Beranda blog Halaman 602

Pengukuran IKR 2025: BNN Perkuat Standar dan Kapabilitas Lembaga Rehabilitasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan layanan rehabilitasi, termasuk tuntutan akan aksesibilitas yang lebih merata dan berkualitas. Untuk memastikan kapabilitas lembaga rehabilitasi dalam memberikan layanan yang bermutu dan memenuhi standar, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menginisiasi pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) yang menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi narkoba, baik milik pemerintah maupun komponen masyarakat.

Melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, BNN merumuskan konsepsi ukuran keberhasilan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi sekaligus mengembangkan alat ukur melalui pengukuran IKR.
Hasil pengukuran IKR, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan terus mengalami penyempurnaan, digunakan sebagai salah satu aspek pemenuhan SNI pada lembaga-lembaga rehabilitasi, khususnya yang bermitra dengan BNN.

Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit M Kes menyampaikan bahwa pengukuran IKR merupakan implementasi dari upaya peningkatan kapabilitas penyelenggaraan rehabilitasi narkoba. Beliau menegaskan bahwa IKR merupakan jawaban atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), khususnya terkait tugas peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Seminar Hasil IKR Tahun 2025, yang diselenggarakan secara hybrid dan terpusat di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, pada Selasa (9/12), oleh Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Sementara itu, Direktur Pasca Rehabilitasi BNN, Rose Iptriwulandhani S Psi MM dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pelaksanaan IKR tahun 2025 menjadi lebih lengkap dengan bergabungnya Kementerian Sosial sebagai partisipan. Beliau menyampaikan bahwa pengukuran IKR diikuti oleh 425 partisipan, yang terdiri dari 215 lembaga rehabilitasi BNN, 106 UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, 48 IPWL Kementerian Kesehatan, 4 UPT Kementerian Sosial, serta 52 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) mitra BNN.

Lebih lanjut, Direktur Pasca Rehabilitasi menjelaskan bahwa tujuan utama pengukuran IKR adalah menilai sejauh mana lembaga rehabilitasi mencapai target layanan serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dalam pelaksanaan program. Selain itu, pengukuran IKR dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan program rehabilitasi narkoba, sekaligus memastikan bahwa klien memperoleh layanan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai standar.

Adapun hasil pengukuran IKR Nasional Tahun 2025 memperoleh skor 3,39. Sementara itu, skor IKR Nasional per variabel adalah sebagai berikut: variabel ketersediaan 3,26, variabel aksesibilitas 3,53, variabel akseptabilitas 3,54, variabel kualitas 3,33, serta variabel kontinuitas 3,55. Selain hasil nasional, rapat ini juga memaparkan capaian IKR masing-masing kementerian/lembaga partisipan. Support statement utk pelaksanaa IKR juga disampaikan langsung oleh Direktur Pelayanan kesehatan kelompok rentan Kemenkes RI, Direktur Perawatan dan Kesehatan kementrian Imigrasi dan Pemasyrakatan RI, serta Direktur Korban Bencana dan Kedaruratan , Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI, mengapresiasi pengukuran IKR yang diinisiasi BNN, karena hasil tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan rehabilitasi pada tahun mendatang.

BNN berharap hasil pengukuran IKR ini dapat menjadi peta jalan bagi penguatan mutu layanan rehabilitasi secara nasional. Selain itu, indeks ini juga menjadi pedoman strategis yang menggambarkan tantangan yang perlu diatasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk mewujudkan layanan rehabilitasi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Pemprov Jambi Siapkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Jambi menunjukkan kepedulian terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Indonesia. Pemprov Jambi menggelar rapat persiapan pelepasan bantuan untuk tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, dan dihadiri sejumlah pejabat strategis, di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kalak BPBD, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala OJK Jambi, Direktur Operasional Bank Jambi, Kepala Baznas, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Sudirman menyampaikan bahwa sumber dana bantuan berasal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga BUMN dan BUMD di lingkungan Pemprov Jambi.

“Kalau pendanaan Rp1Milliar lebih, nanti kita akan membagi untuk tiga wilayah. Tapi, hari ini masih dana terus masuk. Dinas yang ada di Provinsi Jambi sudah Rp400 juta lebih,” ujar Sudirman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penggalangan bantuan, khususnya OJK Jambi dan Bank Jambi yang turut berkontribusi dalam upaya kemanusiaan tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih, nanti akan kami teruskan dan tindaklanjuti yang di Sumatera Utara dan Aceh. Mudah-mudahan bisa terbantu,” katanya.

Saat ini, lanjut Sudirman, jajaran Pemprov Jambi tengah melakukan persiapan teknis di lokasi pemberangkatan logistik.

“Malam ini kami bersama rombongan Kepala OPD meninjau langsung lokasi pemberangkatan di Bandara Lama. Kita persiapkan pengangkutan barang logistik, obat-obatan, sekaligus pendanaannya,” ungkapnya.

Sudirman juga memastikan bahwa Gubernur Jambi Al Haris dijadwalkan akan melepas langsung pendistribusian bantuan pada Kamis besok.

Selain dari Pemprov Jambi, bantuan juga datang dari pemerintah kabupaten dan kota. Namun, beberapa daerah telah lebih dahulu menyalurkan bantuan secara mandiri.

Kami masih mendata bantuan yang didistribusikan oleh kabupaten/kota serta yang disalurkan melalui Baznas. Untuk yang sudah menyalurkan secara langsung di antaranya Kota Jambi, Bungo, dan Merangin,” pungkas Sudirman.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Sanusi Tegaskan Komitmen Bersih dari Korupsi di Peringatan HAKORDIA 2025

Penulis
Syifa
-

Melalui Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malang bertekat siap melangkah bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat. Hal ini disampaikan Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM saat menghadiri acara Peringatan HAKORDIA tahun 2025 berlokasikan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (9/12) pagi.

Turut hadir pada acara ini Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, Penyudik Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Galih Pramana Natanegara, S.Pd.. S.E.,M.M, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si, dan seluruh Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Pada momen Peringatan HAKORDIA Tahun 2025 ini juga diserahkan piagam penghargaan oleh Bupati Malang kepada sepuluh Pemerintah Desa atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam upaya Pencegahan Korupsi berdasarkan Sistem Monitoring Desa Anti Korupsi (SIDASI) tahun 2025.

Sepuluh Desa berprestasi tersebut meliputi Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Desa Jombok Kecamatan Ngantang, Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo, Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan, Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare, Desa Randugading Kecamatan Tajinan, Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis, Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir, dan Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen.

Selanjutnya Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada bapak Galih Pramana Natanegara, S.Pd., S.E., M.M., Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah berkenan hadir selaku narasumber.

Apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan Sosialisasi Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 dengan Tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” pada Pemerintah Kabupaten Malang hari ini.

“Mudah-mudahan seluruh rangkaian sosialisasi dapat berjalan lancar dan mampu membawa manfaat sebagaimana kita harapkan bersama,” tutur Bupati Malang.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia merupakan momentum yang sangat penting, tidak sekadar seremonial, namun menjadi pengingat dan penguat komitmen kita bersama bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan.

“Mengingat korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moral, menggerus kepercayaan publik, serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang adil dan beradab,” jelas Bupati Malang.

Sesuai dengan tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” hendaknya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, apalagi sendiri-sendiri, diperlukan sinergi, integritas, dan konsistensi dari seluruh elemen, mulai dari pimpinan hingga jajaran terbawah, dari perencana kebijakan hingga pelaksana pelayanan publik.

“Sebagai aparatur Pemerintah Kabupaten Malang, Bapak dan Ibu semua dituntut untuk menjadi teladan integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Bupati Malang

Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi melalui berbagai upaya.

Antara lain melalui peningkatan pengawasan internal, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan peran APIP, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi di seluruh lini birokrasi.

“Ikutilah sosialisasi Anti Korpsi ini dengan sebaik mungkin dan tidak hanya memahami regulasi dan mekanisme pencegahan korupsi, tetapi juga menanamkan keberanian untuk berkata jujur, menolak gratifikasi, dan melaporkan setiap potensi penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Bupati Malang.

Gus Ipul Pastikan Donasi Publik untuk Bencana Sumatera Tidak Dibatasi, Izin Bisa Diurus Belakangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan aksi penggalangan dana yang dilakukan masyarakat untuk membantu korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menegaskan bahwa izin pengumpulan dana kebencanaan dapat diajukan belakangan demi memastikan bantuan cepat terkumpul dan segera disalurkan.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi viralnya pembahasan mengenai perizinan donasi publik untuk membantu warga terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menepis anggapan bahwa Kemensos membatasi masyarakat dalam menggalang bantuan.

“Bisa urus izinnya belakangan kalau bencana,” kata Gus Ipul, Rabu (10/12).

Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan menggalang bantuan terlebih dahulu, sementara pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelahnya. Menurut dia, yang terpenting adalah semangat gotong royong tidak terhambat oleh prosedur administrasi.

“Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh. Nggak ada larangan. Boleh saja,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa izin dari Kemensos merupakan mekanisme pertanggungjawaban publik, bukan pembatasan. Aturan tersebut bertujuan memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” kata dia.

Lebih jauh, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas gerakan solidaritas masyarakat yang bergerak cepat membantu saudara-saudara di Sumatera. Menurutnya, kepekaan sosial masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga dan difasilitasi. Ia memastikan Kemensos akan memberikan pendampingan dan ruang seluas-luasnya bagi inisiatif masyarakat selama dilakukan dengan transparan.

Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat. Pengiriman bantuan logistik, pendirian dapur umum, hingga asesmen kebutuhan warga berjalan paralel di berbagai titik terdampak.

Gus Ipul berharap semangat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Desember 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memperpanjang status tanggap darurat bencana. Penetapan kondisi tersebut dikeluarkan Gubernur Sumbar Mahyeldi pada hari ini, Selasa (9/12).

Perpanjangan status tanggap darurat bencana dilakukan mengingat masih berlangsung proses pencarian dan korban akibat insiden banjir dan tanah longsor.

Di samping itu, sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum yang belum pulih fungsinya. Melalui penetapan ini, Pos Komando (Posko) Terpadu atau Pos Pendamping Provinsi dapat bekerja secara optimal untuk mengerahkan sumber daya di tingkat provinsi maupun dukungan penuh sumber daya nasional.

Sebelumnya, status tanggap darurat berlangsung hingga Senin kemarin (8/12). Perpanjangan status tanggap darurat kedua berlaku dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025.

Keputusan Gubernur itu tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025, yang terhitung mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2025 atau 14 hari.

“Setelah diadakan rapat pada hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember nantinya,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam keterangan pers melalui kanal media sosial. Gubernur juga mengatakan, adanya harapan untuk melakukan percepatan-percepatan dalam kondisi darurat ini.

“Kita harapkan kepada bupati-wali kota untuk bisa melengkapi seluruh pendataan-pendataan yang ada sehingga pada masa ini sehingga kita dapat membuat langkah-langkah dalam rangka untuk rehab-rekon ke depan,” tambahnya.

Ia juga menyatakan jajarannya akan menghitung kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumbar yang terdampak bencana.

Sementara itu, data Pos Pendamping Nasional di wilayah Sumbar pada Senin (8/12), tercatat korban meninggal dunia 234 orang, hilang 95 orang dan mengungsi 20.474 orang.

Posko yang beroperasi di wilayah kabupaten dan kota terdampak mendapatkan dukungan penuh sumber daya dari Posko Terpadu, Pos Pendamping Nasional maupun berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi non-pemerintah dan lembaga usaha. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jaringan distribusi air, serta pendistribusian bantuan kepada warga terdampak masih terus dilakukan hingga hari ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Bagikan Best Practice Satu Data Kewilayahan di IGA 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, memaparkan praktik terbaik (best practice) inovasi pengelolaan kota cerdas dalam rangkaian acara Seminar Innovative Government Award (IGA) 2025. Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertempat di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Senin (8/12).

Seminar ini merupakan bagian dari ajang penghargaan IGA 2025, yang merupakan kegiatan tahunan untuk menilai dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan inovasi terdepan dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Di hadapan para kepala dan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) se-Indonesia, Wali Kota Eri Cahyadi menyajikan materi berjudul “Satu Data Kewilayahan Surabaya Peta Cerdas Panduan Kebijakan”.

Ia menguraikan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengintegrasikan seluruh layanan pemerintahan berbasis data melalui dua platform utama, yaitu aplikasi internal Kantorku dan aplikasi eksternal WargaKu.

“Maka kita bisa lihat di (pelayanan) kesehatan hari ini yang di puskesmas itu yang berobat berapa. Hari ini yang lahir dari seluruh rumah sakit Surabaya berapa, yang akan stunting jadi berapa, kita tahu semua,” ujar Wali Kota Eri.

Menurutnya, integrasi data ini memungkinkan Pemkot Surabaya untuk memantau data secara waktu nyata (real time) di berbagai sektor, termasuk kesehatan, sosial, dan pelayanan publik. “Terkait luar (eksternal), ada aplikasi WargaKu, semua keluhan masuk di sana, kita pakai AI (Artificial Intelligence). Jadi kalau hari ini kita tanya siapa (warga), permasalahan apa, maka akan muncul,” katanya.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah diimplementasikan dalam proses penanganan keluhan warga hingga perumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang kita juga menggunakan AI. Jadi Musrenbang itu (melibatkan) anak muda, setiap orang-orang yang ada di perkampungan itu kita tanya, apa sih yang diinginkan, langsung keluar. Di situlah kita akan mengambil kebijakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya konsep satu peta satu data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Melalui sistem ini, Pemkot Surabaya mampu memetakan kondisi kependudukan hingga tingkat Rukun Warga (RW) secara terperinci.

“Dalam satu rumah tadi itu ada berapa KK (Kartu Keluarga), ada berapa jiwa di situ. Di dalam berapa jiwa tadi yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa, yang menganggur berapa, pendapatannya berapa. Kami tahu sampai sedetail itu,” paparnya.

Di bidang pelayanan, Wali Kota Eri mencontohkan terkait percepatan perizinan. Termasuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gratis bagi warga miskin, yang kini dapat diselesaikan hanya dalam 15 menit. “Karena kita sudah bantu melalui aplikasi dan mereka datang ke mal pelayanan publik (MPP), 15 menit selesai,” katanya.

Wali Kota Eri juga menyinggung tujuh tujuan utama negara sebagai tolok ukur keberhasilan inovasi daerah. Hal tersebut meliputi penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, pengurangan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gini rasio, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi. “Maka inovasi apa pun yang dilakukan daerah, ketika tujuh ini tidak ada mengalami perubahan, maka di situ gagal yang namanya inovasi,” tegasnya.

Wali Kota Eri pun mendorong agar inovasi antar-daerah dapat disinergikan menjadi satu kesatuan. Ia optimistis satu data nasional akan memfasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kinerja secara lebih efektif.

“Ketika satu data ini dijadikan satu, maka kita sebagai kepala daerah bisa melihat. (Misal) Stunting di Surabaya hari ini berapa? Stunting di Jakarta berapa? Stunting di Jawa Barat berapa? Karena real time semuanya,” tuturnya.

Di akhir pemaparannya, Wali Kota Eri menegaskan inovasi sejati bukanlah tentang menjadi yang terbaik secara individu, melainkan tentang berkolaborasi demi kepentingan nasional. “Bagaimana kita ini satu NKRI bisa bergerak bersama antar daerah, antar kepala daerah, antar pemerintah sehingga itu menjadi yang terbaik bagi negara kita, bagi kota-kota kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah: Misi Dagang Jatim–Kepri Jadi yang Tertinggi Sepanjang 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa misi dagang ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan ikhtiar untuk tumbuh dan berkembang bersama. Hal ini disampaikan saat menghadiri Misi Dagang dan investasi di Kota Batam, Senin (8/12) yang berhasil mencatatkan transaksi senilai Rp4,46 triliun.

“Kami hadir ke Kepulauan Riau karena misi dagang ini adalah ikhtiar untuk tumbuh bersama, memperluas pasar produk Jawa Timur secara outward looking, serta memastikan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat terserap pasar agar kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan meningkat,” ujar Khofifah.

Misi Dagang yang diikuti 174 pelaku usaha ini menjadi pamungkas 12 kali Misi Dagang Pemprov Jatim sepanjang tahun 2025.

“Alhamdulillah Misi Dagang kali ini menghasilkan komitmen dengan transaksi final senilai Rp4.456.849.425.486. Merupakan total transaksi Perdagangan Jatim Kepri dan Jatim Malaysia. Jatim berhasil menjual ke Kepri Rp1.078.695.294.000 dan Jatim membeli dari Kepri Rp81.900.000.000,” ujar Gubernur Khofifah.

“Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan LOI antara Jatim dan Malaysia dengan nilai Rp3.296.254.131.486,” sambungnya.

Dengan capaian ini, Khofifah menyebut hasil Misi Dagang kali ini adalah yang tertinggi sepanjang rangkaian kegiatan serupa di berbagai provinsi di Indonesia.

“Alhamdulillah dari semuanya, ini yang tertinggi. Terima kasih gubernur dan jajaran tim Pemprov Kepulauan Riau, Ibu Aziza selaku Atase perdagangan kita untuk Malaysia, pelaku usaha Kepulauan Riau dan Jatim serta Kepala Disperindag Jatim sehingga misi dagang berjalan lancar dan produktif,” tuturnya.

Komoditi Provinsi Jawa Timur yang berhasil dijual ke Kepulauan Riau, antara ain Kopi robusta, kluwak, vanili, kemiri, rokok, telor ayam, susu, mesin las, pakan udang, benur Vannamei, beras, bawang merah, daging ayam, daging sapi.

Sedangkan yang Provinsi Jawa Timur beli ke Kepulauan Riau, di antaranya, ikan beku (cakalang, layur, layang) dan ayam beku.

Sementara untuk Jatim Malaysia, antara lain tembaga, cassava, Frozen coconut cream, kerupuk mentah dan buah kering serta sayur kering.

Bagi Gubernur Khofifah, interaksi Jatim dengan Kepulauan Riau melalui misi dagang ini sangat produktif. Khofifah memastikan, bahwa hubungan baik Jatim-Kepulauan Riau tidak akan berhenti sampai sini dan ke depan akan ditindaklanjuti secara lebih masif.

“Di titik tersebut ada produk yang disuplai Kepulauan Riau. Jangan sampai hal-hal yang harus terpenuhi menjadi berkurang. Itu yang akan dibahas terutama kepala dinas pertanian dan peternakan,” ungkapnya.

Khofifah menegaskan, kerja sama dengan Kepulauan Riau memiliki nilai strategis, terutama dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok yang sebelumnya banyak disuplai dari wilayah Sumatra yang sempat terdampak bencana. Selain itu, Kepulauan Riau dinilai memiliki konektivitas kuat dengan Singapura dan Johor, Malaysia, yang membuka peluang ekspor lebih luas bagi produk Jawa Timur.

“Ini akan terus ditindaklanjuti, khususnya untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dan memperluas pasar ekspor produk Jawa Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan kinerja ekonomi Jawa Timur yang tumbuh 5,22 persen secara tahunan pada Triwulan III 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,04 persen. Dengan PDRB sebesar Rp867,39 triliun, Jawa Timur berkontribusi 14,54 persen terhadap PDB nasional.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kepri masih dipasok dari Jawa Timur, seperti beras, cabai, gula, dan komoditas lainnya. Menurutnya, kerja sama ini terbukti memberi manfaat nyata dan ke depan akan diperluas hingga sektor pariwisata.

“Misi dagang antara Kepulauan Riau dan Jawa Timur ini terbukti memberikan manfaat nyata, baik dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat Kepri maupun memperkuat kerja sama ekonomi antarprovinsi, dan ke depan harus kita perkuat tidak hanya di sektor perdagangan, tetapi juga pariwisata dan orientasi ekspor agar nilai tambahnya semakin besar,” kata Ansar.

Pihaknya pun berterima kasih kepada Pemprov Jatim atas jalinan kerja sama melalui misi dagang kali ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kami berterima kasih atas misi dagang ini. Kerja sama yang diperbarui akan meningkatkan demand dan supply kedua provinsi,” tutur Ansar.

Misi Dagang Jawa Timur–Kepulauan Riau merupakan misi dagang ke-48 sejak 2019 masa kepemimimpinan Gubernur Khofifah dengan total komitmen transaksi mencapai Rp27,35 triliun.

Selain transaksi perdagangan, kegiatan ini juga diwarnai penandatanganan 11 Perjanjian Kerja Sama perangkat daerah dan tiga asosiasi, serta tiga Letter of Intent (LoI) antara pelaku usaha Jawa Timur dan Malaysia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puncak HAKORDIA 2025: KPK Perkuat Simpul Sinergi, Beraksi Basmi Korupsi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/12). Kegiatan ini, menjadi momentum penguatan simpul sinergi upaya pemberantasan korupsi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan HAKORDIA menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja berkelanjutan. Tidak sekadar seremoni, tapi bersama-sama menumbuhkan nilai integritas, kedisiplinan, dan bentuk sinergi lintas sektor.

“Acara ini adalah forum nasional, guna memperkuat integritas tata kelola, menyatukan komitmen, serta meluncurkan program strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menjangkau pusat hingga daerah—birokrasi hingga masyarakat,” jelas Setyo.

Puncak HAKORDIA 2025 di Yogyakarta, diisi berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik, seperti pameran program antikorupsi, dialog integritas, pelayanan masyarakat, hingga pertunjukan budaya yang melibatkan komunitas lokal. Selain itu, KPK meluncurkan Indeks Integritas Nasional pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang mencapai skor 72,32—naik 0,79 poin dibandingkan tahun 2024.

Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat, KPK turut meluncurkan pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), bertepatan dengan puncak HAKORDIA. Dengan SKKNI, PAKSI terus didorong menguatkan literasi digital, memanfaatkan teknologi komunikasi, serta berkolaborasi memberdayakan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan masyarakat Yogyakarta menjadi saksi penting, gerakan antikorupsi harus terus diperluas dan bermanfaat bagi publik.

“Ini merupakan kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Kehadiran lintas pemerintah di Yogyakarta, memperkuat pesan moral dalam tonggak penegakan integritas masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi Atas Komitmen Antikorupsi

Tidak berhenti di situ, KPK turut mengapresiasi komitmen lintas masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Apresiasi tersebut, diberikan kepada PAKSI dan Ahli Pembangunan Integritas (API) dari lima daerah, yaitu Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta.

KPK turut menyerahkan penghargaan kepada lima aparat penegak hukum (APH), atas komitmen tindak pidana korupsi sekaligus menegakkan nilai integritas, yaitu bagi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, serta Kajari Tanjung Perak.

Selain APH, penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) terbaik, dengan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, serta berintegritas. Pemda tersebut, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Puncak kegiatan ini, sekaligus melengkapi rangkaian HAKORDIA 2025 yang telah berlangsung sejak 6 Desember 2025 di berbagai titik, termasuk area Kepatihan Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Pasar Kangen Antikorupsi (Teras Malioboro 1), hingga sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta.

KPK berharap semangat sinergi yang tumbuh dari penyelenggaraan HAKORDIA 2025, mampu memperkuat ekosistem integritas di seluruh Indonesia serta mendorong layanan publik semakin bersih serta akuntabel.

“Mari kita jadikan HAKORDIA 2025 di Yogyakarta, bukan sebagai akhir sebuah rangkaian acara, tapi babak baru perjuangan kita melawan korupsi,” pungkas Setyo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Cimahi Berantas Korupsi, Setiap Rupiah Harus Kembali Untuk Kemakmuran Rakyat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat” sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 pada Selasa, (9/12) di Alam Wisata Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penghambat utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Hakordia harus menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Adhitia menekankan bahwa momentum ini perlu dimaknai sebagai ruang refleksi bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sikap dan praktik yang berpotensi melanggar integritas.

“Ini adalah momen refleksi bagi semua pihak bahwa perilaku koruptif itu mengganggu suksesnya atau terciptanya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Adhitia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mulai dari tahap perencanaan kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan program.

“Pemerintah Kota Cimahi terus berpegang teguh terhadap indikator-indikator yang harus dicapai dalam rangka transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptif, dari mulai aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Nurintan M.N.O. Sirait menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi menyangkut langsung kepentingan hidup masyarakat.

Menurutnya, Hakordia menjadi momentum strategis untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak korupsi yang dapat menghambat kemakmuran rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Kejari Cimahi juga memaparkan sejumlah langkah konkret dalam penanganan perkara korupsi dan kinerja penanganan perkara tindak pidana sepanjang tahun 2025, yakni: 5 perkara penyelidikan, 2 perkara penyidikan, 3 perkara penuntutan, 4 perkara eksekusi. Selain itu, keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 90.113.167.

Nurintan menegaskan bahwa setiap tindakan dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. “Komitmen kami jelas: setiap satu sen uang negara harus kembali untuk kemakmuran rakyat.”

Selain penindakan, Nurintan menyampaikan bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2025 di Kota Cimahi ini diisi dengan beragam kegiatan edukatif dan kampanye antikorupsi yang berlangsung sejak 24 November hingga 9 Desember 2025. Rangkaian tersebut meliputi Lomba Pidato Anti Korupsi tingkat SMP se-Kota Cimahi, podcast bersama IJTI Kota Cimahi mengenai peran kejaksaan dalam pencegahan dan penindakan korupsi, senam bersama masyarakat dan ASN sebagai bagian dari kampanye publik antikorupsi, serta kegiatan seminar dan FGD yang mempertemukan akademisi, pemuda, ASN, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat literasi serta kesadaran kolektif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Dengan berakhirnya seluruh agenda Hakordia Tahun 2025, Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri Cimahi menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Kendala di Lapangan, Menteri ESDM Minta PT PLN Segera Pulihkan Listrik Aceh

Penulis
Syifa
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen percepatan pemulihan kelistrikan di Aceh pascabencana hidrometeorologi dan gerakan tanah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di provinsi tersebut.

“Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Kami akan terus fokus, terus berupaya, agar secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada, khususnya di Provinsi Aceh,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/12).

Sesuai arahan Menteri ESDM, PT PLN (Persero) diminta segera memulihkan sambungan transmisi yang menghubungkan Aceh dengan backbone kelistrikan Sumatera. Permintaan ini disampaikan menyusul terputusnya transmisi dari Langsa, Aceh, ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, yang membuat sistem kelistrikan Aceh terisolasi dari jaringan Sumatera.

“Tadi, arahan dari Pak Menteri, kami semua siap menjalankan, memulihkan transmisi dari backbone Sumatera ke Langsa (Aceh),” ujar Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo secara daring.

Darmawan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh karena pemulihan pasokan listrik belum sepenuhnya terealisasi sesuai komitmen awal.

Sebelumnya Direktur Utama PT PLN melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam 7 Desember 2025, namun kondisi lapangan membuat target itu belum tercapai. Kerusakan berat pada jaringan distribusi, akses lokasi yang masih tertutup material banjir, serta pertimbangan keamanan teknis menjadi faktor penghambat.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat Aceh. Tim kami bekerja siang malam di lapangan, namun beberapa titik masih belum bisa dinyalakan demi menjaga keselamatan warga dan petugas,” ujarnya.

Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen-Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

Kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa-Pangkalan Brandan, di mana lima menara transmisi (tower) roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi. Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW.

Untuk mengurangi pemadaman bergilir, PLN mendatangkan tambahan genset, terutama ke wilayah Banda Aceh yang mengalami kekurangan pasokan sekitar 40 MW. PLN juga mempercepat recovery dengan menambah personel dan peralatan berat serta mengalihkan pasokan dari pembangkit terdekat.

“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh perbaikan secepat mungkin. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” tambah Darmawan.

Pemerintah dan PLN mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, melapor jika menemukan jaringan rusak, dan memastikan kondisi instalasi rumah aman sebelum penyalaan ulang. Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memanfaatkan semua kemampuan negara untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di Aceh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...601602603...4,893Halaman 602 dari 4,893