Beranda blog Halaman 580

Pemprov Riau Harap Peningkatan Produksi Migas Dongkrak Pembangunan Daerah

Di tengah upaya mengejar target produksi nasional 1 juta barel per hari pada 2030, Pemerintah Provinsi Riau berharap peningkatan produksi migas di wilayah Blok Rokan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Migas. Terlebih, saat ini telah diresmikan Injeksi Perdana Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Tahap 1.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan dukungan penuh Pemprov Riau terhadap upaya peningkatan produksi hulu migas di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ia menambahkan dirinya mengikuti langsung perjalanan sejak tahap pencanangan awal bersama Presiden Republik Indonesia pada 1 Juni 2024 di Dumai, saat masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Riau.

Ia mengingatkan bahwa pencanangan tersebut memiliki target besar, yakni mencapai produksi nasional 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030. Menurutnya, setelah satu tahun berjalan, langkah konkret seperti injeksi perdana teknologi menjadi bagian penting untuk mengejar target.

“Kami ingin melapor juga Pak Komut, Pak Wakil Direktur. Saya ini dulu waktu Pj Gubernur mendampingi Pak Presiden peresmian pencanangan pada 1 Juni 2024 di Dumai. Sekarang sudah Plt, saya juga ikut acara peresmiannya. Karena pada 1 Juni kemarin itu target kita juga 1 juta barel per hari di 2030. Udah satu tahun,” katanya di Rumbai Camp, Selasa (23/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Plt Gubri SF Hariyanto juga menyinggung kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Provinsi Riau. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Riau sempat menerima DBH hingga Rp3,5 triliun, namun pada tahun 2024 jumlah tersebut mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, dulu kami dapat 3,5 triliun (dana bagi hasil migas), tapi 2024 ini jauh turun. Karena waktu rapat dengan PHR ini sama-sama lagi beroperasi, nanam saham dulu sebanyaknya. Mudah-mudahan nanti peningkatan barelnya tinggi, kami dapat bagian juga,” jelasnya.

Plt Gubri SF Hariyanto berharap peningkatan produksi migas diharapkan berdampak langsung terhadap keberlanjutan DBH Migas. Dana tersebut, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap peningkatan produksi dari teknologi ini akan berdampak positif pada keberlanjutan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Dana inilah yang akan kembali kepada rakyat Riau dalam untuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas sehatan,” harapnya.

Untuk memastikan kelancaran operasi migas, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satgas Percepatan Operasi Hulu Migas. Satgas ini bertujuan menciptakan iklim operasi yang kondusif serta memperkuat koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, aparat, dan pelaku industri migas.

“Untuk itu, komitmen kami jelas. Melalui Satgas Percepatan Operasi Hulu Migas, Pemprov Riau terus berupaya menciptakan iklim operasi yang kondusif. Kami hadir sebagai mitra strategis untuk memperlancar koordinasi lintas sektoral, memastikan keamanan investasi, dan memberikan dukungan penuh agar operasi hulu migas di Riau dapat berjalan aman dan optimal,” lanjutnya.

Ia juga menekankan komitmen Pemprov Riau untuk menjaga daerah tetap ramah terhadap investasi strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan sektor migas di Riau tidak hanya berdampak pada daerah, tetapi juga berkontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional.

“Kami ingin memastikan Riau tetap menjadi rumah yang ramah bagi investasi strategis nasional. Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pertamina Hulu Rokan, SKK Migas, dan Pertamina Persero,” tegasnya.

Ia juga turut menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Siak, yang sangat berharap peningkatan DBH Migas. Mantan Sekda Riau ini menyoroti kondisi infrastruktur jalan di daerah tersebut yang banyak mengalami kerusakan.

“Mudah-mudahan nanti peningkatan barelnya nanti tinggi. Bupati Siak sangat mengharapkan sekali dana bagi hasil. Jalannya pada rusak semua. Kalau Pak Komut belok kiri itu jalannya lubang semua, Itu jalan arah ke Siak. Inilah kami butuhkan, kami juga berharap PHR ini, peningkatan produksinya, dapat berkontribusi kepada pemerintah daerah Provinsi Riau,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan peningkatan produksi PHR ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota penghasil migas. Plt Gubernur SF Hariyanto juga berharap injeksi perdana teknologi peningkatan produksi migas tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan produksi yang melampaui target yang telah ditetapkan.

“Semoga injeksi perdana hari ini berjalan lancar. Mari kita jaga aset negara ini bersama-sama. Dari Riau, kita alirkan energi untuk Indonesia Maju,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Momen Apel Pagi, Wali Kota Depok Teken MoU dan Serahkan Piagam Penghargaan Nasional

Untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam penanganan sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjalin kerja sama dengan PT Bintang Sakera Abadi (BSA).

Penanda tangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Wali Kota Depok, Supian Suri dengan pihak PT BSA usai Upacara Peringatan Hari Ibu dan Hari Bela Negara Tingkat Kota Depok di Halaman Balai Kota Depok pada Senin (22/12) pagi.

Wali Kota Depok berharap kerja sama ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam penanganan sampah di Kota Depok, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Usai penandatanganan MoU, Wali Kota Depok didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menyerahkan piagam penghargaan tingkat nasional yang diraih oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.

Prestasi yang diraih yaitu Penghargaan Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta Penghargaan Terbaik 1 Nasional Kategori Kota pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Nasional dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upah Minimum DIY 2026 Diprediksi Naik 6 Persen, Wali Kota Yogyakarta Ungkap Penyebabnya

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Bupati Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Gadri, Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (23/12).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, unsur pengusaha, serta serikat pekerja. Agenda utama rapat adalah pembahasan mekanisme dan penentuan komponen upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026.

Saat ditemui, usai rapat, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa mekanisme penetapan upah minimum saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi melakukan survei variabel secara mandiri.

“Kalau dulu-dulu semua variabel surveinya diserahkan ke kita. Kalau sekarang ini kita mengikuti angka-angka yang sudah diberikan dari BPS atau dari pusat, termasuk KHL untuk survei tentang kebutuhan hariannya. Jadi kita sudah givendari pusat, sehingga kita hanya menentukan alfa,” ujar Hasto.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur DIY, masing-masing kabupaten/kota diminta menentukan nilai alfa berdasarkan kondisi daerah yang dirumuskan melalui musyawarah antara pengusaha dan pekerja.

“Nah, kita semua sudah menentukan nilai alfa itu, karena kita hanya punya hak untuk menentukan alfa. Alfa itu adalah indeks kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu saja. Sehingga nanti mungkin besok atau lusa angka rupiahnya sudah akan keluar,” jelasnya.

Hasto mengungkapkan, nilai alfa yang disepakati mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, kenaikan tersebut berada di kisaran 6 persen. “Kurang lebih naik sekitar 6 persen. Range alfa sekarang antara 0,5 sampai 0,9. Kalau dulu alfanya rendah, antara 0,1 sampai 0,3,” ungkapnya.

Ia menilai, peningkatan nilai alfa ini menunjukkan adanya pengakuan yang lebih tinggi terhadap kontribusi pekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Sekarang kontribusi pekerja sudah diangkat tinggi, dianggap minimal kontribusinya 0,5 dan maksimal 0,9. Dulu dianggap rendah, sekarang pekerja sudah ditempatkan di posisi yang lebih tinggi,” katanya.

Hasto juga menyampaikan, pengumuman UMP dan UMK DIY akan dilakukan secara bertahap. Penetapan UMP diperkirakan diumumkan bersama-sama di tingkat provinsi dalam dua hari kedepan, kemudian disusul penetapan UMK oleh masing-masing kabupaten/kota.

“Kalau UMP dan UMK diumumkan bersama-sama, mungkin dua hari lagi provinsi memutuskan. Setelah itu baru kabupaten/kota, dua hari lagi selesai, nominalnya sudah disepakati,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Tinjau Jembatan Cibera yang Sempat Viral, Pastikan Akses Penghubung Antar Kecamatan Segera Rampung

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Cibera yang berlokasi di Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Minggu (21/12). Jembatan ini merupakan infrastruktur krusial yang sempat viral dan menjadi perhatian publik karena urgensinya bagi mobilitas warga.

Didampingi oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Bambang Hafidz, Kapolsek Cibalong, Camat Cibalong, dan Kepala Desa Cigaronggong, Syakur menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah sudah ada progres, cuman ternyata masalahnya masih ada. Nanti tanah kesananya harus diamankan, supaya jembatan ini benar-benar bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Bupati Garut menggarisbawahi tantangan terkait ketersediaan lahan di area sekitar jembatan. Ia mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam skema swadaya guna mempercepat penyelesaian proyek.

“Ya ini mohon bantuannya juga nanti dibantu supaya tanah kesana itu bisa diswadaya bersama masyarakat, supaya tidak menjadi beban pemerintah sehingga jembatan ini benar-benar segera dibangun dan bisa benar-benar bermanfaat buat masyarakat,” tambahnya.

Jembatan Cibera ini diproyeksikan menjadi urat nadi yang menghubungkan tiga desa strategis, yaitu Desa Cihaurkuning (Kecamatan Cisompet), Desa Mekarmukti, dan Desa Karyamukti (Kecamatan Cibalong).

Bupati Garut menutup kunjungannya dengan berpesan kepada seluruh warga untuk senantiasa menjaga lingkungan di sekitar jembatan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat bertahan lama dan memberikan manfaat lintas generasi.

Camat Cibalong, Galih Mawariz Suryana, menyampaikan apresiasinya atas langkah nyata Bupati Garut. Menurutnya, jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan jalur ekonomi yang vital bagi warga di dua kecamatan.

“Ini merupakan jalan penghubung ekonomi masyarakat untuk baik pertanian ataupun pendidikan kesehatan. Kami dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kades Cigaronggong bersama masyarakat Cigaronggong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Garut atas dibuatnya jembatan penghubung ini.,” ungkap Galih.

Senada dengan Camat, Kepala Desa Cigaronggong, Supardin, menyebutkan bahwa jembatan ini sangat dinantikan oleh petani karet di wilayahnya. Desa Cigaronggong dikenal sebagai salah satu sentra penghasil karet yang besar di Kabupaten Garut.

“Mudah-mudahan ke depannya cepat dibangun supaya warga kami bisa meningkatkan produksi karena sebagian besar warga kami produksi lewat jembatan ini, dan dapat menghasilkan peningkatan warga masyarakat desa kami sebagian besar ada tanaman karet yang besar di Desa Cigaronggong ini,” jelas Supardin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi 2026, Gubernur Gusnar Minta OPD Gorontalo Maksimalkan Kinerja dan Konsolidasi

Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyerapan anggaran di Gedung BWS Arboretum Desa Dulamayo Utara, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/12). Rakorev diikuti oleh Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, para asisten, staf ahli, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan Rakorev tidak hanya mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan di akhir tahun 2025. Rapat itu juga dimanfaatkan oleh Gubernur Gusnar untuk memotivasi seluruh pimpinan OPD dalam rangka menghadapi tahun 2026.

“Tahun 2026 kita menghadapi kompetisi yang ketat dengan daerah-daerah lain untuk memperebutkan anggaran nasional. Olehnya itu kita harus bisa berkompetisi karena pemerintah pusat selaku pemegang kendali anggaran juga melihat mana daerah yang boleh bekerja bagus, penyerapannya cepat, dan penyelesaian pekerjaan juga cepat,” kata Gusnar.

Terkait hal itu, Gubernur Gusnar meminta seluruh OPD untuk mengkonsolidasikan diri secara optimal, bekerja keras, dan mengusahakan agar setiap penilaian dari pemerintah pusat apapun bentuknya harus diikuti dengan serius. Gusnar mengibaratkannya dengan sebuah perlombaan, bahwa peserta terdepanlah yang akan dinilai dan dikomentari oleh banyak penonton.

“Ibarat balapan mobil, pasti yang akan dikomentari oleh penonton adalah mobil yang berada di depan. Begitu juga pemerintah pusat, kementerian pasti akan melihat dan mempertimbangkan daerah yang pencapaiannya bagus. Untuk itu kalau ada permintaan data, harus secepatnya dipenuhi supaya kita masuk dalam koridor minimal lima atau 10 besar nasional,” tutur Gusnar.

Selain mengevaluasi penyerapan anggaran tahun 2025, pada Rakorev itu juga dibahas perkembangan program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian evaluasi pencapaian dan tantangan program unggulan Pemprov Gorontalo di tahun 2026, termasuk progres embarkasi haji dan pembangunan Gorontalo Islamic Centre.

Sementara itu berdasarkan laporan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, realisasi fisik bulan Desember 2025 sebesar 95,55 persen. Sedangkan untuk realiasi keuangan capaiannya sebesar 91,18 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Tegaskan Swasembada Pangan Tercepat dalam Sejarah, Sebut Sinergi Lintas Sektor

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan optimisme pencapaian swadembada pangan hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut peran keterbukaan informasi, tata kelola yang transparan, dan kerja bersama lintas sektor sebagai salah satu pendorong ketahanan pangan.

Mentan Amran menekankan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi agar seluruh kebijakan pangan berjalan jujur, dapat diawasi publik, dan benar-benar berpihak kepada petani serta masyarakat.

“Kita harus terbuka. Keterbukaan itu penting supaya tidak ada dusta di antara kita. Dengan keterbukaan, semua bisa dikontrol, dievaluasi, dan dipercepat,” kata Mentan Amran dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, Senin (22/12).

Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun. Namun melalui sinergi kuat seluruh elemen bangsa, target tersebut diakselerasi dan diyakini dapat dicapai pada 31 Desember 2025 dan menjadi swasembada tercepat dalam sejarah Indonesia.

“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BUMN,” ujarnya.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Perum Bulog yang menyatakan kesiapan penuh menyerap hasil panen petani. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog fokus menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga demi melindungi petani dan konsumen.

“Semangat panen ke depan semakin luar biasa. Bulog siap menampung hasil petani serta menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga,” kata Rizal dalam kegiatan Tani On Stage, rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan, dengan tema ”Swasembada untuk Rakyat, Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat”.

Dari sisi hulu, PT Pupuk Indonesia memastikan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satriyo Annurogo menyebut kebijakan Mentan Amran telah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional dan memberi kepastian bagi petani.

“Harga pupuk turun hingga 20 persen dan ini menjadi gairah bagi petani. Kami bekerja keras memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat politik Prof. Ujang Komarudin menilai keterbukaan informasi di Kementerian Pertanian telah menghadirkan perubahan nyata di tingkat petani. Menurutnya, persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk dan penyerapan gabah kini ditangani secara lebih serius dan terukur.

“Saya anak petani. Dulu petani tidak happy karena pupuk sulit didapat. Sekarang betul-betul diperbaiki. Bulog, Pupuk Indonesia, dan Kementan hadir menjawab kegelisahan petani. Tantangan ke depan adalah menjaga kesinambungan swasembada agar capaian ini tidak mundur,” ujarnya.

Melalui keterbukaan informasi dan kerja kolektif lintas sektor, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya mewujudkan swasembada pangan untuk rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan Indonesia semakin berdaulat di sektor pangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur KDM dan Wamentan Groundbreaking Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono melakukan prosesi groundbreaking pembangunan Pabrik NPK Nitrat PT Pupuk Kujang di Kabupaten Karawang, Selasa (23/12).

Pabrik senilai Rp600 miliar ini menjadi tonggak sejarah sebagai fasilitas produksi NPK berbasis nitrat pertama di Indonesia. Kehadirannya diproyeksikan mampu menekan angka impor pupuk nasional dan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian hortikultura.

Wamentan RI Sudaryono mengungkapkan bahwa kebutuhan pupuk nasional mencapai 450 ribu ton per tahun, yang selama ini mayoritas dipenuhi melalui impor. Pabrik baru di atas lahan 5 hektare ini memiliki kapasitas produksi 100 ribu ton per tahun.

“Presiden Prabowo telah menyetujui pembangunan dan revitalisasi pabrik pupuk di tujuh titik di Jawa dan Sumatera hingga 2029. Saya minta target pembangunan 21 bulan ini ditepati karena kebutuhan produksi dalam negeri sudah sangat mendesak,” ujar Sudaryono.

Ia memastikan nantinya hasil produksi akan disubsidi agar petani dapat membeli langsung dengan harga terjangkau tanpa rantai distribusi yang panjang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah strategis ini. Menurutnya, subsidi pupuk adalah instrumen vital untuk menekan biaya produksi dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian.

“Pemerintah wajib hadir bagi petani. Selain subsidi pupuk, kita harus menjamin harga jual gabah yang menguntungkan dan ketersediaan lahan,” katanya

KDM –sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga menekankan bahwa menjaga eksistensi lahan sawah adalah upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Ia pun mendorong PT Pupuk Kujang untuk terus mengembangkan pupuk organik guna memulihkan unsur hara tanah di Jawa Barat.

“Petani bukan hanya memproduksi pangan, tetapi juga mampu mengendalikan wilayah dari bencana. Kami juga berharap ada integrasi dengan pupuk organik agar kualitas tanah tetap terjaga,” tambahnya.

Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa pabrik yang menggunakan teknologi terkini dari Spanyol ini ditargetkan beroperasi penuh pada Agustus 2027.

Proyek ini menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah.

“Pabrik ini berpotensi menghemat devisa negara sebesar Rp700 miliar per tahun dari substitusi impor. Selain itu, penggunaan NPK Nitrat terbukti mampu meningkatkan produktivitas hortikultura hingga 11,5 persen,” kata Rahmad.

Pembangunan pabrik ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik melalui nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar Rp140 miliar, serta potensi setoran PPh Badan mencapai Rp33 miliar per tahun.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Managing Director Business 2 Danantara Setyanto Hantoro, jajaran Direksi Pupuk Indonesia Group, serta unsur Forkopimda Kabupaten Karawang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bupati Jepara Pastikan Stok BBM dan LPG Subsidi Aman

Untuk memastikan stok logistik, serta pasokan LPG dan BBM subsidi aman menjelang Natal dan tahun baru, Bupati Jepara Witiarso Utomo melakukan peninjauan di SPBU Kalitekuk, Kecamatan Tahunan dan Pasar Jepara II, Selasa (23/12).

Bupati menyampaikan, kondisi pasokan kebutuhan masih terkendali. Menurutnya, belum diperlukan langkah intervensi harga, dalam waktu dekat.

“Stok BBM cukup hingga akhir tahun. Harga bahan pokok relatif stabil,” ujarnya.

Senada, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Jepara, Ferry Yudha Adhi Dharma Raharjo menyampaikan, ketersediaan LPG tiga kilogram, solar, dan pertalite masih surplus, dan melampaui kebutuhan bulanan masyarakat.

Ferry menyebut, ada tambahan pasokan dari Pertamina menjelang akhir tahun. Hingga Desember 2025, sisa kuota LPG melon di Jepara tercatat 1.219.043 tabung.

“Kebutuhan LPG di Jepara per bulan sekitar 900 ribu sampai 1 juta tabung. Dengan sisa kuota tersebut, pasokan Desember aman,” ujarnya.

Disampaikan, kondisi serupa terjadi pada BBM subsidi. Sisa kuota solar pada Desember 2025 tercatat 8.106.813 liter, sedangkan kebutuhan solar bulanan masyarakat Jepara sekitar 6,2 juta liter, sehingga stok masih surplus. Pertalite juga berada dalam kondisi aman. Sisa kuota pertalite mencapai 15.839.829 liter, sementara kebutuhan bulanan berada di kisaran 9 hingga 10 juta liter.

“Solar dan pertalite dipastikan aman sampai akhir Desember,” ungkap Ferry.

Selain energi, lanjut Ferry, pihaknya juga melakukan pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat juga di Pasar Jepara II. Hasil pantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil. Komoditas yang sempat berpotensi mengalami kenaikan, seperti cabai, masih terkendali.

“Berdasarkan data Disperindag, harga cabai dan komoditas lainnya masih aman dan stabil,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Penerangan Jalan Umum

Bupati Batang, Faiz Kurniawan meminta dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait rencana pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di daerahnya.
Hal itu disampaikan bupati, saat malakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kota Semarang pada Selasa, 23 Desember 2025.
“Kami memiliki rencana dan meminta restu kepada Gubernur, bahwa kita akan menyelenggarakan KPBU atau public private partnership, untuk penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh Batang,” kata Faiz.
Dia menjelaskan, secara umum kondisi PJU di Kabupaten Batang sejumlah 4.700 titik, dengan nilai anggaran setiap tahun Rp1 miliar. Jumlah itu dinilai masih jauh dari kebutuhan total di Kabupaten Batang yang mencapai 13.000 titik PJU, dengan nilai total anggaran Rp200 miliar.
“Kalau kita mampunya Rp1 miliar, maka butuh waktu 200 tahun untuk semua penerangan di Kabupaten Batang, baru akan selesai,” jelas bupati.
Padahal, lanjut dia, trend di Batang saat ini banyak pekerja perempuan dengan shift malam, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan, karena banyak titik jalan yang belum ada penerangan jalan umum.
Maka dari itu, kata Faiz, Pemkab Batang akan memanfaatkan smart financing dalam pelayanan kepada masyarakat terkait infrastruktur PJU. Melalui KPBU, menurut dia, maka beban APBD secara langsung sedikit berkurang.
“Ini akan menjadi momentum penting, Batang akan menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan KPBU untuk PJU. Alhamdulillah Gubernur Jawa Tengah tadi memberikan dukungan,” katanya.
Faiz menargetkan, pada awal tahun 2027 seluruh jalan di Kabupaten Batang sudah memiliki PJU. Catatannya, semua proses pengajuan KPBU berjalan lancar.
.”Targetnya Januari 2027 insyaallah posisi sudah nyala,” jelasnya.
Selain itu, Faiz juga melaporkan terkait capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mendekati 8%. Capaian tersebut menempatkan Batang sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkab Batang. Ia bahkan mendorong kalau bisa realisasi tersebut dituntaskan sebelum tahun 2027.
“Kami akan dukung selama itu bermanfaat bagi masyarakat. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan terkait KPBU tersebut memang harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jateng. Rekomendasi akan diberikan setelah feasibility studies (studi kelayakan) yang dilakukan oleh Pemkab Batang dan Tim dari Pemprov Jateng tuntas.
Menurutnya, KPBU merupakan salah satu alternatif untuk pendanaan bagi pemerintah daerah. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya masalah feasibility studies dan kemendesakan.

“Kajian-kajian sudah dilakukan oleh teman-teman Batang dan juga sudah didiskusikan dengan teman-teman di provinsi, sepanjang ini feasible (layak), tentu saja kami memberi rekomendasi agar itu bisa dijalankan,” beber Sumarno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Ekosistem Seni dan Edukasi, Gubernur Pramono Aktifkan Paviliun Raden Saleh dan Planetarium Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan aktivasi Paviliun Raden Saleh dan Planetarium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Selasa (23/12). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem seni, budaya, dan edukasi, sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkarakter.

Gubernur Pramono menegaskan, revitalisasi dan aktivasi kawasan TIM tidak hanya berfokus pada pembaruan fisik, tetapi merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali fungsi TIM sebagai ruang kebudayaan yang inklusif, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga menyampaikan harapannya agar kerja sama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Artotel Group dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

Menurutnya, Paviliun Raden Saleh harus menjadi bagian utuh dari pengalaman kultural TIM dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi sivitas akademika Institut Kesenian Jakarta (IKJ) serta komunitas seni untuk berkolaborasi dan berekspresi.

“Secara pribadi, saya berharap kerja sama antara Artotel dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) di kawasan ini dapat dilaksanakan secara optimal. Ruang-ruang seni harus dibuka seluas-luasnya bagi keterlibatan IKJ, sehingga Paviliun Raden Saleh dapat berfungsi sebagai akomodasi yang terintegrasi dengan ekosistem seni dan budaya Taman Ismail Marzuki, tidak hanya sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman kultural,” ujar Gubernur Pramono.

Sebagai salah satu ikon edukasi sains di Ibu Kota, pembukaan kembali Planetarium Jakarta diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang mendorong tumbuhnya rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, serta kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, terutama di kalangan generasi muda. Untuk diketahui, Planetarium Jakarta sempat berhenti beroperasi sejak 2012.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas akses edukasi, Gubernur Pramono menggratiskan kunjungan ke Planetarium Jakarta bagi pelajar dan masyarakat selama tiga bulan ke depan. Kebijakan ini bertujuan mendorong minat belajar sains dan menghidupkan kembali peran Planetarium sebagai sarana edukasi publik yang inspiratif.

“Planetarium Jakarta ini dihadirkan sebagai sarana edukasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas. Tolong segera disampaikan, terutama kepada murid-murid sekolah yang ada di Jakarta, selama tiga bulan saya akan memberikan gratis,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin menjelaskan, Paviliun Raden Saleh, yang juga dikenal sebagai Wisma Seni, dihadirkan sebagai fasilitas pendukung utama dalam membangun ekosistem seni dan budaya di TIM. Paviliun ini dikelola bersama Artotel Group melalui konsep ARTOTEL Curated, dengan total 139 kamar dan berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang pertemuan, working space, kolam renang, EATSPACE, serta selasar yang difungsikan sebagai ruang pamer karya seni.

Ia menambahkan, kurasi karya seni yang ditampilkan di Paviliun Raden Saleh dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan para seniman. Dengan demikian, akomodasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai ruang dialog dan apresiasi seni.

“Kehadiran Paviliun Raden Saleh diharapkan menjadi pilihan akomodasi yang strategis bagi seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif, sekaligus memperkuat posisi TIM sebagai pusat seni dan budaya bertaraf nasional hingga internasional,” ujar Iwan.

Terkait aktivasi Planetarium Jakarta, Iwan menjelaskan bahwa fasilitas ini kini diarahkan menjadi pusat edukasi sains dan antariksa yang imersif dan interaktif. Pembaruan mencakup sistem visualisasi astronomi digital berbasis data sains terkini, simulasi tata surya, serta penguatan fungsi edukasi bagi pelajar, mahasiswa, komunitas sains, dan masyarakat umum.

Sebagai inovasi unggulan, Planetarium Jakarta juga akan dilengkapi AI Virtual Host, yakni pemandu digital berbasis kecerdasan buatan yang menyajikan informasi astronomi dan sejarah Planetarium secara interaktif. Inovasi ini mencerminkan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Dengan diresmikannya aktivasi Paviliun Raden Saleh dan Planetarium Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis kawasan Taman Ismail Marzuki akan semakin hidup sebagai ruang publik yang mendorong kreativitas, pembelajaran, dan kolaborasi lintas sektor, sekaligus memperkuat identitas Jakarta sebagai kota global berbasis budaya dan pengetahuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News