Beranda blog Halaman 608

Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Utamakan Warga Terdampak Bencana

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, angkat bicara terkait sorotan publik mengenai Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan daerah saat banjir untuk menjalani umrah. Kasus ini memicu reaksi keras dari pemerintah pusat maupun parlemen, karena dianggap bertentangan dengan tanggung jawab seorang kepala daerah saat wilayahnya mengalami bencana.

Bahtra menegaskan bahwa pemimpin publik harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kebutuhan pribadi.

“Sekjen Partai Gerindra, Pak Sugiono, sudah menyampaikan bahwa Bupati tersebut dipecat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Tindakannya bertentangan dengan sumpah kader dan arahan Presiden Prabowo, di mana kepentingan masyarakat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujar Bahtra Banong.

Ia menyebut bahwa sanksi partai merupakan langkah tegas agar pejabat yang diusung tidak mengabaikan mandat rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menindaklanjuti kasus ini secara administratif dan hukum.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas mengatur kewajiban kepala daerah di Pasal 67 dan larangan di Pasal 76, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Tim Inspektorat Kemendagri sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan, dan bila ditemukan pelanggaran, Inspektorat akan merekomendasikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri,” jelas Bima Arya.

Tim Inspektorat Kemendagri dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran ketika meninggalkan wilayah tanpa izin saat bencana berlangsung.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan teguran keras kepada kepala daerah yang tidak siaga atau meninggalkan wilayah saat kondisi darurat. Instruksi presiden tersebut disampaikan karena banyaknya perhatian publik terhadap penanganan bencana di Sumatra, termasuk di Aceh Selatan.

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan pencopotan pejabat yang meninggalkan tugas saat keadaan genting, khususnya pada situasi bencana yang membutuhkan kehadiran pemimpin di lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angka Stunting Kota Yogya Turun, Pemkot Terus Perkuat Pendekatan Preventif

Penulis
Syifa
-

Upaya penanganan stunting di Kota Yogyakarta kembali menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) bulan Oktober angka prevalensi stunting berada pada angka 9,13 persen atau sebanyak 873 balita pendek dan sangat pendek dari total 9.928 balita di Kota Yogyakarta. Data tersebut diperoleh dari penimbangan dan pengukuran balita di Posyandu yang diverifikasi berjenjang mulai dari Puskesmas hingga Dinas Kesehatan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menyampaikan bahwa pencapaian ini tetap harus disertai kewaspadaan dan kerja berkelanjutan.

“Pak Wali menargetkan satu digit, dan alhamdulillah sudah tercapai. Tapi tidak boleh ayem. Upaya harus terus dilakukan supaya angkanya tidak naik,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Senin (8/12).

Aan menjelaskan bahwa penanganan stunting di Kota Yogyakarta dilakukan melalui intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Pihaknya menyebutkan bahwa intervensi spesifik dilaksanakan Dinas Kesehatan. Intervensi tersebut mencakup pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri untuk mencegah anemia, pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon pengantin, hingga layanan antenatal care (ANC) minimal enam kali bagi ibu ham

“Remaja putri kami berikan tablet tambah darah supaya tidak anemia, sehingga nanti ketika menikah dan hamil sudah dalam kondisi yang betul-betul siap. Kemudian Ibu hamil minimal harus enam kali ANC di Puskesmas. Semua diperiksa, mulai dari kondisi gigi, psikologis, hingga hemoglobin,” jelasnya.

Jika ditemukan ibu hamil atau balita dengan indikasi kurang gizi, pemerintah memberikan dukungan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui dana BOK Kemenkes maupun Dana Keistimewaan. Aan menegaskan bahwa dukungan tersebut diberikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Upaya yang kita lakukan itu harus terus menerus. Jangan sampai lengah, karena kalau lengah sedikit saja angkanya bisa naik lagi,” tegasnya.

Selain itu, edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif terus digencarkan. Aan menyebut bahwa pemberian ASI eksklusif masih menjadi salah satu kunci utama pencegahan stunting. Ia juga menegaskan bahwa meski angka stunting sudah satu digit, pengawasan tetap harus dilakukan sepanjang tahun.

Lebih lanjut, Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Iswari Paramita, menambahkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penimbangan yang sempat mencapai 100 persen pada Agustus–September, kini turun menjadi 96,35 persen atau 9.566 balita hadir dari 9.928 sasaran pada bulan Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan balita tidak hadir.

“Beberapa kemungkinan itu misalnya karena saat jadwal buka Posyandu anak dan orang tuanya tidak berada di tempat. Ada juga yang ketiduran dan tidak dibangunkan. Jumlah yang tidak hadir itu sebenarnya sedikit jika dibagi dengan 622 Posyandu, rata-rata hanya lima anak,” jelas Paramita.

Ia menambahkan bahwa faktor lingkungan bisa menjadi penyebab terbesar yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

“Lingkungan itu 70 persen. Misalnya minum air yang mengandung bakteri E. coli sehingga sering diare. Kalau diare, makan sebanyak apa pun tidak naik berat badannya. Kalau berat badan tidak naik, tinggi badannya juga tidak naik. Ini seperti efek domino,” terangnya.

Iswari juga menjelaskan bahwa anemia pada remaja putri juga menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan risiko stunting. Saat ini Kota Yogyakarta masih mengacu pada angka anemia 25,6 persen berdasarkan pengukuran Juli 2024–Juni 2025.

“Anemia itu bukan keturunan, tapi soal cadangan zat besi. Kalau minum tablet tambah darah tapi pola makannya tidak bagus, ya sama saja. Protein hewani minimal dua kali sehari, nabati tiga kali sehari. Kalau makan tempe, ukuran potongan tipis dua potong sekali makan,” jelas Iswari. Ia juga mengingatkan agar remaja tidak mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berkarbonasi saat mengonsumsi sumber zat besi karena dapat menghambat penyerapannya.

Paramita memastikan bahwa seluruh upaya pencegahan dan penanganan stunting akan terus diperkuat pada tahun 2026 mendatang melalui pendekatan promotif dan preventif. “Kita lakukan terpadu dari remaja, ibu hamil, sampai balita. Semua harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Temanggung Perkuat Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung terus dikuatkan. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan kini mempercepat langkah penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui sinergi lintas-elemen.

Isu ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Temanggung yang digelar di Aula Progo Bapperida. Berbagai stakeholder turut hadir dan memberikan masukan dalam forum tersebut.

Wakil Bupati Temanggung, Nadia Muna, menegaskan, penyelesaian persoalan kemiskinan membutuhkan konsistensi dan sinergi dari seluruh pihak.

“Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan besar dan menjadi tanggung jawab bersama. Di Kabupaten Temanggung, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem memang cenderung menurun pada 2024–2025, namun konsistensi dan sinergi harus tetap dijaga. Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha (CSR),” ujarnya, Jumat (5/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada 2024 tercatat sebesar 8,67 persen atau 72.960 jiwa, dan pada 2025 turun menjadi 7,78 persen atau 62.050 jiwa.

Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan signifikan pada 2021–2023, dengan capaian 0,33 persen atau 2.580 jiwa pada 2023.

Nadia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah atau satu sektor saja. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antarelemen untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan.

Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha (CSR), masyarakat, lembaga sosial, akademisi, dan pemerintah desa. Arah kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terdapat tiga strategi utama yang ditempuh.

Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain melalui penyaluran bansos sembako, optimalisasi pendampingan PKH, fasilitasi bansos kesejahteraan keluarga, serta peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Langkah berikutnya adalah meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat, dengan cara menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program berbasis pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan bagi calon wirausaha pemula. Upaya ini juga didukung dengan pengembangan dan penjaminan keberlanjutan UMKM, pengurangan kantong kemiskinan melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

“Strategi ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai,” tandas Nadia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Tidak Boleh Ada Penambangan di Kawasan Gunung Slamet

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi manyatakan, kawasan Gunung Slamet telah berproses untuk menjadi taman nasional, sehingga tidak boleh ada aktivitas penambangan di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Luthfi, menanggapi pertanyaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) asal Pemalang, Dikri Mulia mengenai penambangan pasir di kawasan Gunung Slamet.

Dikri menyampaikan keprihatinan dengan kondisi tersebut jika memang itu terjadi, apalagi akhir-akhir beberapa daerah seperti di Sumatra sedang berduka lantaran banjir bandang yang merenggut ratusan orang meninggal.

“Sejauh mana Gubernur mengetahui mengenai hal ini, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur, lalu langkah apa yang akan dilakukan agar bencana-bencana jangan sampai terjadi,” ujar Dikri.

Secara tegas, Gubernur Luthfi pun menjawab jika aktivitas penambangan di Gunung Slamet tidak dibolehkan.

“Gunung Slamet itu sudah (diproses) menjadi kawasan taman nasional. Maka tidak boleh ada penambangan,” kata Ahmad Luthfi, saat menanggapi pertanyaan seorang mahasiswa, dalam acara Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (6/12).

Lebih lanjut, Luthfi mengatakan, yang disampaikan mahasiswa bernama Dikri Mulia tersebut merupakan masukan yang sangat berharga untuk melakukan tindakan pencegahan bencana. Kepala daerah yang memiliki wilayah di kawasan Gunung Slamet juga sudah diinstruksikan untuk melakukan mitigasi, agar praktik perusakan lingkungan di kawasan tersebut tidak terjadi.

Jauh sebelum itu, Ahmad Luthfi juga sudah memberikan peringatan kepada seluruh daerah di Jawa Tengah, untuk waspada terkait wilayah rawan longsor dan banjir. Dia juga meminta seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik di wilayah pegunungan, dataran tinggi, maupun wilayah pesisir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penanganan Darurat Pasca Erupsi: Kementerian PU Percepat Normalisasi Alur Sungai di Hulu dan Hilir

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terus mengakselerasi penanganan darurat untuk mengurangi risiko lanjutan pasca erupsi Gunung Semeru, khususnya potensi banjir lahar dan aliran material vulkanik yang dapat mengancam permukiman warga.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapan pun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” kata Menteri Dody.

Kepala BBWS Brantas Muhammad Noor mengatakan, untuk penanganan darurat di lapangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas telah menurunkan alat berupa 4 unit excavator, 2 unit wheel loader dan 1 unit bulldoze. Penanganan darurat dilakukan dengan melakukan normalisasi alur Sungai, baik di bagian hulu maupun hilir. Bagian hulu difokuskan untuk membuka jalur aliran baru guna mengurangi tekanan aliran material dari arah gunung dengan pembuatan sudetan alur sungai dengan spesifikasi lebar ±10 meter dan tinggi tanggul 8 meter sepanjang 500 meter,” hingga hari ini, sekitar 200 meter sodetan dari arah hulu telah berhasil dibuka,” terang Muhammad Noor.

Menurut Mohammad Noor, di bagian hulu juga dilakukan peninggian tangkis sepanjang ±100 meter telah selesai dilaksanakan untuk memperkuat perlindungan alur sungai,” langkah-langkah ini bertujuan mengarahkan aliran material vulkanik ke jalur yang lebih aman dan mengurangi potensi limpasan ke area rawan,” kata Muhammad Noor.

Sedangkan Untuk penanganan bagian Hilir difokuskan kepada perlindungan permukiman penduduk dengan melakukan penutupan alur sungai di lokasi dekat permukiman warga,” penutupan alur sungai telah 100% selesai, dengan pembangunan tanggul setinggi 4 meter sepanjang 500 meter,” terang Muhammad Noor.

“Pada bagian hilir juga dilakukan pekerjaan peninggian tanggul existing, pembangunan tanggul baru, serta pembukaan alur sungai terus dilakukan agar aliran tidak mengarah ke permukiman dan risiko banjir dapat ditekan,” tambah Muhammad Noor.

Muhammad Noor menambahkan, Kementerian PU memastikan seluruh kegiatan di lapangan terus dipantau dan dievaluasi agar penanganan darurat dapat berjalan cepat, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan kondisi alam.

“Kami memprioritaskan keselamatan masyarakat. Penanganan di hulu dan hilir dilakukan paralel agar aliran sungai terkendali dan tidak menimbulkan dampak lanjutan,” tandas Muhammad Noor.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali menurunkan sebanyak 2 unit excavator untuk mendukung pekerjaan untuk pembersihan di sepanjang Jembatan Besuk Kobokan.

Kementerian PU akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan darurat pasca erupsi berjalan optimal hingga masa pemulihan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rachmat Gobel Dukung Kebijakan Menkeu Atasi Masalah Pakaian Impor Bekas

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Keuangan dalam menindak tegas peredaran pakaian impor bekas di Indonesia. Menurutnya, langkah Menteri Keuangan Purbaya merupakan upaya penting untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri yang kini semakin tergerus oleh banjirnya produk bekas dari luar negeri.

Rachmat menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor telah memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha kecil, khususnya konveksi rumahan yang banyak tersebar di berbagai desa. “Industri kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat lokal tersebut dinilai sangat terancam apabila tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,” ungkapnya usai mengikuti pertemuan dengan Kemendag, Bulog, ID FOOD, BP BUMN dan Danantara di Denpasar, Jumat (5/12).

Lebih jauh, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, industri kerajinan tradisional seperti batik, tenun ikat, hingga sulam soket bisa menghadapi kematian perlahan. Padahal, sektor kerajinan ini merupakan wujud budaya, identitas, dan intelektualitas bangsa yang selama ini menjadi kekuatan utama Indonesia di mata dunia.

“Ini bukan sekadar industri kecil yang hanya menghasilkan batik atau tenun, Ini adalah wajah bangsa, bagian dari harga diri dan kemandirian kita,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga martabat bangsa, sambil mengingatkan bahwa konsumsi pakaian bekas impor tidak sejalan dengan upaya membangun bangsa yang berdaya saing.

Rachmat Gobel mempertanyakan apakah Indonesia ingin menjadi “bangsa bekas” jika terus membiarkan barang-barang sisa konsumsi luar negeri membanjiri pasar nasional. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat memang penting, namun negara tidak seharusnya memberikan pilihan yang justru menurunkan derajat dan kualitas konsumsi masyarakat.

Ia pun mendorong pemerintah untuk kembali memperkuat industri kecil sebagai solusi utama, bukan mengizinkan impor pakaian bekas yang sudah jelas merugikan produsen lokal. Menurutnya, rakyat tetap harus mendapatkan barang berkualitas, dan itu hanya bisa diwujudkan jika pelaku industri kecil diberikan ruang dan dukungan.

Untuk itu, ia menilai bahwa sinergi lintas kementerian menjadi langkah mutlak yang harus segera dilakukan. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta berbagai lembaga terkait lainnya diharapkan dapat bersatu dalam menata ulang strategi penguatan industri tekstil nasional.

Mengakhiri pernyataannya, Rachmat mendorong pemerintah agar tidak hanya menghentikan impor pakaian bekas, tetapi juga memastikan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil berjalan optimal. Ia mengusulkan agar asosiasi pengrajin dan konveksi kecil dikumpulkan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga pertumbuhan industri di desa-desa dapat kembali bergairah dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rifqinizamy Karsayuda Paparkan Capaian Komisi II DPR RI dalam Penataan ASN Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Komisi II DPR RI memaparkan Laporan Kinerja Tahun 2025 dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Dalam paparannya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu prioritas terbesar yang dikerjakan Komisi II sepanjang tahun ini.

Rifqi menyampaikan bahwa komisinya bersama pemerintah berhasil menuntaskan salah satu persoalan kepegawaian terbesar di Indonesia, yaitu penyelesaian status tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun menjadi polemik, Komisi II memastikan 1,7 juta tenaga honorer telah resmi diangkat menjadi ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita tahu 1,7 juta honorer sekarang sudah berstatus P3K. Itu hasil kerja kami dengan pemerintah, di tengah keterbatasan anggaran, tetapi tetap mengedepankan kepentingan para honorer,” kata Rifqi.

Menurutnya, penuntasan honorer ini menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi karena selama bertahun-tahun tenaga honorer bekerja tanpa kepastian karier, status hukum, maupun perlindungan sosial yang memadai.

Ia menambahkan, bagi tenaga honorer yang belum lulus seleksi PPPK, Komisi II memastikan bahwa tidak akan ada yang “dibuang” dari sistem birokrasi. Mereka difasilitasi melalui skema baru PPPK paruh waktu, sehingga pemerintah tetap memberikan ruang bagi tenaga honorer sambil menjaga efisiensi belanja pegawai.

“Tidak ada yang kita tinggalkan. Mereka yang belum bisa lulus tetap punya skema lain, tidak hilang dari sistem. Ini bagian dari reformasi tata kelola ASN agar lebih adil dan terukur,” jelas Legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Rifqi menegaskan bahwa Komisi II juga telah menetapkan revisi Undang-Undang ASN sebagai pekerjaan besar berikutnya. Revisi tersebut akan menjadi dasar modernisasi birokrasi, terutama menyangkut rekrutmen, manajemen karier, distribusi ASN, dan digitalisasi layanan kepegawaian.

“Ke depan kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang ASN. Ini kerja besar kami bagi demokrasi dan bagi tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ia menilai regulasi baru diperlukan karena struktur birokrasi telah berubah, jumlah ASN yang terus bertambah, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Tanpa kerangka hukum baru, pemerintah akan kesulitan memastikan efisiensi dan kualitas ASN secara nasional.

Dalam laporan tersebut, Rifqi menekankan bahwa penataan ASN bukan hanya soal status kepegawaian, tetapi juga pembenahan kualitas pelayanan publik. Komisi II, menurutnya, ingin memastikan negara hadir dengan aparatur yang profesional, modern, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.

“Kami ingin memastikan bahwa birokrasi kita modern, cepat, dan peka terhadap pelayanan publik. Penataan ASN adalah bagian dari perjalanan menuju itu,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wabup Sumedang Paparkan Dua Kunci Layanan Pascabencana untuk Percepatan Pemulihan dan Mitigasi Risiko

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menetapkan dua kunci utama layanan penanggulangan pascabencana sebagai langkah responsif sekaligus preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, Fajar Rahman, dalam kegiatan Sosialisasi Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Penanganan Rumah dan Prasarana Umum (PSU) Pascabencana di Sapphire City Park Sumedang, Senin (8/12/2025).

Wabup Fajar menyampaikan bahwa layanan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak berdampak lebih besar di masa mendatang.

Wabup Fajar menegaskan bahwa layanan pertama adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Upaya ini merupakan respons cepat pemerintah untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal dapat kembali menempati hunian aman dan layak.

“Layanan rehabilitasi rumah bersifat responsif untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal dapat segera menempati hunian yang layak dan aman pascabencana,” kata Wabup Fajar.

Kedua, fasilitasi rumah layak huni berupa relokasi dan preventif untuk melakukan mitigasi risiko bencana di masa depan.

“Layanan ini bersifat preventif, mencakup relokasi kawasan kumuh dan menata perumahan ilegal yang berada di lahan yang bukan fungsi pemukiman,” katanya.

Wabup menambahkan aspek penanganan pascabencana khususnya dalam rehabilitasi rumah dan pemulihan prasarana umum, memegang peran krusial untuk memastikan warga dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

“Salah satu program prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman bencana,” katanya.

Wabup berpesan kepada Tim Satgas agar betul-betul melakukan penanganan ini lebih komprehensif dan memastikan peralatan, sarana dan prasarana yang kita punya cukup untuk mitigasi bencana.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana, membentuk dan memperkuat tim satgas yang solid dan terlatih, menjamin proses penanganan pasca bencana berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Marlina menyampaikan sosialisasi digelar untuk meningkatkan kapasitas para satgas di Kabupaten Sumedang agar lebih siap untuk menghadapi bencana. “Kami harapkan dari kegiatan sosialisasi adalah penanganan pembangunan rumah pasca bencana di Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang bisa lebih cepat,” katanya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut serius dari arahan pemerintah pusat, khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan Telekomunikasi di Aceh Pulih 52 Persen, Pemerintah Percepat Penanganan Pascabanjir

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama seluruh operator seluler nasional terus mempercepat proses pemulihan jaringan telekomunikasi pascabencana banjir di Provinsi Aceh, serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dari ketiga wilayah tersebut, Aceh menjadi daerah dengan gangguan jaringan paling signifikan akibat terputusnya akses jalan, pasokan listrik, serta kerusakan infrastruktur telekomunikasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemulihan jaringan di Aceh merupakan prioritas utama pemerintah dalam masa tanggap darurat.

“Kita semua tentunya bergotong royong untuk memulihkan keadaan dan berharap semua bisa memberikan simpatinya yang tinggi kepada sesama,” ujar Wamen Nezar saat meninjau langsung proses pemulihan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, Rabu (03/12/2025).

Berdasarkan data per 5 Desember 2025, terdapat 3.414 BTS di Provinsi Aceh, dan 1.789 BTS atau 52,4 persen telah kembali aktif. Seiring mulai pulihnya pasokan listrik, Wamen Nezar optimistis tingkat keaktifan BTS bisa mencapai 75 persen, bahkan mendekati kondisi normal dalam pekan ini.

“Mudah-mudahan pekan ini bisa pulih seperti sediakala. Karena kendala yang kami temukan masih seperti pada hari-hari sebelumnya, yaitu berupa energi listrik,” ujar Wamen Nezar Patria.

Wamen Nezar juga menegaskan bahwa Kemkomdigi bersama operator terus melakukan koordinasi intensif dan pemantauan lapangan secara berkala untuk memastikan proses pemulihan jaringan berlangsung cepat, terukur, dan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

“Laporan perkembangannya setiap hari, bahkan juga jam per jam bagaimana perbaikan telekomunikasi itu dilaporkan,” jelasnya.

Dalam mendukung pemulihan di wilayah yang masih mengalami isolasi telekomunikasi, Kemkomdigi juga menyalurkan solusi komunikasi darurat berbasis satelit melalui perangkat Starlink yang dilengkapi dengan genset sebagai sumber energi sementara.

Perangkat komunikasi darurat tersebut berfungsi sebagai sistem penyangga utama (buffer system) agar komunikasi publik tetap terjaga di tengah kondisi darurat, khususnya saat jaringan BTS dan pasokan listrik belum sepenuhnya pulih.

Kehadiran Starlink memungkinkan proses evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pelaporan data korban dan kondisi wilayah tetap berjalan secara real-time dan terkoordinasi.

Seluruh layanan komunikasi darurat ini diberikan secara gratis, tidak bersifat komersial, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.

Kemkomdigi juga terus melakukan koordinasi dengan PLN serta instansi terkait agar perbaikan jalur koneksi dan perangkat BTS dapat berjalan paralel dengan pemulihan pasokan listrik.

“PLN mengatakan Jumat mudah-mudahan listrik bisa pulih kembali, ini akan mempercepat kerja kita untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh,” tandas Wamen Nezar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi SLB, Aksesibilitas Pembelajaran bagi ABK Meningkat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Akses pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) semakin membaik seiring langkah pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan SLB. Hal tersebut ditandai dengan peresmian fasilitas revitalisasi di SLB Negeri Pembina Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada Rabu (3/12/2025).

Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi SLB menjadi bagian dari kebijakan prioritas untuk memastikan sekolah luar biasa memiliki sarana pembelajaran yang memadai, aman, dan inklusif.

“Hari ini kita bersama-sama meresmikan revitalisasi sarana pembelajaran untuk tahun 2025 di SLB yang pembangunannya sudah selesai 100%. Program ini merupakan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekolah-sekolah yang rusak kita bantu untuk diperbaiki. Ruang kelas yang kurang kita tambah supaya dapat menampung anak-anak yang belajar di sekolah luar biasa.”

Fasilitas yang diresmikan berupa selasar penghubung antarruang dan asrama, yang menjawab tantangan mobilitas murid saat berpindah kelas di tengah hujan maupun cuaca panas. Pembangunan ini memungkinkan kegiatan belajar berlangsung lebih aman dan ramah bagi ABK.

Mendikdasmen juga menghubungi beberapa SLB penerima revitalisasi melalui Interactive Flat Panel, memberikan pesan motivasi kepada murid agar terus semangat dalam proses pembelajaran.

“Semoga dengan fasilitas yang semakin baik, anak-anakku dapat belajar lebih bersemangat lagi. Dengan rajin belajar, insyaallah kalian akan menjadi anak-anak Indonesia yang hebat,” pesannya.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, melaporkan bahwa kegiatan ini melibatkan perwakilan dari 15 SLB, serta dukungan dari dinas pendidikan provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Untuk DIY sendiri, dari 16 SLB yang direvitalisasi, sebagian besar sudah di atas 90% dan insyaallah akhir Desember ini semuanya akan tuntas,” jelas Dirjen Tatang.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan optimal sekaligus terjaga pemeliharaannya. Revitalisasi SLB diharapkan mampu menghasilkan satuan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta, Nur Khasanah, menyampaikan bahwa pembangunan selasar bukan hanya penambahan fisik semata, tetapi juga pemenuhan kebutuhan aksesibilitas yang penting.

“Ini sangat bermanfaat untuk layanan disabilitas di sekolah. Selasar ini menghubungkan kelas yang paling belakang sampai kelas yang terdepan. Awalnya, murid yang berpindah kelas sering kehujanan karena jaraknya jauh. Dengan selasar ini, aksesibilitas terpenuhi,” ujarnya.

Pada momentum peringatan Hari Disabilitas Nasional 2025, SLB Negeri Pembina Yogyakarta juga meraih Penghargaan Satuan Pendidikan Ramah terhadap Penyandang Disabilitas.

“Terima kasih sudah memercayakan SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Kami berharap dari anugerah ini, kami dapat terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SLB Negeri Pembina Yogyakarta buat anak-anak disabilitas untuk menuju kemandirian,” ucap Nur.

Salah satu murid, Gendis Alfira Putri, turut menyampaikan rasa gembiranya.

“Terima kasih untuk Pak Menteri. Saya bersyukur dengan jembatan ini supaya tidak kehujanan. Untuk teman-teman, semangat terus belajar,” ujar Gendis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...607608609...4,893Halaman 608 dari 4,893