Beranda blog Halaman 631

Cuaca Jakarta Hari Ini: Siang Diguyur Hujan, Malam Berpotensi Basah Merata

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta akan didominasi hujan ringan hingga sedang sepanjang hari ini, Selasa (2/12). Pergantian cuaca diprediksi berlangsung sejak pagi hingga malam hari di seluruh wilayah administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan mengguyur Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprediksi berada dalam kondisi berawan.

Memasuki siang hari, cuaca mengalami perubahan cukup signifikan. BMKG menyebut Kepulauan Seribu akan cerah. Adapun Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan sedang, sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diprediksi mengalami hujan ringan. Hanya Jakarta Utara yang masih berada dalam kondisi berawan.

Menjelang sore, cuaca diperkirakan berangsur membaik. BMKG memprediksi Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara akan cerah, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berada dalam kondisi cerah berawan.

Namun, pada malam hari, hujan ringan diperkirakan kembali merata di seluruh wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu.

Untuk suhu udara hari ini, BMKG mencatat kisaran berada di antara 25 hingga 31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara diprediksi berada pada rentang 60 hingga 94 persen sepanjang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina, Melanjutkan Beri Bantuan Korban Bencana di Kabupaten Agam

Penulis
Lucky PR
-

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, melanjutkan aksi nyatanya dalam mendampingi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Kabupaten Agam. Sebelumnya ia menyerahkan bantuannya pada masyarakat terdampak bencana di Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dalam rangkaian kunjungan kerja yang dilaksanakan pekan lalu, Politisi PKS ini menyalurkan sejumlah paket sembako, meninjau kondisi lapangan, serta memberikan dukungan langsung untuk memperkuat semangat warga yang tengah menghadapi masa sulit.

Kunjungan Hj. Nevi dilakukan dengan menyerahkan bantuan paket kebutuhan dasar akan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai langkah meringankan beban ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas, khususnya di tengah cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko bencana alam.

Di Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Anggota DPR Komisi VI ini menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban longsor. Dalam kesempatan tersebut, beliau berinteraksi dengan warga, mendengar langsung keluhan mereka, dan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat serta memprioritaskan upaya mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalkan.

“Saya meninjau langsung dapur umum di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Agam, yang menjadi pusat layanan konsumsi bagi warga terdampak bencana. Semoga langkah ini dapat memberikan dorongan moral bagi para relawan yang bekerja tanpa lelah”, tutur Nevi.

Hj. Nevi menyampaikan apresiasi atas kekompakan masyarakat dan relawan dalam merespons kondisi darurat.

“Saya melihat, bahwa solidaritas antarwarga dan dukungan pemerintah sangat penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” ungkap Nevi.

Legislator perempuan PKS ini menyampaikan bahwa Kehadiran negara harus selalu dirasakan masyarakat, terutama saat mereka tertimpa musibah. Kita semua akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan bantuan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya dalam penguatan mitigasi bencana dan pemulihan daerah terdampak.

“InsyaAllah, kami selalu bersama masyarakat, terutama di saat bencana melanda,” pungkas Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Jambi Raih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi dengan meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk Kategori Kinerja Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional sektor Penyerapan Tenaga Kerja – Fiskal Sedang.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Borobudur, Jakarta, 1 Desember 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jambi Al Haris, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong percepatan program strategis nasional, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja di daerah.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Al Haris menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi.

“Pertama tentu saya terus berusaha menurunkan angka pengangguran yang pasti adalah menangani kemiskinan, karena prinsipnya begitu angka kemiskinan turun maka insyaallah akan mengikuti turunnya angka pengangguran,” ungkap Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat sebagai strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.

“Maka dari itu tugas kami konsen bagaimana mengurangi angka kemiskinan, contohnya dengan bantuan bedah rumah, bantuan UMKM, bantuan beasiswa,” tambahnya.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus mempercepat berbagai program prioritas nasional, memperluas akses kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Raih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, Gubernur Al Haris Komitmen Perkuat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tekan Kemiskinan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk Kategori Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional sektor Penyerapan Tenaga Kerja – Fiskal Sedang.

Penghargaan ini diberikan oleh Tempo Media Group berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kepemimpinan Gubernur dalam mendorong percepatan program strategis nasional di Provinsi Jambi.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Al Haris pada Senin, 1 Desember 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti bahwa arah kebijakan Pemprov Jambi sudah berada pada jalur yang benar, terutama dalam menekan angka pengangguran melalui strategi pengurangan kemiskinan.

“Pertama tentu saya terus berusaha menurunkan angka pengangguran yang pasti adalah menangani kemiskinan, karena prinsipnya begitu angka kemiskinan turun maka insyaallah akan mengikuti turunnya angka pengangguran,” ujar Gubernur Al Haris kepada wartawan.

Gubernur Al Haris juga menekankan bahwa Pemprov Jambi akan terus memperkuat berbagai program intervensi langsung yang menyasar masyarakat rentan sebagai strategi utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Maka dari itu tugas kami konsen bagaimana mengurangi angka kemiskinan, contohnya dengan bantuan bedah rumah, bantuan UMKM, bantuan beasiswa,” tuturnya.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemprov Jambi untuk terus berinovasi dalam kebijakan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, serta percepatan program strategis nasional, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Nevi Zuairina Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Padang Pariaman dan Kota Pariaman

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI dari Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan bagi para korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Bencana yang terjadi akibat curah hujan tinggi tersebut telah menyebabkan puluhan rumah warga terendam, fasilitas umum terdampak, serta memaksa beberapa keluarga mengungsi untuk sementara waktu.

Dalam penyerahan bantuan yang difasilitasi oleh struktur PKS setempat, Nevi menyampaikan rasa dukanya atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat dalam situasi darurat merupakan kewajiban moral yang harus dijalankan oleh para pemimpin dan wakil rakyat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi bencana sendirian, apalagi ketika mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, maupun akses kebutuhan pokok.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak. Ini adalah bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban banjir,” ujar politisi PKS ini.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket kebutuhan dasar, perlengkapan kebersihan, makanan siap saji, serta dukungan logistik lainnya yang diperlukan warga terdampak. Relawan dan pengurus PKS di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman turut bekerja sama dalam pendistribusian agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Nevi juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah, BPBD, para relawan kemanusiaan, serta warga yang gotong-royong melakukan pembersihan lingkungan pascabencana. Ia mendorong agar koordinasi lintas pihak terus diperkuat sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat, termasuk perbaikan rumah warga, akses jalan, dan fasilitas publik.

Selain itu, Legislator asal Sumbar II ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya pada tahap respons cepat. Perlu ada langkah mitigasi yang lebih kuat seperti normalisasi sungai, peningkatan infrastruktur drainase, penghijauan kawasan rawan longsor, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Dengan demikian, risiko bencana serupa dapat diminimalkan ke depannya.

Melalui bantuan ini, Nevi Zuairina berharap kehadirannya dapat menambah semangat dan harapan bagi masyarakat di Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk bangkit kembali setelah musibah.

“Insya Allah, kami akan terus mengawal upaya pemerintah agar pemulihan berjalan optimal dan kebutuhan warga pascabencana dapat terpenuhi. Semoga masyarakat diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi ujian ini,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PBB Peringati Hari Solidaritas Internasional, HNW Tekankan Pentingnya Aksi Nyata untuk Palestina

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai hari solidaritas internasional bersama rakyat Palestina yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, HNW mengingatkan agar peringatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk membela rakyat Palestina dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Palestina.

“Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina yang diperingati pada hari ini, 29 November, sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk dilaksanakan aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola ‘two state solution’ pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di Jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/11).

Hak Rakyat Palestina dan Peringatan PBB
HNW, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres harus terus digaungkan untuk mengingatkan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas martabat, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Namun, terutama dalam dua tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan hukum internasional.

“Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB harusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina tidak berhenti meski telah ada kesepakatan gencatan senjata. Bahkan kejahatan tersebut semakin parah dan memakan banyak korban sipil.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih dari 280 warga sipil Palestina dibunuh, dan sedikitnya 67 di antaranya adalah anak-anak pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

“PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas internasional bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” tukasnya.

HNW juga menyoroti ribuan warga Palestina—termasuk anak-anak—yang ditahan secara semena-mena tanpa dasar hukum oleh Israel.

“Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar bisa diselesaikan masalah Palestina dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Pacitan Bangkit: Permodalan KUR Mudah, Produk Naik Kelas

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pegiat ekonomi kreatif (Ekraf) Kabupaten Pacitan dalam acara bertajuk “Ekonomi Kreatif: Karya Pemuda, Kekuatan Bangsa.” Kegiatan yang merupakan rangkaian kunjungan dapil ini memberikan suntikan semangat dan optimisme di tengah tantangan perekonomian global, sekaligus menegaskan komitmen Ibas dalam mengawal program permodalan usaha dari pemerintah.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengapresiasi semangat para pelaku usaha Pacitan yang tetap berjuang di tengah kondisi nasional dan internasional yang belum sepenuhnya pulih. “Ini menandakan Kabupaten Pacitan tidak pernah sepi dari perjuangan, komitmen, harapan, dan ikhtiar untuk menjadi kabupaten yang terus optimis, positif, dan ingin semakin maju serta sejahtera,” ujar Ibas.

Ibas juga menyoroti pentingnya dukungan penuh pemerintah terhadap UMKM dan Ekraf. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten berupaya menghadirkan kebijakan yang memajukan ekonomi rakyat. “Kami mengawal agar Bapak-Ibu yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk ekonomi kreatif, mendapatkan permodalan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terlalu banyak persyaratan yang membebani,” tegasnya.

KUR dan Penguatan Permodalan UMKM
Dalam sesi interaktif, EBY—yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN—mendapati bahwa mayoritas peserta memanfaatkan pinjaman bank seperti KUR untuk modal usaha. Ia menjelaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat telah disalurkan hingga ratusan triliun rupiah sejak era pemerintahan SBY dan terus berlanjut hingga saat ini dengan suku bunga terjangkau. “Ini adalah cara formal yang disediakan negara untuk memudahkan kita berusaha. Jadi tidak ada istilah tidak punya modal, dengan catatan kita tahu betul ingin menjalankan usaha apa,” tambahnya.

Dr. Edhie Baskoro—lulusan S3 IPB University—juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan potensi Pacitan sebagai The 70 Miles of Sea Paradise dan Kota Seribu Satu Goa. Menurutnya, potensi wisata alam yang luar biasa ini dapat menjadi motor penggerak UMKM dan Ekraf.

“Kalau pariwisata Pacitan maju, usaha-usaha lain pun ikut terdorong. Mulai dari kuliner, suvenir, jajanan, transportasi, penginapan, wastra, dan berbagai produk lainnya akan hidup,” jelasnya. Ia mendorong sinergi antara pelaku wisata dan UMKM agar dapat menarik dan melayani lebih banyak pengunjung.

Selain permodalan, Ibas—yang juga lulusan S2 Nanyang Technological University Singapura—menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. “Hari ini kita tidak perlu lagi punya kios atau menyewa tempat. Dengan media sosial saja kita bisa berjualan,” katanya.

Ia berpesan agar pelaku UMKM terus meningkatkan kualitas, kemasan, dan cita rasa produk, termasuk memaksimalkan potensi unggulan Pacitan seperti olahan gula aren.

Mendorong UMKM Sebagai Solusi Bangsa
Di akhir sambutannya, Ibas berharap UMKM dan Ekraf Pacitan dapat menjadi bagian dari solusi bangsa dengan menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi. “Saya berharap kita bisa menjadi bagian dari solusi bangsa—menciptakan lapangan pekerjaan, kemandirian, serta keunggulan dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi kebanggaan Kabupaten Pacitan,” tutupnya.

Lilik Wijiastuti, perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, memaparkan strategi peningkatan daya saing UMKM melalui kualitas produk, perizinan, permodalan, dan pemasaran. Ia menegaskan bahwa PLUT KUMKM Pacitan menyediakan layanan konsultasi, inkubasi, promosi, dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha.

Sementara itu, Arofik, Konsultan PLUT KUMKM Pacitan, menyoroti pentingnya legalitas dan sertifikasi produk seperti NIB, PIRT, halal, merek, dan MD (BPOM). “Manfaat standardisasi dan sertifikasi salah satunya adalah menjamin posisi UKM agar aman dan terhindar dari pelanggaran intelektual,” ujarnya.

Acara dialog dan motivasi ini ditutup dengan komitmen kuat Ibas untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif di Pacitan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Pacitan Arief Setiabudi, Ketua FPD DPRD Pacitan Baginda Rahadian, serta para pelaku UMKM dan Ekraf se-Kabupaten Pacitan yang hadir dengan antusias.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Pimpin Rapat Darurat: Medan Bersiap Hadapi Prediksi Cuaca Buruk Awal Desember

Penulis
Syifa
-

Pemko Medan bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh pasca terjadinya banjir terbesar yang melanda kota Medan pada 27 November 2025 lalu, sekaligus mematangkan strategi preventif dalam menghadapi prediksi cuaca buruk yang kemungkinan bakal terjadi pada 1-9 Desember 2025 di daerah pesisir (Medan Utara).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di Posko Penanganan Banjir Kota Medan (Gedung PKK Kota Medan) jalan Rotan, Kec. Medan Petisah, minggu (30/11) malam.

Turut hadir dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para Asisten beserta pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat.

Dalam rapat yang berlangsung hingga tengah malam, Rico Waas menegaskan bahwa banjir yang terjadi pada 27 November 2025 lalu merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Kota Medan. Maka dari itu harus dijadikan pelajaran guna menumbuhkan sikap preventif dalam menghadapi kebencanaan.

“Situasi yang telah kita hadapi kemarin harus kita evaluasi kembali apa yang masih kurang,” kata Rico Waas.

Sedikitnya ada dua hal yang menjadi sorotan Rico Waas pada saat terjadinya banjir besar kemarin, yaitu masalah komunikasi dan pemadaman listrik.

“Ini harus bisa kita sikapi, agar dapat dilakukan pencegahan jangan sampai terulang kembali,” ujar Rico Waas.

Banjir yang terjadi beberapa waktu kemarin, bilang Rico Waas, juga menyisahkan permasalahan baru yakni tumpukan sampah, dan permasalahan kesehatan masyarakat. Secara tegas, Rico Waas menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Persoalan sampah yang menumpuk ini harus segera diselesaikan, dan saya juga minta jajaran Puskesmas dan Rumah Sakit harus bertindak aktif melakukan jemput bola untuk memberikan pertolongan kepada warga yang mungkin kesehatannya mulai menurun pasca banjir kemarin,” tegas Rico Waas.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menekankan pentingnya data yang akurat mengenai jumlah warga yang terdampak dan kerugian yang timbul dari kejadian kemarin.

“Saya minta harus ada rekap data. Setiap pekerjaan yang telah dilakukan harus ada dokumentasinya sebagai bahan evaluasi kita,” sebutnya.

Selain itu, menyikapi prediksi BMKG mengenai cuaca buruk yang akan terjadi pada 1-9 Desember 2025 nanti, orang nomor satu di Pemko Medan itu memerintahkan Camat yang ada di Medan Utara untuk melakukan langkah mitigasi, seperti menyiapkan tempat pengungsian yang besar, menyiapkan dapur umum secepatnya dan pembagian bantuan harus dilakukan dengan teliti agar tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menambahkan, Pemko Medan harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada 1-9 Desember mendatang.

“Kejadian alam tidak bisa diprediksi, jadi harus kita siapkan semaksimal mungkin untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi,”pungkas Zakiyuddin Harahap seraya menambahkan pentingnya ketersediaan perahu karet bermesin besar untuk memudahkan evakuasi warga.

Dalam rapat itu, para Camat khususnya yang berada di wilayah Medan Utara juga diminta untuk melaporkan update situasi terkini di wilayahnya masing-masing serta langkah antisipasi yang akan dilakukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Temukan 364 WNA Bekerja Tanpa RPTKA di Ketapang

Penulis
Syifa
-

Pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penerapan norma penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Pagar Mentimun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa (11/11).

Dalam sidak tersebut, pengawas menemukan 364 warga negara asing (WNA) yang bekerja tanpa pengesahan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Temuan ini berasal dari dua perusahaan berbeda, yakni PT SZCI sebanyak 202 orang dan PT BAP sebanyak 162 orang.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa sidak dilakukan sebagai respons atas terjadinya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang WNA, Wang Abao, yang diketahui tidak memiliki dokumen RPTKA.

“Untuk memastikan kepatuhan kedua perusahaan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dilanjutkan hingga 14 November 2025,” ujar Ismail Pakaya dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (27/11/2025).

Namun, lanjutnya, pelaksanaan sidak sempat mengalami hambatan. Salah seorang yang mengaku sebagai pihak pengelola kawasan menolak instruksi untuk mengeluarkan para WNA dalam waktu 3×24 jam. Instruksi tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan mobilitas perusahaan.

“Agar situasi tetap kondusif, pengawas memilih mundur setelah mendapatkan pernyataan dari pihak terkait yang akan menanggung konsekuensi dari penolakan tersebut,” kata Ismail.

Di tempat terpisah, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, menegaskan bahwa segala bentuk penghalangan terhadap tugas pengawas berhasil diatasi. Ia memastikan proses pengeluaran WNA dilakukan sesuai tahapan regulasi.

“Memberikan pelayanan maksimal kepada tenant itu penting, tetapi jangan sampai berhadapan dengan pengawas ketenagakerjaan yang sedang menjalankan tugas penegakan aturan,” ujarnya.

Rinaldi menambahkan, Kemnaker tetap bertindak profesional dan proporsional dalam menyikapi insiden tersebut. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021.

Ia mengingatkan bahwa kewajiban memiliki RPTKA tercantum jelas dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan pemerintah pusat.

“Pengecualian hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Rinaldi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Percepat Perbaikan Transportasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Pascabencana

Penulis
Syifa
-
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di daerah yang saat ini terdampak bencana antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan proses perbaikan dilakukan secara cepat, terukur, serta mengutamakan keselamatan.
“Kemenhub secara serius dan maksimal mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana transportasi yang terdampak bencana. Kemenhub telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar layanan transportasi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin demi mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Menhub Dudy, di Jakarta, Senin (1/12)
Di Provinsi Aceh, koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna menentukan proses dan tempat evakuasi korban. Hal serupa juga telah dilakukan di Sumatra Utara. Koordinasi dengan pemda terus dilakukan meski akses terbatas.
Pada waktu yang sama, Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus memantau titik-titik rawan. Rehabilitasi ruas-ruas jalur dilakukan dengan memperhatikan cuaca demi memastikan keselamatan petugas. Selain itu, sejumlah alat berat dan material berupa rel bekas sudah diturunkan untuk meminimalkan dampak banjir dan longsor.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus melakukan pendataan kerusakan fasilitas keselamatan di jalan nasional ketiga wilayah terdampak. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas Perhubungan provinsi/kabupaten/kota terkait juga terus dilakukan.
“Di tengah keterbatasan akses akibat bencana, Kemenhub terus berupaya secara bertahap dan maksimal. Kami mohon doa dan dukungan untuk seluruh petugas yang juga terdampak tapi tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Kami sampaikan pula empati dan kepedulian yang mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban. Semoga proses pemulihan berjalan lancar dan keselamatan seluruh pihak selalu terjaga,” kata Menhub Dudy.
Saat ini, sejumlah prasarana transportasi digunakan sebagai tempat evakuasi. Salah satunya adalah Pelabuhan Singkil di Provinsi Aceh yang terminal dan gedung kantornya sudah dipenuhi masyarakat.

Kemenhub juga membuka Posko Bantuan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di daerah. Bantuan akan didistribusikan langsung ke daerah-daerah bencana yang membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...630631632...4,900Halaman 631 dari 4,900