Beranda blog Halaman 612

Raih Most Inspiring Tourism Leader 2025, Al Haris Tegaskan Komitmen Majukan Pariwisata Berkelanjutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penghargaan Most Inspiring Tourism Leader 2025 yang diterima Gubernur Jambi Al Haris menjadi momentum penting untuk menegaskan transformasi besar arah pembangunan pariwisata Jambi yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Al Haris menyoroti bahwa sektor pariwisata memiliki daya hidup jauh lebih panjang dibanding sektor lain seperti tambang.

Ia menekankan bahwa aset alam, sejarah, dan kuliner Jambi harus dijaga, dirawat, dan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar menjadi sumber kebanggaan lintas generasi.

Bagi Al Haris, pembangunan pariwisata bukan sekadar menghadirkan destinasi baru, melainkan merawat kekayaan ekologis dan identitas budaya yang melekat pada masyarakat Jambi.

Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki karakter lokal yang mesti dilestarikan dan dijadikan kekuatan narasi pariwisata daerah.

Karena itu ia mendorong para bupati dan walikota lebih kreatif dalam menjaga lingkungan destinasi, mengembangkan UMKM kuliner lokal, serta mengedepankan pelibatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wonderful Indonesia Award 2025, Gubernur Al Haris Raih Most Inspiring Tourism Leader

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan Most Inspiring Tourism Leader dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2025.

Acara bergengsi ini digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (5/12/25).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada Gubernur Jambi Al Haris.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Al Haris yang dinilai berhasil mendorong inovasi dan pengembangan sektor pariwisata di Jambi

.

Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh masyarakat Jambi yang turut berperan dalam kemajuan pariwisata daerah.

“Saya bersyukur dan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Provinsi Jambi pada malam ini mendapatkan penghargaan Most Inspiring Tourism Leader 2025,” ujar Gubernur Al Haris kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar kebanggaan, namun juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan mengembangkan berbagai potensi wisata Jambi, mulai dari alam, sejarah, hingga kuliner khas.

“Ini tentu adalah sebuah tanggung jawab kita semua untuk bagaimana alam kemudian juga wisata sejarah dan di Jambi juga ada kuliner tetap berjalan dengan baik, agar supaya aset wisata ini tetap utuh,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang daerah.

Menurutnya, sektor-sektor lain seperti tambang memiliki batas usia, namun pariwisata dapat terus menjadi kebanggaan dan sumber pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan baik.

“Pembangunan bidang pariwisata berkelanjutan sustainable, tambang akan habis tapi kalau pariwisata selama-lamanya terus menjadi aset kebanggaan masyarakat Jambi,” kata Gubernur Al Haris.

Ke depan, ia memastikan komitmennya untuk terus memperkuat pengembangan destinasi wisata di seluruh wilayah Jambi. Selain itu, ia juga mendorong peran aktif para kepala daerah agar semakin kreatif dalam merawat objek wisata dan mempromosikan keunggulan daerah masing-masing.

“Tugas saya ke depan tentu terus mengembangkan semua objek destinasi wisata yang ada di Jambi. Kita juga mendorong seluruh Bupati/Walikota untuk ikut kreatif menjaga objek wisata serta mempromosikannya,” tegasnya.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Jambi sebagai salah satu daerah dengan perkembangan pariwisata yang pesat, serta membuka peluang lebih besar bagi promosi wisata Jambi di kancah nasional maupun internasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

MA Apresiasi Langkah Satgas Perkuat Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 pada Rabu (03/12/2025). Sebagai perwakilan dari MA, Suharto mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah menyelenggarakan Rakor sekaligus mengumpulkan jajaran Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya acara ini, di mana penyelenggara telah menginisiasi kegiatan dengan tema yang sangat penting. Ini menjadi komitmen bersama dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan,” ujar Suharto dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta.

Ia menilai, rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini sebagai langkah positif yang memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan. Suharto juga menegaskan bahwa inisiatif Kementerian ATR/BPN ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan penanganan pertanahan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Sesuai dengan tema “Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera, dan Maju”, dalam materinya, ia menyampaikan prinsip dan langkah strategis dalam mencegah tindak pidana pertanahan. Ada lima prinsip, yaitu penyempurnaan sistem administrasi pertanahan; pemantauan dan penegakan hukum yang konsisten; penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga agar penanganan pertanahan dapat berjalan secara lebih harmonis; transparansi dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat; serta edukasi dan pencegahan sejak dini.

Rakor yang berlangsung tiga hari, mulai 3-5 Desember 2025 ini, dikatakan Suharto jadi momentum memperkuat sinergi untuk menangani sengketa pertanahan secara lebih komprehensif. “Rapat ini nantinya bisa memberikan wawasan tambahan dalam melakukan koordinasi-koordinasi antara pejabat di berbagai daerah,” tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menyatakan bahwa kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum (APH), Badan Intelijen Negara, dan lembaga peradilan memang dibutuhkan. “Terima kasih kepada seluruh jajaran APH. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlangsung secara konsisten, dan kita bersama-sama tetap tegas dalam upaya pemberantasan mafia tanah,” pungkasnya.

Hadir dalam Rakor ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Plt. Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menhut Raja Antoni Akan Cabut 20 Izin PBPH dan Kejar Pelaku Perusakan Hutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan langkah cepat pemerintah dalam menindaklanjuti gelondongan kayu yang muncul pada bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Menhut memastikan dirinya akan kejar siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya akan kejar siapapun yang melakukan pelanggaran dan melakukan investigasi. Saya akan buktikan dan tindak tegas,” ujar Menhut Raja Antoni, di DPR, Kamis (4/12/2025).

Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik perusakan hutan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ditelusuri secara ilmiah dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penegakan hukum untuk memastikan sumber dan potensi pelanggaran di baliknya.

“Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merusak hutan Indonesia,” ujar Raja Antoni.

Raja Antoni juga menyampaikan bahwa penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto salah satunya terkait pencabutan 18 PBPH pada Februari lalu. Kini Menhut Raja Antoni akan kembali mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025. Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir,” tegasnya.

Menhut Raja Antoni menyebut, pihaknya terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian ini. Ia juga menegaskan akan melakukan moratorium baru PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman.

“Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menhut Raja Antoni dan Kapolri Tegas Usut Asal Gelondongan Kayu Banjir Sumbar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menggelar pertemuan untuk memperkuat koordinasi investigasi dan penegakan hukum terkait temuan gelondongan kayu pada bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Kolaborasi ini menjadi langkah cepat pemerintah untuk menjawab keingintahuan publik mengenai asal-usul material kayu.

Menhut Raja Antoni menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak. Selain itu, Menhut Raja Antoni juga mengatakan pihaknya memanfaatkan perangkat lunak AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongannya.

“Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” ujar Menhut Raja Antoni di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kerja bersama dengan kepolisian akan mempercepat pembuktian lapangan. Menhut Raja Antoni meminta ruang bagi tim untuk bekerja agar hasil yang disampaikan tidak prematur.

“Kerja sama dengan kepolisian memungkinkan kami sesegera mungkin mengungkap. Kami juga berkoordinasi dengan Satgas PKH untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh,” ujarnya.

“Beri kesempatan bagi kami memproses semuanya agar tidak terburu-buru. Tadi disampaikan Polri sudah turun ke dua DAS di Batang Toru. Bagaimana komplitnya, biar tim bekerja secara sinergi,” tambahnya.

Raja Antoni juga menyebutkan telah mengambil sampel kayu untuk uji jenisnya. Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa berbagai jenis kayu ditemukan sama dengan jenis kayu yang ada di hulunya, dan secara langsung terlihat sebagian kayu gelondongan tersebut memiliki bekas dipotong oleh tangan manusia dengan bantuan gergaji.

Pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri menyambut baik kerja sama ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Kapolri menyebut penyelidikan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Dengan beberapa temuan yang menjadi atensi Bapak Presiden, kami akan bekerja bersama Menteri Kehutanan, tim gabungan, dan Satgas untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga berdampak pada kerusakan jembatan, rumah, hingga jatuhnya korban jiwa. Tim bergerak cepat. Dari lokasi-lokasi yang kami dapati ada potensi pelanggaran, kami lakukan pendalaman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Genjot Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

BNN kembali menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) sebagai upaya memastikan seluruh target kinerja dapat terpenuhi tepat waktu.

Dalam Monev Triwulan IV yang diselenggarakan pada Selasa (2/11), tersebut, Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI selaku Ketua Pelaksana RB menegaskan pentingnya melakukan percepatan kegiatan di penghujung tahun anggaran. Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan tren realisasi rencana aksi dari Triwulan I hingga IV masih berada di bawah target yang ditetapkan.

“Sampai dengan saat ini tingkat pencapaian rencana aksi baru mencapai 99,21%,” tuturnya saat membuka Monev Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat saat ini telah memasuki bulan terakhir di tahun 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Sestama memaparkan bahwa BNN telah menyusun RB tematik baru sebagai penguatan arah kebijakan. RB tematik tersebut mencakup peningkatan investasi melalui perizinan ekspor-impor prekursor nonfarmasi, peningkatan kualitas akses layanan kesehatan melalui layanan IBM, telerehabilitasi dan Relink pada Direktorat PLRIP, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui diversifikasi kurikulum anti narkoba di satuan pendidikan.

Hasil evaluasi implementasi RB Triwulan IV juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh setiap tim pelaksana. Rekomendasi tersebut antara lain percepatan pelaksanaan rencana aksi, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, terutama terkait indikator yang bergantung pada pihak eksternal, penyampaian laporan evaluasi secara tepat waktu, serta perbaikan capaian pelaksanaan.

“Dengan menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, Saya yakin Kita dapat memperbaiki capaian yang masih di bawah target dan memperkuat pelaksanaan RB yang lebih berdampak pada masyarakat,” tegas Sestama.

Pada kesempatan yang sama, BNN juga memberikan penghargaan bagi unit kerja dengan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tertinggi tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Direktorat Psikotropika, Direktorat PLRKM, dan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Korban Bencana Banjir Bandang Aceh-Sumut

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan tersebut berupa 2.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok rumah tangga, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas BNN terhadap masyarakat yang terdampak.

Penyerahan bantuan dilakukan melalui Posko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (4/12), dan diserahkan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN, Engkos Kosidin, bersama Kabag Logistik dan Pengadaan Biro Umum Settama BNN, Heri Sinta Setiawan.

“Bantuan dari BNN diharapkan dapat segera diterbangkan dan didistribusikan kepada para korban yang membutuhkan,” pungkas Engkos Kosidin.

Penyaluran bantuan BNN melalui BNPB menjadi bentuk nyata sinergi antarlembaga dalam upaya percepatan penanganan bencana. Melalui koordinasi ini, bantuan dapat dikirimkan secara lebih efektif dan menjangkau korban yang membutuhkan.

BNN menegaskan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung pemerintah menangani dampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Soroti Metamorfosis Mafia Tanah, Menteri Nusron: Jangan Sampai Terlibat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengingatkan bahwa praktik mafia tanah terus bermetamorfosis, baik dari sisi pelaku maupun metode yang digunakan. Perubahan itu membuat kejahatan pertanahan semakin kompleks sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan.

Di hadapan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025, yang tergabung dalam Satgas Anti-Mafia Tanah, Menteri Nusron menyampaikan dua pendekatan yang perlu dilakukan untuk memberantas mafia tanah.

“Pemberantasan mafia tanah hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, ketegasan APH. Tangkap dan gunakan pasal yang benar tepat, tidak bisa dibantah atau dimanipulasi. Kedua, Teman-teman di ATR/BPN jangan sampai terlibat menjadi bagian ekosistem mafia tersebut,” tegas Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Kementerian ATR/BPN bersama Satgas Anti-Mafia Tanah, menurutnya perlu bekerja bersama dan secara berkelanjutan. “Sepanjang petugas ATR/BPN-nya yang pertama proper, yang kedua kuat, yang ketiga tegas, yang keempat tidak mau diajak kongkalikong; ditambah juga APH yang kuat, APH yang tegas, dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut positif pelaksanaan Rakor di penghujung tahun 2025. Ia menilai pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama menghadirkan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia.

Perjuangan memberantas mafia tanah disebut Menko AHY sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan sinergi erat antar pemangku kepentingan. “Saya terus bersinergi dan berkolaborasi dengan ATR/BPN serta pihak lainnya, termasuk mengampanyekan aksi-aksi melawan mafia tanah,” ujarnya.

Menko AHY menggarisbawahi tiga prinsip penting yang harus dipegang Satgas Anti-Mafia Tanah dalam langkah memberantas mafia tanah. “Mafia tanah bermetamorfosis, makin cerdas, makin canggih memanfaatkan teknologi dan jaringan. Kita harus lebih adaptif. Kedua, tangguh, jangan tergoda dan jangan menjadi backing. Terakhir responsif, setiap laporan harus ditangani cepat, tepat, dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemkomdigi Tegaskan Layanan Starlink di Aceh Gratis: Bukan untuk Diperjualbelikan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI) menegaskan bahwa layanan internet Starlink yang disalurkan sebagai bantuan untuk wilayah banjir di Aceh adalah gratis dan tidak diperjualbelikan.

Penegasan ini disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Madya Komdigi RI, Wiaji Cahyaningrum, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (4/12). “Kami menegaskan kembali bahwa akses jaringan internet lewat Starlink di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh adalah gratis, tanpa pungutan biaya, baik untuk posko maupun fasilitas publik,” ujarnya.

Wiaji menambahkan, Starlink juga telah mengumumkan secara resmi bahwa layanan tersebut digratiskan selama satu bulan penuh untuk kawasan terdampak.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan media untuk meluruskan informasi jika muncul kabar hoaks mengenai praktik jual-beli perangkat atau layanan Starlink di lapangan. “Jika ada berita hoaks yang menyebutkan perangkat itu dijualbelikan setelah diberikan, tolong dibantu diluruskan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wiaji turut menjelaskan bahwa Kemkomdigi RI menyediakan Pusat Informasi dan Media Center untuk fasilitas kerja bagi wartawan, mulai dari laptop, akses jaringan, hingga data real-time terkait Base Transceiver Station (BTS) yang aktif maupun yang masih belum berfungsi.

Penyediaan fasilitas ini dilakukan agar informasi yang diberitakan akurat, terkini, dan tidak menimbulkan kekeliruan di tengah situasi darurat.

Ia juga menyampaikan bahwa rilis resmi dan pembaruan informasi penanganan bencana Sumatra dan Aceh dapat diakses melalui tautan s.id/TanggapBencanaSumatra.

Mengenai perkembangan pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh, Wiaji menjelaskan bahwa dari total 3.414 BTS yang ada, sekitar 51 persen sampai Rabu (3/12) masih down. Ia menyebutkan bahwa proses pemulihan terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominsa Aceh, Alfajrian, menjelaskan bahwa proses pemulihan telekomunikasi sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Sebagian besar BTS, kata dia, tidak dapat berfungsi dikarenakan aliran listrik terputus akibat kerusakan infrastruktur. “Kalau PLN hidup, sebagian besar telekomunikasi otomatis menyala. Ini berjalan seiring dengan upaya pemulihan jalur darat,” ujarnya.

Ia berharap uji coba pemberian listrik pada sejumlah jaringan transmisi di Lhokseumawe dapat menjadi titik awal pemulihan yang lebih luas di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie.

Komdigi Bangun Posko dan Media Center

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar.

Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah), serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hasil Nyata Kerja Bersama, Menteri Nusron Ungkap Lebih dari Rp23 Triliun Selamat dari Mafia Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkap capaian signifikan hasil kerja bersama Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah sepanjang tahun 2025. Dari berbagai upaya penindakan yang dilakukan, total aset tanah senilai lebih dari Rp23 triliun berhasil diselamatkan dari praktik kejahatan pertanahan.

“Sepanjang tahun 2025, yang sudah dilakukan oleh Teman-teman ini, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian, kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare. Kalau divaluasi, tanah tersebut berdasarkan pendekatan zona nilai tanah (ZNT), nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,3 triliun,” jelas Menteri Nusron pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, di Jakarta, Rabu (03/12/25).

Kepada peserta Rakor yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada seluruh APH atas kerja keras dan sinergi yang terjalin sepanjang tahun. “Kami berterima kasih Bapak/Ibu yang ada di APH. Moga-moga kolaborasi ini bisa berlangsung dengan seksama,” ujarnya.

Pentingnya menjaga konsistensi kolaborasi sekaligus memperkuat ketegasan dalam menindak jaringan mafia tanah juga disampaikan Menteri Nusron. Ia meminta agar APH tidak ragu menginformasikan jika ditemukan oknum ATR/BPN yang menjadi bagian dari praktik tersebut. “Kalau misalkan Bapak/Ibu APH menemukan ada oknum, kami tidak akan segan-segan menghantar orang tersebut ke Bapak/Ibu sekalian,” tegasnya.

Menteri Nusron mengingatkan, pelaku mafia tanah kerap memanfaatkan informasi dan prosedur internal untuk melancarkan aksinya. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi data dan pengawasan ketat. “Jangan sampai Bapak/Ibu capek nyari pelakunya, ternyata pelakunya dibantu oleh orang dalam sendiri. Dan bantuan pertama biasanya adalah informasi. Kedua adalah bantuan dari masalah penunjukan hal-hal tata cara, terutama prosedur seperti ini. Tapi yang paling penting adalah informasi,” ungkapnya.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Menteri Nusron optimistis pemberantasan mafia tanah dapat dilakukan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

Hadir dalam Rakor kali ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...611612613...4,893Halaman 612 dari 4,893