Beranda blog Halaman 609

Perguruan Tinggi Kerahkan Bantuan Medis, Psikososial, dan Logistik untuk Bencana Sumatra

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Respons cepat perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjadi kekuatan penting dalam penanganan darurat bencana banjir bandang, longsor, dan badai siklon yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025. Sejumlah layanan medis, dukungan psikososial, hingga bantuan logistik dikerahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan bahwa langkah masif ini merupakan bukti nyata implementasi kebijakan Diktisaintek Berdampak, yang menempatkan perguruan tinggi sebagai garda ilmiah dalam misi kemanusiaan.

“Kemdiktisaintek memastikan seluruh potensi pendidikan tinggi terus diperkuat untuk mendukung pemulihan Sumatra. Negara hadir, dan perguruan tinggi adalah garda ilmiahnya,” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Tim Dukungan Kesehatan Jiwa Psikososial (DKJPS) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Sumatra Utara bergerak ke Kabupaten Langkat untuk memberikan layanan kesehatan jiwa, dukungan psikososial, serta penanganan medis dasar bagi warga terdampak.

Tim yang terdiri atas staf dan 15 residen kedokteran jiwa memberikan asesmen psikologis, pendampingan emosional, serta edukasi ketahanan mental bagi keluarga penyintas. Tim juga menyediakan pelayanan kesehatan umum serta menyalurkan bantuan kebutuhan dasar dan obat-obatan.

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggerakkan skema bantuan berlapis berupa keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga semester delapan, bantuan biaya hidup, dukungan fasilitas pembelajaran, serta pendampingan psikologis bagi mahasiswa asal Sumatra yang terdampak banjir dan longsor.

Selain bantuan pendidikan, Unesa menggelar doa bersama dan lelang amal pada 8 Desember 2025 untuk menghimpun dana kemanusiaan. Relawan dari Student Mental Care Center (SMCC), Fakultas Psikologi, dan Fakultas Kedokteran Unesa akan diterjunkan ke wilayah Aceh dan Sumatra pada 10 Desember 2025 untuk memberikan layanan psikososial dan distribusi logistik.

Unhas Perkuat Layanan Medis Darurat di Aceh dan Sumatra Barat
Universitas Hasanuddin (Unhas) mengirimkan beberapa gelombang Tim Bantuan Medis ke Aceh dan Sumatra Barat. Di Kabupaten Pidie Jaya, tim spesialis penyakit dalam, anak, kebidanan, orthopaedi, hingga mobile obstetri mengambil alih layanan primer di posko pengungsian Puskesmas Meurah Dua yang lumpuh akibat ketiadaan tenaga dan obat-obatan.

Tim juga memperkuat layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya, termasuk tindakan operasi caesar, penanganan cedera muskuloskeletal, hingga perawatan intensif pasien anak dan dewasa.

Di Sumatra Barat, gelombang ketiga Tim Medis Unhas tiba di RSUD Lubuk Basung dan langsung melakukan tindakan darurat pada pasien dengan fraktur mandibula yang dievakuasi menggunakan helikopter dari wilayah terisolasi Palembayan. Semua layanan berjalan berkat sinergi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan relawan Tim Bantuan Medis (TBM) Calcaneus Fakultas Kedokteran (FK) Unhas.

USK Menjadi Tim Pertama Ambil Alih Operasional RSUD Meureudu
Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi institusi pertama yang mengambil alih layanan darurat RSUD Meureudu pascabencana. Sejak 28 November 2025, ratusan tenaga medis USK memperkuat triase, IGD, rawat inap, hingga operasi emergensi. Satgas Bencana Senyar USK juga mengerahkan tim dokter militer PATUBEL untuk evakuasi dan pelayanan kesehatan di Bireuen. Hingga kini, lebih dari 642 warga telah mendapatkan layanan medis langsung dari tim USK.

Tim Relawan Universitas Teuku Umar (UTU) menjadi salah satu tim pertama yang berhasil mencapai titik terisolasi di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, wilayah yang kehilangan hampir seluruh pemukiman. Relawan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, tenda, dan susu bayi langsung kepada penyintas. Kehadiran tim UTU disambut haru oleh warga yang telah berhari-hari tanpa bantuan karena akses jalur yang rusak parah.

Universitas Riau (Unri) melepas tim reaksi cepat dengan bantuan logistik senilai Rp108 juta yang dihimpun dari sivitas akademika dan masyarakat. Tim bergerak menuju Desa Aia Utara, Palembayan, salah satu wilayah terdampak berat.

Sejumlah perguruan tinggi lainnya turut memperkuat respons nasional, antara lain Universitas Airlangga (Unair): mengirim Rumah Sakit Terapung Phinisi (40 tenaga medis). Universitas Negeri Semarang (Unnes): menyalurkan bantuan logistik. Universitas Diponegoro (Undip): menerjunkan dokter, perawat, psikolog, dan tim penjernih air. Universitas Padjadjaran (Unpad): mengerahkan tim geologi, sanitasi, dan tim medis. Universitas Indonesia (UI): mengirim tim medis, engineer, dan psikolog. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan institusi lainnya: terus menambah tenaga dan bantuan di lapangan.

Kemdiktisaintek mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang telah bergerak cepat dengan inisiatif dan empati yang tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan tinggi Indonesia semakin solid dan responsif terhadap krisis. Kemdiktisaintek akan terus memperkuat koordinasi, pemetaan kebutuhan, serta dukungan logistik dan teknis agar seluruh misi kemanusiaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Apresiasi Kepedulian BPOM RI, Bantuan Kemanusiaan Hadir di Tengah Duka Korban Banjir

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas kepedulian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir besar di Kota Medan.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Rico Waas saat menghadiri acara penyerahan bantuan BPOM Peduli Kemanusiaan yang terdampak bencana banjir Sumatera, di Kantor Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (7/12).

Mengawali sambutannya, Rico Waas menceritakan bahwa pada tanggal 25-28 November 2025 lalu telah terjadi hujan yang cukup lebat tanpa henti sehingga menyebabkan banjir. Dimana Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu kecamatan yang cukup berat terdampak banjir. Ketinggian air tidak hanya sebetis, namun ada yang setengah badan, bahkan ada rumah yang semuanya telah tertutupi oleh air.

“Kita yang hadir disini, tentu masih merasakan kepedihan, kesedihan dan rasa kehilangan, itu juga kami rasakan. Namun kita harus bergerak maju memulihkan kota Medan,”kata Rico Waas.

Dalam memulihkan Kota Medan, bilang Rico Waas, Pemko Medan tidak akan berjalan sendiri. Banyak instansi terkait apakah itu pihak swasta ataupun personal yang turut serta membantu. Seperti hari ini BPOM RI ikut membantu memulihkan masyarakat dengan memberikan bantuan.

“Untuk itu kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada BPOM RI yang telah mendukung dan memberikan perhatian kepada masyarakat,”ujar Rico Waas

Lebih lanjut Rico Waas mengatakan, dalam pemulihan ini, Pemko Medan masih dalam proses, salah satunya dengan melakukan pembersihan daerah yang masih terdampak lumpur dan sampah.

“Kita sudah menurunkan perangkat daerah untuk membersihkan lumpur dan juga sampah yang masih berserakan. Pembersihan ini masih terus berlanjut,” bilang Rico Waas.

Rico Waas juga turut berpesan agar masyarakat yang masih sakit akibat terdampak banjir kemarin, untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan yang ada.

“Kami minta rekan dari kewilayahan agar aktif memeriksa kondisi kesehatan warganya, lakukan jemput bola terutama bagi warga lansia,”lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menjelaskan kehadirannya di Kota Medan ingin berempati dan merasakan langsung kondisi masyarakat disini, sekaligus juga memberikan sejumlah bantuan.

“Kehadiran kami mudah-mudahan bisa mengurangi beban dan perasaan trauma di masyarakat. Kami sadar betul daerah yang terdampak pasti kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan dan lainnya,”ujar Taruna.

BPOM juga nantinya akan mendirikan Pos Peduli yang disebut Trauma Center sebagai tempat koordinasinya relawan dan masyarakat.

“Jadi bisa dijadikan tempat untuk merencanakan apa langkah pertolongan yang akan diberikan, terus kita juga siapin dokter untuk menangani warga yang trauma,”pungkasnya.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan itu, Staf Khusus Badan POM Wachyudi Muchsin, Kepala Balai Besar POM di Medan Mojaza Sirait, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dan Camat Medan Helvetia Junedi Lumban Gaol.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BMKG Tinjau Kesiapan UPT Jelang Nataru 2025 di Makassar dan Jawa Timur

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, melakukan rangkaian kunjungan intensif ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Makassar, Kamis (4/12), Surabaya, dan Malang, Jumat (5/12) untuk meninjau kesiapan aloptama, operasional layanan, serta kesiapsiagaan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, Faisal juga menggelar audiensi dengan pegawai di berbagai UPT untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus memperkuat koordinasi kelembagaan dari pusat hingga daerah.

Selama kunjungan, Faisal meninjau fasilitas kantor, kesiapan peralatan operasional utama (aloptama) serta konsistensi dalam menjaga akurasi informasi terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), lalu dilanjutkan dengan berdialog langsung bersama seluruh pegawai. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan inovasi jajaran Balai Besar Wilayah IV dan para UPT di jawa Timur yang selama ini konsisten menjaga kualitas layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dalam pengarahan internal, Faisal menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BMKG melalui konsolidasi dan koordinasi internal yang lebih solid. Menurutnya, transformasi BMKG tidak dapat berjalan tanpa kebersamaan dan keselarasan seluruh elemen organisasi.

Ia menegaskan bahwa untuk membangun BMKG sebagai lembaga yang kokoh dan disegani, diperlukan ikatan kerja yang kuat antara pegawai, tim kerja, UPT, Balai, hingga unit-unit di tingkat pusat.

“Dengan adanya bonding (ikatan) yang kuat tadi, maka kita mampu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan semua elemen masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan empat fokus utama penguatan kelembagaan, yakni membangun institusi yang tangguh, memperkuat koordinasi internal, memperdalam pemahaman tugas pokok dan fungsi, serta meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Ia juga menekankan bahwa tugas BMKG tidak hanya berhenti pada penyampaian peringatan dini, tetapi memiliki mandat strategis dalam mendukung pembangunan sektoral nasional. Peran tersebut meliputi penentuan masa tanam untuk ketahanan pangan, analisis potensi energi angin dan surya untuk ketahanan energi, dukungan sumber daya air melalui teknologi modifikasi cuaca, hingga pemodelan risiko penyakit seperti demam berdarah berbasis data iklim dan kecerdasan buatan (AI).

Faisal turut mencontohkan kontribusi BMKG dalam sejumlah sektor lain seperti pengembangan konsep green building, penataan ruang, hingga perencanaan energi terbarukan.

“Jadi kita mendukung pembangunan sektoral yang tidak hanya fokus pada peringatan dini. Tadi saya memberikan pemberitahuan,” ujarnya.

Untuk memperkuat peran tersebut, Faisal menegaskan pentingnya lima nilai utama yang harus tertanam pada seluruh pegawai BMKG, yakni integritas, kompetensi, sinergi, kekeluargaan, dan kontribusi bagi negeri.

“Integritas adalah fondasi. Kompetensi harus terus dibangun, sinergi diperkuat, dan kekeluargaan harus kita jaga sebagai roh kerja. Semua ini kita gunakan untuk berkontribusi bagi negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar, Irwan Slamet, memaparkan berbagai capaian operasional Balai IV yang membawahi 42 UPT di delapan provinsi. Ia menjelaskan bahwa layanan peringatan dini yang diterbitkan Balai Wilayah IV mendapat respons cepat dari pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, peringatan dini yang kami keluarkan melalui press release langsung ditanggapi oleh Bapak Gubernur,” ujar Irwan (4/12).

Selain itu, ia juga menguraikan beragam inovasi yang telah dijalankan Balai IV, seperti digitalisasi buletin iklim dan geofisika, pengembangan dan penguatan sistem keamanan jaringan hingga meraih sertifikasi ISO 27001, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin internal.

Ia menambahkan bahwa Balai IV juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa, serta aktif melaksanakan edukasi publik melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi dan program BMKG Goes to School.

“Semua ini kami lakukan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Irwan.

Usai meninjau Balai Besar MKG Wilayah IV, rangkaian kunjungan Makasar dilanjutkan ke Stasiun Meteorologi Maritim Makassar, Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, dan ditutup dengan kunjungan ke Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin.

Di Jawa Timur, kunjungan dilakukan pada 5 Desember 2025 dengan cakupan wilayah Stasiun Koordinator Wilayah Jawa Timur yaitu Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, kemudian berlanjut ke Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Stasiun Geofisika Pasuruan, serta Stasiun Klimatologi Jawa Timur di Malang, dan ditutup dengan peninjauan di Stasiun Geofisika Malang.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat motivasi serta meningkatkan kualitas layanan BMKG di wilayah Makassar dan Jawa Timur, demi mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang semakin berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Padang Pastikan Bantuan Tidak Menumpuk di Posko

Penulis
Syifa
-

Bantuan bagi korban banjir di Padang terus mengalir ke posko-posko bencana. Bantuan datang silih berganti dengan harapan sampai ke tangan korban bencana.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan terimakasih kepada seluruh donatur yang sudah mengantarkan bantuan ke posko-posko bencana.

“Terimakasih atas bantuan yang sudah diberikan,” ucap Fadly Amran, Minggu (7/12).

Selain di kecamatan-kecamatan, Pemerintah Kota Padang juga membuka posko bencana di Rumah Dinas Wali Kota Padang di jalan A. Yani. Wali Kota Fadly Amran memastikan seluruh bantuan yang datang segera dibagikan ke korban terdampak.

“Kita pastikan seluruh bantuan tidak menumpuk di posko,” katanya.

Setiap hari, Pemko Padang terus mendistribusikan bantuan yang datang ke Posko Utama. Bantuan disalurkan ke kecamatan terdampak bencana. Bantuan dalam bentuk sembako langsung diserahkan.

Sebelumnya, pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam sudah dilakukan dari Posko Bantuan Utama Palanta Rumah Dinas Walikota Padang Jl. A Yani terus dilakukan.

Pada Minggu (7/12) pagi ini, sebanyak 1205 kg beras didistribusikan ke sejumlah posko yang ada di Kecamatan Koto Tangah untuk kemudian diteruskan kepada korban terdampak.

“Pendistribusian ini diharapkan bisa segera sampai dan disebar luaskan ke warga terdampak bencana 25 November 2025 lalu,” kata Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton.

Setiap bantuan dari masyarakat, lembaga pemerintah, OPD, dan swasta yang masuk ke Posko Bantuan Utama Palanta Rumah Dinas Walikota Padang memang langsung didistribusikan ke posko-posko kecamatan dan kelurahan untuk memastikan setiap warga terdampak dapat langsung memanfaatkan bantuan yang masuk tersebut.

Bersamaan dengan pendistribusian 12 ton lebih beras tersebut juga didistribusikan 17 item lain, yaitu air mineral 30 dus, minyak goreng 8 dus, sabun mandi 14 dus, sabun cuci ekonomi 15 dus, mie instan 50 dus, biskuit malkis 10 dus, gula 3 karung, dan susu bayi 5 dus.

Selanjutnya, roti 5 plastik, deterjen 6 dus, sikat gigi 2 dus, pasta gigi pepsodent 1 dus, susu kotak 2 dus, kopi cappuccino 2 dus, roti gabin 1 pack, sarden 1 dus, dan ekstra joss 1 dus.

“Pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang masuk ke posko utama dari berbagai kalangan, ke masyarakat yang tersebar di Kota Padang, ” pungkasnya.

Berdasarkan data BPBD Kota Padang, korban terdampak bencana tersebar di 5 kecamatan, yaitu Koto Tangah, Pauh, Lubuk Kilangan, Nanggalo, dan Kuranji. Setiap bantuan yang masuk ke Posko Utama akan langsung didistribusikan ke lima kecamatan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Apresiasi Forum Sehat Koto Tangah yang Bantu Korban Banjir Bandang di Padang

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Forum Sehat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang tetap bergerak membantu warga meskipun berada di luar wilayah dapil yang ia wakili.

Menurutnya, solidaritas lintas daerah adalah kekuatan utama masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana banjir bandang dan gangguan pasokan air bersih yang saat ini masih dialami sejumlah kawasan di Padang.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa inisiatif Forum Sehat Koto Tangah yang turun langsung menyalurkan bantuan, mendampingi warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan siap saji, dan layanan kesehatan darurat terpenuhi, merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang perlu didukung semua pihak.

“Tugas kemanusiaan tidak mengenal batas daerah pemilihan dan seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah bergerak bersama menyelamatkan warga yang terdampak,” tutur Nevi.

Dalam komunikasi yang diterima dari pengurus Forum Sehat Koto Tangah, disampaikan bahwa situasi di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Beberapa lokasi terdampak banjir bandang mengalami kerusakan infrastruktur dan akses air bersih terganggu akibat keterbatasan pasokan PDAM. Kondisi ini membuat kebutuhan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan semakin mendesak.

Menanggapi hal itu, Nevi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, BPBD, serta kementerian terkait agar percepatan penanganan dapat dilakukan secara terukur, cepat, dan menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VI ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat mitigasi bencana, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor di Kota Padang dan kabupaten/kota sekitarnya. Ia menilai bahwa perubahan iklim membuat intensitas bencana semakin sulit diprediksi, sehingga penguatan tata ruang, perbaikan drainase, serta konservasi daerah aliran sungai harus menjadi prioritas jangka panjang.

Di akhir pernyataannya, Nevi mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk terus saling menguatkan. Ia menyampaikan terima kasih atas laporan, dedikasi, dan kerja nyata para pengurus Forum Sehat Koto Tangah, seraya menegaskan bahwa kepedulian seperti inilah yang membuat Sumatera Barat selalu tangguh di tengah cobaan.

“Semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh saudara kita yang terdampak. Kita harus terus hadir dan membantu mereka hingga pulih,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid Dukung Sikap Indonesia dan 7 Negara Arab Tolak Pengusiran Warga Gaza

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mendukung pernyataan bersama menteri luar negeri RI bersama 7 menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan, yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina, ke luar negeri dengan cara apa pun serta dalam bentuk apa pun sebagaimana trik yang dilakukan Israel, serta mengingatkan keseriusan dari mereka agar dipastikan pengusiran tersebut benar-benar tidak terjadi.

Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tetapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang menerbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan. Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

“Delapan negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apa pun, tapi agar efektif, negara-negara tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (6/12).

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bahu-membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara anggota PBB. Apalagi Israel terus saja melanggar kesepakatan damai, termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya. “Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

Palestina dan Upaya Mengawal Perdamaian Gaza
Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan. “Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tukasnya.

HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

“Perdamaian di Jalur Gaza bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump. Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip ‘two state solution’ yang juga menjadi salah satu resolusi PBB,” jelasnya.

“Oleh karena itu, saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu-membahu dengan menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi dan bisa dihentikan, agar segera terbayarlah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong Aturan Baru Floating Share, Misbakhun: Masyarakat Harus Punya Akses Lebih Luas ke Saham

Penulis
Syifa
-

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mempertanyakan regulasi dan dukungan politik apa yang dibutuhkan sehingga isu floating share (saham yang diperdagangkan) ini bisa diberikan DPR RI. Sehingga masyarakat semakin banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bursa saham.

“Regulasi seperti apa yang dibutuhkan sehingga isu floating share ini bisa kita berikan dukungan politik yang memadai sehingga masyarakat makin banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bursa saham karena saat ini bursa saham telah memberikan angin segar kepada banyak pihak untuk berinvestasi tentunya tidak bisa hanya dengan dalam jumlah yang terbatas,” ujar Misbakhun saat membuka rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Untuk itu, lanjut Misbakhun, bagaimana floating saat ini akan diatur dan pada tingkat berapa. Meskipun saat ini pihaknya berharap bisa dinaikan menjadi 30 persen. Pasalnya, dengan 30 persen persediaan saham yang akan diperdagangkan ke masyarakat menjadi lebih banyak. Sementara aturan saat ini memiliki keterbatasan jumlah floating share nya.

“Intinya, kami ingin memberikan penguatan pada industri pasar modal kita. Tidak bisa dipungkiri Pasar modal memberikan sumbangsih yang kuat pada dukungan Emiten, serta Instrumen investasi bagi masyarakat luas. Oleh karenanya perlu diberikan regulasi lebih lanjut. Karena aturan yang ada saat ini memiliki keterbatasan tertentu mengenai jumlah saham yang diperdagangkan (floating share),” tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyambut baik arahan tersebut. Dijelaskannya, floating shares atau free float adalah saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan publik. Artinya saham itu tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, komisaris, direksi, atau pihak terkait yang tidak memperdagangkannya secara reguler.

Struktur free float Indonesia saat ini menurutnya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Angkanya berada di kisaran 23 persen. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perdagangan saham.

Oleh karenanya, OJK memandang penguatan kebijakan ini sebagai langkah strategis. Hal ini diperlukan untuk pendalaman pasar modal. Pasar modal diharapkan tidak hanya tumbuh, tetapi juga semakin dalam dan berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Salurkan Bantuan untuk Warga Sumbar, Kementan Pastikan Tepat Sasaran dan Cepat Sampai Lokasi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Pada Jumat (5/12), melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Padang Mengatas menyalurkan bantuan penanggulangan bencana kepada warga Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala BPTU HPT Padang Mengatas, Farouk Mochtar. Penyerahan dilakukan di posko antemortem Kecamatan Palembayan dan diterima oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Agam, Zayaneti.

Adapun bantuan yang didistribusikan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok, meliputi beras, telur, mie instan, sarden, roti, susu, dan minyak goreng. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementan Peduli Bencana Banjir Sumatera, sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk memastikan dukungan cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.

Kepala BPTU HPT Padang Mengatas menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya di lokasi bencana merupakan wujud nyata kepedulian jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian terhadap masyarakat. “Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga dan membantu mempercepat pemulihan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kementan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas, terutama bagi saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah. Dukungan dan kebersamaan diyakini menjadi kunci bagi warga Palembayan untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atalia Praratya Tekankan Akses Bantuan untuk Daerah Terisolasi: Distribusi Harus Cepat dan Merata

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menekankan pentingnya memastikan daerah-daerah terisolasi mendapat perhatian serius, khususnya terkait akses pangan dan logistik. Pasalnya, masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan, yang pastinya mereka saat ini sangat perlu dan butuh dibantu karena akses mereka juga terbatas.

“Tadi dalam laporan yang disampaikan Wagub Sumut, disebutkan ada warga yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang karena terkendala pasokan bantuan. Untuk itu, saya meminta perlunya distribusi bantuan yang lebih cepat dan merata,” kata Atalia usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, Medan, Sabtu (6/12).

Terkait kebutuhan anggaran tambahan, Politisi F-Partai Golkar ini menyatakan siap membahas usulan dari BNPB dan Kementerian Sosial, terutama terkait pembangunan hunian sementara bagi warga yang tidak mungkin tinggal lebih lama di tenda pengungsian. “Hunian sementara menurut saya sangat penting untuk menjaga kondisi fisik dan mental masyarakat sebelum relokasi permanen dilakukan,” terangnya.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar I ini juga menegaskan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan yang rusak, mengingat fasilitas itu menjadi jalur utama distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat. Ia menilai penanganan bencana kali ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkuat mitigasi ke depan.

“Kita lihat misalnya beberapa wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, dan Sulawesi Selatan disebut memiliki risiko bencana serupa. Karena itu, Komisi VIII mendorong adanya kajian komprehensif agar pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih nyata dan terukur,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Atalia juga menyampaikan rasa duka dan solidaritas mendalam atas musibah yang berdampak pada lebih dari 1,5 juta warga. Ia menilai kepedulian masyarakat Indonesia sangat luar biasa, terlihat dari banyaknya donasi yang mengalir dari berbagai daerah.

“Ini bentuk solidaritas kepada sesama, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia selalu bergerak bersama ketika ada saudara sebangsa yang mengalami kesulitan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sohibul Iman Soroti Strategisnya Lanal Denpasar, Dorong Kenaikan Status Jadi Tipe A

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Sohibul Iman menegaskan pentingnya penguatan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar mengingat posisi strategis Bali sebagai kawasan wisata internasional dan jalur perairan vital. Hal ini disampaikan Sohibul Iman usai melakukan memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Jumat (5/12).

Ia menjelaskan, Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki intensitas pergerakan turis domestik maupun asing yang sangat tinggi. Selain itu, Lanal Denpasar berada di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur pelayaran strategis dengan lalu lintas kapal yang padat.

“Karena itu lanal Denpasar ini punya posisi yang sangat strategis. Tadi kita sudah mendalami kondisi di lapangan, dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan mereka tetap mampu melaksanakan fungsi penjagaan maritim kita. Namun tentu masih ada sejumlah aspek yang perlu kita tingkatkan,” ujar Sohibul Iman kepada Parlementaria.

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah status Lanal Denpasar yang hingga kini masih bertipe B. Dengan beban tugas dan kompleksitas wilayah yang tinggi, ia menilai sudah selayaknya Lanal Denpasar ditingkatkan menjadi tipe A.

“Saya kira nanti kita akan menyampaikan hal ini kepada Panglima dan Kepala Staf Angkatan Laut agar Lanal Bali dapat ditingkatkan menjadi tipe A,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan status tersebut harus diikuti dengan penambahan dan modernisasi alutsista. Dengan status tipe A, menurutnya, minimal harus tersedia satu KRI dan idealnya dua KRI untuk memperkuat fungsi pengamanan maritim di wilayah Bali.

Selain alutsista, Sohibul Iman turut menyoroti kekurangan personel yang hingga kini menjadi persoalan umum di berbagai matra TNI. Berdasarkan paparan Komandan Lanal, kebutuhan personel (DSP) berjumlah sekitar 300 orang, namun realisasi di lapangan baru mencapai 54 persen.

“Ini juga tentu harus menjadi concern kita bersama. Kekurangan personel membuat mereka harus mensiasati dengan cara-cara yang berisiko. Misalnya, ketika ada kegiatan di Lanal, para petugas dari pos angkatan laut diminta datang ke sini, sehingga posnya hanya dijaga satu orang saja. Kalau terjadi sesuatu di sana tentu menimbulkan risiko,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja para prajurit Lanal Denpasar yang tetap mampu menjalankan tugas dengan baik. Ia berharap peningkatan status menjadi tipe A nantinya akan dibarengi dengan pemenuhan personel yang lebih memadai.

“InsyaAllah kalau nanti peningkatan ini bisa terwujud, kita berharap personel juga bisa ditambah demi memperkuat keamanan maritim di Bali,” tutup Sohibul Iman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...608609610...4,893Halaman 609 dari 4,893