi, longsor, maupun kondisi jalan yang licin,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim dan Forkopimda Tinjau Kesiapan Keamanan Ibadah Natal di Surabaya

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung kesiapan pengamanan ibadah Natal 2025 di tiga gereja di Surabaya, Rabu (24/12). Pengecekan dilakukan menjelang pelaksanaan misa malam Natal.

Gereja yang dikunjungi adalah Gereja Santa Maria Tak Bercela, Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Surabaya, dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Immanuel.

Turut hadir dalam peninjauan, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, Kabinda Jatim, serta jajaran OPD. Rombongan diterima langsung oleh Pastor sekaligus Ketua II GPIB Jemaat Immanuel, Adam Tutu Hatunewa.

Gubernur Khofifah mengatakan, kehadiran pemerintah daerah bersama TNI-Polri bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal berlangsung aman, damai, dan khusyuk.

“Kita ingin memastikan proses ibadah Natal tahun ini berjalan lancar, damai, dan khusyuk,” ujar Khofifah di sela kunjungan.

Menurutnya, pengamanan ibadah keagamaan bukan hanya soal keamanan secara teknis, tetapi juga menjaga nilai persaudaraan, kemanusiaan, serta kasih di tengah masyarakat yang majemuk. “Hubungan persaudaraan, kemanusiaan, damai, dan kasih harus tetap terjaga di semua elemen masyarakat,” katanya.

“Jadi selamat merayakan Natal. Mudah-mudahan penuh damai, kasih, dan selamat menyambut tahun baru 2026. Mudah-mudahan semua bahagia dan sukses,”pungkas Gubernur Khofifah.

Pengamanan Terpadu

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Nanang Avianto, memastikan pengamanan Natal 2025 dilakukan secara terpadu dan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur.

Ia menjelaskan, pengamanan melibatkan personel gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah disiagakan sejak apel gelar pasukan. “Semua personel gabungan sudah kami sebar dan dilakukan sterilisasi tempat ibadah, sehingga umat Nasrani bisa melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujar Nanang.

Menurut Nanang, pola pengamanan ini dilaksanakan berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Para kapolres bekerja sama dengan dandim serta kepala daerah setempat untuk memastikan seluruh gereja dan lokasi ibadah aman.

Ia menambahkan, faktor cuaca yang memasuki musim penghujan juga menjadi perhatian dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Aparat telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pengamanan di sejumlah lokasi wisata yang diprediksi ramai dikunjungi usai perayaan Natal.

“Setelah ibadah biasanya masyarakat bersilaturahmi dan berwisata. Itu sudah kami prediksi dan kami siapkan pengamanannya,” terangnya.

Sementara itu, Pastor Adam Tutu Hatunewa menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Gubernur Jatim beserta jajaran Forkopimda ke gereja GPIB Jemaat Immanuel. Untuk kapasitas GPIB Jemaat Immanuel pada malam Natal mencapai sekitar 500 jemaat.

Ia menjelaskan, ibadah malam Natal dan Hari Natal umumnya dihadiri lebih banyak jemaat dibandingkan ibadah Mingguan, termasuk jemaat yang datang dari luar kota untuk merayakan Natal di gereja asal. “Malam Natal biasanya jemaat lebih banyak karena yang sudah pindah atau tinggal di luar kota pulang untuk beribadah di sini,” ujarnya.

Adam juga menyebutkan bahwa pengamanan ibadah Natal telah menjadi agenda rutin setiap tahun, dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI, serta unsur masyarakat seperti pramuka dan relawan lintas iman.

“Pengamanan Natal selalu dibantu Polsek, Koramil, Babinsa, dan elemen masyarakat. Mudah-mudahan perayaan Natal tahun ini berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Pastikan Stok dan Harga Pangan Aman Saat Natal dan Tahun Baru

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali selama perayaan Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026. Pemerintah, kata Mentan, hadir memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap pasokan pangan.

Mentan Amran menegaskan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek produksi, tetapi juga stabilitas harga dan kelancaran distribusi, terutama pada momen keagamaan yang meningkatkan kebutuhan masyarakat.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” ujar Mentan Amran,  Kamis (25/12/2025).

Ia menjelaskan, stok komoditas pangan strategis nasional berada pada posisi aman. Untuk beras, pemerintah memperkirakan stok mencapai 3,53 juta ton hingga akhir tahun, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, minyak goreng juga dipastikan tersedia dengan pasokan yang mencukupi.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” jelasnya.

Untuk komoditas daging ayam dan telur, Mentan Amran menyebut pemerintah telah melakukan pengecekan langsung hingga ke tingkat peternak guna memastikan pasokan dan harga tetap stabil sesuai ketetapan pemerintah.

“Kita sudah cek di peternaknya, telur dengan ayam sesuai, stabil. Jadi tolong jangan ada pengusaha yang memainkan keadaan, memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru. Stok kita cukup,” tegasnya.

Mentan juga menyoroti pergerakan harga komoditas hortikultura seperti cabai yang masih dipengaruhi faktor cuaca. Namun ia menegaskan, komoditas strategis yang surplus dan memiliki harga eceran tertinggi (HET) tidak boleh mengalami kenaikan.

“Cabai naik sedikit itu masih wajar karena hujan. Tetapi yang tidak boleh, beras dan minyak goreng, telur dan ayam, karena kita surplus dan ada HET,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut mengungkap adanya dugaan pelanggaran HET minyak goreng oleh dua produsen. Pemerintah, kata dia, langsung mengambil langkah tegas melalui Satgas Pangan dengan melakukan pemantauan dan penindakan di tingkat produsen.

“Yang diduga melanggar kami kejar. Kami fokus pada produsennya. Kalau terbukti, sanksinya pidana dan pencabutan izin,” ungkapnya.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah akan terus mengawal distribusi dan harga pangan agar tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Pergantian Tahun, Pemerintah Pastikan Percepatan Penanganan dan Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Terus Berjalan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terus dilakukan, meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno, Kamis (25/12), pada konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno yang tersambung melalui daring dari Aceh.

Selanjutnya, pada konferensi pers tersebut juga disampaikan hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Adapun rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.

“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dbutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” lanjut Pratikno.

Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara

Pratikno juga mengatakan, percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun.

Hingga saat ini di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu enam kabupaten yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.

Sementara itu, dua kabupaten yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Pratikno menyampaikan, pengerjaan huntara maupun huntap ini dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh BNPB.

“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” terangnya.

Pratikno juga mengatakan, di saat yang sama persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang permukimannya harus direlokasi termasuk hunian mandiri yang dibangun di lahan milik warga.

Sementara untuk Sumatra Utara, sebanyak empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan hunian tetap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sedangkan di Sumatra Barat, terdapat lima Kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.

Selain perkembangan pembangunan huntara dan huntap, Pratikno mengatakan, ruas jalan nasional sebanyak 81 ruas yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, 72 ruas jalan di antaranya sudah berfungsi. Sedangkan, 9 ruas lainnya masih dalam proses penanganan.

“Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar kontektivitas dan layanan logistik akan semakin lancar,” terang Pratikno.

Pemulihan juga terus dilakukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan pada pekan pertama di Januari 2026 sekolah yang terdampak diharapkan dapat beroperasi. Hal ini dikatakan Pratikno setelah melihat terdapat 65 persen sekolah yang telah siap untuk beroperasi setelah dilakukan revitalisasi dan pembersihan.

“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik itu adalah perintah pak presiden kita harus jalankan jalankan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Selain itu, di tengah kondisi cuaca yang dinamis. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan oleh pemerintah melalui BNPB, BMKG, dan TNI-Polri guna mengurangi intensitas curah hujan.

Pemerintah juga mengapresiasi segenap elemen bangsa yang telah bersama-sama gotong-royong melakukan percepatan upaya pemulihan pascabencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan relawan, serta masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri, TNI dan Pemda Tembus Medan Ekstrem, Pastikan Kehadiran Negara bagi Warga Terisolasi di Pining Gayo Lues

Penulis
Syifa
-

Akses jalan menuju Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terputus total selama 26 hari pascabencana banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan ribuan warga terisolasi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar serta aktivitas perekonomian.

Menyikapi kondisi itu, Kapolres Gayo Lues AKBP Hyrowo, S.I.K., bersama Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, Dandim 0113/Gayo Lues, serta tim Blutax, turun langsung ke lokasi dengan menembus medan ekstrem menggunakan kendaraan off-road. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus mengawal pembukaan kembali akses jalan yang tertutup material longsor.

Perjalanan menuju Kecamatan Pining dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari jalan licin, lumpur tebal, hingga material banjir yang menutup hampir seluruh jalur. Di sejumlah titik, rombongan harus berhenti dan menunggu alat berat membuka jalan. Kapolres bersama unsur pemerintah daerah secara langsung mengawal proses pembukaan akses agar jalur dapat segera dilalui.

Pada hari kedua perjalanan, rombongan mendapati warga yang berjalan kaki sambil memikul durian menuju Blangkejeren. Aktivitas tersebut dilakukan warga karena keterpaksaan akibat terputusnya akses transportasi. Melihat kondisi itu, rombongan membeli seluruh hasil dagangan warga dan menyalurkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak.

Perjalanan berlangsung selama tiga hari dengan dua malam bermalam di Desa Pepelah dan Desa Pintu Rime. Pada hari ketiga, rombongan akhirnya tiba di Kecamatan Pining. Kedatangan aparat dan pemerintah daerah disambut haru oleh warga yang telah lama terisolasi.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan jajaran Polres Gayo Lues merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam misi kemanusiaan. Apa yang dilakukan Kapolres Gayo Lues bersama TNI dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen negara untuk memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan, meskipun berada di wilayah terisolasi dengan medan yang berat,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam penanganan dampak bencana, khususnya di wilayah terpencil.

“Kepedulian dan kehadiran langsung di lapangan adalah bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Polri Presisi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tambahnya.

Kehadiran Kapolres Gayo Lues bersama unsur Forkopimda di Kecamatan Pining diharapkan dapat memulihkan akses, mempercepat distribusi logistik, serta menguatkan kembali rasa aman dan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir di tengah kesulitan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...574575576...4,893Halaman 575 dari 4,893