Beranda blog Halaman 579

Kementerian ATR/BPN Tetap Buka Layani Masyarakat Selama Libur Nataru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Surat Edaran Pelayanan Pertanahan. Menurutnya, momen libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung dan membicarakan berbagai hal, termasuk aset keluarga.

“Ketika masyarakat pulang kampung, biasanya membicarakan aset, pembagian waris, status sertipikat, atau tanah yang belum terdaftar. Karena itu, hari libur Nataru ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pertanahan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (23/12/25).

Sekjen ATR/BPN menyampaikan, setidaknya ada tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam rangka pemeliharaan data. Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses. Pelayanan akan bisa diakses masyarakat pada 25-26 Desember 2025 serta 1 Januari 2026, dengan jam layanan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.

“Kantor Pertanahan menyusun jadwal agar tiga hal tersebut tetap bisa berjalan di hari libur. Ini juga pernah kita lakukan pada libur Hari Raya sebelumnya dan terbukti memberi ruang bagi masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Selain itu, masa libur Nataru juga dinilai tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset tanah, terutama bagi pemilik yang tinggal di luar lokasi tanah tersebut. Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya menjaga batas tanah, memanfaatkannya secara bijak, atau menitipkannya kepada pihak yang dipercaya agar tidak disalahgunakan.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa layanan di hari libur Nataru turut dimanfaatkan untuk pemutakhiran dan digitalisasi data pertanahan. “Sekarang layanan sudah berbasis elektronik, jadi alih media dan pemutakhiran data juga bisa dilakukan,” kata Dalu Agung Darmawan.

Terkait cakupan layanan, ia menegaskan bahwa seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia tetap buka selama libur Nataru, tidak hanya Kantor Pertanahan di kota/kabupaten besar. Pengawasan pelaksanaan layanan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang menghimpun laporan dari seluruh Kantor Pertanahan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

“Seperti saat libur Idulfitri kemarin, Kepala Kantor Wilayah memastikan pelaksanaan layanan tetap berjalan. Apalagi masih ada pekerjaan dan tunggakan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun,” imbuh Dalu Agung Darmawan.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Kalau membutuhkan informasi, pendaftaran, atau ingin mengambil produk layanan yang belum sempat di hari kerja, silakan datang ke Kantor Pertanahan. Intinya, ATR/BPN ingin lebih dekat dan menyediakan waktu bagi masyarakat,” pungkas Dalu Agung Darmawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Tinjau Pelabuhan Merak hingga Ciwandan, Pastikan Penyeberangan Natal 2025 Lancar

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau sejumlah simpul transportasi penyeberangan di kawasan Banten, meliputi Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ pada Rabu dini hari (24/12). Menhub Dudy memastikan pergerakan penumpang maupun angkutan logistik berjalan lancar menjelang perayaan Natal pada 25 Desember 2025.

“Aktivitas penyeberangan untuk lintas Jawa-Sumatera sampai saat ini Alhamdulillah relatif terkendali. Semua berjalan lancar, tertib dan aman,” tutur Menhub Dudy.

Di pelabuhan Merak, Menhub Dudy meninjau infrastruktur dan fasilitas operasional Terminal Eksekutif 1 serta melakukan pemantauan CCTV melalui ruang kontrol pelabuhan Merak.

Selanjutnya, Menhub Dudy menuju pelabuhan Ciwandan untuk mengecek kendaraan logistik yang menuju Dermaga 7. Menhub berbincang dengan sejumlah pengemudi truk yang sedang menunggu masuk kapal melalui Dermaga 7 Pelabuhan Ciwandan.

“Kondisi Ciwandan juga relatif lancar dan kondusif. Kami harap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan tetap mematuhi aturan yang ada serta arahan dari petugas di lapangan,” lanjut Menhub Dudy.

Menhub Dudy juga memastikan infrastruktur dan operasional pelabuhan BBJ Bojonegara dapat melayani penumpang secara efektif.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran pergerakan penumpang penyeberangan lintas Jawa-Sumatera pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menhub Dudy juga mengingatkan kepada pada penumpang angkutan penyeberangan untuk selalu mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran.

“Terkadang ada gelombang tinggi yang membuat kapal sulit bersandar dan membuat penyeberangan tertunda. Untuk itu, pastikan selalu update informasi terbaru, manfaatkan layanan call service 24 jam,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas dan APPSI Kota Medan Bahas Perkembangan Pasar Tradisional

Penulis
Syifa
-

Pasar tradisional memiliki peran penting dari masa ke masa sebagai pusat pemenuhan kebutuhan pokok. Namun, di era saat ini tantangan perkembangan pasar tradisional semakin kompleks, mulai dari maraknya pasar online hingga persaingan dengan pasar modern yang menawarkan kenyamanan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ketika menerima audiensi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (23/12).

“Sekarang masyarakat tidak harus datang ke pasar, cukup menunggu di rumah lewat belanja online. Ini tantangan besar yang membuat minat ke pasar tradisional menurun,” kata Rico Waas didampingi Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kabag Perekonomian Regen dan Plt Dirut PUD Pasar, Agus Syahputra.

Menurut Rico Waas, fasilitas nyaman dan harga bersaing yang ditawarkan pasar modern juga menjadi faktor yang membuat masyarakat enggan datang ke pasar tradisional yang kerap identik dengan kondisi becek dan kurang tertata.

Untuk itu, Rico mendorong adanya solusi konkret, salah satunya dengan membuka peluang agar pedagang pasar dapat ikut berjualan secara daring. Ia juga berharap APPSI dapat menjadi wadah aspirasi pedagang, mulai dari kemudahan fasilitas, kebersihan, hingga keamanan pasar.

“Diharapkan APPSI bisa menjadi mata dan telinga bagi pedagang, dan PUD Pasar juga harus melakukan pembenahan. Kita perlu berinovasi dan berkreasi termasuk menciptakan pasar tematik. Misalnya, Pasar Petisah, apakah memungkinkan dikembangkan menjadi pasar khusus suatu produk seperti di Jakarta dan Bandung,” Jelas Rico Waas.

Sementara itu, Ketua APPSI Kota Medan Muhammad Siddiq menjelaskan bahwa kehadirannya selain bersilaturahmi juga untuk memperkenalkan kepengurusan APPSI Kota Medan yang baru. Menurutnya saat ini APPSI Kota Medan telah memiliki 16 sekretariat dari 52 pasar yang ada di Kota Medan. Pihaknya berupaya melakukan advokasi dan meyakinkan pedagang agar terus bertahan dan berkembang.

“Pasar adalah tempat terbuka bagi tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang berharap fasilitas dan kenyamanan pasar lebih diperhatikan agar warga kembali tertarik berbelanja ke pasar tradisional,” ujarnya.

Dijelaskan Siddiq, APPSI berharap Pemko Medan dapat terus mendorong perbaikan fasilitas pasar sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali pasar rakyat di tengah persaingan yang semakin ketat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tegal Tinjau Langsung Guci, Pastikan Aman dan Siap Sambut Wisatawan

Penulis
Syifa
-

Bupati Tegal H. Ischak Maulana Rohman meninjau langsung Objek Wisata Guci, Kecamatan Bumijawa, Sabtu malam (20/12) menyusul beredarnya video banjir di kawasan hulu Sungai Gung yang sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan wisatawan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus langkah penanganan yang telah dilakukan.

Bupati Tegal menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, banjir memang terjadi di wilayah hulu Sungai Gung. Banjir tersebut dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi yang mengguyur kawasan Guci dan sekitarnya pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Aliran banjir membawa material, termasuk pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan air panas ke villa dan penginapan di kawasan wisata Guci.

“Memang benar terjadi banjir di hulu Sungai Gung akibat curah hujan yang tinggi. Material banjir sempat merusak pipa-pipa penyalur air panas ke beberapa villa dan penginapan,” ujar Bupati Tegal saat meninjau lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Tegal didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala BPBD Kabupaten Tegal, serta Komandan Kodim 0712 Tegal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak pengelola wisata untuk melakukan percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola, dan mulai besok perbaikan akan dilakukan. Kami pastikan fasilitas wisata air panas di Guci segera kembali normal sehingga bisa dinikmati masyarakat dan wisatawan,” tegasnya.

Bupati Tegal juga memastikan bahwa secara umum kawasan wisata Guci dalam kondisi aman untuk dikunjungi. Pemerintah Kabupaten Tegal terus melakukan pemantauan dan langkah antisipatif guna menjamin keselamatan pengunjung, khususnya menjelang musim liburan akhir tahun 2025.

“Guci aman untuk dikunjungi dan siap menyambut wisatawan pada libur akhir tahun. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Dengan kesiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap sektor pariwisata Guci tetap menjadi destinasi unggulan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes dan BIN Teken MoU, Perkuat Sistem Peringatan Dini Ancaman Kesehatan Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan Badan Intelijen Negara (BIN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah konkret memperkuat sistem peringatan dini ancaman kesehatan nasional, khususnya penyakit infeksi dan potensi pandemi di masa depan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman patogen yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat serta stabilitas nasional.

“Dalam sejarah manusia ada tiga jenis perang, melawan alam, melawan manusia, dan melawan kuman. Dari semuanya, perang melawan patogen justru memakan korban paling besar,” ujar Menkes Budi saat penandatanganan MoU di Gedung Kemenkes, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan bahwa perang melawan patogen membutuhkan sistem pertahanan yang setara dengan pertahanan militer, mulai dari intelijen kesehatan melalui surveilans, hingga pengembangan vaksin dan obat sebagai instrumen perlindungan.

“Kalau di militer ada radar dan satelit, di kesehatan kita pakai laboratorium dan genome sequencing. Kita harus tahu musuhnya berubah atau tidak, variannya apa, dan seberapa mematikan,” jelasnya.

Menkes Budi menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan sejak dini menentukan kemampuan negara dalam merespons krisis kesehatan. Negara dengan sistem deteksi dan respons yang kuat, menurutnya, telah memenangkan sebagian besar pertempuran sebelum krisis terjadi.

Ruang lingkup kerja sama Kemenkes dan BIN meliputi integrasi data, penguatan surveilans penyakit, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman biologis yang tidak terlihat namun berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepala BIN Muhammad Herindra menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan secara nyata keterkaitan erat antara ancaman kesehatan dengan stabilitas keamanan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut.

“Berdasarkan pengalaman pandemi, kita harus berbuat sesuatu. Dengan bekerja bersama Kementerian Kesehatan, tugas kami juga menjadi lebih ringan karena ancaman kesehatan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Herindra.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kemenkes dan BIN berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih solid, tidak hanya dalam menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman kesehatan yang bersifat tidak kasatmata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Nataru, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Dinamika Cuaca

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Aktifnya Monsun Asia menjadi pemicu utama meningkatnya suplai massa udara basah yang diprediksi akan berdampak pada mobilitas tinggi masyarakat di akhir tahun.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan dalam periode sepekan ke depan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selayan, dan Papua Selatan.

“Namun, secara klimatologis, wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan. Peningkatan curah hujan ini diperkirakan terjadi mulai akhir Desember hingga awal Januari 2026,” kata Andri dalam Konferensi Pers Perkembangan Harian pasca bencana Hidrometeorologi Sumatra di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (23/12).

Sementara itu, terkait kondisi di wilayah yang baru saja terdampak bencana Hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, secara umum dalam sepekan ke depan, kondisi cuaca di ketiga provinsi tersebut diprediksi relatif kondusif. Berdasarkan hasil analisis BMKG, wilayah tersebut didominasi warna hijau pada peta prediksi, yang artinya curah hujan masuk kategori ringan atau kurang dari 20 mm per hari.

“Meski demikian, beberapa titik di Aceh masih masuk kategori kuning (hujan sedang), sehingga masyarakat tetap diminta waspada,” lanjutnya.

Guna mempercepat proses pemulihan (recovery) di lapangan, BMKG bersama BNPB terus mengaktifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Operasi ini terbukti efektif menurunkan intensitas curah hujan sebesar 23,35% di Aceh, 15,48% di Sumut, dan 20,23% di Sumbar.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BMKG merekomendasikan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi dinamika cuaca. Masyarakat bisa memperhatikan potensi hujan lebat disertai angin kencang yang dapat memicu banjir dan longsor, terutama di wilayah perbukitan dan pesisir.

Di sisi lain, masyarakat perlu berhati-hati dalam merencanakan perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan wisata di luar ruangan saat malam pergantian tahun. Oleh karenanya, masyarakat dan stakeholder terkait bisa memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi InfoBMKG. BMKG memantau cuaca secara real-time melalui ribuan sensor dan radar di seluruh Indonesia untuk memberikan informasi tercepat jika terjadi perubahan cuaca signifikan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa updating kondisi cuaca yang di keluarkan selama periode Nataru oleh BMKG seyogianya tidak untuk menghalangi masyarakat untuk beraktifitas di akhir tahun. Namun demikian, informasi BMKG dapat dijadikan rujukan untuk mengenali potensi risiko bencana di tempat masyarakat berkegiatan.

“Sekali lagi tentu saja kondisi cuaca ini tidak untuk menghlangi masyarakat untuk berakhir tahun menikmati waktu bersama keluarga. Ketika akan beraktifitas di luar ruangan kenali jalur evakuasi titik kumpul dan selalu update informasi BMKG,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Gubernur Sultra Ikuti Rakor Pengamanan Nataru 2025–2026

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara virtual. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dari Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (23 Desember 2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga seluruh rangkaian perayaan Nataru dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Nataru pada tahun sebelumnya, terdapat dua tantangan utama yang perlu diantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Tantangan pertama adalah mobilitas masyarakat yang tinggi, berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, meningkatnya risiko kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketertiban.

Kondisi demikian menuntut pengamanan yang optimal di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, terminal, bandara, tempat ibadah, kawasan wisata, serta wilayah rawan gangguan keamanan.

Tantangan kedua terkait potensi bencana hidrometeorologi, akibat masih berlangsungnya siklon tropis Koto dan gangguan atmosfer lainnya hingga awal tahun 2026. Situasi ini dapat memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di beberapa daerah.

Oleh karena itu, pengamanan logistik, menjaga stabilitas sosial, serta percepatan pemulihan akses menjadi prioritas strategis, guna mendukung stabilitas politik dan keamanan nasional selama periode Nataru.

Berangkat dari kondisi tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Menko Polkam menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah agar bekerja secara terpadu dan solid.

Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana secara optimal guna menghadapi potensi cuaca ekstrem maupun kejadian kecelakaan selama periode Nataru secara responsif.

Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Amalia Kukuhkan Komite Ekonomi Kreatif Banjarnegara 2025–2030, Minta Kesampingkan Ego Sektoral

Penulis
Syifa
-

Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana mengukuhkan Unsur Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Koordinasi Subsektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara Periode 2025–2030 di Pendapa Dipayudha, Senin (22/12).

Pengukuhan dihadiri Pj. Sekda Banjarnegara Tursiman, S.Sos. yang juga Kepala Disparbud Banjarnegara, Kepala Disporabudpar Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi, S.Sos M.Si, para kepala OPD terkait, Ketua Ekraf Jawa Tengah, serta ketua Ekraf Banjarnegara periode sebelumnya.

Unsur Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara Periode 2025–2030 yang dikukuhkan antara lain: Kristiono Hadi Pranoto menjabat sebagai Ketua Pelaksana, Amrullah selaku Wakil Ketua, Aziz Arifianto Sekretaris, Fauzan Syahrul Wakil Sekretaris, Bani Akbar Dhira Yuda sebagai Bendahara, serta Kevin Praditya Maulana Wakil Bendahara.

Dalam sambutannya, Bupati Amalia menekankan pentingnya kekompakan dan mengesampingkan ego sektoral di tubuh Ekraf. Bupati mencontohkan industri getuk goreng Sokaraja yang mampu tumbuh bersama-sama meski produknya serupa.

“Industri getuk goreng itu produknya sama, dijual oleh banyak pelaku, tetapi semuanya bisa berjalan, sama-sama untung, dan tidak saling menjatuhkan. Semangat seperti inilah yang harus ditiru oleh pelaku ekonomi kreatif Banjarnegara,” tegas Bupati.

Bupati juga menyinggung pengelolaan kawasan Dieng yang menurutnya harus dilihat sebagai kepentingan bersama.

“Kita tidak perlu lagi gontok-gontokan soal Dieng milik Banjarnegara atau kabupaten lain. Yang penting semua bisa berjalan, dikelola dengan baik, dan muaranya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi Banjarnegara,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski Dieng Culture Festival (DCF) 2025 digelar secara sederhana, dampak ekonominya tetap signifikan.

“Bank Indonesia merilis bahwa dari kegiatan ekonomi DCF, perputaran uang mencapai Rp. 44 miliar. Ini bukti bahwa ekonomi kreatif punya daya ungkit yang luar biasa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disporabudpar Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi S. Sos M. Si menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi kreatif di Banjarnegara. Masrofi menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Ekraf di Banjarnegara. Ia menyebut Jawa Tengah saat ini menempati peringkat kedua nasional dalam ekspor produk ekonomi kreatif, dengan potensi nilai ekspor mencapai Rp. 53 triliun pada pada semester I tahun 2025.

“Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas pengembangan ekraf di Indonesia, didukung investasi dan kebijakan seperti program Kecamatan Berdaya untuk mendorong sektor seperti fesyen, kriya, kuliner, hingga potensi digital seperti game, musik, film, produk kesehatan, kopi, rempah-rempah, dan masih banyak lagi yang sudah diekspor ke luar negeri. Ini peluang yang harus dimanfaatkan secara maksimal,” pesan Masrofi.

Sementara itu Ketua Pelaksana Ekraf Banjarnegara, Kristiono Hadi Pranoto, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati, khususnya dalam menghilangkan ego sektoral.

“Kami memaklumi, jika seniman dan pelaku kreatif memang sering punya idealisme tinggi. Tapi mari kita kesampingkan ego, kita kompak dan bersatu untuk mewujudkan Banjarnegara yang maju melalui ekonomi kreatif,” pungkasnya..

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Usulkan Konsep Baru Swasembada Pangan di Tengah Alih Fungsi Lahan Sawah

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan konsep baru dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal ini ia sampaikan setelah mencermati pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid soal masifnya alih fungsi lahan sawah di Indonesia.

Firman pun lantas menyoroti data Kementerian ATR/BPN menyebutkan alih fungsi lahan pertanian mencapai 554.000 hektar/tahun. Angka tersebut dinilainya sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

“Setelah membaca pernyataan Nusron Wahid, saya memiliki pola pikir baru. Jika alih fungsi lahan sawah mencapai 554 ribu hektar/tahun, maka konsep swasembada pangan harus segera di evaluasi,” kata Firman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Firman berpendapat, selama ini kebijakan cetak sawah baru sering kali menghadapi berbagai kendala. Mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur irigasi hingga biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, hasil yang diperoleh dinilai belum optimal dalam mendongkrak produksi pangan nasional.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan anggaran cetak sawah baru dialihkan membeli lahan pertanian produktif yang sudah memiliki irigasi teknis, kemudian dikelola langsung oleh Pemerintah sebagai solusi alternatif.

“Saya punya gagasan sangat rasional dan layak dipertimbangkan yakni mengubah konsep anggaran cetak sawah baru sebaiknya digunakan untuk membeli lahan pertanian produktif sudah beririgrasi teknis dan d kelola Pemerintah,” ujar legislator yang juga anggota Baleg DPR ini.

Dia menyakini langkah tersebut dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara tepat, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan.

Firman juga menilai bahwa dengan membeli lahan sudah produktif, Pemerintah tidak perlu melalui proses panjang seperti pembukaan lahan baru, pembangunan irigrasi, hingga penyesuaian kondisi tanah.

“Dengan cara produksi pangan bisa langsung meningkat tanpa menunggu waktu lama dan tanpa boros anggaran,” tegas legislator dapil Jateng III ini.

Selain itu, pengelolaan lahan pertanian oleh Pemerintah dinilai dapat menjamin stabilitas produksi dan ketersediaan pangan nasional dalam jangka panjang.

Ia memamparkan sejumlah keuntungan dari pendekatan tersebut antara lain peningkatan produksi pangan nasional, efisiensi anggaran serta pengelolaan pertanian yang lebih terkontrol dan berkelanjutan.

“Jika dikelola Pemerintah, efisiensi bisa ditingkatkan dan risiko kerugiaan dapat ditekan ini penting untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serap Aspirasi di Buru Selatan, Saadiah Dorong Penguatan Infrastruktur dan Potensi Alam

Penulis
Syifa
-

Anggota MPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) MPR RI Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Buru Selatan, Namrole, Selasa (22/12).

Kegiatan ini mengusung tema “Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara” dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buru Selatan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, kader PKS, organisasi kepemudaan, serta perwakilan masyarakat nelayan dan petani. Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan kuatnya semangat dialog dan kolaborasi dalam membangun daerah.

Dalam pemaparannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga negara tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur yang layak dan berkeadilan, terutama di wilayah kepulauan seperti Buru Selatan.

Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat.

“Buru Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun kelautan. Namun, potensi ini tidak akan maksimal jika tidak ditopang oleh infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, perumahan, dan konektivitas yang memadai,” ujar Saadiah di hadapan peserta.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan kebencanaan, Saadiah menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Buru Selatan agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Ia menilai pembangunan infrastruktur di wilayah ini harus dirancang dengan perspektif keadilan wilayah dan karakter kepulauan.

Saadiah juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan dan petani, dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, demokrasi yang substansial adalah ketika kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan riil rakyat di lapangan.

“Kegiatan penyerapan aspirasi ini bukan formalitas. Ini ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapannya. Tugas kami di DPR dan MPR adalah menjadi jembatan agar suara itu sampai dan diperjuangkan,” tegasnya.

Para peserta menyambut positif kegiatan ini dan berharap aspirasi yang disampaikan, terutama terkait infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan, dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui forum ASMAS ini, Saadiah Uluputty kembali menegaskan perannya sebagai wakil rakyat yang konsisten memperjuangkan pembangunan berkeadilan dan pemenuhan hak dasar masyarakat Maluku, khususnya di Buru Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...578579580...4,893Halaman 579 dari 4,893