Beranda blog Halaman 64

Perkuat Kepemimpinan, OJK Resmi Lantik Deputi Komisioner dan Kepala Departemen Baru

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan satuan kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di Jakarta, Senin (3/8), sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui kesinambungan kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta pengembangan karier dan talenta insan OJK.

Dalam sambutannya, Hernawan menegaskan bahwa OJK harus menjadi organisasi yang responsif dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan serta adaptif dalam menghadapi dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang.

“Organisasi harus responsif dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka implementasi UU P2SK, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang,” ujar Hernawan.

Menurut Hernawan, pelantikan tersebut juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan OJK untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan mengoptimalkan kinerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi agar tetap mampu memberikan kontribusi optimal kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hernawan juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

  1. Rizal Ramadhani sebagai Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan.
  2. Ahmad Rifqi sebagai Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan Otoritas Jasa Keuangan Daerah.

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Menkeu: Insentif Mobil dan Motor Listrik Tetap Berlanjut, Indonesia Bidik Jadi Basis Produksi Otomotif Global

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan industri otomotif Indonesia menuju era kendaraan rendah emisi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam empat tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat. Ke depan, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah domestik, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menkeu memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik, termasuk dukungan bagi sekitar 500 ribu sepeda motor listrik dan mobil listrik berupa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

“Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak secara signifikan. Itulah sebabnya kita terus mendorong pengembangan kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak akan dihentikan, justru akan terus dilanjutkan,” jelas Menkeu dalam GAIKINDO International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (04/08).

Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki iklim investasi agar proses investasi industri menjadi lebih cepat dan efisien. Menkeu menceritakan pengalaman percepatan investasi Hyundai menjadi salah satu contoh keberhasilan penyederhanaan birokrasi, di mana proses mulai dari penyampaian komitmen investasi hingga peletakan batu pertama pabrik dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar empat bulan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menkeu juga mengundang produsen otomotif global untuk memperbesar investasi di Indonesia, termasuk memindahkan fasilitas produksi regional ke Indonesia dengan dukungan berbagai insentif yang kompetitif. Industri otomotif dinilai memiliki posisi strategis karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan didukung kapasitas produksi terpasang mencapai sekitar 2,6 juta kendaraan per tahun. Selain itu, sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai industri lainnya seperti baja, elektronik, bahan kimia, logistik, hingga sektor keuangan.

Peningkatan permintaan kendaraan juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga pasar otomotif domestik turut berkembang. Oleh sebab itu, Menkeu mengatakan bahwa berbagai kebijakan ekonomi diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan pasar yang semakin kuat bagi industri otomotif.

“Saya akan memperbaiki iklim investasi, sehingga Anda bisa berbisnis dengan baik dan memberi keuntungan yang baik. Jadi itu timbal balik. Saya ingin Indonesia menjadi base production for car manufacturers in the region and exported to regions or to the global countries, to the global economies,” tandas Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu juga menekankan pentingnya peningkatan inovasi untuk daya saing industri masa depan. Dengan dukungan sumber daya, pasar domestik yang besar, serta talenta yang dimiliki, Indonesia diyakini memiliki modal kuat untuk membangun industri otomotif yang lebih bersih, lebih cerdas, lebih efisien, dan berdaya saing global.

“Mari kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, karena jika ini terjaga, maka industri otomotif juga akan maju,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Siapkan Sambutan Terbaik untuk 8.750 Pelari Presisi Merdeka Run 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Presisi Merdeka Run 2026 yang akan digelar di halaman Kantor Gubernur Jambi pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Sebanyak 8.750 pelari dipastikan ambil bagian dalam event tersebut. Dari jumlah itu, 7.575 peserta berasal dari Jambi, sementara 1.175 pelari datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Usai memimpin rapat persiapan Presisi Merdeka Run 2026 di rumah dinas gubernur, Gubernur Al Haris menegaskan seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sukses.

“Kita ingin memastikan tahapan-tahapan mulai dari awal start sampai finish berjalan dengan lancar,” ujar Gubernur Al Haris.

Tak hanya fokus pada kelancaran penyelenggaraan, Gubernur Al Haris juga menaruh perhatian terhadap kenyamanan peserta yang datang dari luar Provinsi Jambi. Pemprov Jambi, kata dia, telah berkoordinasi dengan sejumlah hotel untuk memberikan diskon penginapan bagi para pelari yang akan bermalam di Kota Jambi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi para peserta sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Jambi.

Di sisi lain, Gubernur Al Haris menilai Presisi Merdeka Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi akan menghadirkan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan acara sehingga ribuan peserta dan pengunjung dapat menikmati sekaligus membeli berbagai produk lokal.

“Tempat UMKM akan ada di sekitaran acara. Ribuan orang akan kumpul di Jambi, ini menggerakkan ekonomi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendagri, KPK, dan BPKP Perkuat Pencegahan Korupsi Kepala Daerah di Jawa Timur dan Bali

Penulis
Reta
-

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terus membina sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjaga integritas dan terhindar dari persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Menurut Tito, langkah tersebut menjadi penting mengingat masih adanya sejumlah kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, termasuk melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya.

“Kami prihatin atas masih adanya sejumlah kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, termasuk yang beberapa waktu lalu terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, Kemendagri memiliki kewajiban untuk terus melakukan pembinaan dan mengingatkan para kepala daerah. Karena itu, kegiatan ini kami selenggarakan bekerja sama dengan KPK dan BPK,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri berkomitmen melakukan pembinaan secara intensif melalui 10 klaster wilayah sebagai upaya membentengi para kepala daerah dari praktik korupsi. Kegiatan di Surabaya menjadi agenda kedua yang menyasar kepala daerah di Provinsi Jawa Timur dan Bali, sedangkan sembilan klaster lainnya akan dilaksanakan secara bertahap.

Tito berharap sinergi Kemendagri, KPK, dan BPKP mampu memperkuat sistem pemerintahan sekaligus integritas pribadi para kepala daerah sehingga dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal tanpa tersandung persoalan hukum. “Mudah-mudahan rekan-rekan kepala daerah dapat memperkuat integritas, memperkuat sistem, dan betul-betul menjaga diri. Jangan sampai terlibat masalah hukum, khususnya kasus korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan kembali besarnya tanggung jawab kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat reformasi birokrasi.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih akan berdampak langsung terhadap kualitas program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dampak luas terhadap jalannya pemerintahan, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, hingga pengelolaan anggaran. “Kalau kemudian kepala daerahnya melakukan banyak hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kekuasaan, tentu akan berdampak. Bukan hanya dari satu sisi saja, programnya saja, tapi semuanya pasti akan terdampak,” ungkap Setyo.

Dalam kegiatan tersebut, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi bersama Kemendagri juga membahas berbagai aspek pengelolaan anggaran, baik dari sisi administrasi maupun operasional. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki sekaligus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Setyo berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi ruang evaluasi bagi kepala daerah untuk melakukan introspeksi terhadap tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan. “Harapan kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi pastinya kegiatan ini bukan hanya sekadar sebuah seremonial, bukan hanya sekadar berkumpul kepala daerah Bali, kepala daerah Jawa Timur, tapi bisa introspeksi, melihat kembali apa yang sudah dilakukan,” tuturnya.

Di sisi lain, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Aryanto Wibowo mewakili Kepala BPKP menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Aryanto, penguatan kedua aspek tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel sekaligus mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). “Kami berharap anggaran-anggaran yang saat ini memang semakin kecil karena adanya pengurangan TKD, itu bisa membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, lebih efisien, lebih berprioritas,” katanya.

Ia menambahkan, BPKP akan terus berfokus pada penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sebagai langkah preventif agar pemerintah daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sasaran serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jawa Tengah Gandeng Delapan Daerah Perkuat Ketahanan Iklim dan Kurangi Risiko Banjir

Penulis
Reta
-

Menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang kian mengancam, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merangkul delapan daerah serta lembaga global, untuk membangun ketangguhan masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Upaya itu dilakukan dengan penandatanganan kerja sama penguatan kebijakan dan implementasi ketahanan iklim serta pengurangan risiko banjir, bersama delapan pemerintah daerah, Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance. Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (5/8/2026).

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas wilayah, dalam pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, perubahan iklim telah memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antardaerah dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance, yang sudah mendampingi Jawa Tengah selama hampir tujuh tahun. Kami sangat mengapresiasi kepedulian semua pihak dalam membangun ketangguhan Jawa Tengah terhadap perubahan iklim, khususnya di kawasan daerah aliran sungai,” kata Sumarno.

Menurutnya, daerah aliran sungai memiliki peran strategis, karena menjadi sumber air baku bagi masyarakat sekaligus menopang kebutuhan irigasi pertanian. Namun, berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, menuntut adanya upaya bersama untuk menjaga keberlanjutannya.

Sumarno menegaskan, pengelolaan DAS tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Sebab, aliran sungai melintasi sejumlah kabupaten dan kota, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Sehingga, diperlukan kolaborasi lintas daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, agar tujuan bersama bisa tercapai,” jelasnya.

Dia menambahkan, penguatan ketahanan iklim tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan air, tetapi juga mengurangi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

“Yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan dan ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai, agar mampu menghadapi berbagai dampak perubahan iklim di masa mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, Executive Director Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis menjelaskan, isu perubahan iklim, ketahanan, dan kebencanaan, merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan pendekatan terintegrasi berbasis bentang alam.

“Perubahan iklim, resiliensi, dan kebencanaan bukan persoalan satu sektor. Ini isu multisektoral yang tidak hanya terjadi di wilayah pesisir, tetapi juga di kawasan hulu. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, menghubungkan pengelolaan dari hulu hingga hilir,” katanya.

Menurut Ade, implementasi program ketahanan iklim di Jawa Tengah salah satunya adalah kawasan DAS Tuntang, meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak. Selain itu, DAS Babon yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Demak.

Melalui kerja sama tersebut, pihaknya ingin menghadirkan model kolaborasi lintas wilayah dan lintas administrasi, yang mampu memperkuat ketahanan iklim sekaligus meminimalkan risiko bencana.

“Kami ingin membangun model kerja sama yang komprehensif lintas batas administrasi, sehingga berbagai tantangan akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Program ini bukan hanya milik Mercy Corps, tetapi menjadi program bersama yang melengkapi dan bersinergi dengan program pemerintah,” ujar Ade.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan para mitra pembangunan, dalam memperluas implementasi program ketahanan iklim secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Cepat Pemadaman Listrik di Kalimantan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” jelas Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi. Bahlil memastikan Kementerian ESDM bersama PLN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.

Terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nasional, Menteri Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar stabilitas harga BBM, khususnya BBM bersubsidi, tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.

“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Sementara itu, terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo dan PM Thailand Perkuat Hubungan Bilateral Lewat Jamuan Santap Malam di Istana Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar jamuan santap malam resmi untuk Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Jamuan tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara kedua negara.

Jamuan makan malam berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan setelah kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan resmi PM Anutin beserta delegasi ke Jakarta yang mencerminkan eratnya persahabatan kedua negara, sekaligus tekad bersama untuk terus membawa kemitraan Indonesia dan Tailan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kunjungan ini mencerminkan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Tailan serta tekad bersama kita untuk membawa kemitraan ini semakin maju,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo meyakini bahwa persahabatan, kerja sama, dan kemitraan yang terus terjalin dalam suasana yang baik akan makin memperkuat kesejahteraan Indonesia dan Tailan. Presiden menegaskan bahwa kekuatan hubungan bilateral tidak hanya diukur dari capaian pemerintah, tetapi juga dari semakin eratnya hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Apa pun yang terjadi, persahabatan yang baik, kerja sama yang baik, dan kemitraan yang baik akan terus berkembang dalam suasana yang baik, dan suasana ini akan memperkuat kemakmuran kedua negara kita,” ucap Presiden Prabowo.

“Saya yakin kita akan terus berdiri bersama sebagai bagian dari keluarga ASEAN,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, PM Tailan Anutin Charnvirakul menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Republik Indonesia atas sambutan hangat serta keramahtamahan yang diberikan selama kunjungan resminya di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia atas sambutan hangat serta keramahtamahan yang telah diberikan kepada saya dan delegasi dalam kunjungan resmi pertama saya ke Indonesia,” ucap PM Anutin.

PM Anutin turut menyoroti kedekatan budaya yang telah lama menjadi fondasi hubungan Indonesia dan Tailan. Menurutnya, kedua negara tidak hanya dipersatukan oleh sejarah, tetapi juga oleh warisan budaya yang tercermin dalam bahasa, seni, musik, sastra, hingga kuliner.

“Negara kita dipersatukan tidak hanya oleh sejarah, tetapi juga oleh warisan budaya yang sama, yang tercermin dalam bahasa, seni, musik, sastra, dan kuliner. Dengan Peta Jalan Kemitraan Strategis Tailan–Indonesia yang diadopsi hari ini, saya yakin kerja sama kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi,” ujar PM Tailan.

Suasana jamuan makin semarak dengan sajian kuliner khas Nusantara yang memperkenalkan kekayaan cita rasa Indonesia kepada delegasi Tailan. Kehangatan malam kenegaraan juga diwarnai penampilan seni budaya Indonesia, mulai dari Tari Tanggai asal Palembang, Sumatra Selatan, pertunjukan wayang kulit, hingga tari kreasi yang mengangkat kisah Ramayana.

Jamuan santap malam tersebut bukan sekadar penutup agenda diplomatik, melainkan juga menjadi panggung diplomasi budaya yang mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara serta menegaskan komitmen Indonesia dan Tailan untuk terus melangkah bersama sebagai mitra strategis dan keluarga besar ASEAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Medali Kehormatan Militer dari Thailand, Pertama bagi Kepala Negara Asing

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan militer dari Kerajaan Tailan berupa Medali Special Warfare Command, Royal Thai Army. Tanda kehormatan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Selain medali, Presiden Prabowo turut menerima dekorasi pendamping lainnya berupa baret merah yang melambangkan Pasukan Khusus Tailan dan airborne aiguillette atau tali ornamen yang menjadi simbol keberanian, kesiapan tugas, dan kehormatan. Ini menjadi kali pertama seorang Kepala Negara asing dianugerahi baret merah Pasukan Khusus Tailan.

Dalam pernyataan pers bersama, PM Anutin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merupakan sosok prajurit yang dipuji oleh angkatan bersenjata Tailan. Tanda kehormatan militer tersebut, kata PM Anutin, diberikan kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

“Oleh karena itu, angkatan bersenjata Tailan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan,” ucap PM Anutin.

Atas penganugerahan tersebut, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kerajaan Tailan atas kehormatan yang diberikan. Presiden Prabowo menilai bahwa penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan eratnya hubungan kedua negara.

“Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Tailan,” kata Presiden Prabowo.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut turut menegaskan kedekatan hubungan Indonesia dan Tailan yang terus berkembang, tidak hanya dalam bidang diplomasi dan ekonomi, tetapi juga melalui kerja sama pertahanan dan militer yang dilandasi semangat saling menghormati, saling percaya, dan persahabatan yang telah terjalin erat selama puluhan tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI dan IDI Kabupaten Gorontalo Gelar Khitan Massal serta Donor Darah Gratis untuk Masyarakat

Penulis
Reta
-

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Hj. Rahmijati Jahja, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan bakti sosial berupa khitan massal dan donor darah di Puskesmas Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, Minggu (26/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan layanan kesehatan sekaligus mendorong semangat gotong royong dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta khitan massal, pendonor darah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sekitar. Selain memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara DPD RI, organisasi profesesi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Rahmijati Jahja mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu keluarga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan khitan massal dan donor darah ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas sosial,” ujar Rahmijati Jahja.

Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama IDI Kabupaten Gorontalo serta seluruh tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada IDI Kabupaten Gorontalo, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Rahmijati Jahja berharap kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus meningkat serta semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Literasi Nasional Masih Rendah, Lestari Moerdijat Dorong Gerakan Minat Baca Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Pendistribusian buku bacaan harus dibarengi dengan strategi masif menumbuhkan minat baca agar buku yang didistribusikan secara signifikan mampu meningkatkan literasi anak bangsa.

“Distribusi buku adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi salah satu problem utama literasi, yaitu rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Namun, tanpa diikuti upaya peningkatan minat dan budaya baca, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya,” ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).

Pada akhir pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Kudus, Jawa Tengah, secara simbolis mendistribusikan 5,54 juta eksemplar buku bacaan ke 24.609 sekolah di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan literasi pelajar di tanah air.

Penguatan Literasi Harus Diiringi Peningkatan Minat Baca
Data terbaru Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Maret 2026 menunjukkan skor nasional baru mencapai 40,6 yang masih tergolong dalam kategori rendah.

Lebih lanjut, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 mencatat kemampuan pemahaman tekstual siswa baru mencapai 49,21% dan pemahaman inferensial hanya 43,21%, mengindikasikan fondasi literasi yang belum kuat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti sejumlah kendala klasik yang menghambat peningkatan literasi, seperti kesenjangan antardaerah, kuatnya budaya lisan, harga buku yang relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Selain itu, tambah dia, meskipun penetrasi internet tinggi, skor Indeks Literasi Digital Nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53.

“Akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri,” tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.

Kolaborasi Jadi Kunci Meningkatkan Literasi
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar program literasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rerie berpendapat bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pegiat literasi, dan masyarakat harus diperkuat melalui aksi konkret.

“Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk bergerak bersama meningkatkan literasi setiap anak bangsa. Tidak ada kata instan, yang ada adalah kolaborasi yang berkelanjutan untuk mewujudkannya,” pungkas Rerie.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...636465...4,859Halaman 64 dari 4,859