Beranda blog Halaman 607

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Cek Jadwal dan Syarat Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik di Jakarta pada Selasa, guna memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sebagaimana diinformasikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Pada hari ini, warga dapat mendatangi lima lokasi SIM Keliling yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon diwajibkan membawa KTP asli dan fotokopi, serta SIM asli yang masa berlakunya masih aktif. Masyarakat juga perlu mengisi formulir permohonan dan menjalani tes kesehatan di lokasi layanan.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Terkait biaya perpanjangan, tarif tetap mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat mengurus perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta 9 Desember: Berawan dari Pagi hingga Malam

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan disertai hujan ringan akan berlangsung di wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (9/12). Berdasarkan laporan resmi BMKG, kondisi cuaca di Ibu Kota cenderung berubah di beberapa wilayah dari pagi hingga malam hari.

Pada pagi hari, hujan berintensitas ringan diperkirakan turun di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur masih berada dalam kondisi berawan.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi berada di bawah langit berawan. Kondisi ini meliputi Kepulauan Seribu hingga seluruh wilayah administratif Jakarta lainnya.

Cuaca berawan juga masih mendominasi menjelang sore, khususnya di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namun berbeda dengan wilayah tersebut, BMKG memperkirakan hujan ringan akan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada malam hari, BMKG menyebut seluruh wilayah Jakarta kembali berada dalam kondisi berawan, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

BMKG juga mencatat bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada di kisaran 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan udara 62–93 persen. Masyarakat diimbau tetap menyiapkan perlindungan diri dari perubahan cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Apresiasi Kerelawanan Forum Sehat Koto Tangah dan Serukan Penguatan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Padang

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Forum Sehat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang tetap bergerak membantu warga meskipun berada di luar wilayah dapil yang ia wakili.

Menurutnya, solidaritas lintas daerah adalah kekuatan utama masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana banjir bandang dan gangguan pasokan air bersih yang saat ini masih dialami sejumlah kawasan di Padang.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa inisiatif Forum Sehat Koto Tangah yang turun langsung menyalurkan bantuan, mendampingi warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan siap saji, dan layanan kesehatan darurat terpenuhi, merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang perlu didukung semua pihak.

“Tugas kemanusiaan tidak mengenal batas daerah pemilihan dan seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah bergerak bersama menyelamatkan warga yang terdampak,” tutur Nevi.

Dalam komunikasi yang diterima dari pengurus Forum Sehat Koto Tangah, disampaikan bahwa situasi di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Beberapa lokasi terdampak banjir bandang mengalami kerusakan infrastruktur dan akses air bersih terganggu akibat keterbatasan pasokan PDAM. Kondisi ini membuat kebutuhan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan semakin mendesak.

Menanggapi hal itu, Nevi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, BPBD, serta kementerian terkait agar percepatan penanganan dapat dilakukan secara terukur, cepat, dan menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VI ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat mitigasi bencana, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor di Kota Padang dan kabupaten/kota sekitarnya. Ia menilai bahwa perubahan iklim membuat intensitas bencana semakin sulit diprediksi, sehingga penguatan tata ruang, perbaikan drainase, serta konservasi daerah aliran sungai harus menjadi prioritas jangka panjang.

Di akhir pernyataannya, Nevi mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk terus saling menguatkan. Ia menyampaikan terima kasih atas laporan, dedikasi, dan kerja nyata para pengurus Forum Sehat Koto Tangah, seraya menegaskan bahwa kepedulian seperti inilah yang membuat Sumatera Barat selalu tangguh di tengah cobaan.

“Semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh saudara kita yang terdampak. Kita harus terus hadir dan membantu mereka hingga pulih,” Tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Galodo, Banjir, dan Longsor di Sumatera Barat melalui DPD PKS Pasaman Barat

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, meneruskan perjuangan dengan kepedulian mendalamnya terhadap masyarakat Sumatera Barat yang tengah dilanda duka akibat bencana galodo, banjir, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Melalui struktur DPD PKS Pasaman Barat, bantuan kemanusiaan disalurkan secara langsung kepada para korban sebagai bentuk respons cepat sekaligus wujud solidaritas.

Hj. Nevi menyampaikan bahwa musibah yang terjadi bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan emosional yang mendalam bagi keluarga terdampak.

Karena itu, menurutnya, kehadiran negara dan para pemangku kepentingan harus dirasakan secara nyata, terutama pada hari-hari awal ketika masyarakat masih berupaya bangkit dari keterpurukan.

“Bencana datang tanpa kita duga, namun kepedulian harus selalu berada di depan. Saya mengucapkan duka mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian. Melalui PKS Pasaman Barat, kami berusaha memastikan bantuan dapat segera menjangkau warga yang paling membutuhkan,” ujar Hj. Nevi.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, selimut, perlengkapan bayi, air bersih, serta bantuan darurat lainnya yang dibutuhkan para pengungsi.

Relawan PKS di lapangan bergerak dari rumah ke rumah, posko ke posko, untuk memastikan setiap keluarga terdampak memperoleh perhatian. Kehadiran mereka tidak hanya membawa logistik, tetapi juga membawa penguatan moral agar masyarakat tetap tabah menghadapi cobaan.

Politisi PKS ini juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta elemen masyarakat lain guna memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa mitigasi bencana dan perbaikan lingkungan harus menjadi agenda bersama agar musibah serupa tidak terus berulang.

“Kita adalah satu keluarga besar. Ketika satu daerah terluka, seluruh Sumbar merasakannya. Insya Allah, dengan kebersamaan dan kerja yang ikhlas, masyarakat akan segera bangkit,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bencana Aceh-Sumatera, Sonny Danaparamita Soroti Illegal Loging hingga Alih Fungsi Lahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, mengatakan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan dari illegal loging, namun juga legal loging memiliki andil yang besar terhadap kerusakan alam.

“Bagi saya bukan hanya illegal loging, legal loging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia,” ujar Sonny Danaparamita dalam rapat kerja Komsi IV DPR di gedung Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Sonny Danaparamita, deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang tahun 2016- 2025 di provinsi Aceh sangat luar biasa dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. “Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam,” ucapnya.

Sonny Danaparamita juga menegaskan, dalam peristiwa banjir kemarin terlihat banyak kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Ia menilai ribuan kayu dengan ukuran yang besar tersebut bukan disebabkan oleh pencuri kayu atau perambah hutan semata tapi lebih dari itu yakni korporasi besar.

“Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut ijinnya ke depan,” jelas anggota Komisi IV DPR RI.

Sonny Danaparamita juga menilai, apabila ijin perusahaan yang nakal tidak dicabut, maka presiden akan face to face atau berhadapan dengan rakyat.

“Ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementrian Kehutanan kemudian presiden yang kena,” terangnya.

Sonny Danaparamita berharap para pelaku pelanggaran yang sudah terbukti menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam dilakukan tindakan tegas.

“Jadi, terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum Kementrian, tidak takut dengan Negara,” tuturnya.

Mereka yang melakukan pelanggaran, tambah Sonny, memiliki anggapan bahwa ketika mereka tertangkap maka sangsi yang diberikan hanya berupa pencabutan ijin atau sangsi administrasi.”Atau saya tidak tahu, sedang ada apa permainan di balik itu,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Buka Rakernas 2025, Menteri Nusron: Hasilkan Keputusan yang Optimal dan Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pada Senin (08/12/25). Di hadapan ratusan jajaran dari pusat dan daerah, ia menginstruksikan untuk memanfaatkan momen tahunan ini dengan serius.

“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya, di Jakarta.

Sesuai dengan tema Rakernas “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda penting yang harus diselesaikan tanpa kompromi. Ketiga hal itu adalah persoalan penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penyelesaian pemutakhiran data.

Ia meminta seluruh jajaran memeriksa penyebab tunggakan secara lebih detail. “Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Soal penyelesaian pemutakhiran data, Menteri Nusron menginstruksikan jajarannya memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun 2025 dengan maksimal. “Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang,” ucapnya.

Bukan hanya tiga pekerjaan itu, Menteri Nusron menggunakan momen Rakernas ini untuk mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi dan reformasi perizinan. “RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rakernas yang diadakan pada penghujung tahun, yaitu 8-10 Desember 2025 ini, diikuti oleh 471 peserta yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, hingga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di Indonesia. Hadir menjadi pembicara kunci saat pembukaan Rakernas, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq.

Sebagai rangkaian pembukaan Rakernas 2025, Menteri Nusron memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ia menyerahkan penghargaan dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III, Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Kamaruddin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Salurkan Bantuan dan Dengar Jeritan Warga yang Kehilangan Keluarga di Kabupaten Agam

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo melalui program ATR/BPN Peduli Bencana. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menyalurkan langsung bantuan kemanusiaan kepada warga di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada Sabtu (06/12/25).

Di tengah suasana duka, Menteri Nusron tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga menyempatkan diri berbincang dan mendengarkan secara langsung cerita pilu warga yang kehilangan anggota keluarganya akibat terjangan banjir bandang.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi bencana ini sendirian. Kehadiran kami di tengah warga bukan sekadar formalitas, kami mendengarkan langsung jeritan warga karena kehilangan keluarga, ini adalah bentuk tanggung jawab dan solidaritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Nusron Wahid saat menyerahkan bantuan.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak, antara lain bantal dan selimut, paket makanan dan minuman, kebutuhan bayi dan anak, perlengkapan ibadah, peralatan kebersihan, serta obat-obatan. Seluruh bantuan tersebut diprioritaskan untuk mendukung pemulihan awal masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana.

Penyerahan bantuan dipusatkan di Pos Layanan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Nagari Salareh Aia, yang selama ini menjadi salah satu pos utama penanganan korban. Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra pengusul lokasi penyaluran bantuan dan penghubung langsung dengan warga terdampak. Kolaborasi ini diyakini dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi cara kita meresponsnya akan menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bangkit kembali. Di sini saya melihat semangat gotong royong yang sangat kuat, dan itu yang membuat saya optimistis,” ungkap Nusron Wahid.

Berdasarkan data sementara, bencana banjir bandang di Nagari Salareh Aia telah mengakibatkan 154 orang terdampak, dengan 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Sejumlah rumah, lahan pertanian, serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

“Saya ingin memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya simbolis. Kita harus benar-benar hadir dengan empati, mendengar jeritan warga, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Inilah bukti bahwa negara hadir, terutama ketika masyarakat berada dalam masa paling sulit,” tegasnya.

Program ATR/BPN Peduli Bencana merupakan bentuk konkret kepedulian sosial Kementerian ATR/BPN yang dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta relawan kemanusiaan. Kehadiran langsung Menteri ATR/Kepala BPN di Kabupaten Agam menegaskan bahwa pemulihan dan pendampingan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah.

Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. Hadir juga Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI, Gusrizal Gazahar; Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi; serta Wakil Bupati Kabupaten Agam, Muhammad Iqbal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Al Haris Salurkan 51 Bantuan Bedah Rumah di Tanjab Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terus diwujudkan melalui Program Pro Jambi Tangguh. Kali ini, Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan secara langsung bantuan bedah rumah kepada warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (08/12/2025).

Pada tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh 51 unit bantuan bedah rumah. Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta, sehingga total anggaran yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Gubernur Al Haris mengatakan, Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni yang cukup tinggi. Oleh karena itu, bantuan ini diharapkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tanjung Jabung Barat termasuk daerah yang masih banyak rumah tidak layak huni. Pak Bupati juga memiliki program yang sama, jadi ini sangat sejalan,” ujar Al Haris.

Ia menegaskan, perhatian terhadap kondisi tempat tinggal warga menjadi salah satu prioritas pemerintah, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi setiap keluarga.

“Kita memberi perhatian khusus terhadap rumah-rumah warga yang tidak layak. Ini menjadi acuan kita untuk membantu mereka agar memiliki hunian yang lebih aman dan nyaman,” tegasnya.

Program bedah rumah ini pun disambut antusias oleh masyarakat penerima manfaat. Warga berharap, bantuan tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga mereka.

Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan program serupa terus berlanjut di berbagai daerah, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Kadis PUPR, Kadis Kominfo, Kadis Perkebunan, Kadis Koperasi, Kadis Perikanan, Kadis Sosial, serta pejabat lingkup di Pemkab Tanjab Barat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Al Haris Serahkan Bantuan Rp1,1 Miliar dan Tiga Kapal untuk Korban Kebakaran di Sungai Dualap

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepedulian Gubernur Jambi, Al Haris, terhadap masyarakat terdampak bencana kembali dibuktikan dengan langkah nyata. Ia menyerahkan secara simbolis bantuan senilai Rp1,1 miliar kepada korban kebakaran di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (8/12/2025).

Bantuan tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp920 juta, bantuan modal usaha untuk 38 pelaku UMKM masing-masing Rp5 juta, serta tiga unit kapal nelayan untuk membantu pemulihan ekonomi warga pascabencana.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kehadiran dan tanggung jawab pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ia menegaskan, Pemprov Jambi akan terus berupaya mendukung pemerintah kabupaten yang memiliki keterbatasan anggaran.

“Tentu kami berharap bisa terus membantu pemerintah daerah, karena bupati dan wali kota juga memiliki keterbatasan anggaran,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris turut menyoroti dampak besar kebakaran yang menghanguskan rumah warga hingga perahu nelayan sebagai sumber utama mata pencarian.

“Ini perlu perhatian serius karena banyak rumah warga yang habis terbakar, perahu yang menjadi sarana mata pencarian juga ikut terbakar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung harapan terkait pencairan dana Participating Interest (PI) pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya, Tanjung Jabung Barat sebagai daerah penghasil akan menjadi salah satu yang paling diuntungkan.

Sementara itu, masyarakat Desa Sungai Dualap menyambut baik bantuan tersebut. Sejumlah korban kebakaran mengaku terbantu, terutama pelaku UMKM yang kini dapat kembali memulai usaha mereka. Bantuan kapal nelayan juga dinilai sangat vital untuk menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan langkah cepat dan responsif ini, Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat masyarakat menghadapi masa-masa sulit.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Potensi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru, Menhub Dudy Tegaskan Jajaran Laut Siaga 24 Jam

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan memasuki masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrem di laut bisa terjadi. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.

“Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi,” tegas Menhub Dudy saat membuka acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Minggu (7/17).

Sementara berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut. Untuk itu, Menhub Dudy menekankan komitmen dan semangat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat.

“Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi,” ungkap Menhub Dudy.

Menhub kembali mengingat insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan peristiwa Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Insiden-insiden di laut yang membawa korban ini membawa pesan yang tegas, yakni pentingnya mengutamakan keselamatan.

Pada Rapat Koordinasi ini, Menhub Dudy meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas.

Sejumlah instruksi lain juga disampaikan, diantaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) harus diperketat dan menyeluruh, pengawasan kelebihan muatan harus diperkuat, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan serta koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait harus dilakukan real-time.

“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” imbuhnya.

Di sisi lain Menhub Dudy mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan terus mendorong transformasi digital di sektor kemaritiman.

Melalui MaritimHub, Ditjen Perhubungan Laut telah membangun layanan cepat, terpadu, dan lintas direktorat, seperti persetujuan kerja keruk di kepelabuhanan, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di bidang kenavigasian, registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) serta pengujian pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

Digitalisasi kemaritiman ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya. Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah kita. Digitalisasi layanan — termasuk melalui MaritimHUB, harus benar-benar memberikan kemudahan dan transparansi, bukan menambah kerumitan.

Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut. Transisi ini bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan juga penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional dari sisi matra laut, termasuk penyeberangan antar–pulau.

“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” tutur Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Mashyud dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...606607608...4,893Halaman 607 dari 4,893