Beranda blog Halaman 654

Menteri Mukhtarudin Resmikan PasimGo Migran Center Sukabumi, Kolaborasi Cetak Pekerja Migran Berkualitas Tinggi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin meresmikan PasimGo Migran Center di Jl. Balandongan, Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (20/11/2025).

Dalam acara yang sama, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KP2MI dengan SMK dan Universitas Nasional Pasim Bandung.

Turut hadir Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol Dr. Dwiyono, Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes Pol Mulia Nugraha, Walikota Sukabumi H. Ayep Zaki, serta Rektor Universitas Nasional Pasim Prof. Dr. H. Armai Arief.

Menteri Mukhtarudin menyatakan, peresmian ini merupakan tindak lanjut langsung dari audiensi sebelumnya dengan Rektor Unas Pasim di Kantor KP2MI beberapa waktu lalu.

“Hari ini kita langsung wujudkan dalam bentuk MoU dan PKS agar terbentuk ekosistem yang terintegrasi antara pemerintah dan perguruan tinggi,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menegaskan, kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Kementerian P2MI sebagai salah satu leading sector penyedia lapangan kerja berkualitas.

Apalagi, lanjut Mukhtarudin, transformasi dari Badan menjadi Kementerian juga menjadi bukti keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia.

“Kita bergeser dari penempatan pekerja low-skill ke middle-high skill, terutama di sektor welder, hospitality, care-giver, dengan penguasaan bahasa asing yang mumpuni,” tegas Mukhtarudin seraya menambahkan bahwa perlindungan diberikan secara menyeluruh sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Tanah Air.

Sementara itu, Walikota Sukabumi H. Ayep Zaki mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran Menteri Mukhtarudin. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 15.000 pengangguran dari total 370.000 penduduk Sukabumi.

“Dengan 17 perguruan tinggi yang ada, kami akan ‘keroyokan’ mengatasi pengangguran. PasimGo Migran Center ini salah satu jawaban nyata,” kata Ayep Zaki.

Ia juga berjanji akan mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang selama hampir satu dasawarsa tidak beroperasi. “Tanggal 2 bulan depan saya akan menghadap Pak Menteri untuk mengaktifkan kembali BLK tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ayep Zaki menargetkan dalam 5–10 tahun ke depan Sukabumi menjadi kota dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia, termasuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas dan warga tanpa ijazah formal.

“Kami ingin Sukabumi menjadi Kota Bercahaya, bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia sejahtera, adil, dan makmur,” tandasnya.

Rektor Unas Pasim Prof. Armai Arief menambahkan, pusat pelatihan ini akan memasifkan pengajaran bahasa Jerman dan Jepang, serta segera menindaklanjuti arahan Menteri untuk menambah bahasa Italia. “Kami sangat bersyukur Pak Menteri mendukung penuh sehingga anak-anak yang kami latih nantinya bisa bekerja dengan layak dan biaya pelatihan terbayar setelah mereka sukses,” ujar Armai.

Dengan diresmikannya PasimGo Migran Center, Sukabumi kini memiliki pusat pelatihan pekerja migran berkualitas tinggi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, sekaligus menjadi salah satu solusi strategis menekan angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat lokal maupun nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ngantor di Desa Muryolobo, Bupati Jepara Targetkan Pembangunan Infrastruktur 2027

Penulis
Syifa
-

Program Bupati Ngantor di Desa kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Desa Muryolobo, Kecamatan Nalumsari, bertempat di Wisata Taman Buah dan Kolam Renang Anak-anak BBC Park Mojo, pada Selasa (18/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, perwakilan Anggota DPRD Jepara, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran para pejabat ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi wilayah serta menampung aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Jepara menegaskan bahwa program Bupati Ngantor di Desa merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar tersampaikan dan segera ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Bupati.

Selama kegiatan berlangsung, sejumlah layanan publik disediakan untuk warga, antara lain, Pelayanan administrasi kependudukan, Konsultasi kesehatan, dan Layanan perizinan.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang memanfaatkan pelayanan langsung di lokasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jepara juga menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Nalumsari.

“Anggaran untuk jalan dan jembatan akan kita anggarkan pada tahun 2027. Semoga infrastruktur yang kita usahakan ini bisa selesai dan menjadikan Nalumsari sebagai destinasi wisata di wilayah timur Jepara,” jelasnya.

Bupati turut berpesan agar masyarakat Muryolobo terus menjaga kebersihan lingkungan. “Jaga kebersihan dan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di lingkungan masing-masing,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kabupaten Jepara yang juga bertugas sebagai PIC Kecamatan Nalumsari, Edy Sujatmiko, menjelaskan bahwa berbagai usulan dari tahap pertama program telah menunjukkan progres yang cukup baik pada pelaksanaan tahap kedua ini.

Pada akhir kegiatan, Bupati Jepara bersama jajaran perangkat daerah menyerahkan bantuan bibit pohon, serta bantuan Program Jepara Makmur dari Baznas Kabupaten Jepara kepada warga yang berhak menerima.

Program Bupati Ngantor di Desa diharapkan terus menjadi wadah efektif bagi pemerintah daerah dalam mendengarkan kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan langsung, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Kabupaten Jepara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal untuk Libur Nataru 2025/2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus berupaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Salah satu program paket stimulus ekonomi pada akhir tahun ini adalah Program Diskon Tiket Transportasi pada masa Libur Nataru (Natal 2025 dan Tahun Baru 2026). Program ini ditujukan untuk memberikan insentif dan mendorong mobilitas masyarakat selama masa libur Nataru.

“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Bapak Presiden untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa Libur Nataru 2025/2026 ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (20/11).

Program Diskon Tiket Transportasi 2025/2026 ini telah disiapkan sejak menjelang kuartal keempat yang lalu, dan seluruh persiapan teknis telah dibahas dan disiapkan bersama, khususnya melalui pembahasan teknis pada Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Untuk finalisasi persiapan teknis dalam pelaksanaan program ini, telah disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi Teknis Satgas P2SP pada Kamis (20/11) yang diselenggarakan di kantor Kemenko Perekonomian.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan program Diskon Tiket Transportasi ini, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara, yaitu SKB Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025 dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025, pada 28 Oktober 2025. SKB tersebut mengatur tentang Penugasan kepada BUMN Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Diskon transportasi udara sendiri mulai dilaksanakan sejak akhir Oktober 2025 lalu, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 yang memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk atas jasa angkutan udara. Sementara itu untuk program Diskon Tiket untuk kereta api (PT KAI), angkutan laut (PT PELNI), dan angkutan penyeberangan (PT ASDP Indonesia Ferry), dengan telah diterbitkannya SKB Penugasan kepada BUMN Sektor Transportasi tersebut, akan mulai diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01 WIB. Dengan demikian masyarakat diharapkan sudah bisa mulai melakukan pemesanan tiket kereta api, kapal laut, dan angkutan penyeberangan sesuai dengan rencana liburannya. Diskon transportasi di Nataru diberikan untuk periode perjalanan mulai tanggal 22 Desember 2025 s.d. 10 Januari 2026, kecuali untuk kapal laut diskon diberikan untuk periode perjalanan tanggal 17 Desember 2025 s.d. 10 Januari 2026.

Program Diskon Tiket Transportasi pada Libur Nataru 2025/2026 mempunyai besaran dan target jumlah penumpang yang berbeda untuk setiap moda transportasi yang akan digunakan masyarakat:

1) Diskon Tiket Kereta Api (PT KAI)

● Diskon tiket sebesar 30% dari harga tiket untuk perjalanan kereta ekonomi komersil (156 KA Reguler dan 26 KA Tambahan).

● Diskon akan diberikan kepada 1.509.080 penumpang.

● Pembelian tiket dilakukan melalui seluruh channel resmi penjualan tiket PT KAI.

2) Diskon Tarif Dasar Angkutan Laut (PT PELNI)

● Diskon tiket angkutan laut sebesar 20% dari tarif dasar (setara 16%-18% dari total harga tiket) bagi penumpang kapal kelas ekonomi.

● Diskon akan diberikan kepada 405.881 penumpang.

● Pembelian tiket dilakukan melalui seluruh channel resmi penjualan tiket PT PELNI.

3) Diskon Tarif Angkutan Penyeberangan (PT ASDP Indonesia Ferry)

● Diskon tiket angkutan penyeberangan berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan (setara diskon riil rata-rata 19% dari tarif terpadu) yang berlaku pada 8 lintasan pada 16 pelabuhan.

● Diskon akan diberikan kepada 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan atau setara dengan 2,34 juta penumpang.

● Pembelian tiket dilakukan melakukan aplikasi Ferizy.

4) Diskon Tiket Pesawat Udara

● Diskon tiket pesawat berkisar 13%-14% dari harga tiket, yang merupakan akumulasi dari berbagai komponen penurunan biaya.

● Diskon akan diberikan kepada sekitar 3,59 juta penumpang.

● Selain itu, juga ditetapkan kebijakan perpanjangan jam operasi bandar udara, untuk memperkuat kelancaran mobilitas selama masa liburan.

Untuk mendorong mobilitas masyarakat di masa libur Nataru ini, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga menyiapkan berbagai events, khususnya di tiga wilayah destinasi pariwisata yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Pemerintah juga telah melakukan pemetaan terhadap paling tidak 42 Calender Events yang meliputi berbagai events internasional, Kharisma Nusantara Event, MICE, dan events daerah pada periode libur Nataru. Mulai dari penyelenggaraan Festival Pesona Minangkabau di Sumatera Barat pada 4-6 Desember, JogjaROCKarta Festival di Yogyakarta pada 6-7 Desember, Festiloka Panggung Nusantara pada 26-31 Desember di Anjungan Sarinah Jakarta hingga acara GWK Bali Countdown 2026 di Bali.

Sementara itu, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga telah mengoordinasikan penetapan libur sekolah akhir tahun untuk menyelaraskan sektor pendidikan ikut mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan pemetaan kalender pendidikan, mayoritas provinsi telah menetapkan libur semester ganjil antara 22 Desember 2025 s.d. 3 Januari 2026. Kemendikdasmen akan mengeluarkan Surat Edaran untuk memanfaatkan waktu libur dan menyampaikan pesan-pesan edukatif.

“Untuk mengoptimalkan Program Diskon Transportasi Nataru 2025/2026 ini, perlu kepastian informasi Libur Sekolah Akhir Tahun 2025, sehingga para orang tua dapat merencanakan lebih awal liburan bersama anak-anak dan keluarga,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Deklarasikan Satgas Jaga Jakarta: Wujud Kota yang Aman dan Nyaman

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta di halaman Balai Kota Jakarta, pada Jumat (21/11). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi penguatan kolaborasi antara pemerintah, warga, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dalam menjaga keamanan dan kesiapsiagaan Ibu Kota.

“Saya sungguh menyambut baik pembentukan Satuan Tugas Jaga Jakarta. Sebuah gerakan yang lahir dari semangat kolaborasi antara warga, pemerintah, dan seluruh unsur Forkopimda untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, tertib, dan siap menghadapi segala situasi,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menerangkan, transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya ditandai dengan kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dibangun dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan yang menjadi tanggung jawab bersama.

“Satgas Jaga Jakarta lahir sebagai wujud dari kesadaran itu. Saya sungguh mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh warga Jakarta serta jajaran Forkopimda yang telah bersinergi bersama dalam menjaga kota ini. Partisipasi, komitmen, dan dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian mempertegas upaya menjaga kota ini adalah kerja kita bersama,” ujarnya.

Menurut Gubernur Pramono, Satgas Jaga Jakarta bekerja dengan mengedepankan informasi, koordinasi, dan tindakan nyata yang terukur. Berbagai isu kerawanan, seperti tawuran, kriminalitas, konflik sosial, disinformasi, potensi radikalisme, hingga ancaman bencana, seperti banjir, kebakaran, dan cuaca ekstrem, menjadi fokus utama Satgas Jaga Jakarta dalam meningkatkan kewaspadaan dengan pendekatan kolaboratif.

“Deklarasi yang telah kita tandatangani merupakan bentuk komitmen bersama secara kolektif, menjadi pelopor perubahan sosial, menjaga keamanan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan membangun kolaborasi lintas sektor demi Jakarta yang lebih aman dan nyaman,” terangnya.

Gubernur Pramono berharap, komitmen yang telah dicetuskan dalam deklarasi ini tidak berhenti sebagai seremonial saja, melainkan harus menjadi pedoman moral untuk bergerak bersama. Ia berpesan kepada seluruh anggota Satgas Jaga Jakarta agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan kepekaan.

“Jadilah mata, telinga, dan hati pemerintah di tengah masyarakat. Terus gaungkan semangat Jaga Jakarta,” tuturnya.

Gubernur Pramono meyakini, dengan kerja bersama semua pihak, Jakarta semakin mampu menjaga keamanannya, memperkuat harmoni sosial, serta memastikan setiap warganya terlindungi. “Terima kasih telah turut jaga Jakarta. Bersama kita menguatkan sinergi, meneguhkan komitmen, meningkatkan kepedulian untuk Jakarta aman, Jakarta nyaman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Peninjauan di Morowali: Uji Kesiapan Pertahanan Terintegrasi dan Pengamanan Obvitnas

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah, yang diisi dengan simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Kunjungan ini berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III). Peninjauan ini dilakukan Menhan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Rangkaian kegiatan dimulai pada Rabu (19/11) dengan menyaksikan simulasi Force Down oleh Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas). Latihan ini memperlihatkan mekanisme penanganan pesawat asing atau gelap (black flight) yang melanggar kedaulatan wilayah udara.

Simulasi tersebut secara nyata menunjukkan kolaborasi matra TNI yang solid dan sinergi penting lintas sektoral, melibatkan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan berlapis di bandara sebagai gerbang utama negara guna mencegah segala bentuk aktivitas ilegal, mulai dari pelanggaran batas hingga penyelundupan.

Kegiatan dilanjutkan pada Kamis (20/11) dengan demonstrasi kekuatan militer melalui Operasi Perebutan dan Pengamanan Pangkalan Udara (OP3U) oleh Yonko 466 Kopasgat. Sesaat setelahnya, dilatihkan operasi penyergapan dan penindakan maritim oleh dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), yaitu KRI Bung Hatta-370 dan KRI Panah-626, yang berfokus pada penegakan hukum di laut. Menanggapi rangkaian latihan ini, Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Menhan Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.

Menutup keterangannya, Menhan Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya. Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Menhan, menjamin bahwa kehadiran negara akan terus ditingkatkan untuk menjaga sumber daya alam dan kedaulatan hukum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Garut Gelar Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri 2025

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (19/11). Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemkab Garut.
‎Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bekal bagi seluruh aparatur. Meskipun saat ini Pemkab Garut belum mengizinkan perjalanan dinas ke luar negeri, Sekda menekankan bahwa pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur perjalanan dinas luar negeri tetap wajib dikuasai.
‎”Sosialisasi hari ini adalah kegiatan tentang perjalanan ke luar negeri, namun jangan dikonotasikan bahwa kita seolah-olah akan ke luar negeri. Ini yang tidak boleh dikonotasikan,” ujar Sekda Garut, Nurdin Yana.
‎Ia menambahkan bahwa pengetahuan ini sangat krusial, terutama bagi kepentingan yang memberikan nilai manfaat tinggi seperti tugas belajar yang sah, atau apabila terdapat undangan perjalanan yang dibiayai oleh pihak luar.
‎”Kami minta kepada narasumber untuk memberikan mekanisme penetapan perjalanan dinas, prasyaratnya seperti apa, meskipun sekali lagi hari ini tidak mungkin kita melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi kan ada tugas belajar, tugas belajar kan sah bagi siapapun,” jelasnya.
‎Sekda Garut berharap seluruh peserta memiliki kapasitas untuk mengurus dan memfasilitasi perjalanan dinas pimpinan, sehingga prosedur yang dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
‎Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda, Meisya Mardiyanti, menjelaskan bahwa maksud utama sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur terkait regulasi, prosedur, dan tata cara kerja sama daerah termasuk mekanisme perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‎”Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan terbaru tentang kerja sama daerah, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga, menjelaskan prosedur teknis pengajuan, persetujuan, dan pelaporan perjalanan dinas luar negeri, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah yang efektif,” tutur Meisya.

‎Melalui kegiatan ini, Pemkab Garut berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta setiap perjalanan dinas, dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pangkalpinang Tingkatkan Ekspor Produk IKM ke Australia, Wali Kota Pangkalpinang: Kualitas Kita Siap Bersaing

Penulis
Syifa
-

Produk olahan pangan hasil laut Pangkalpinang dari Industri Kecil Menengah (IKM) Duo Ayu Sehati, kembali menunjukkan konsistensinya menembus pasar internasional dengan melaksanakan ekspor ke berbagai negara.

Ekspor kembali dilakukan dengan tujuan Sydney, Australia, melalui prosesi pelepasan yang dilakukan Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin, di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang, Senin (17/11)
‎
‎Kegiatan ini terwujud berkat kerja sama erat antara Bea Cukai, Balai Karantina, Garuda Cargo, dan Disperindag Provinsi Bangka Belitung, yang kesemuanya berperan memastikan produk IKM siap dan laik ekspor.

Wali Kota mengaku antusias terhadap kegiatan ini. Ia menegaskan, ekspor tersebut bukan sekadar pengiriman barang, tetapi menjadi pesan penting, bahwa pelaku UMKM dan IKM Pangkalpinang siap menghadapi persaingan di pasar global dengan menawarkan jaminan kualitas.
‎
‎“Hari ini kita buktikan bahwa produk IKM Pangkalpinang tidak kalah kelas. Kita mampu, kita siap, dan kita layak hadir di pasar global. Saya ingin para pelaku usaha percaya diri. Jangan ragu. Dunia itu luas, dan produk kita punya tempat di dalamnya,” ujar Prof Udin.
‎
‎Wali Kota juga menyoroti pentingnya adaptasi dan peningkatan kualitas di era persaingan saat ini. Untuk itu, ia berharap para pelaku IKM dan UMKM di Pangkalpinang dapat terus menjaga mutu produk yang dihasilkan, maupun penunjangnya seperti kemasan.

“Era sekarang adalah era ketepatan, kualitas, dan keberanian. Kalau kita berani melangkah dan menjaga mutu, pasar akan membuka pintunya lebar-lebar,” ujarnya.

Prof Udin juga menyebutkan, kolaborasi seluruh mitra, baik pemerintah maupun swasta diperlukan dalam mendukung produk-produk IKM lokal. Kerja sama lintas lembaga seperti ini diharapkan menjadi budaya untuk memperkuat ekonomi daerah.

“Saya mengharapkan kontribusi yang berkelanjutan dari semua mitra. Mari kita besarkan ini bersama. Apa yang kita mulai hari ini harus terus berlanjut dan berkembang, dan mendorong IKM kita agar terus maju. Ini adalah kerja nyata yang hasilnya kita lihat sendiri hari ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Tegaskan Langkah Jabar Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11).

Gubernur KDM menuturkan, untuk mencapai target nasional tersebut, Jabar mendorong berbagai langkah percepatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan link and match pendidikan dengan dunia kerja, hingga mengendalikan konsumsi publik yang tidak produktif.

“Akselerasi ekonomi, yaitu satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, yang ketiga adalah mendorong pendidikan, agar pendidikan kita mengarah pada dunia kerja. Kemudian keempatnya menekan angka konsumsi publik,” ujar KDM.

KDM menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat laju ekonomi. Ia menyoroti salah satu persoalan penting, yakni akses masyarakat Jabar dalam pembayaran listrik yang belum dapat dilayani oleh Bank BJB.

“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini bank bjb belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar (bjb) agar bisa jadi tempat pembayaran listrik warga,” tegas KDM.

Selain itu, KDM menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan–telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras –serta perluasan investasi di sektor pertanian. Menurutnya, produktivitas lahan harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan.

“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.

KDM juga menyampaikan kritik konstruktif terkait keadilan fiskal nasional. Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi industri dengan kontribusi pajak besar belum memperoleh bagi hasil optimal karena banyak perusahaan membayar pajak di daerah lain–sesuai lokasi kantor pusat, bukan lokasi operasional industrinya.

“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, desa-desa yang menjadi lokasi industri juga harus mendapatkan prioritas pembangunan–baik infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, agar tumbuh menjadi desa produktif dan mandiri secara fiskal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar Kuartal III Tahun 2025 mencapai 5,20 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.

KDM menyebut capaian ini sebagai sinyal kuat efektivitas kolaborasi lintas sektor di Jawa Barat.

“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif dari pemerintah daerah, provinsi, hingga dunia usaha yang berjalan simultan,”ujar KDM.

Ia menilai, tren positif tersebut didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif, meningkatnya investasi, serta penguatan aktivitas produksi.

KDM memproyeksi manfaat pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot akan mulai berdampak signifikan pada 2026, seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi industri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Resmi Bebas Polio Tipe 2: WHO Umumkan KLB Ditutup

Penulis
Syifa
-

Indonesia secara resmi telah mengakhiri Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, yang muncul akibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama beberapa tahun. Hampir 60 juta dosis imunisasi polio tambahan telah diberikan kepada anak-anak selama respon KLB ini.

Sejak Juni 2024 hingga saat ini, tidak ditemukan lagi virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Berdasarkan situasi ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB ditutup secara resmi pada 19 November 2025.

“Kita berhasil menghentikan penyebaran polio di Indonesia berkat dedikasi tenaga kesehatan, komitmen orang tua dan seluruh anggota masyarakat agar anak-anak diimunisasi, serta dukungan mitra. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kita harus terus bekerja sama agar polio tidak kembali dengan memastikan semua anak menerima imunisasi polio lengkap sesuai usia,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (21/11).

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Risiko polio masih ada, terutama dengan adanya kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa provinsi di Indonesia,” tambah Budi.

Dr. Saia Ma’u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat mengatakan keberhasilan Indonesia merupakan langkah penting menuju dunia tanpa polio. Keberhasilan ini juga memperkuat kemampuan seluruh Wilayah Pasifik Barat WHO untuk mempertahankan status bebas polio yang telah dicapai 25 tahun lalu.

“Saya mendorong seluruh 38 negara dan wilayah di Pasifik Barat untuk tetap waspada. Suatu hari nanti, polio hanya tinggal sejarah. Sampai saat itu tiba, kita harus melanjutkan imunisasi,” ucapnya.

KLB terjadi sejak bulan Oktober 2022, saat kasus pertama dilaporkan dari Aceh. Dalam dua tahun berikutnya, kasus juga ditemukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kasus cVDPV2 (varian virus polio) terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

Indonesia melakukan respons melalui dua putaran imunisasi tambahan polio dengan menggunakan vaksin novel OPV-2 (nOPV2) mulai akhir tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Secara paralel, cakupan imunisasi rutin juga meningkat, dengan persentase anak yang menerima dosis kedua vaksin polio inaktif (IPV) meningkat dari 63% (1,9 juta anak) pada 2023 menjadi 73% (3,2 juta anak) pada 2024.

Dalam upaya mengakselerasi peningkatan cakupan IPV, Kementerian Kesehatan menginisiasi penggunaan vaksin heksavalen yang menggabungkan DPT-HB-Hib dan IPV dalam satu suntikan. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis akibat infeksi Haemophilus influenza tipe b. Penggunaan vaksin heksavalen diharapkan jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya keluarga, serta mempercepat terbentuknya kekebalan terhadap berbagai penyakit. Program ini dimulai pada Oktober 2025 di provinsi DIY, NTB, Bali, serta enam provinsi di Tanah Papua, dengan pelaksanaan secara nasional direncanakan pada tahun mendatang.

Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan dalam deteksi dan investigasi lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak-anak. Kualitas surveilans AFP semakin baik melalui deteksi kasus lebih sensitif dan peningkatan kualitas spesimen.

Sesuai protokol Global Polio Eradication Initiative, tim independen global menilai kualitas respons KLB polio melalui Outbreak Response Assessment (OBRA) pada Juli 2023, Desember 2024, dan Juni 2025. Berdasarkan penilaian ini, disimpulkan Indonesia telah melaksanakan upaya respon yang berkualitas, melakukan serangkaian upaya penguatan dan peningkatan pelaksanaan program sebagaimana direkomendasikan tim OBRA, serta membuktikan tidak adanya kasus baru. Dengan demikian, WHO menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria berakhirnya KLB, sehingga status KLB Polio dapat ditutup.

Pencapaian ini terwujud melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, dengan seluruh mitra pembangunan internasional seperti WHO, UNICEF, United Nations Development Programme (UNDP), Clinton Health Access Initiative (CHAI), dan Rotary International. Pencapaian ini pun terwujud berkat dedikasi para tenaga kesehatan dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman, mengatakan ini menunjukkan hal yang bisa kita capai ketika masyarakat, tenaga kesehatan, dan mitra bersatu.

“Kita harus terus menjaga momentum agar setiap anak mendapatkan imunisasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan bebas dari polio serta penyakit lainnya yang dapat dicegah dengan imunisasi,” ungkapnya.

Dengan berakhirnya status KLB Polio ini, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjaga Indonesia tetap bebas polio melalui penguatan imunisasi rutin, peningkatan surveilans, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aria Bima Usulkan ASN dan Dosen Bisa Jadi Anggota DPR Tanpa Mundur dari Jabatan

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan wacana baru terkait aturan pencalonan anggota legislatif. Ia mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN), termasuk dosen dan birokrat, dapat menjadi calon anggota DPR tanpa harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Menurutnya, hal tersebut penting agar partai punya lebih banyak opsi dalam mengusung caleg.

Wacana itu disampaikan Aria saat menanggapi gugatan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan lima mahasiswa yang meminta agar konstituen dapat memberhentikan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

Aria Bima awalnya mengatakan sebaiknya yang diubah bukan sistem pemberhentian anggota DPR. Dia mengatakan perlu ada perbaikan lembaga partai politik.

“Rakyat bisa menghentikan anggota DPR kok, per 5 tahunan. DPR ini kan lembaga, DPR ini kan bukan perorangan, keputusannya kan Alat Kelengkapan Dewan termasuk masa waktu jabatan anggota dewan,” kata Aria Bima seperti dilansir dari lama detik.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).

Ia menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik, sehingga pembenahan internal parpol harus menjadi prioritas.

“Kalau ingin DPR ini bagus perbaiki partai politiknya. Kader-kader yang bagus misalnya jangan lagi ada penolakan,” ujarnya.

Aria lalu melontarkan wancana agar pegawai negeri sipil seperti dosen bisa menjadi calon anggota DPR hanya dengan cuti tanpa tanggungan negara. Dia mengatakan hal itu membuat dosen atau ASN tersebut bisa kembali ke pekerjaan awal setelah selesai menjabat anggota DPR.

“Misalnya pegawai negeri sipil, dosen dan birokrat boleh kan dong jadi anggota DPR. Tetapi bisa cuti tanpa tanggungan negara. Dulu ada Pak Amien Rais. Dulu banyak-banyak dosen itu jadi anggota DPR, selesai jadi anggota DPR balik lagi ke kampus,” ujarnya.

Dia mengatakan keharusan seorang dosen ASN untuk mengundurkan diri dari pekerjaan awalnya membuat akademisi jadi jarang terjun ke politik. Dia mengatakan hal itu berpengaruh pada kualitas anggota legislatif.

“Kalau sekarang harus keluar, ya kualitasnya jadi jelek. Mereka nggak bisa, dosen Unpad, dosen UGM, dosen ITB, kalau emang partai butuh, harusnya dia bisa cuti tanpa tanggungan negara. Jadi anggota DPR terus balik lagi,” ujar dia.

Dia menilai UU Pemilu perlu mengatur secara khusus agar partai politik tak dibatasi dalam mengusung calon anggota DPR. Menurutnya, dosen hingga ASN dapat menjadi anggota partai sementara atau dapat direkomendasikan partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif.

“Ini yang saya kira nanti di undang-undang pemilu khususnya pileg dan partai politik, saya berpikiran bahwa sumber resources anggota DPR yang diusung partai politik ini jangan dibatas-batasi lagi ya. Nanti kalau nggak nanti isinya cuma orang HIPMI dan KADIN aja isinya pengusaha tok ya,” ujarnya.

“Atau syaratnya yang di undang-undang, calon legislatif ditambahkan, yang ber-KTA atau yang mendapatkan rekomendasi dari partai politik gitu. Kalau toh pegawai negri sipil nggak boleh berpartai misalnya, boleh sih, yang nggak boleh kan hanya jabatan nggak boleh jadi pengurus partai,” sambung dia.

Sebelumnya, gugatan UU MD3 itu dilayangkan lima mahasiswa ke MK. Pemohon terdiri atas Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Perkara terdaftar dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Para pemohon ini meminta agar anggota DPR dapat diberhentikan oleh konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...653654655...4,901Halaman 654 dari 4,901