Beranda blog Halaman 582

Wabup Sumedang Fajar Aldila Minta Pegawai BKAD Jaga Marwah Pemerintah dan Perkuat Integritas

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan pentingnya menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui penguatan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Hal tersebut disampaikan Wabup Fajar saat memberikan pengarahan Zona Integritas kepada jajaran BKAD di Kabupaten Sumedang, Selasa (23/12/2025). “Harus betul-betul jaga marwah Pemda Sumedang ini. Jangan sampai apa yang telah dicurahkan, tenaga, kerja keras jadi rusak. Tugas bukan hanya mencatat uang tapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat dan masa depan daerah,” kata Wabup Fajar.

Dalam arahannya, Wabup menekankan agar seluruh pegawai BKAD menjauhi praktik pungutan liar (pungli) dan menjaga kepercayaan publik. Meski mengapresiasi kinerja BKAD yang dinilai sudah baik, ia mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap harus dijaga.

“Walaupun saya percaya BPKAD kinerjanya sudah bagus. Tapi tidak salah saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Karena yang namanya manusia ladang khilaf,” tegasnya.

Menurutnya, kinerja yang bagus harus didukung situasi atau lingkungan yang positif. “Kalau lingkungannya negatif tidak membuat nyaman pasti kerjanya akan setengah-setengah. Sama-sama jaga kondusifitas di lingkungan pekerjaan, tidak boleh saling menjelekan atau menjatuhkan,” katanya.

Wabup Fajar menyebutkan, Sumedang meraih berbagai prestasi berkat kerjas keras semuanya.

“Tidak mungkin Sumedang melesat kalau kita tidak bergerak. Intregritas, profesionalisme ASN ditingkatkan. Saya minta tiap OPD berkolaborasi, jangan ada rivalitas,” kata Fajar.

Wabup Fajar berharap, kalau fiskal daerah kuat pembagunan tidak perlu berhutang harapan. “Kalau BKAD bekerja dengan intregritas dan visi. Sumedang tidak akan kekurangan masa depan. Kunci utama suatu daerah adalah keungannya. Fiskal kita meningkat infrastuktur bagus,” harapnya.

Terakhir Wabup mengapresiasi nilai Zona Integritas BKAD terus meningkat dengan nilai 84.16. “Terus tingkatan kinerjanya dan terimakasih atas dedikasinya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TNI AD Bantu Bersihkan Sekolah Pasca Banjir Bandang di Pidie Jaya

Penulis
Syifa
-

TNI Angkatan Darat (TNI AD) bergerak cepat membantu pembersihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan pembersihan lumpur dilakukan Selasa (23/12/2025) dengan sasaran utama sekolah-sekolah yang terdampak parah agar segera dapat digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar.

Komandan Koramil (Danramil) 19 Meureudu Pidie Jaya, Kapten Inf Supriadi, mengatakan bahwa pembersihan fasilitas umum, khususnya sekolah, menjadi prioritas utama TNI AD dalam masa pemulihan pascabencana. “Untuk pembersihan yang sifatnya fasilitas umum, kami mengutamakan sekolah. Saat ini kami bergerak di beberapa sekolah agar dapat segera digunakan kembali untuk kegiatan pendidikan. Harapannya, saat anak-anak masuk sekolah nanti, proses belajar mengajar bisa berjalan normal,” ujar Kapten Supriadi.

Kapten Supriadi menjelaskan, hingga saat ini TNI AD telah membersihkan tujuh sekolah yang terdampak banjir bandang. Proses pembersihan dilakukan bersama Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 857 Gana Gajah Sora, yang diperbantukan di Kodim 0102/Pidie, dengan kekuatan 25 personel.

“Sekolah yang sedang kami kerjakan saat ini merupakan sekolah ketujuh. Arealnya cukup berat karena lumpur tebal. Sebanyak 18 ruang kelas ditargetkan dapat digunakan kembali dalam waktu satu minggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah pembersihan di sekolah tersebut selesai, TNI AD akan melanjutkan kegiatan serupa ke sekolah-sekolah lain yang masih terdampak, selama tidak ada kendala di lapangan.

Sementara itu, Asyari, Kepala Sekolah MIN 1 Pidie Jaya, mengungkapkan bahwa sekolahnya mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang yang terjadi sejak 26 November 2025. “Air banjir waktu itu sampai di leher, dan lumpurnya hampir setinggi satu meter. Sampai sekarang kami belum mampu membersihkan semuanya sendiri karena kondisinya cukup berat,” kata Asyar.

Ia mengaku sangat terbantu dengan kehadiran TNI AD dan para personel yang terlibat dalam pembersihan sekolah. “Kami sangat berterima kasih kepada TNI yang telah membantu. Kami berharap sekolah bisa segera bersih dan siap digunakan, sehingga saat tahun ajaran baru nanti anak-anak bisa belajar dengan normal kembali,” ujarnya.

Kehadiran TNI AD dalam pembersihan sekolah pasca bencana banjir bandang ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan, sekaligus memastikan hak anak-anak untuk kembali bersekolah dapat terpenuhi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Ingatkan Kampus: Jangan Cetak Lulusan Tanpa Baca Kebutuhan Lapangan Kerja

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan perguruan tinggi agar tidak mencetak lulusan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Universitas PTIQ di Caringin, Bogor.

“Jangan sampai kita mencetak lulusan tanpa membaca kebutuhan lapangan kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang akhirnya bekerja di sektor informal atau tidak sesuai dengan bidang studinya,” ujar Menag, Senin (22/12/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Syukri Ahmad Fanani, beserta jajaran pimpinan Universitas PTIQ.

Menurut Menag, perubahan zaman dan dinamika dunia kerja menuntut kampus untuk lebih adaptif dalam merancang dan mengevaluasi program studi. Analisis terhadap tren alumni dinilai penting agar pengembangan institusi pendidikan tidak berjalan stagnan dan mampu merespons perubahan sosial.

Selain itu, Menag menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai keilmuan dan etika akademik. Ia mengingatkan bahwa akademisi harus menampilkan sikap beradab, beretika, dan mencerminkan keteladanan para ulama.

“Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang beradab atau civilized society, bukan sekadar masyarakat yang menjalankan pendidikan secara seremonial,” ungkapnya.

Menag juga menyinggung perlunya keberanian kampus untuk berpikir berbeda dan melampaui kebiasaan lama. Langkah-langkah inovatif, termasuk dalam merespons kebutuhan sumber daya manusia ke depan, dinilai penting agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

“Keberanian mengambil langkah baru mungkin tidak langsung dipahami, tetapi kontribusi nyatanya akan sangat berarti bagi masa depan,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Menag menegaskan bahwa seluruh upaya pembenahan pendidikan tinggi memerlukan perencanaan, analisis, dan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamenag Ingatkan ASN Kemenag Jadi Teladan Moral di Tengah Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama RI (Wamenag) menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama harus menjadi teladan moral di tengah masyarakat. Nilai Ikhlas Beramal yang melekat dalam moto dan simbol Kementerian Agama bukan sekadar slogan, melainkan pedoman sikap dan perilaku dalam setiap tugas pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Wamenag saat memberikan pembinaan ASN Kementerian Agama wilayah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan di Labuhanbatu Utara,  Senin (22/12/2025).

“Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa Allah memuliakan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk-Nya. Karena itu, ikutilah aturan yang telah ditetapkan Allah agar memperoleh petunjuk. Jika menyimpang, maka kehinaanlah yang akan datang,” tegas Wamenag di hadapan para ASN.

Wamenag yang merupakan tokoh nasional asal Sumatera Utara ini mengingatkan pentingnya menjaga integritas di setiap level jabatan. Menurutnya, seluruh ASN Kementerian Agama adalah representasi pimpinan institusi, sehingga setiap perkataan dan perbuatan akan menjadi cerminan yang dinilai langsung oleh masyarakat.

“Kementerian Agama di mata masyarakat memiliki posisi moral yang tinggi. Karena itu, ketika ada satu saja insan Kemenag yang khilaf, dampaknya bisa meluas menjadi stigma negatif. Inilah risiko menjadi penjaga moralitas umat. Kita harus sadar, insan Kementerian Agama memang dituntut berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wamenag menekankan bahwa loyalitas dan keteladanan ASN Kemenag selalu berada dalam sorotan publik. Dalam situasi dan ruang apa pun, ASN Kemenag harus siap hadir di tengah masyarakat sebagai penyampai pesan kebaikan.

“Kesadaran beragama yang kita dalami harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita membangun relasi sosial, menjaga harmoni, dan merawat keberagaman harus benar-benar nyata, agar tidak memicu konflik di tengah umat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenag juga menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi siswa madrasah yang semakin kompetitif, khususnya di bidang sains dan teknologi.

“Kualitas pendidikan madrasah terus tumbuh dengan baik. Prestasi siswa madrasah di bidang teknologi dan sains menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing, bahkan unggul dibandingkan sekolah umum lainnya. Ini capaian yang patut kita banggakan,” ucapnya memberi motivasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenah Sumatra Utara , Ahmad Qosbi, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Agama. Ia menyebut meningkatnya minat masyarakat terhadap madrasah sebagai indikator kepercayaan tersebut.

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas pendidikan. Alhamdulillah, madrasah kini semakin diminati. Banyak orang tua berlomba menyekolahkan anaknya di madrasah, ini menandakan kualitas madrasah kita mampu bersaing dengan sekolah umum,” jelasnya.

Kegiatan pembinaan ASN ini turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu Asbin Pasaribu, Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu Utara Agus Priadi, serta Kepala Kantor Kemenag Labuhanbatu Selatan Awaludin Habibi, dan diikuti seluruh ASN Kementerian Agama dari tiga kabupaten tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Jelaskan Bhineka Tunggal Ika dan Alasan Perbedaan Tak Jadi Sumber Konflik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sebagai kerangka berpikir moderasi beragama agar perbedaan tidak berubah menjadi sumber konflik. Hal tersebut disampaikan Menag dalam pidato kebudayaannya pada acara Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026, yang digelar di Jakarta.

“Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekadar slogan pemersatu. Ia adalah doktrin kebudayaan yang lahir dari pengalaman panjang bangsa ini hidup dalam perbedaan. Tanpa pemahaman itu, perbedaan mudah sekali berubah menjadi konflik,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Selasa (22/12/25).

Hadir dalam giat ini jajaran eselon I dan II Kementerian Agama, para staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, serta para rektor dan Kepala Kantor wilayah kementerian agama.

Menag menjelaskan bahwa Indonesia sejak awal dibangun dari beragam suku, agama, dan tradisi yang saling bersinggungan. Namun, ketika perbedaan hanya dilihat di permukaannya, ruang dialog menjadi sempit dan kecurigaan mudah tumbuh.

“Kalau perbedaan terus-menerus ditonjolkan tanpa kedalaman pemahaman, kita akan terus berada dalam ketegangan sosial. Ini berbahaya bagi masa depan kebangsaan. Karena itu, kebijaksanaan budaya menjadi sangat penting,” kata Menag Nasaruddin.

Menurutnya, moderasi beragama menuntut kemampuan melihat substansi ajaran agama, bukan sekadar simbol dan identitas luar. Ia menilai banyak konflik muncul karena agama dipahami secara parsial dan terlepas dari nilai kemanusiaan.

“Kalau kita mau membuka diri dan menggali lebih dalam, nilai-nilai kemanusiaan dalam agama itu sangat dekat satu sama lain. Di situlah letak moderasi beragama. Moderasi bukan mengurangi iman, tetapi memperdalam pemahaman,” jelasnya.

Menag juga menekankan bahwa Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi cara berpikir kolektif dalam mengelola keberagaman. Tanpa kerangka itu, masyarakat mudah terjebak pada sikap eksklusif dan merasa paling benar.

“Perbedaan adalah keniscayaan sejarah. Tetapi persatuan adalah pilihan sadar yang harus terus diperjuangkan. Di situlah fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan beragama,” tuturnya.

Menag mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berani mengambil peran dalam merawat kebudayaan dan moderasi beragama. Dikatakannya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian mengambil langkah sejak sekarang.

“Kalau kita menunda terus, kita akan kehilangan arah kebudayaan kita sendiri. Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan kepada satu generasi saja. Ini kerja bersama yang harus dimulai hari ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gandeng Kopassus, Mendes Optimis 12 Aksi Bangun Desa Tersosialisasikan secara Optimal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggandeng jajaran Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk dapat menyosialisasikan program 12 Aksi Bangun Desa terhadap masyarakat desa di pelosok Indonesia secara optimal.

Pasalnya, Kopassus dinilai memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat desa, termasuk menyosialisasikan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo yakni membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Ketika Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan kolaborasi dengan Kopasus, kami meyakini ini bisa mempercepat Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yakni membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat melakukan audiensi dengan Panglima Kopassus Letnan Jenderal TNI Djon Afriandi, di Markas TNI AD Kopassus, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2025).

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya ingin menempa seluruh pendamping desa dengan elemen militer. Pelatihan ini diyakini membantu pendamping desa lebih menghargai waktu, mematuhi aturan, dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktunya.

Dalam konteks Indonesia, pelatihan semacam ini sering diintegrasikan dengan program Bela Negara yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan loyalitas para pendamping desa terhadap organisasi dan negara.

“Mungkin dalam waktu dekat, kami ingin meningkatkan kapasitas dan termasuk konsolidasi para pendamping desa. Mungkin awal tahun atau pasca lebaran, agar pendamping desa ini lebih militan. Dan mereka ini kan garda terdepan kami sebenarnya,” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini.

Lebih rinci, Mendes menyampaikan, peran pendamping desa dalam membentuk persepsi masyarakat sangatlah penting dan multifaset. Mereka bertindak sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan penghubung antara program pemerintah dengan masyarakat desa.

Karenanya, jika karakter pendamping desa ini disinergikan dengan bimbingan ala Kopassus, maka akan semakin mudah pula kans pendamping desa diterima oleh masyarakat luas di berbagai penjuru Indonesia.

“Maka ketika mereka ini bergerak menyebarkan berita-berita tentang pemerintah ini sangat positif. Dan ini sudah kami lakukan ketika bencana di Aceh dan Sumatera. Dan itu selalu trending topik. Artinya itu organik, bukan mesin.” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Wamendes Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, serta Kepala BPI Kemendes PDT, Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Paparkan 12 Aksi Prioritas Bangun Desa di Lamongan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Saba Desa sekaligus pelantikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Jawa Timur di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Senin (22/12/2025).

Dalam sambutannya, Mendes Yandri meminta semua pihak berkolaborasi menyukseskan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Untuk menyukseskan Asta Cita tersebut, Kemendes PDT kemudian mengeluarkan 12 aksi prioritas bangun desa bangun Indonesia, sebagai pedoman dalam membangun desa.

Menurutnya, 12 Aksi Bangun Desa ini ada akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat desa, baik melalui BUM Desa, Kopdes Merah Putih, desa tematik, desa swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, desa ekspor, desa wisata l desa bebas narkoba, pemuda pemudi pelopor desa dan lain sebagainya.

Dari 12 Aksi prioritas bangun desa tersebut juga diharapkan dapat mencegah arus urbanisasi besar-besaran yang saat ini melanda Jepang dan Korea Selatan. Di mana mayoritas masyarakat di kedua negara tersebut berbondong-bondong meninggalkan desa.

“Inilah cara kita menjawab supaya kejadian Jepang itu tidak terjadi di Indonesia. Bayangkan kalau semua desa yang ada di Jawa Timur itu kosong dan bergerak ke Surabaya atau di kota-kota besar di Jawa Timur, itu mengerikan,” ungkap Yandri.

“Nah maka kami sekarang punya program, kita ajak anak-anak muda pulang ke desa. Memang perlu diganti gaya dan caranya. Mari kita ubah cara pandang kita memandang desa, bahwa desa itu bukan yang mesti kita pikirkan, tapi mesti kita muliakan sekarang,” sambung Mendes Yandri.

Oleh karena itu ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi menyukseskan 12 aksi prioritas bangun desa guna tercapainya Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri juga memimpin deklarasi desa bersih dari narkoba (Bersinar) dan menyatakan perang melawan narkoba.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi serta jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Kepada BPSDM Agustomi Masik, Staf Khusus Menteri Muhammad Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN: Tata Usaha Bukan Sekadar Administrasi, tapi Pengendali SOP

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menyoroti fungsi tata usaha dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) layanan pertanahan. Peran itu ia katakan sebagai bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat pengendalian internal dan mendorong perbaikan tata kelola pelayanan.

“Tata usaha bukan sekadar mengurus administrasi, tetapi menjadi pengendali agar seluruh proses pelayanan berjalan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku. Ketika fungsi ini dijalankan secara konsisten, maka potensi penyimpangan maupun perlakuan yang tidak adil dalam layanan dapat dicegah sejak awal,” tegas Asnaedi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, di Yogyakarta, Senin (22/12/25).

Pada dasarnya, persoalan penyelesaian berkas layanan pertanahan di Kantor Pertanahan bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi. Menurut Asnaedi, standar waktu dan alur pelayanan telah tersedia secara jelas, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal di setiap tahapan proses.

Ia menilai, lemahnya pengendalian terhadap SOP dapat memunculkan pembiaran yang berdampak pada menurunnya disiplin organisasi. Kondisi tersebut berisiko melahirkan kebiasaan kerja yang tidak selaras dengan prinsip kepastian hukum dan pelayanan publik yang berintegritas.

Sehubungan dengan itu, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara front office dan back office dalam menangani berkas permohonan. Perbedaan penilaian yang tidak berbasis aturan dinilai berpotensi memperpanjang proses layanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Tata usaha memiliki peran penting untuk memastikan seluruh unit bekerja dalam satu pemahaman yang sama sehingga pelayanan tidak bergantung pada subjektivitas, tetapi sepenuhnya berpijak pada ketentuan yang berlaku,” ujar Asnaedi.

Rakernis yang diadakan Sekretariat Jenderal ini juga memiliki tujuan utama untuk menyamakan persepsi jajaran, agar bisa mewujudkan target kinerja Kementerian ATR/BPN yang telah ditetapkan di tahun 2026 mendatang. Seluruh Kepala Bagian Tata Usaha dihadirkan langsung guna mencapai tujuan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, turut menyampaikan paparan dan arahan, seluruh Inspektur Wilayah Kementerian ATR/BPN. Hadir mengikuti rangkaian Rakernis Sekretariat Jenderal tahun 2025 ini sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Buka Rakernis Sekretariat Jenderal, Irjen ATR/BPN Sampaikan Peran Strategis Staf Tata Usaha sebagai Pengawas Internal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan pada Senin (22/12/2025). Pada forum yang diikuti jajaran Staf Tata Usaha dari satuan kerja (Satker) pusat dan daerah tersebut, Irjen ATR/BPN menyampaikan pentingnya peran Staf Tata Usaha dalam mendukung pengawasan internal serta menjaga akuntabilitas kinerja organisasi.

“Staf Tata Usaha memiliki peran yang sangat penting dengan rentang kendali yang luas, dari pusat sampai daerah. Staf Tata Usaha diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan Inspektorat Jenderal dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan/ketentuan,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi di D.I. Yogyakarta.

Rakernis Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN mengusung tema “Evaluasi Kinerja dan Strategi Percepatan Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2025 dan 2026 Kementerian ATR/BPN”. Kegiatan ini menjadi forum penguatan peran Tata Usaha dalam menjaga keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.

Pudji Prasetijanto Hadi mengingatkan kepada ratusan peserta Rakernis yang hadir bahwa evaluasi kinerja fisik dan keuangan perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari capaian output, namun juga dari kepatuhan proses dan ketepatan pelaksanaan. Pada titik inilah, fungsi Tata Usaha berperan sebagai pengendali administratif yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan ketentuan.

“Tata Usaha berada pada posisi strategis karena berhadapan langsung dengan proses administrasi dan pengendalian kegiatan. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal,” kata Pudji Prasetijanto Hadi.

Sebagai Ketua Panitia Rakernis, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, dalam kesempatan ini memaparkan laporan dan tujuan pelaksanaan rapat kesetjenan ini. Tujuan utamanya untuk melakukan evaluasi kinerja fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh sekaligus menyusun strategi percepatan realisasi kinerja tahun 2026.

Rakernis yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22-24 Desember 2025 ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antar unit kerja, menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, serta mendukung pencapaian program strategis Kementerian ATR/BPN. Sesi diskusi dilakukan dengan melibatkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi. Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Penghargaan Wonder Mom Awards 2025, Menkomdigi Soroti Peran Strategis Perempuan di Era Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima penghargaan Excellence Mom in Digital Transformation Leadership dalam ajang Wonder Mom Awards 2025. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi dan kepemimpinan perempuan dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa penghargaan yang diterimanya bukan merupakan capaian personal, melainkan bentuk apresiasi terhadap peran dan kontribusi perempuan Indonesia di era digital yang semakin inklusif.

“Penghargaan ini untuk perempuan Indonesia. Era digital memberi ruang inklusif bagi perempuan untuk berkembang dan berkolaborasi,” ujar Meutya usai menerima penghargaan di Jakarta Barat, Senin (22/12/2025).

Meutya menilai digitalisasi menjadi akselerator kesetaraan, terutama dalam membuka akses pendidikan, literasi, dan peluang yang sebelumnya terbatas.

Oleh karena itu, Meutya mendorong perempuan agar lebih berani, percaya diri, dan aktif mengambil peran.

“Ini bukan zamannya perempuan ragu atau mundur. Kita harus maju, berani, dan pantang menyerah,” tegasnya.

Meutya juga menekankan pentingnya ruang apresiasi bagi perempuan.

Pengakuan tersebut dinilainya bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi sumber motivasi bagi generasi perempuan berikutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...581582583...4,893Halaman 582 dari 4,893