Beranda blog Halaman 613

Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Alternatif Puncak 2

Bupati Bogor Rudy Susmanto, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas yang berlangsung di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Rabu (3/12).

Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut rencana percepatan pembangunan Jalan Alternatif Puncak 2, salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan mampu membuka konektivitas baru antarwilayah di Jawa Barat.

Pembangunan Jalur Puncak 2 menjadi prioritas karena dinilai dapat memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan beban lalu lintas jalur utama Puncak, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang menjadi salah satu jalur utama pembangunan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan kesiapan Kabupaten Bogor untuk berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan tersebut.

Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur besar yang manfaatnya akan dirasakan lintas kabupaten dan kota.

“Kami siap berkolaborasi dan mendukung penuh langkah percepatan pembangunan Jalan Alternatif Puncak 2,” katanya.

“Infrastruktur ini bukan hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyatukan langkah dalam mempercepat realisasi proyek strategis tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus bersinergi demi kemajuan dan kebaikan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Minta ASN Jadi Penggerak Utama Transformasi Digital Pemerintahan

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar pelaksana. Hal ini disampaikan saat membaca sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, pada upacara Hari Korpri di halaman kantor gubernur, Selasa (2/12).

“Komitmen pemerintah untuk penguatan Korpri sudah jelas dan sangat kuat, berbagai upaya terus kita lakukan. Salah satu program reformasi birokrasi yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014,” terangnya.

Penggantian Undang- Undang yang belum dilaksanakan selama 10 Tahun tersebut bertujuan semata-mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna penguatan kepentingan ASN, menjaga kode etik profesi, standar pelayanan Aparatur Sipil Negara, dan meneguhkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Ia mengatakan, Korpri memiliki peran penting dalam memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai desainer kebijakan, pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa.

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus, Korpri akan terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi yang meneguhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan,” ujarnya.

Adapun Tema peringatan HUT Korpri ke 54 tahun ini “Bersatu, Berdaulat, Bersama Indonesia KORPRI Mewujudkan Maju”. Tema ini mencerminkan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian, menjadi kekuatan moral dan profesional.

“Ini menjadikan Korpri sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan, dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpri,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Maharani Ingatkan Pejabat Publik Berempati dalam Menyikapi Bencana Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik berhati-hati menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia. Pesan itu ia sampaikan seusai menerima kunjungan Ketua CPPCC China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan pejabat negara adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan korban. “Pada saat ini lebih baik kita bisa berempati, lebih baik daripada kemudian memberikan komentar yang tidak seharusnya diberikan,” ujarnya.

Menurut Puan, berbagai daerah saat ini tengah menghadapi musibah dan bencana dengan korban yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti itu, ia menilai sangat tidak bijak jika ada pimpinan lembaga atau pejabat yang justru mengeluarkan pernyataan yang tidak sensitif. “Memang situasinya musibah di mana-mana, kemudian bencana memang terjadi. Jadi, sekecil apa pun yang terjadi tentu saja ada korban yang mengalami hal yang tidak mengenakkan,” tegasnya.

Puan menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu. “Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaik-baiknya kita perlu berikan bantuan,” kata Puan.

Puan menegaskan bahwa DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah bencana. Namun, ia menekankan kembali bahwa komunikasi pejabat negara memainkan peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.

Pesan Puan ini muncul setelah beberapa hari terakhir muncul kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam merespons bencana di daerah. Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati adalah prioritas utama.

“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, aparat bersikap bijaksana dan fokus pada penanganan korban,” ujarnya. Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok. Namun di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Titiek Soeharto Miris Lihat Truk Angkut Kayu Hutan 2 Hari Pasca Banjir Sumatera

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar yang dinilai berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan yang digelar pada Kamis, (4/12), di Komplek Parlemen Senayan, Titiek menunjukkan sebuah video viral yang merekam sejumlah truk besar mengangkut kayu hasil penebangan hutan berdiameter besar melewati jalan di wilayah Sumatera pasca banjir besar yang terjadi. Kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Titiek mengungkapkan perasaannya yang sedih dan marah atas temuan tersebut.

“Baik Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Salah pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja?” ujar Titiek.

Berdasarkan informasi dalam video tersebut, diketahui kayu-kayu tersebut didapat dari hasil penebangan pohon dari Kawasan hutan di Sibolga, Sumatera Utara, yang juga terdampak cukup parah oleh bencana tersebut.

Menurut Titiek, video tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pembalakan masih berlangsung meski warga di daerah terdampak sedang berjuang memulihkan kondisi. Ia juga menyoroti ironi yang terjadi ketika truk-truk pengangkut kayu tersebut justru melintas di jalan raya hanya selang dua hari setelah banjir.

“Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di Jalan Raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Gerindra yang sekaligus putri dari mendiang Presiden Republik Indoneia Ke-2 itu meminta Menteri Kehutanan untuk menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan menindak tegas pelaku perusakan hutan.

“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini! Kami tidak mau hanya sekadar moratorium tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” tegasnya.

Selain temuan mengenai aktivitas truk pengangkut kayu, Ia juga menyoroti temuan lainnya yang juga ramai muncul di sosial media yaitu ratusan potong kayu yang ditemukan hanyut hingga memenuhi pantai dan sungai pasca banjir. Ia menilai hal itu sebagai indikasi semakin tidak terkendalinya pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatera.

“Pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan, ini harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan begitu saja. Sudah cukup lah ini,” ungkapnya.

Untuk itu, sebagai Ketua Komisi IV DPR, Titiek menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama masyarakat dan mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum atas berbagai pihak dan oknum yang merugikan bangsa dan negara dengan merusak alam.

“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak.” Pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Listrik dan BBM di Wilayah Bencana Sumatera

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti serius terhambatnya pasokan listrik serta kelangkaan BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Gangguan energi ini menyebabkan antrean panjang di SPBU, tersendatnya distribusi logistik, hingga munculnya praktik penjualan BBM dengan harga yang melampaui batas kewajaran.
Ateng menegaskan bahwa bencana di Sumatera menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, terutama untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga, relawan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.
“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” kata Ateng saat dimintai keterangan di Gedung DPR RI, Kamis (4/12).
Di lapangan, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena gangguan listrik, membuat suplai BBM semakin terkendala ketika pasokan baru masuk. Di beberapa daerah, warga melakukan panic buying, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30.000,- per liter. Ateng menilai praktik tersebut harus dihentikan.
“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” ujarnya.
Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, dan aparat di lapangan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka akses distribusi di titik-titik yang terisolasi. Ia juga menekankan pentingnya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah terdampak, termasuk pelonggaran mekanisme barcode dan pengoperasian maksimal SPBU, namun tetap disertai pengawasan yang ketat agar distribusi tepat sasaran.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang lincah. Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” tegasnya.
Ateng memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal percepatan pemulihan energi dan memastikan distribusi BBM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami siap mendukung seluruh langkah percepatan yang diperlukan. Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Agam: Tegaskan Pentingnya Kebersamaan

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Sumatera Barat yang sedang menghadapi musibah.

Pada kegiatan penyaluran bantuan yang berlangsung di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, ia menyampaikan bahwa solidaritas dan kebersamaan adalah fondasi kekuatan masyarakat Sumbar dalam bangkit dari bencana alam.

Bantuan yang disalurkan melalui lembaga sosial dan para relawan lokal ini ditujukan untuk membantu warga yang terdampak langsung.

Hj. Nevi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat II, sudah menjadi amanah baginya untuk hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan dukungan nyata saat menghadapi kesulitan.

Ia menyampaikan bahwa setiap bencana membawa duka dan kerugian, namun Sumbar selalu mampu bangkit berkat budaya gotong royong yang kuat.

“Masyarakat Sumbar, termasuk di Kabupaten Agam, memiliki ketabahan luar biasa. Bantuan ini memang tidak dapat menggantikan seluruh kerugian, namun saya berharap dapat menjadi penguat semangat bahwa kita menghadapi musibah ini bersama-sama,” ujar Hj. Nevi Zuairina.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan dasar dan beberapa barang penunjang bagi warga yang masih berada dalam masa pemulihan.

Politisi PKS ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, para tokoh nagari, dan relawan yang bekerja keras memastikan distribusi bantuan berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Selain bantuan langsung, legislator perempuan PKS ini juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Agam, terutama akses jalan, fasilitas umum, dan jaringan vital yang terdampak.

Menurutnya, pemulihan ini sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada usaha harian dapat kembali berjalan normal.

Ia menyampaikan akan terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat Agam dan wilayah Sumbar lainnya pada tingkat pusat, termasuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat dimanfaatkan secara optimal. Nevi juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat saling membantu.

“Mari kita jaga kebersamaan, terus mendoakan keselamatan daerah kita, dan memastikan setiap langkah pemulihan berjalan dengan aman, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Hj. Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Puji Ketegasan Paus Leo XIV Soal Palestina: Penting Ditiru Para Pemimpin Dunia

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengapresiasi sikap pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Leo XIV, yang menolak berkelanjutannya perang dan mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh.
“Sikap positif Sri Paus ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga sangat penting untuk diikuti oleh para pemimpin negara di seluruh dunia, terutama negara yang berpenduduk mayoritas Nasrani, baik Katolik maupun Protestan, apalagi Amerika Serikat yang juga negara asal dari Sri Paus Leo XIV,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (4/12).
HNW, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Paus Leo XIV memang secara tegas mendukung terbentuknya two-state solution (solusi dua negara), meski Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menolaknya. Netanyahu justru mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, padahal terdapat kecenderungan kuat masyarakat Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel mulai menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Peran Paus Leo XIV ini sangat besar untuk melobi negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, agar menerima solusi tersebut. Apalagi berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos pada 15–20 Oktober 2025, mayoritas warga Amerika Serikat (59%) mendukung agar AS memberikan pengakuan terhadap negara Palestina,” ujarnya.
HNW menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina dan diakhirinya penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina—terutama genosida terhadap rakyat Gaza dalam dua tahun terakhir—sangat penting dilakukan karena telah menimbulkan korban dari banyak kalangan. Tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga dari beragam latar belakang agama, termasuk umat Kristiani yang dipimpin Paus Leo XIV.
“Yang selama ini menjadi korban kejahatan kemanusiaan Israel bukan hanya masjid, tetapi juga gereja-gereja, termasuk umat Kristiani. Misalnya pembakaran perkampungan Kristiani di Tepi Barat oleh pemukim Zionis yang didukung tentara Israel,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, salah satu sasaran kekejian Israel adalah satu-satunya gereja Katolik di Gaza, yaitu Gereja Keluarga Kudus (Holy Family Church) pada 17/7/2025, yang menewaskan jemaat dan melukai imamnya, serta dihancurkannya Gereja St. Porphyrius (20/10/2023) yang diyakini sebagai salah satu gereja tertua di dunia. “Bukan hanya menyerang fisik bangunan, ternyata Zionis Israel juga meneror dan menyerang pendeta serta umat Kristiani yang beribadah pada Sabtu Suci di Jerusalem pada 10/11/2025,” ujarnya.
HNW berharap pernyataan Paus Leo XIV ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk mengadvokasi, menguatkan, dan mengefektifkan dukungan lebih dari 150 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, yang mayoritas penduduknya berasal dari negara-negara non-Muslim atau Kristiani. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan utama, yakni mengakhiri genosida dan penjajahan terhadap bangsa Palestina serta memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Dengan sikap tegas dari pemimpin Gereja Katolik sedunia ini, khususnya kalangan Kristiani bisa lebih efektif berkolaborasi—baik di antara mereka sendiri maupun dengan berbagai umat beragama lain, baik Islam maupun Yahudi—yang sama-sama menolak berlanjutnya genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Dengan begitu, perdamaian dapat tercipta melalui berdirinya negara Palestina yang merdeka, sebagai wujud menghadirkan kemanusiaan yang adil dan beradab,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Distribusikan Air Bersih dan Bantu Bersihkan Rumah Warga Terdampak Bencana di Agam Sumbar

Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dalam penanganan bencana alam di Sumatera Barat. Melalui Satbrimob Polda Sumbar, Polri tidak hanya berjibaku dalam operasi SAR, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan percepatan pemulihan permukiman.

Di wilayah Kabupaten Agam, Tim Ransus Water Treatment Satbrimob Polda Sumbar melaksanakan pengolahan dan distribusi air bersih di sejumlah titik terdampak. Pada Kamis (4/12), tim mendistribusikan total 401 galon air bersih, yang terdiri dari:

– Nagari Salareh Aia: 350 galon untuk warga dan Tim SAR,
– SMP 3: 61 galon untuk kebutuhan warga dan fasilitas umum di sekitar lokasi.

Air yang semula tidak layak konsumsi diolah terlebih dahulu menggunakan peralatan water treatment hingga memenuhi standar kesehatan, kemudian didistribusikan dalam bentuk galon kepada warga. Kehadiran layanan ini menjadi sangat krusial di tengah rusaknya sumber air dan terputusnya akses air bersih pascabencana.

Tak berhenti pada penyediaan air, anggota Satbrimob Polda Sumbar juga turun langsung membantu warga membersihkan rumah-rumah yang terdampak. Personel tampak ikut mengangkat puing, membersihkan lumpur yang mengendap di dalam rumah, serta menyemprot dan mencuci bagian-bagian rumah dengan air bersih hasil olahan Tim Ransus Water Treatment. Kehadiran polisi di tengah warga bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari garda kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, Polri ingin menunjukkan bahwa kehadirannya di Sumatera Barat tidak sekadar dalam bentuk pengamanan, namun benar-benar hadir untuk meringankan beban masyarakat, membantu memulihkan kondisi pascabencana, dan mengembalikan harapan warga yang terdampak di Kabupaten Agam dan sekitarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Firman Soebagyo Dorong Penguatan Kewenangan Kadin

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya memperkuat kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987. Menurutnya, penguatan kelembagaan Kadin menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“ini tidak serta-merta hanya bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah dengan postur APBN yang sangat terbatas. Oleh karena itu, di sinilah letak daripada Kadin dan perannya menjadi sangat-sangat strategis,” ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama dua akademisi, yakni Dr. Oce Madril dari Fakultas Hukum UGM dan Prof. John Pieris dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Kamis (4/12)

Maka dari itu, Firman menilai, pemerintah harus memperkuat Kadin sebagai mitra strategis melalui regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Undang-undang 1987 yang mengatur Kadin sudah nyaris usang. Tidak sesuai perkembangan dunia usaha. Kadin menghadapi regulasi yang tidak mendukung, ketidakpastian hukum, hingga biaya ekonomi tinggi,” ujarnya.

Ia menguraikan bahwa berbagai tantangan dunia usaha muncul sebagai dampak dari absennya GBHN dan Repelita pasca Reformasi. Pola pembangunan akhirnya berjalan secara sektoral, dipengaruhi ego antar kementerian dan perbedaan politik di tingkat daerah, sehingga kebijakan pembangunan tidak selalu sejalan dengan arah pemerintah pusat.

Firman mendorong agar revisi UU Kadin mencakup pemberian kedudukan khusus bagi Kadin, termasuk perumusan terminologi yang tepat. Ia menyebut, penggunaan konsep sui generis menjadi pilihan yang relevan. Hal itu agar Kadin memiliki kekhususan dalam menjalankan fungsi dan inovasinya.

“Kadin sebagai mitra strategis harus diberikan kewenangan lebih. Terminologi sui generis paling tepat untuk menguatkan kelembagaan Kadin,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kadin ke depan seharusnya memiliki peran dalam mengusulkan kebijakan terkait perdagangan dan industri, memberi advokasi kepada anggota, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama antar lembaga.

Firman juga menyoroti bahwa Kadin selama ini tidak dilibatkan dalam penyusunan regulasi pemerintah, meski kebijakan tersebut berdampak langsung pada dunia usaha.

“Dalam perencanaan pembangunan, Kadin tidak pernah dilibatkan. Bahkan dalam pembuatan regulasi pun sering ditinggalkan. Akibatnya, muncul aturan-aturan baru yang menyulitkan Kadin maupun pelaku usaha,” ungkapnya.

Ia berharap penyusunan RUU ini dapat memperbaiki kelemahan tersebut serta memastikan Kadin memiliki posisi yang lebih kuat dalam pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hujan Masih Mendominasi Sepekan ke Depan, BMKG Imbau Masyarakat Waspada namun Tetap Tenang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. BMKG mendorong masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif secara proporsional agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa beberapa wilayah masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas lebat dalam beberapa hari mendatang. “Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada namun tidak perlu panik. Pastikan saluran air berfungsi baik, jaga kebersihan lingkungan, dan pantau pembaruan cuaca melalui InfoBMKG sebelum beraktivitas,” ujar Faisal. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, memaparkan bahwa dinamika atmosfer berskala global, regional, dan lokal yang tengah aktif seperti Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin, dan Madden–Julian Oscillation (MJO) masih berkontribusi pada dominasi hujan di banyak wilayah Indonesia. Aktivitas gelombang atmosfer tersebut terutama memperkuat pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, Bibit Siklon Tropis 93W di timur Filipina turut memberi dampak tidak langsung pada peningkatan hujan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Potensi hujan lebat pada 5–7 Desember 2025 diprakirakan terjadi di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung), Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur), Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sementara pada 8–11 Desember 2025, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Pegunungan. Peluang angin kencang juga muncul di beberapa wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap melakukan langkah antisipatif sederhana. “Saat hujan turun, cukup hindari area yang berisiko seperti bawah pohon atau bangunan yang rapuh, tetap waspada saat berkendara, dan pastikan aliran air di lingkungan tidak tersumbat. Sikap waspada tanpa panik sangat membantu,” ujarnya.

BMKG kembali menegaskan bahwa seluruh informasi resmi cuaca dan peringatan dini dapat diakses melalui situs http://www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, serta aplikasi InfoBMKG. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan atau mempercayai informasi cuaca yang berasal dari kanal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News