Beranda blog Halaman 63

Novita Wijayanti Ajak ASN Bijak Kelola Keuangan dan Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini

Penulis
Reta
-

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan literasi keuangan agar mampu mengelola pendapatan secara bijak dan mempersiapkan kondisi finansial di masa depan. Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth yang diselenggarakan Biro SDM Aparatur Setjen DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

 

Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai pengelolaan keuangan menjadi bekal penting bagi ASN, terlepas dari besaran pendapatan yang dimiliki.

 

“Materinya luar biasa. Melatih kita bagaimana me-manage keuangan. Pendapatan besar tetapi mengelolanya tidak baik juga berbahaya, pendapatan kecil juga demikian. Jadi kecil, sedang, maupun besar, kita harus bisa me-manage keuangan dengan baik,” ujar Novita.

 

Ia menilai pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan menabung, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk investasi, mempersiapkan masa pensiun, dan memenuhi kebutuhan jangka panjang agar tetap mandiri secara finansial.

 

Novita berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari pembekalan bagi ASN. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan akan membantu para pegawai lebih bijak dalam mengelola pendapatan serta menghindari persoalan keuangan di kemudian hari.

 

“ASN yang sudah memiliki pendapatan harus bisa bijak mengelola keuangannya. Bisa menabung, bisa digunakan untuk berbisnis bagi yang memiliki kemampuan, sehingga di hari tua tetap tenang, sehat, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan tidak memiliki utang yang tidak bisa dibayar,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Lebih lanjut, Novita menilai talkshow tersebut relevan dengan kondisi saat ini, ketika kemudahan berbelanja melalui platform digital sering kali mendorong masyarakat melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan.

 

“Kadang-kadang kalau punya uang kita lupa. Sekarang tinggal klik di media sosial, barang datang. Kita tidak sadar apakah itu kebutuhan primer atau bukan. Tahu-tahu penghasilan terasa cepat habis. Ini yang harus kita perhatikan,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, pemahaman mengenai perencanaan keuangan, termasuk alokasi dana kesehatan, dana pensiun, hingga kebutuhan jangka panjang lainnya, akan membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih tenang dan terencana.

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengenai pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

 

“Melalui kegiatan ini kita mengetahui bagaimana memanfaatkan penghasilan kita, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, hingga investasi. Peserta juga akan mendapatkan pemahaman mengenai persiapan keuangan untuk masa pensiun, baik investasi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” ujar Suprihartini.

 

Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan secara tepat akan membantu pegawai memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan kondisi finansial yang lebih baik di masa mendatang.

 

Talkshow Financial Management: Protect Your Wealth, Grow Your Wealth menghadirkan Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti sebagai keynote speaker. Kegiatan ini juga menghadirkan Founder & CEO ZAP Finance Prita Hapsari Ghozie, Founder & CEO Finansialku.com Melvin Mumpuni, serta narasumber dari Bank Mandiri, BNI, BSI, BTN, dan Taspen. Selain sesi talkshow, peserta memperoleh layanan konsultasi keuangan, booth interaktif, serta berbagai aktivitas edukatif mengenai pengelolaan keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkop Ferry: Program Koperasi Merah Putih Wujud Nyata Gagasan Ekonomi Kerakyatan Soemitro Djojohadikusumo

Penulis
Reta
-

Buah pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan ekonomi berbasis kebersamaan, kegotong-royongan kini menemukan bentuk nyata melalui keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan koperasi di Indonesia, pemikiran Prof Soemitro masih sangat relevan untuk diwujudkan dan dikembangkan di era saat ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam acara Peluncuran Buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” dan Simposium Nasional bertema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2024,” yang digelar oleh Yayasan Membangun Nusantara Kita di Gedung RRI Pusat, Jakarta, Selasa (4/8).

Turut hadir Tenaga Ahli Utama KSP Guruh Muamar Khadafi,  Direktur Utama LPP RRI Ignatius Hendrasmo, Agus Rizal dan Dedi Setiadi sebagai Penulis buku dan Mitra Vinda Silitonga Keluarga Besar Djojohadikusumo.

Menilik sejarah ke belakang, Menkop Ferry menyatakan bahwa Soemitro adalah salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). Kontribusinya bagi perjalanan koperasi di Indonesia sangat besar, termasuk dalam membangun fondasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Berdasarkan hal-hal itulah, Presiden Prabowo kemudian menetapkan salah satu program strategis pemerintah adalah KDKMP dalam rangka mengembalikan arah ekonomi nasional kembali kepada konstitusi sebagaimana mandat pasal 33 UUD 1945.

“Presiden Prabowo melakukan transformasi dari yang semula dari pikiran menjadi sebuah program yang sifatnya teknokratis dan harus diimplementasi secara detail dan teknis (melalui KDKMP),” ujar Menkop.

Menkop Ferry kembali menegaskan selain distribusi barang bersubsidi, KDKMP diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal seperti wisata, kerajinan, dan sektor kreatif. Dengan begitu, koperasi desa tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rakyat. Kementerian Koperasi (Kemenkop) bertekad untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Ia menyadari bahwa dalam menjalankan mandat tersebut dihadapkan berbagai tantangan yang tidak mudah. Banyak warga yang antusias, namun ada pula yang masih ragu karena belum terbiasa dengan model koperasi modern. Pemerintah berupaya melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif.

“Disinilah sebenarnya bahwa memang setiap transformasi, setiap perubahan akan punya konsekuensi-konsekuensinya. Kami mohon doa dan dukungannya supaya KDKMP ini secara operasional bisa bergerak dengan baik dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucap Menkop.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama KSP Guruh Muamar Khadafi menekankan bahwa bangsa besar tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga gagasan yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Menurutnya gagasan pembangunan negara khususnya dalam bidang ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus berjalan seiring dengan pemerataan agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan besar Soemitro tersebut apabila direfleksikan di era saat ini sangat relevan dengan arah pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, gagasan Sumitro memiliki relevansi dengan kebijakan publik saat ini, terutama dalam mendorong keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

“Kita perlu menerjemahkan pemikiran beliau dalam ranah kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat keadilan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, maka sinergi pemerintah akademisi, dunia usaha dan masyarakat menjadi sangat pentingnya,” katanya.

Penulis Buku Agus Rizal mengatakan bahwa buku yang diluncurkan tersebut lahir dari kegelisahannya menyaksikan fenomena pembangunan nasional yang timpang.

Ia menilai, gagasan Soemitro menempatkan negara sebagai pengaruh strategis dalam pemerataan ekonomi melalui koperasi. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tersentralisasi pada segelintir pihak, melainkan harus ditopang oleh struktur ekonomi yang adil serta birokrasi yang efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korlantas Polri Perkuat ETLE dengan Face Recognition, Pelanggar Pelat Nomor Palsu Makin Sulit Lolos

Penulis
Reta
-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Salah satu kebijakan yang kini menjadi fokus adalah penerapan teknologi Face Recognition (FR) yang terintegrasi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk mengidentifikasi pelanggar yang menggunakan pelat nomor palsu maupun tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kebijakan yang menjadi arahan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo tersebut diterapkan menyusul masih tingginya pelanggaran penggunaan TNKB. Berdasarkan data Korlantas Polri selama Semester I 2026, sebanyak 16.812 pelanggaran terkait pelat nomor berhasil direkam sistem ETLE. Pelanggaran tersebut meliputi kendaraan yang tidak menggunakan TNKB maupun menggunakan pelat nomor palsu, dengan 77,24 persen di antaranya dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya mengatakan, penggunaan TNKB merupakan identitas resmi kendaraan yang diterbitkan Polri dan menjadi bagian penting dalam sistem registrasi, identifikasi kendaraan, serta penegakan hukum.

“Berdasarkan data Semester I Januari sampai Juli 2026, terdapat 16.812 pelanggaran yang berhasil di-capture ETLE berupa kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor maupun menggunakan pelat nomor palsu. Sebanyak 77,24 persen dilakukan oleh pengendara sepeda motor,” ujar Brigjen Pol I. Made Agus, Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, pelanggaran tersebut umumnya dilakukan untuk menghindari penindakan ETLE, mengakali kebijakan ganjil genap, hingga menghilangkan jejak dalam tindak pidana maupun kasus tabrak lari.

“Ini merupakan kecenderungan untuk menghindari penindakan hukum elektronik ETLE, pelanggaran ganjil genap, maupun menghilangkan jejak dalam kasus pidana dan tabrak lari,” jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Korlantas Polri mengimplementasikan teknologi Face Recognition yang mampu mengenali wajah pengendara melalui kamera ETLE, kemudian mencocokkannya dengan data kependudukan Dukcapil. Dengan teknologi ini, identitas pengendara tetap dapat diketahui meskipun kendaraan menggunakan pelat nomor palsu, pelat nomor ditutup, atau bahkan tidak dipasang.

Penerapan Face Recognition tidak hanya memperkuat akurasi penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga mendukung pengungkapan tindak kriminal di jalan raya, memastikan surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pihak yang tepat, serta mencegah penyalahgunaan identitas kendaraan.

“Kendaraan yang hasil capture ETLE tidak sesuai dengan data registrasi akan terindikasi menggunakan pelat palsu. Hasil verifikasi petugas back office selanjutnya diteruskan kepada petugas di lapangan sebagai sasaran penindakan,” kata Brigjen Pol I Made Agus

Selain mengoptimalkan ETLE statis, mobile, dan portable, Korlantas Polri juga meningkatkan patroli personel Patroli Jalan Raya (PJR) dan Subdit Gakkum di titik-titik rawan pelanggaran TNKB. Penegakan hukum dilakukan secara humanis dengan mengedepankan sistem elektronik, sementara tindakan represif menjadi langkah terakhir terhadap pelanggar yang tidak patuh.

Korlantas Polri mengingatkan masyarakat bahwa penggunaan TNKB merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara yang tidak memasang TNKB dapat dikenai Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. Sementara penggunaan pelat nomor palsu dapat dikenakan Pasal 391 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

“Kami tidak bangga melakukan penindakan. Penegakan hukum adalah alternatif terakhir. Yang kami kedepankan adalah kepatuhan masyarakat melalui sistem ETLE dan pemanfaatan teknologi agar keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum di jalan dapat terwujud,” tandas Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyelundupan 99,5 Ton Rotan Digagalkan Bea Cukai, Industri UMKM Nasional Terlindungi

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menggagalkan upaya penyelundupan komoditas strategis nasional. Kali ini, petugas berhasil mengamankan 99,5 ton rotan utuh yang diduga akan diekspor secara ilegal ke Tawau, Malaysia. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan baku industri rotan dalam negeri sekaligus melindungi keberlangsungan industri mebel dan kerajinan yang didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penindakan dilakukan pada 18 Juni 2026 oleh tim gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bea Cukai Tarakan, dan Bea Cukai Nunukan. Berbekal informasi intelijen, petugas menghentikan kapal KLM Brothers di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia dan menemukan 1.493 bundel rotan utuh jenis sega/segah dengan berat sekitar 99,5 ton. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp4,28 miliar. Hingga saat ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan masih berlangsung.

Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagtim, Bagus Nugroho Tamtomo Putro, menegaskan bahwa praktik ekspor rotan ilegal merupakan pelanggaran hukum yang merugikan negara dan industri nasional.

“Praktik ekspor rotan ilegal merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan kepabeanan. Modus ini dilakukan oleh oknum yang berusaha untuk mencari keuntungan melalui jalur ilegal,” ujarnya.

Menurut Bagus, penindakan tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahan baku rotan tetap tersedia bagi industri pengolahan di dalam negeri sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan jika dijual dalam bentuk bahan mentah.

Rotan merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia, khususnya dari Kalimantan yang menjadi sentra produksi utama. Pengolahan rotan menjadi furnitur dan produk kerajinan mampu menciptakan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi, membuka lapangan kerja, serta menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku UMKM.

Namun, ketersediaan bahan baku rotan di dalam negeri masih menghadapi tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Indonesia masih mengimpor berbagai produk berbahan rotan dengan total nilai sekitar USD2,26 juta atau sekitar Rp36,1 miliar. Tren impor juga terus meningkat sejak 2023, yang menunjukkan kebutuhan pasar domestik terhadap produk rotan masih cukup besar.

Secara tidak langsung, maraknya penyelundupan rotan utuh dapat mengurangi pasokan bahan baku bagi industri nasional. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya saing industri mebel dan kerajinan rotan dalam negeri, terutama UMKM, sekaligus membuka peluang semakin besarnya produk substitusi, seperti furnitur berbahan rotan sintetis dari luar negeri.

Selain itu, tantangan pengawasan juga semakin kompleks. Luasnya wilayah perbatasan Indonesia, banyaknya jalur tidak resmi, serta distribusi rotan yang memanfaatkan berbagai moda transportasi membuat pengawasan memerlukan sinergi antarlembaga dan dukungan teknologi yang memadai. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengembangan intelijen, pemanfaatan teknologi pengawasan, peningkatan armada patroli, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perbaikan tata kelola industri rotan melalui penyempurnaan regulasi tata niaga, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan program hilirisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk rotan, dan memperluas daya saing furnitur Indonesia di pasar global.

Bagus menegaskan, penggagalan penyelundupan 99,5 ton rotan utuh ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Bea Cukai tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan industri nasional.

“Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah berupaya memastikan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendukung agenda hilirisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait Apresiasi BRI, Penyaluran KUR Perumahan Tertinggi di Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memiliki atau meningkatkan kualitas rumah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung penerima manfaat KUR Perumahan bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya (3/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengapresiasi kinerja BRI sebagai bank dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah meningkatkan plafon KUR Perumahan dari Rp36 miliar menjadi Rp50 miliar.

“Di kantor Menko, saya dipanggil bersama para menteri lainnya yang memiliki program KUR. Dari seluruh program tersebut, hanya KUR Perumahan yang plafonnya ditingkatkan dari Rp36 miliar menjadi Rp50 miliar. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras BRI. Atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada BRI,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap keberhasilan tersebut diikuti dengan pemberian apresiasi kepada tim penyalur KUR Perumahan yang telah menunjukkan kinerja terbaik. “Tolong kepada jajaran direksi, tim KUR yang berprestasi juga diberikan penghargaan. Dengan begitu, KUR Perumahan akan semakin maju dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” katanya.

Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan agar pinjaman KUR bagi UMKM di bawah Rp100 juta tidak mensyaratkan jaminan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh akses pembiayaan formal.

“Pinjaman UMKM di bawah Rp100 juta tidak boleh meminta jaminan. Kalau masih ada yang meminta jaminan, laporkan kepada saya. Ini kebijakan negara agar masyarakat mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. Negara harus hadir melawan praktik rentenir.” tegasnya.

Menteri Ara menekankan bahwa pembangunan sektor perumahan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. “Jangan hanya berpikir membangun rumah, tetapi juga harus membangun ekonomi keluarga. Kita harus melihat persoalan secara utuh. Jangan bangga jika suatu daerah memiliki banyak penerima bantuan sosial, karena itu berarti masih banyak kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya, ketika penerima bansos berkurang, itulah tanda pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara menyisipkan motivasi kepada para penerima manfaat dan keluarga agar terus mengutamakan pendidikan serta semangat bekerja keras. “Saya merasa hidup saya berarti apabila suatu saat lahir anak-anak hebat dari Kota Pahlawan yang mampu membanggakan orang tuanya. Saya merasakan aura positif di Surabaya, karena setiap ibu juga adalah pahlawan bagi anak-anaknya,” katanya.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Menteri Ara dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan BRI melalui Program KUR Perumahan.

Menurut Aris, Program KUR Perumahan merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang terjangkau melalui kolaborasi seluruh ekosistem perumahan. Hingga 3 Agustus 2026, BRI telah membukukan closing penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp410 miliar kepada 1.621 debitur. Sementara itu, hingga 31 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR Perumahan telah mencapai Rp11,02 triliun atau sekitar 92 persen dari target penyaluran tahun 2026 sebesar Rp12 triliun.

“Capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap Program KUR Perumahan. BRI akan terus mendukung program-program pemerintah, termasuk Program KUR Perumahan, agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau,” kata Aris.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Andi Wiyagus, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga, sektor perbankan, dan legislatif dalam mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program KUR Perumahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Dorong Gerakan Minyak Jelantah Jadi Rupiah, Limbah Rumah Tangga Kini Bernilai Ekonomi

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengelolaan minyak jelantah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Melalui Gerakan Minyak Jelantah Jadi Rupiah yang diinisiasi Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, limbah rumah tangga yang selama ini dipandang tidak bernilai, bisa diolah menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Penguatan program tersebut menjadi salah satu pembahasan saat Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin bersama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, menerima audiensi TP PKK Kota Salatiga, di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jalan Rinjani, Semarang, Rabu (5/8/2026).

Nawal menjelaskan, Gerakan Minyak Jelantah Jadi Rupiah dijalankan melalui kolaborasi dengan PT BioSirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari (GML). Dalam pelaksanaannya, kader PKK dan Posyandu di setiap desa/ kelurahan, menjadi koordinator pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat.

Selanjutnya, minyak jelantah yang terkumpul dibawa ke tingkat kecamatan untuk dijemput operator, dilanjutkan dengan pencatatan digital hingga hasil penjualannya disalurkan ke rekening masing-masing pengelola.

Nawal mengungkapkan, setiap satu liter minyak jelantah dihargai Rp7.000. Dari jumlah tersebut, Rp5.000 menjadi hak masyarakat, sedangkan Rp2.000 digunakan untuk mendukung operasional kader PKK.

“Ini justru ternyata permintaan penyediaan ATM penukaran minyak jelantah sudah sangat banyak. Untuk PT GML nanti bulan September sudah mulai selesai produksi ya,” ucap istri Wagub Jateng.

Menurut Nawal, program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan, sejumlah daerah mulai mengembangkan inovasi, untuk memperluas manfaat pengelolaan minyak jelantah di masyarakat.

Salah satunya dilakukan TP PKK Kota Salatiga melalui program Sejuta Mijel (Sedekah Jelantah untuk Amal). Program itu melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Salatiga dalam pengumpulan minyak jelantah  yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

“Untuk Salatiga kami sangat mengapresiasi tadi Sejuta, insyaallah ini sudah siap. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali, tantangannya ke depan itu bagaimana untuk terus menguatkan partisipasi masyarakat,” beber Nawal.

Menurutnya, semangat gotong royong dan swadaya masyarakat merupakan modal besar yang dimiliki Jawa Tengah, dan perlu terus dipertahankan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Inilah menurut saya potensi dari Jawa Tengah, yang kemudian diuri-uri kembali. Apalagi di tengah-tengah kebijakan keterbatasan fiskal ke daerah, kita harus pintar-pintar bagaimana mengikutsertakan swadaya masyarakat,” ucap Nawal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen berharap, pengelolaan minyak jelantah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah harus ditangani secara bersama-sama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan, baik bagi lingkungan maupun perekonomian keluarga.

Dia juga mengapresiasi inovasi TP PKK Kota Salatiga yang hadir dengan Sejuta Mijel (Sedekah Jelantah untuk Amal). Inovasi tersebut dinilai menjadi contoh kolaborasi, yang mampu memperluas manfaat pengelolaan limbah rumah tangga.

“Ini juga bisa menggambarkan kepada masyarakat, bahwa penanganan sampah enggak ada ruginya. Paling tidak ini mengurangi beban kebutuhan rumah tangga, dan lingkungan juga menjadi sehat,” ungkap wagub.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Salatiga, Retno Robby Hernawan mengatakan, selain melibatkan kader PKK, program Sejuta Mijel juga mengajak ASN di lingkungan Pemkot Salatiga, untuk berpartisipasi mengumpulkan minyak jelantah.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama, dalam mengembangkan pengelolaan minyak jelantah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Bedanya untuk program Sejuta ini jadi penyemangat kita, supporting dari pemkot kita buat jadi satu momen. Sehingga komitmen keterpaduan tadilah yang akan kita angkat,” tandas Gus Yasin, sapaannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DWP Kominfo Jatim Tingkatkan Kesadaran Deteksi Dini Kanker Melalui Sosialisasi Kesehatan

Penulis
Reta
-

Melalui sosialisasi kesehatan bertema Deteksi Dini Kanker, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan kesadaran anggota terhadap pentingnya kesehatan yang digelar dalam pertemuan rutin di Aula Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Rabu (5/8/2026).

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kominfo Jatim, Mareta Gugik Wicaksono, mengatakan, pertemuan rutin DWP tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan wawasan dan kepedulian terhadap kesehatan keluarga.

“Kami berharap melalui sosialisasi kesehatan ini para anggota dapat memperoleh edukasi mengenai faktor risiko, deteksi dini, gejala awal kanker, serta langkah pencegahannya. Selain itu, informasi yang diperoleh hari ini dapat diteruskan kepada suami, anak, dan orang-orang terdekat sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini,” ujarnya.

Mareta juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI), yang telah berkenan berbagi ilmu dalam kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi secara langsung dengan narasumber agar memperoleh informasi yang tepat mengenai upaya pencegahan dan deteksi dini kanker.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada narasumber dari tim YPKI yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” tambah Mareta.

Narasumber Galuh, dari Stikosa-AWS menyampaikan materi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai jalur pendidikan yang memberikan pengakuan terhadap pengalaman belajar maupun pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal. Melalui program tersebut, peserta dapat menempuh pendidikan S1 dalam waktu lebih singkat, disertai berbagai kemudahan biaya yang ditawarkan bagi keluarga besar Dinas Kominfo Jatim.

Selanjutnya, Emily Arrufa dari YPKI memaparkan pentingnya deteksi dini kanker melalui pemeriksaan berkala dengan melakukan pap smear, IVA Test, USG payudara, mammografi, dan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), serta mengajak peserta menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menurunkan risiko penyakit kanker.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kesehatan bersama narasumber. Dalam kegiatan ini juga diberikan doorprize untuk anggota DWP Dinas Kominfo Jatim.

Melalui kegiatan ini, DWP Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur berharap para anggotanya semakin memahami pentingnya deteksi dini kanker, menerapkan pola hidup sehat, serta menjadi penyebar informasi kesehatan bagi keluarga dan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kepemimpinan, OJK Resmi Lantik Deputi Komisioner dan Kepala Departemen Baru

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan satuan kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di Jakarta, Senin (3/8), sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui kesinambungan kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta pengembangan karier dan talenta insan OJK.

Dalam sambutannya, Hernawan menegaskan bahwa OJK harus menjadi organisasi yang responsif dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan serta adaptif dalam menghadapi dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang.

“Organisasi harus responsif dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka implementasi UU P2SK, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang,” ujar Hernawan.

Menurut Hernawan, pelantikan tersebut juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan OJK untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan mengoptimalkan kinerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi agar tetap mampu memberikan kontribusi optimal kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hernawan juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

  1. Rizal Ramadhani sebagai Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan.
  2. Ahmad Rifqi sebagai Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan Otoritas Jasa Keuangan Daerah.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Menkeu: Insentif Mobil dan Motor Listrik Tetap Berlanjut, Indonesia Bidik Jadi Basis Produksi Otomotif Global

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan industri otomotif Indonesia menuju era kendaraan rendah emisi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam empat tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat. Ke depan, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah domestik, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menkeu memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik, termasuk dukungan bagi sekitar 500 ribu sepeda motor listrik dan mobil listrik berupa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

“Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak secara signifikan. Itulah sebabnya kita terus mendorong pengembangan kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak akan dihentikan, justru akan terus dilanjutkan,” jelas Menkeu dalam GAIKINDO International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (04/08).

Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki iklim investasi agar proses investasi industri menjadi lebih cepat dan efisien. Menkeu menceritakan pengalaman percepatan investasi Hyundai menjadi salah satu contoh keberhasilan penyederhanaan birokrasi, di mana proses mulai dari penyampaian komitmen investasi hingga peletakan batu pertama pabrik dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar empat bulan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menkeu juga mengundang produsen otomotif global untuk memperbesar investasi di Indonesia, termasuk memindahkan fasilitas produksi regional ke Indonesia dengan dukungan berbagai insentif yang kompetitif. Industri otomotif dinilai memiliki posisi strategis karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan didukung kapasitas produksi terpasang mencapai sekitar 2,6 juta kendaraan per tahun. Selain itu, sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai industri lainnya seperti baja, elektronik, bahan kimia, logistik, hingga sektor keuangan.

Peningkatan permintaan kendaraan juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga pasar otomotif domestik turut berkembang. Oleh sebab itu, Menkeu mengatakan bahwa berbagai kebijakan ekonomi diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan pasar yang semakin kuat bagi industri otomotif.

“Saya akan memperbaiki iklim investasi, sehingga Anda bisa berbisnis dengan baik dan memberi keuntungan yang baik. Jadi itu timbal balik. Saya ingin Indonesia menjadi base production for car manufacturers in the region and exported to regions or to the global countries, to the global economies,” tandas Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu juga menekankan pentingnya peningkatan inovasi untuk daya saing industri masa depan. Dengan dukungan sumber daya, pasar domestik yang besar, serta talenta yang dimiliki, Indonesia diyakini memiliki modal kuat untuk membangun industri otomotif yang lebih bersih, lebih cerdas, lebih efisien, dan berdaya saing global.

“Mari kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, karena jika ini terjaga, maka industri otomotif juga akan maju,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Siapkan Sambutan Terbaik untuk 8.750 Pelari Presisi Merdeka Run 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Presisi Merdeka Run 2026 yang akan digelar di halaman Kantor Gubernur Jambi pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Sebanyak 8.750 pelari dipastikan ambil bagian dalam event tersebut. Dari jumlah itu, 7.575 peserta berasal dari Jambi, sementara 1.175 pelari datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Usai memimpin rapat persiapan Presisi Merdeka Run 2026 di rumah dinas gubernur, Gubernur Al Haris menegaskan seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sukses.

“Kita ingin memastikan tahapan-tahapan mulai dari awal start sampai finish berjalan dengan lancar,” ujar Gubernur Al Haris.

Tak hanya fokus pada kelancaran penyelenggaraan, Gubernur Al Haris juga menaruh perhatian terhadap kenyamanan peserta yang datang dari luar Provinsi Jambi. Pemprov Jambi, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah hotel untuk memberikan diskon penginapan bagi para pelari yang akan bermalam di Kota Jambi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi para peserta sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Jambi.

Di sisi lain, Gubernur Al Haris menilai Presisi Merdeka Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi akan menghadirkan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan acara sehingga ribuan peserta dan pengunjung dapat menikmati sekaligus membeli berbagai produk lokal.

“Tempat UMKM akan ada di sekitaran acara. Ribuan orang akan kumpul di Jambi, ini menggerakkan ekonomi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...626364...4,858Halaman 63 dari 4,858