Beranda blog Halaman 603

Sumut Terima Bantuan Rp1,5 Miliar dari Pemkot Pekanbaru untuk Korban Banjir dan Longsor

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima bantuan uang tunai Rp1 miliar serta logistik senilai Rp500 juta dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumut.

Sejumlah wilayah di Sumut mengalami bencana banjir dan longsor sejak 25 November 2025, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbanghasundutan, Langkat, dan beberapa daerah lainnya. Bencana ini menelan 338 korban jiwa dan 138 orang masih dinyatakan hilang, berdasarkan data BPBD Sumut per 8 Desember 2025.

Bantuan dari berbagai daerah terus mengalir ke Sumut, salah satunya dari masyarakat Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyerahkan langsung uang tunai Rp1 miliar beserta logistik bernilai sekitar Rp500 juta.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan, terima kasih atas semangat yang diberikan. Bantuan akan segera disalurkan ke kabupaten/kota yang terkena bencana,” kata Bobby Nasution di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (9/12).

Bobby Nasution juga menyampaikan kepada Walikota Pekanbaru bahwa sejumlah daerah terdampak masih sulit diakses. Ia memastikan seluruh pihak terus berupaya membuka akses agar distribusi bantuan dapat dipercepat.

“Masih banyak desa-desa yang terisolir. Ada yang sudah bisa ditembus relawan dan TNI, tetapi tidak bisa dilewati kendaraan. Namun kami terus berupaya untuk membuka akses jalan ke daerah-daerah tersebut,” kata Bobby Nasution.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho berharap penanganan bencana di Sumut dapat berjalan cepat sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan memulihkan kondisi daerah.

“Hari ini kami menyampaikan amanah dari masyarakat Pekanbaru yang merasakan kebersamaan tentang musibah, bencana yang dialami masyarakat Sumut. Dan hari ini kami mengantarkan uang sebanyak Rp1 miliar dan makanan siap jadi sekitar Rp500 juta,” ujar Agung Nugroho.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Aceh Optimalkan Distribusi Logistik dan Alkes via Udara ke Daerah Terisolir

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Aceh memastikan optimalisasi penyaluran distribusi logistik ke seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor. Prioritas utama logistik, khususnya pangan dan obat-obatan ini dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menjalin kerjasama erat dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, Kodam IM, dan Polda Aceh untuk mempercepat dan memastikan bantuan tiba tepat sasaran.

Pernyataan ini disampaikan Sekda Aceh, M. Nasir saat diwawancarai stasiun televisi nasional, Nusantara TV melalui siaran langsung di ruang kerjanya di Ruang Setda Kantor Gubernur Aceh, Senin, 8 Desember 2025.

Menurut Sekda M. Nasir, fokus penanganan logistik meliputi penyaluran bantuan menyeluruh ke semua daerah yang terdampak banjir dan longsor.Distribusi logistik, meliputi pangan dan obat-obatan, diprioritaskan via udara untuk menjangkau wilayah yang terisolir akibat akses darat terputus.

“Distribusi ini kita fokuskan di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa. Di daerah tersebut kita sudah mendirikan tenda-tenda darurat, dapur umum serta posko-posko layanan medis,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain udara, distribusi logistik juga dibantu melalui jalur darat dan laut. Pada tahap awal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan logistik seberat 27 ton melalui jalur laut untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh.

“Pemerintah Aceh dan Instansi Lain seperti Satpol PP/WH juga berkoordinasi untuk memanfaatkan jalur laut guna mempercepat penyaluran bantuan logistik. Ini merupakan pengiriman tahap awal dari BNPB pada akhir November 2025. Proses distribusi logistik terus berlangsung secara bertahap melalui kombinasi jalur darat, laut, dan udara,” ucap M. Nasir.

Pengiriman bantuan logistik ini bertujuan untuk menjangkau lima Kabupaten/Kota terdampak, diantaranya Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

“Tujuan utama pengiriman via laut adalah untuk mempercepat pendistribusian logistik dan peralatan vital, mengingat banyak akses darat yang terputus total. Alhamdulillah, saat ini jalur darat seperti Aceh Tamiang – Sumut sudah bisa diaskes baik kendaraan roda empat maupun dua,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Alex Indra Lukman Kritik Keras Minimnya Anggaran Rehabilitasi Hutan: “Apa yang Mau Direhabilitasi?”

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik keras alokasi anggaran rehabilitasi hutan yang dinilai sangat tidak memadai dalam rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni. Anggaran sebesar Rp62.500 per hektare, menurutnya, mustahil dapat memulihkan kerusakan hutan maupun daerah aliran sungai (DAS).

“Dengan Rp62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi?” kata Alex, dikutip Jumat (5/12/2025).

Politikus tersebut menyebut bahwa tanpa rehabilitasi hutan yang serius, pemerintah hanya akan menyalahkan curah hujan dan fenomena alam, bukan akar persoalan kerusakan lingkungan.

Dalam forum yang sama, Alex mempertanyakan klaim penurunan deforestasi yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, penurunan itu bersifat semu karena kebun kayu monokultur dianggap sebagai pengganti hutan primer.

“Berapa pun biaya rehabilitasi, itu tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita yang meninggal. Jadi jangan lagi bicara anggaran. At all cost,” tegasnya.

Politikus tersebut menyebut bahwa tanpa rehabilitasi hutan yang serius, pemerintah hanya akan menyalahkan curah hujan dan fenomena alam, bukan akar persoalan kerusakan lingkungan.

Dalam forum yang sama, Alex mempertanyakan klaim penurunan deforestasi yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, penurunan itu bersifat semu karena kebun kayu monokultur dianggap sebagai pengganti hutan primer.

“Bapak hitung kebun kayu monokultur sebagai ganti hutan primer di hulu sungai, makanya deforestasi terlihat turun,” ujar Alex.

Ia menekankan bahwa kerusakan DAS telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan sehingga wajar jika banjir bandang yang terjadi di banyak daerah berskala luar biasa. Alex bahkan mencontohkan temuan gelondongan kayu di Saniang Baka, Kabupaten Solok, yang diduga kuat berasal dari kawasan Taman Nasional Kerinci, menandakan adanya aktivitas pembalakan liar di wilayah yang seharusnya dilindungi.

Lebih jauh, Alex menyoroti lemahnya penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan. Kasus-kasus yang selama ini terungkap, menurutnya, hanya sebagian kecil dari kerusakan besar yang terjadi di lapangan.

Ia juga mendesak pemerintah transparan soal aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sepanjang DAS, karena kegiatan tersebut hampir dipastikan berada di kawasan yang seharusnya dilindungi.

“Tambang-tambang itu pasti tidak punya izin, dan itu semua kawasan hutan. Masa tidak dibuka datanya?” tegasnya.

Melalui kritiknya, Alex mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas, transparan, dan berani dalam upaya pemulihan hutan dan lingkungan. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, ia mengingatkan bahwa bencana ekologis akan terus berulang dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Novita Wijayanti Apresiasi Presiden atas Pengalokasian Rp51,82 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp51,82 triliun dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, yang menilai langkah tersebut sebagai respons cepat dan tepat atas skala kerusakan yang terjadi.

“Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, kami melihat kebutuhan ini sangat besar dan mendesak. Kerusakan rumah dan infrastruktur yang luas harus segera ditangani dengan cepat,” katanya di Jakarta, Selasa, (9/12/2025).

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran kepada Presiden saat meninjau lokasi terdampak di Banda Aceh pada Minggu (7/12/2025). Dalam laporan tersebut, BNPB memproyeksikan kebutuhan lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan di tiga provinsi.

BNPB mencatat 37.546 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang, hingga rusak ringan. Estimasi kebutuhan anggaran dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun.

Novita menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemulihan agar proses rehabilitasi berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.

“Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendukung komitmen Presiden untuk menindak tegas jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemulihan bencana.

“Anggaran bencana harus sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada yang ‘bermain-main’. Jika ada penyimpangan, aparat hukum harus bertindak. Semoga proses pemulihan bisa secepatnya terselesaikan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Salurkan Bantuan Rp 315 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 315 juta untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (09/12/2025).

Wabup Fajar menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas lintas daerah dan amanah dari masyarakat Sumedang untuk meringankan beban sesama.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan menjadi bagian dari upaya kita membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemkab Sumedang. Ia menilai bantuan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam menghadapi kondisi darurat bencana.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkab Sumedang yang telah menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Bantuan ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang mengalami masa sulit,” tutur Herman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Hadapi Krisis Iklim, Bupati Tabalong Dianugerahi Pembina ProKlim 2025

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong dalam menghadapi dampak krisis iklim kembali menuai apresiasi nasional. Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, meraih Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas keberhasilannya mendorong aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kepada Sekretaris Daerah Tabalong, Hj. Hamidah Munawarah, yang mewakili Bupati dalam acara penganugerahan yang berlangsung pada 1 Desember 2025 di Jakarta.

Kabupaten Tabalong tercatat sebagai satu-satunya daerah di Kalimantan Selatan yang menerima penghargaan bergengsi ini, bersama 25 kepala daerah terpilih se-Indonesia yang dinilai berhasil menjalankan pembangunan lingkungan berkelanjutan melalui ProKlim.

Penghargaan Pembina ProKlim 2025 menjadi pengakuan bahwa pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Tabalong berjalan terukur, nyata, dan konsisten. Sekda Tabalong, Hj. Hamidah Munawarah, mengatakan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk menjadi Kampung Iklim.

“Pada hari ini, alhamdulillah, kami mewakili Bapak Bupati sebagai Pembina ProKlim menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Tabalong ke depan untuk menjadikan desa-desa yang lain sebagai ProKlim,” ujar Hj. Hamidah Munawarah, Sekda Tabalong.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, Erfin Nirza Siregar, mengatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembinaan Kampung Iklim yang dilakukan Bupati Tabalong berjalan dengan baik sesuai arah dan tujuan yang tepat.

“Seperti kita ketahui bersama, ProKlim ini mendalami tentang adaptasi dan mitigasi bencana. Sebagaimana dikatakan Pak Menteri pada pembukaan tadi, bahwa lebih baik kita melakukan mitigasi atau pencegahan dan beradaptasi dengan apa yang akan terjadi,” ujar Erfin Nirza Siregar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong.

Erfin juga mengungkapkan, ke depan pihaknya akan memperluas cakupan Kampung Iklim, khususnya ke daerah yang berpotensi mengalami kerusakan sumber daya alam maupun lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hanif Faisol turut menyerahkan penghargaan ProKlim Lestari dan ProKlim Utama, serta meluncurkan konsep baru ProKlim. Konsep ini mengedepankan aspek kualitas, kolaborasi, penguatan peran pemerintah daerah, dan integritas sistem.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tanah Laut Tegaskan Komitmen Wujudkan Kabupaten Inklusif pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah inklusif dan ramah disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang digelar di Balairung Tuntung Pandang, Selasa (09/12/2025). Mengangkat tema “Mewujudkan Kabupaten Tanah Laut Inklusif dan Ramah Disabilitas Tanpa Diskriminasi”, peringatan ini dihadiri unsur pemerintah, lembaga sosial, tenaga pendidik, orang tua, serta para penyandang disabilitas.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk regulasi daerah. Ia menyoroti lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar kuat pelaksanaan program inklusi.

“Peraturan daerah ini menjadi wadah hukum yang memastikan tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas,” tegas Bupati.

Dalam peringatan HDI 2025 tersebut, Bupati juga menyampaikan pesan humanis terkait makna kesempurnaan manusia. Ia menyebut anak-anak penyandang disabilitas memiliki kelebihan berupa hati yang bersih dan suci, tanpa rasa iri, sombong, atau dengki.

Bupati mengatakan bahwa Allah menitipkan anak-anak istimewa kepada orang tua yang juga istimewa.

“Ini adalah amanah dan ladang pahala. Mereka adalah anak-anak pilihan,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para guru, pembina, serta orang tua yang dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak ini. Bupati menegaskan pentingnya membangun pendidikan inklusif, layanan sosial yang tepat, serta ruang-ruang publik yang ramah bagi semua.

Menutup sambutan, Bupati mengajak seluruh pihak menjalankan komitmen inklusi secara berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada seremoni tahunan.

“Mari wujudkan langkah nyata agar anak-anak kita dapat tampil lebih baik dan mendapatkan haknya secara setara,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani Tekan Pemerintah Harus Fokus Rehabilitasi Sarpras Pendidikan Terdampak Bencana Sumatra

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan langkah rehabilitasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang rusak akibat bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.185 sekolah terdampak banjir, dengan jumlah peserta didik yang terkena dampak mencapai 180.717 siswa dan 17.049 guru.

Sementara itu, Kemendiktisaintek mencatat sekitar 60 perguruan tinggi yang ikut terdampak di tiga provinsi tersebut.

Lalu Hadrian menegaskan bahwa kerusakan sarpras pendidikan tidak boleh dibiarkan berlarut karena akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses pendidikan.

“Pemerintah harus segera turun tangan melakukan rehabilitasi, baik darurat maupun jangka panjang, agar kegiatan belajar mengajar kembali pulih dan hak pendidikan anak-anak tetap terjamin,” ujar Lalu Hadrian, Senin (8/12/2025).

Ketua DPW PKB NTB itu juga mendesak Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek untuk mempercepat asesmen kerusakan dan menjamin adanya alokasi anggaran pemulihan sarpras pendidikan di wilayah terdampak.

Lalu Hadrian mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan sarpras pendidikan dapat menyebabkan learning loss berkepanjangan bagi siswa dan mahasiswa.

“Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting. Jangan sampai para siswa dan mahasiswa mengalami learning loss berkepanjangan hanya karena keterlambatan perbaikan fasilitas,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa rehabilitasi sarpras tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik melainkan juga memperkuat ketahanan sekolah dan kampus terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Banjir ini harus menjadi momentum untuk membangun sarpras pendidikan yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi risiko bencana,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Apresiasi Prabowo Bebaskan Utang KUR Petani Korban Bencana di Aceh

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan membebaskan utang KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada petani korban bencana di Aceh dan Sumatera. Firman menilai, kebijakan ini sebagai bentuk empati yang tepat dari presiden, karena petani yang sudah menjadi korban bencana tidak seharusnya dibebani dengan hutang bank.

“Pembebasan hutang ini masih belum cukup, dan meminta agar petani dan korban bencana diberikan bantuan saprodi (sarana produksi) pertanian untuk membantu mereka memulai aktivitasnya Kembali,” kata Firman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (9/12).

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta perhatian pemerintah terhadap perumahan bagi korban bencana, agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan kebijakan ini, Firman berharap pemerintah dapat membantu meringankan beban petani dan korban bencana, serta membantu mereka memulihkan kehidupan mereka ke depan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan, seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir besar di Aceh akan mendapatkan penanganan dan rehabilitasi dari pemerintah.

Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa cemas atas kerusakan yang dialami sawah maupun irigasi. Ia menekankan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir,” ujar Presiden.

“Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga. Sementara belum sepenuhnya [diperbaiki], pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,” sambungnya.

Prabowo juga menegaskan, utang-utang petani, khususnya KUR yang terdampak bencana, akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi, karena bencana ini masuk kategori keadaan memaksa (force majeure).

“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” terangnya.

Prabowo mengatakan, berbagai instansi bekerja bahu-membahu mempercepat pemulihan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para pekerja lokal. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Sebab KSAD memiliki banyak pasukan Zeni atau pasukan konstruksi/pembangunan.

“KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” ujarnya.

Terakhir, Prabowo kembali menegaskan, tugas pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terlebih pada masa-masa awal masa jabatan para pemimpin daerah dan nasional. “Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun,tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tegasnya.

Dengan jaminan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, serta pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI–Polri, Prabowo memastikan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani di Aceh, menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tekankan Pentingnya Pendidikan Alam, KDM Imbau Siswa Belajar di Alam Terbuka Satu Hari Sepekan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, pendidikan alam perlu diprioritaskan di sekolah. Alam terbuka dapat menjadi ruang belajar utama bagi siswa-siswi.

Pesan itu ia sampaikan pada Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Selasa (9/12).

“Yang harus diajarin ke anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah itu bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi ruang alam terbuka sebagai dasar pembentukan pendidikan,” jelasnya.

Ia mendorong agar satu hari dalam sepekan, siswa tidak belajar di dalam kelas, melainkan di luar kelas. Membersihkan sungai, menanam pohon, hingga belajar memasak merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan siswa di alam terbuka. Dengan begitu, anak-anak Indonesia mencintai tanah airnya.

Menurut ia, anak-anak masa kini kehilangan keterhubungan dengan alam karena sejak kecil jarang bersentuhan langsung dengan lingkungan.

“Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, dan menghabiskan waktu hanya dengan gawai,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, KDM juga meminta agar kegiatan perkemahan Pramuka kembali dihidupkan, termasuk kerja sama dengan TNI-Polri. Ia menilai pembinaan karakter dapat dibentuk melalui kedisiplinan dan latihan lapangan.

“Perkemahan-perkemahan harus dihidupkan lagi, kerja sama TNI Polri menjadi pembimbingnya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...602603604...4,893Halaman 603 dari 4,893