Beranda blog Halaman 65

Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Cepat Pemadaman Listrik di Kalimantan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” jelas Menteri Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman listrik tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan energi. Bahlil memastikan Kementerian ESDM bersama PLN akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tuturnya.

Terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nasional, Menteri Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar stabilitas harga BBM, khususnya BBM bersubsidi, tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dengan memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.

“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Sementara itu, terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan Pasal 33 undang-undang dasar 1945,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo dan PM Thailand Perkuat Hubungan Bilateral Lewat Jamuan Santap Malam di Istana Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar jamuan santap malam resmi untuk Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Jamuan tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara kedua negara.

Jamuan makan malam berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan setelah kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan resmi PM Anutin beserta delegasi ke Jakarta yang mencerminkan eratnya persahabatan kedua negara, sekaligus tekad bersama untuk terus membawa kemitraan Indonesia dan Tailan ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kunjungan ini mencerminkan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Tailan serta tekad bersama kita untuk membawa kemitraan ini semakin maju,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo meyakini bahwa persahabatan, kerja sama, dan kemitraan yang terus terjalin dalam suasana yang baik akan makin memperkuat kesejahteraan Indonesia dan Tailan. Presiden menegaskan bahwa kekuatan hubungan bilateral tidak hanya diukur dari capaian pemerintah, tetapi juga dari semakin eratnya hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Apa pun yang terjadi, persahabatan yang baik, kerja sama yang baik, dan kemitraan yang baik akan terus berkembang dalam suasana yang baik, dan suasana ini akan memperkuat kemakmuran kedua negara kita,” ucap Presiden Prabowo.

“Saya yakin kita akan terus berdiri bersama sebagai bagian dari keluarga ASEAN,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, PM Tailan Anutin Charnvirakul menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Republik Indonesia atas sambutan hangat serta keramahtamahan yang diberikan selama kunjungan resminya di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia atas sambutan hangat serta keramahtamahan yang telah diberikan kepada saya dan delegasi dalam kunjungan resmi pertama saya ke Indonesia,” ucap PM Anutin.

PM Anutin turut menyoroti kedekatan budaya yang telah lama menjadi fondasi hubungan Indonesia dan Tailan. Menurutnya, kedua negara tidak hanya dipersatukan oleh sejarah, tetapi juga oleh warisan budaya yang tercermin dalam bahasa, seni, musik, sastra, hingga kuliner.

“Negara kita dipersatukan tidak hanya oleh sejarah, tetapi juga oleh warisan budaya yang sama, yang tercermin dalam bahasa, seni, musik, sastra, dan kuliner. Dengan Peta Jalan Kemitraan Strategis Tailan–Indonesia yang diadopsi hari ini, saya yakin kerja sama kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi,” ujar PM Tailan.

Suasana jamuan makin semarak dengan sajian kuliner khas Nusantara yang memperkenalkan kekayaan cita rasa Indonesia kepada delegasi Tailan. Kehangatan malam kenegaraan juga diwarnai penampilan seni budaya Indonesia, mulai dari Tari Tanggai asal Palembang, Sumatra Selatan, pertunjukan wayang kulit, hingga tari kreasi yang mengangkat kisah Ramayana.

Jamuan santap malam tersebut bukan sekadar penutup agenda diplomatik, melainkan juga menjadi panggung diplomasi budaya yang mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara serta menegaskan komitmen Indonesia dan Tailan untuk terus melangkah bersama sebagai mitra strategis dan keluarga besar ASEAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Medali Kehormatan Militer dari Thailand, Pertama bagi Kepala Negara Asing

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan militer dari Kerajaan Tailan berupa Medali Special Warfare Command, Royal Thai Army. Tanda kehormatan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Selain medali, Presiden Prabowo turut menerima dekorasi pendamping lainnya berupa baret merah yang melambangkan Pasukan Khusus Tailan dan airborne aiguillette atau tali ornamen yang menjadi simbol keberanian, kesiapan tugas, dan kehormatan. Ini menjadi kali pertama seorang Kepala Negara asing dianugerahi baret merah Pasukan Khusus Tailan.

Dalam pernyataan pers bersama, PM Anutin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merupakan sosok prajurit yang dipuji oleh angkatan bersenjata Tailan. Tanda kehormatan militer tersebut, kata PM Anutin, diberikan kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

“Oleh karena itu, angkatan bersenjata Tailan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan,” ucap PM Anutin.

Atas penganugerahan tersebut, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kerajaan Tailan atas kehormatan yang diberikan. Presiden Prabowo menilai bahwa penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan eratnya hubungan kedua negara.

“Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Tailan,” kata Presiden Prabowo.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut turut menegaskan kedekatan hubungan Indonesia dan Tailan yang terus berkembang, tidak hanya dalam bidang diplomasi dan ekonomi, tetapi juga melalui kerja sama pertahanan dan militer yang dilandasi semangat saling menghormati, saling percaya, dan persahabatan yang telah terjalin erat selama puluhan tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI dan IDI Kabupaten Gorontalo Gelar Khitan Massal serta Donor Darah Gratis untuk Masyarakat

Penulis
Reta
-

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Hj. Rahmijati Jahja, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan bakti sosial berupa khitan massal dan donor darah di Puskesmas Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, Minggu (26/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan layanan kesehatan sekaligus mendorong semangat gotong royong dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta khitan massal, pendonor darah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sekitar. Selain memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara DPD RI, organisasi profesesi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Rahmijati Jahja mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu keluarga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan khitan massal dan donor darah ini, kami ingin menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas sosial,” ujar Rahmijati Jahja.

Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama IDI Kabupaten Gorontalo serta seluruh tenaga kesehatan yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada IDI Kabupaten Gorontalo, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, Rahmijati Jahja berharap kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus meningkat serta semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Literasi Nasional Masih Rendah, Lestari Moerdijat Dorong Gerakan Minat Baca Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Pendistribusian buku bacaan harus dibarengi dengan strategi masif menumbuhkan minat baca agar buku yang didistribusikan secara signifikan mampu meningkatkan literasi anak bangsa.

“Distribusi buku adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi salah satu problem utama literasi, yaitu rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Namun, tanpa diikuti upaya peningkatan minat dan budaya baca, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya,” ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).

Pada akhir pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Kudus, Jawa Tengah, secara simbolis mendistribusikan 5,54 juta eksemplar buku bacaan ke 24.609 sekolah di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan literasi pelajar di tanah air.

Penguatan Literasi Harus Diiringi Peningkatan Minat Baca
Data terbaru Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Maret 2026 menunjukkan skor nasional baru mencapai 40,6 yang masih tergolong dalam kategori rendah.

Lebih lanjut, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 mencatat kemampuan pemahaman tekstual siswa baru mencapai 49,21% dan pemahaman inferensial hanya 43,21%, mengindikasikan fondasi literasi yang belum kuat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti sejumlah kendala klasik yang menghambat peningkatan literasi, seperti kesenjangan antardaerah, kuatnya budaya lisan, harga buku yang relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Selain itu, tambah dia, meskipun penetrasi internet tinggi, skor Indeks Literasi Digital Nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53.

“Akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri,” tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.

Kolaborasi Jadi Kunci Meningkatkan Literasi
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar program literasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rerie berpendapat bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pegiat literasi, dan masyarakat harus diperkuat melalui aksi konkret.

“Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk bergerak bersama meningkatkan literasi setiap anak bangsa. Tidak ada kata instan, yang ada adalah kolaborasi yang berkelanjutan untuk mewujudkannya,” pungkas Rerie.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tragedi KM Mutiara Sentosa II Jadi Alarm, Puan Minta Pemerintah Benahi Keselamatan Transportasi Laut

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Tanah Air. Hal ini menyusul banyaknya kecelakaan kapal laut, termasuk insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan 5 penumpang.

“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Seperti diketahui, dunia transportasi laut nasional kembali menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, yang terjadi pada 2 Agustus lalu. Kebakaran di tengah pelayaran rute Surabaya–Makassar itu pun memicu kepanikan hingga banyak penumpang nekat melompat ke laut, dan menyebabkan 5 orang tewas.

Hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian korban menyusul masih banyaknya penumpang yang dinyatakan hilang. Sementara korban yang telah berhasil dievakuasi dengan selamat hingga Senin (3/8) berjumlah 233 orang di mana Pemerintah juga terus berupaya memvalidasi data penumpang yang masih berbeda antara manifes dan temuan di lapangan.

Kebakaran Kapal Mutiara II ini menambah panjang kecelakaan transportasi laut. Kecelakaan kapal yang cukup menyita perhatian juga terjadi pada 15 Juli lalu di mana Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa yang tenggelam di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pada pekan lalu yang merupakan hari ke-9 operasi pencarian, sebanyak 58 korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa ditemukan selamat dan empat korban ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, masih ada 14 korban yang belum ditemukan.

Puan menegaskan, ukuran utama keberhasilan transportasi laut nasional seharusnya diukur dari faktor keamanan dan keselamatan masyarakat. “Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” ucapnya.

Puan pun menyoroti berbagai laporan mengenai penyebab kecelakaan kapal. Seperti dalam insiden KLM Nurul Salsa, Polisi kini mengusut adanya dugaan kelalaian hingga manipulasi manifes di balik tenggelamnya kapal tersebut.

Kemudian pada kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui adanya kesimpangsiuran manifes penumpang. Kemenhub juga tengah mendalami dugaan tidak adanya sekoci penyelamat di KM Mutiara Sentosa II.

“Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini,” tegas Puan.

Selain kebakaran KM Mutiara II dan tenggelamnya KLM Nurul Salsa, terjadi berbagai kecelakaan kapal laut lain dalam beberapa bulan terakhir. Mayoritas disebabkan karena kelalaian dalam unsur keamanan dan keselamatan.

Seperti insiden miringnya KM Dharma Kartika IX di Pelabuhan Semayang, Balikpapan pada 27 Januari yang dipicu robohnya muatan truk saat pembukaan pintu ramp kapal. Kejadian itu merenggut tiga korban jiwa dan menyebabkan tiga orang luka-luka.

Pada 26 Maret, KM Anaya terbakar di Perairan Maluku diduga akibat puntung rokok menyambar jeriken bahan bakar yahg mengakibatkan lima anak buah kapal (ABK) mengalami luka bakar. Kemudian pada 28 April, KM Sabuk Nusantara 106 menabrak bangunan pesisir di Banda Neira akibat keluar dari jalur sandar sehingga merusak satu penginapan dengan dua lantai.

Tragedi tabrakan dan kecelakaan akibat cuaca buruk pun terjadi pada pertengahan tahun saat KM Mega Harapan tenggelam di Perairan Labuan Mas setelah dihantam kapal besar berbadan besi. Akibat kejadian ini, seorang nakhoda tewas dan satu ABK hilang.

Sementara itu pada 1 Agustus, kapal wisata KLM Eternity kehilangan kendali di perairan Pulau Satonda karena mesin mati setelah dihantam gelombang tinggi. Beruntung seluruh penumpangnya yang berjumlah 30 orang berhasil dievakuasi selamat.

Menurut Puan, rangkaian kecelakaan transportasi laut tersebut harus menjadi peringatan bagi Negara untuk melihat persoalan keselamatan pelayaran sebagai agenda nasional yang menyangkut perlindungan hak dasar masyarakat, bukan sekadar persoalan operasional transportasi semata.

“Masyarakat menggunakan kapal laut bukan karena pilihan gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi,” papar Puan.

Puan menilai setiap kecelakaan transportasi laut bukan hanya dapat berakibat menghilangkan nyawa saja, tetapi juga mengurangi rasa aman masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Negara. “Maka penting bagi Pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggaraan transportasi laut nasional,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan pun menyebut evaluasi terhadap operator, pelabuhan, maupun regulator tidak boleh hanya diukur dari kelancaran arus penumpang dan logistik. “Tetapi juga dari kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, serta menurunkan tingkat fatalitas setiap insiden,” tambah Puan.

“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan juga meminta Peemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan transportasi lautsebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, target tersebut juga perlu disertai evaluasi berkala terhadap pencapaiannya.

“Dengan demikian, setiap lembaga/kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menghadapi kekhawatiran setiap kali menggunakan transportasi laut. “Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang bukan hanya untukmenghubungkan antarpulau, tetapi juga menjamin bahwa setiap perjalanan berlangsung dengan standar keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

“Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman, adalah hak masyarakat yang harus bisa diwujudkan oleh Negara,” pungkas Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VIII DPR Dorong Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal, Fokus Tingkatkan Layanan Jemaah

Penulis
Reta
-

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 lebih awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan sejak dini.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengelola operasional ibadah haji. Karena itu, berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji 2026 perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

 

“Berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat perlu diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan haji semakin baik,” ujar HNW dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

 

Ia menjelaskan, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui usulan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran awal layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

 

Menurut HNW, Pemerintah Arab Saudi kini langsung membuka tahapan persiapan penyelenggaraan haji berikutnya setelah musim haji berakhir. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu segera menyelaraskan berbagai rekomendasi DPR dengan tahapan penyelenggaraan haji 2027.

 

Ia menambahkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 telah membawa perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

 

Penyelenggaraan haji 2026 pun dinilai menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari sisi peningkatan kualitas layanan serta berkurangnya sejumlah persoalan, seperti pengelolaan syarikah dan distribusi kartu nusuk. “Haji 2027 harus lebih baik lagi sehingga jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus TPPO Berkedok Wisata ke Kamboja Terungkap, DPR Desak Sistem Pencegahan Lebih Adaptif

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif.

 

“Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan,” ujar Abdullah dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

 

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Leny Agusya, di Bandara Soekarno-Hatta. Leny diduga menjadi koordinator utama jaringan yang merekrut warga negara Indonesia melalui grup WhatsApp dan mengirim mereka ke Kamboja untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai operator judi daring dengan menyamarkan perjalanan sebagai wisata.

 

Menurut Abdullah, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pemeriksaan administratif semata untuk mencegah keberangkatan korban. Ia menilai diperlukan sistem yang mampu membaca pola kejahatan secara lebih komprehensif.

 

“Negara harus mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi pola kejahatan, mengenali karakteristik perekrutan, pola komunikasi digital, rute perjalanan berlapis, serta hubungan antarperjalanan yang secara terpisah tampak normal, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari satu operasi perdagangan orang,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.

 

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menjadikan setiap pengungkapan kasus TPPO sebagai dasar penyusunan profil modus nasional yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, Imigrasi, BP2MI, Bea Cukai, serta otoritas bandara dalam memperkuat langkah pencegahan.

 

Abdullah pun menyebut, selama ini pemerintah telah memiliki berbagai data mengenai pola perekrutan dan modus yang digunakan sindikat TPPO, mulai dari pemanfaatan media sosial, rekayasa perjalanan, hingga pelatihan korban untuk memberikan keterangan palsu kepada petugas. Data tersebut, katanya, perlu dikonversi menjadi indikator risiko nasional agar pola serupa dapat dideteksi lebih dini.

 

“Negara tidak boleh membiarkan sindikat terus menciptakan modus baru, sementara sistem pengawasan masih menggunakan pola lama,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

 

Di sisi lain, Abdullah mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Interpol yang menangkap tersangka. Menurutnya, pengungkapan perkara tersebut tidak hanya menghentikan satu jaringan perdagangan orang, tetapi juga membuka fakta mengenai perubahan modus operandi sindikat yang semakin terorganisasi.

 

Ia pun meminta Polri mengembangkan penyidikan hingga mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk penyedia dokumen perjalanan, pengatur rute transit, penyandang dana, penyedia rekening, hingga pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyuapan.

 

“Seluruh mata rantai tersebut merupakan bagian dari organisasi kejahatan yang harus diputus secara bersamaan. Selama yang diproses hanya pelaku lapangan, jaringan perdagangan orang akan terus beregenerasi dengan menggunakan modus yang semakin canggih,” ujarnya.

 

Abdullah menegaskan, pemberantasan TPPO harus diarahkan pada pencegahan sejak dini, bukan hanya penindakan setelah korban berhasil diberangkatkan ke luar negeri.

 

“Keberhasilan penegakan hukum tidak lagi cukup diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi dari kemampuan negara mengubah setiap modus yang berhasil diungkap menjadi sistem pencegahan baru yang membuat organisasi perdagangan orang kehilangan ruang untuk beroperasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

QRIS Dominasi Transaksi Judi Online, Komisi I DPR Minta Pemerintah Bertindak Lebih Tegas

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit.

 

“Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk,” kata Junico dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

 

Legislator yang akrab disapa Nico itu mengungkapkan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 88,6 persen frekuensi transaksi deposit judi daring pada triwulan I 2026 dilakukan melalui QRIS. Sementara itu, transaksi melalui transfer bank dan dompet digital turun menjadi 11,4 persen.

 

Ia menilai perubahan pola transaksi tersebut menjadi tantangan baru yang harus segera direspons melalui koordinasi lintas lembaga, melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Polri, serta penyelenggara sistem pembayaran.

 

Menurut Nico, munculnya skema deposit dengan nominal sangat kecil, bahkan mulai Rp5.000, membuat akses terhadap judi daring semakin mudah dan berpotensi menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak.

 

“Apalagi ada temuan bandar judi daring kini menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak,” ujarnya.

 

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai nominal deposit yang kecil dapat menurunkan hambatan psikologis masyarakat untuk mencoba judi daring. Padahal, transaksi kecil yang dilakukan berulang kali dapat menggerus pengeluaran rumah tangga.

 

“Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” tegasnya.

 

Berdasarkan catatan PPATK, perputaran dana judi daring sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi. Adapun pada triwulan I 2026, perputaran dana telah mencapai Rp40,3 triliun, dengan nilai deposit sebesar Rp10,59 triliun.

 

Meski nilai perputaran tahunan menurun dibandingkan 2024, Nico mengingatkan bahwa peningkatan frekuensi transaksi justru menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap praktik perjudian daring.

 

“Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak dan nominal deposit semakin kecil, berarti akses judi daring semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya.

 

Ia juga menyoroti data Komdigi yang mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Menurut Nico, kondisi tersebut menjadi peringatan serius bahwa persoalan judi daring tidak lagi sebatas pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi ancaman sosial yang dapat merusak masa depan generasi muda.

 

Karena itu, Nico mendorong pemerintah membangun sistem pertukaran data lintas lembaga secara real time, memperketat verifikasi merchant penerima QRIS, memperkuat deteksi transaksi mencurigakan, serta menindak rekening penampung, bandar, dan jaringan pinjaman daring ilegal yang mendukung ekosistem perjudian.

 

“Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judi daring dan pinjaman daring ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual beli rekening,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Nico mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten judi daring sejak Oktober 2024. Namun, menurutnya, pemberantasan judi daring tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan pemblokiran situs.

 

“Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi. Yang harus diputus bukan hanya situsnya, melainkan aliran dana dan seluruh ekosistem kejahatannya,” pungkas Politisi asal Dapil Jawa Barat I itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Masalah di Masa Depan, Menteri Nusron Ajak Pemda Percepat Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah di NTT

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan adanya percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepada para kepala daerah yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (04/08/2026), ia menekankan pentingnya kepastian hukum atas rumah ibadah untuk mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari.

“Kami minta tolong Bapak/Ibu Bupati jangan sampai ada tempat ibadah atau tempat pendidikan yang belum bersertipikat. Jangan sampai rumah ibadahnya sudah jadi, kemudian diungkit-ungkit ahli waris. Karena itu, harus segera disertipikatkan supaya tidak menjadi masalah ke depan,” ujar Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Kupang.

Menurutnya, sebagai negara dengan masyarakat yang beragam dalam kehidupan beragama, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. “Di NTT, total rumah ibadah baru 42% yang telah bersetipikat. Kita ini umat beragama. Rumah kita saja kita sertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak kita sertipikatkan,” tutur Menteri Nusron.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari total 7.018 bidang tanah rumah ibadah di Provinsi NTT, baru 3.003 bidang yang telah bersertipikat. Untuk itu, Menteri Nusron mengajak seluruh para kepala daerah di Provinsi NTT bersinergi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN agar bisa mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah tanpa membedakan latar belakang agama.

“Saya tidak peduli agamanya apa, yang penting di mana pun rumah ibadahnya, baik gereja, masjid, pura, ayo kita percepat pelayanannya. Gratis untuk tempat ibadah,” ucap Menteri Nusron.

Dengan sinergi yang terjalin, Menteri Nusron berharap percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di NTT dapat direalisasikan dalam beberapa bulan ke depan. “Saya berharap, ini nantinya bisa menjadi kado Natal bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.

Adapun dalam Rakor ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur survei dan pemetaan tematik, Agus Apriawan; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...646566...4,859Halaman 65 dari 4,859