Beranda blog Halaman 655

Fikri Faqih Tegaskan Peran Guru Kunci Penguatan Jati Diri Bangsa Melalui Empat Pilar di Brebes

Penulis
Syifa
-

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menyoroti peran strategis para pendidik sebagai “ujung tombak” dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh anggota MPR RI dari Fraksi PKS tersebut saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diadakan di Yayasan Harapan Umat Brebes pada Minggu (16/11).

Kegiatan yang dihadiri puluhan guru ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MPR RI untuk memperkuat jati diri dan persatuan bangsa.

Dalam paparannya, Fikri menjelaskan kepada peserta bahwa program sosialisasi ini adalah ikhtiar nyata untuk menjaga keutuhan bangsa dengan menginternalisasi empat landasan kebangsaan.

Empat landasan itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menyatukan dalam keragaman.

Fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa pemahaman mendalam tentang esensi Empat Pilar ini dimiliki oleh para pendidik, mengingat peran vital mereka dalam mendidik generasi penerus.

Legislator PKS dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu menekankan bahwa dengan pemahaman yang kuat, para guru akan maksimal dalam mentransfer nilai-nilai luhur tersebut.

“Para guru adalah ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Apabila guru memiliki pemahaman yang kuat tentang Empat Pilar ini, maka transfer nilai kepada peserta didik akan maksimal,”kata Fikri.

Lebih lanjut, Fikri juga menambahkan bahwa pengamalan nilai-nilai Empat Pilar, yakni persatuan dalam keberagaman yang berlandaskan konstitusi dan ideologi Pancasila, tidak hanya memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia sebagai negara yang memiliki identitas nasional yang kokoh di tengah keberagaman.

Sosialisasi yang menyasar peserta guru di Yayasan Harapan Umat Brebes ini dirancang untuk mencapai sasaran ganda, yaitu memberikan pemahaman mendalam dan mendorong pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai landasan kuat demi keberlanjutan dan keutuhan NKRI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ateng Sutisna Dorong Penegakan Hukum Perdagangan Karbon Berbasis Perlindungan Masyarakat Adat

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna memberikan apresiasi atas langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tengah mengkaji sanksi terhadap pelanggaran dalam perdagangan karbon dengan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA). Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus melihat persoalan yang lebih luas, terutama konflik yang selama ini muncul di wilayah adat.

Ia menjelaskan bahwa skema carbon offset di mana pengembang menjual serapan karbon dari kawasan hutan yang mereka restorasi hingga ratusan tahun seringkali menimbulkan permasalahan.

“Fraud, greenwashing, hingga penistaan terhadap masyarakat adat adalah potensi yang nyata dalam praktik perdagangan karbon kita,” ujarnya.

Contoh utama terjadi di Kalimantan Tengah, di mana sejumlah pengembang restorasi hutan mengalami tumpang tindih dengan konsesi perkebunan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memicu konflik kepentingan yang merugikan masyarakat lokal.

Ateng juga menyoroti temuan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menunjukkan bahwa masyarakat adat hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses proyek karbon.

“Sebanyak 70% kredit karbon dari hutan adat dikelola korporasi, sementara masyarakat adat hanya menerima 5–10% manfaat dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Laporan dari Climate Change News (2025) turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Di Kalimantan, sejumlah proyek REDD+ di wilayah adat dikuasai secara eksklusif oleh korporasi yang didukung industri pengolahan kayu, kelapa sawit, hingga PLTU batu bara.

Bahkan, sejumlah konsesi lahan penghasil kredit karbon memiliki jejak deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat yang belum pernah terselesaikan. Sebagian skema karbon juga digunakan sebagai greenwashing, sementara kerusakan lingkungan tetap terjadi.

Karena itu, ia menilai kolaborasi KLH & Mahkamah Agung harus memastikan bahwa penegakan hukum pasar karbon tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga akar konfliknya, termasuk persoalan sosial dan hak masyarakat adat.

“Perdagangan karbon tidak boleh hanya menguntungkan korporasi. Skema carbon offset harus menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat adat yang selama ratusan tahun menjaga hutan kita,” tegasnya.

Ia berharap kajian yang sedang disusun dapat memperkuat integritas pasar karbon Indonesia, sekaligus memastikan bahwa masyarakat adat menjadi pihak yang dilindungi dan diberdayakan.

“Tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat, integritas pasar karbon kita akan terus rapuh,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sufmi Dasco Dapat Apresiasi atas Respons Cepat Rehabilitasi Guru Luwu Utara

Penulis
Syifa
-
Ikatan Keluarga Besar Pemuda Tegal Bersatu menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, atas tindakan cepatnya merespons kasus dua guru di Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya.
Kasus yang menimpa dua tenaga pendidik, Abdul Muis dan Rasnal, sempat menjadi perhatian luas setelah ramai diperbincangkan melalui berbagai platform media sosial. Publik kemudian mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah, yang ditindaklanjuti oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan melakukan koordinasi langsung bersama sejumlah kementerian terkait.
Respons cepat tersebut menghasilkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar kedua guru tersebut direhabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi pemulihan nama baik serta pengembalian hak-hak administratif mereka sebagai tenaga pendidik.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Pemuda Tegal Bersatu, Nizar Chaeroni, dalam pernyataan resminya menilai langkah cepat Sufmi Dasco Ahmad menggambarkan keberpihakan terhadap dunia pendidikan dan para guru yang membutuhkan perlindungan hukum. Organisasi tersebut juga berharap mekanisme pengawasan dan penanganan kasus serupa dapat diperkuat di masa mendatang agar tidak merugikan para pendidik.
“Respons cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi para guru. Kami memberikan apresiasi atas ketegasan dan perhatian beliau,” ujar Nizar Chaeroni.

Hingga laporan ini disampaikan, pemerintah pusat bersama instansi pendidikan terkait masih memantau proses tindak lanjut pemulihan hak dan kedudukan kedua guru tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Perkuat Kompetensi Guru Vokasi untuk Hadapi Industri 4.0 dan Era Kecerdasan Buatan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong peningkatan kualitas guru dan pendidikan vokasi untuk menjawab tantangan Industri 4.0 dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dalam Seminar Internasional “Reshaping TVET Teacher Competence in the Era of Industry 4.0 and Artificial Intelligence” di BBPPMPV BMTI, Kota Cimahi, Selasa (18/11).

Dalam pemaparannya, Wamen Atip menekankan empat strategi utama Kemendikdasmen untuk memperkuat kualitas lulusan dan tenaga pendidik vokasi. Strategi tersebut mencakup penyelarasan kurikulum, transformasi digital pembelajaran, penguatan sumber daya manusia, serta perluasan kemitraan multisektor, baik nasional maupun internasional.

“Kurikulum vokasi harus adaptif, relevan, dan terintegrasi. Quality assurance dan curriculum alignment adalah kunci agar lulusan kita mampu bersaing, termasuk di pasar kerja global,” ujar Wamen Atip.

Wamen Atip turut menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi lulusan SMK Indonesia, khususnya terkait pengakuan kompetensi di negara tujuan kerja. Ia menegaskan bahwa kemampuan bahasa Inggris dan sertifikasi kompetensi masih menjadi kendala utama.

“Tantangan utama lulusan vokasi kita adalah tingkat keterampilan yang belum sepenuhnya direkognisi negara tujuan dan kemampuan bahasa,” ujarnya.

Kemendikdasmen terus mendorong inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital agar pendidikan vokasi semakin relevan dengan kebutuhan industri. “Kami memperluas akses, memperkuat inovasi, dan membangun ekosistem pembelajaran vokasi digital untuk memastikan siswa memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri masa kini,” jelas Wamen Atip.

Wamen Atip turut memaparkan skala ekosistem pendidikan vokasi Indonesia yang sangat besar, dengan 2.310 SMK, satu juta siswa vokasi, 975 mitra industri, dan tujuh balai pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi guru serta relevansi pembelajaran.

Program revitalisasi satuan pendidikan yang tengah berjalan juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Revitalisasi ini menghasilkan efek yang berganda, antara lain menyerap tenaga kerja hingga 29 ribu orang, serta melibatkan hampir 6 ribu UMKM di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemendikdasmen mengembangkan berbagai program inovatif seperti pembelajaran jarak jauh untuk wilayah 3T, penyediaan community learning center bagi anak Pekerja Migran Indonesia, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta program literasi untuk pembelajar dewasa.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Atip juga menekankan pentingnya memandang AI sebagai alat bantu, bukan ancaman bagi dunia pendidikan. “Artificial intelligence bukan segalanya. AI adalah alat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas kita. Superkomputer sejati adalah otak manusia,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi guru, pembelajaran kontekstual, micro-credential, serta budaya belajar sepanjang hayat menjadi fondasi masa depan pendidikan vokasi Indonesia.

Menutup paparannya, Wamen Atip kembali menekankan pentingnya kualitas sebagai fondasi utama pembangunan pendidikan. “Quality is everything. Mandat konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan bermutu untuk semua,” pungkasnya.

Untuk meningkatkan literasi sains dan numerasi, Menteri Mu’ti mengatakan bahwa Kemendikdasmen saat ini sedang mengembangkan buku-buku STEM yang disederhanakan, aplikatif, dan bermuatan nilai karakter.

“Kami tengah menyiapkan buku-buku STEM yang mudah, murah, menyenangkan, sekaligus mindful dan meaningful agar pembelajaran sains lebih dekat bagi anak-anak. Teknologi harus dijelaskan secara sederhana, tetapi tetap disertai nilai. Itulah pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran,” jelas Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti kembali menegaskan kebijakan alokasi Dana BOS yang lebih fleksibel untuk pengadaan bahan bacaan. “Sekarang 10 persen Dana BOS dapat digunakan untuk membeli buku, termasuk buku non-teks. Ini bagian dari komitmen membangun budaya membaca. Kami memastikan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan agar sekolah memiliki sumber belajar yang memadai,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha, menyampaikan apresiasi atas perhatian Mendikdasmen terhadap industri perbukuan. Ia menegaskan harapan besar pelaku industri agar kebijakan pendidikan dapat membuka ruang lebih luas bagi perkembangan literasi nasional.

“Kami mendambakan kebijakan yang menyehatkan ekosistem perbukuan nasional, serta pemimpin yang memiliki kecintaan mendalam terhadap buku. Kami siap bekerja sama untuk membentuk masyarakat pembaca dan pembelajar,” ujar Arys.

Arys menambahkan bahwa dunia perbukuan membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat berkontribusi optimal bagi pendidikan bangsa.

Menutup sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan pentingnya menjadikan Munas XX IKAPI sebagai momentum nasional untuk memperkuat gerakan literasi Indonesia. “Tanpa membangun budaya membaca, budaya menulis, dan pembelajaran berbasis buku, kita tidak akan menjadi bangsa yang maju. Munas IKAPI ke-20 harus menjadi momentum bersama untuk membangun generasi Indonesia yang kuat dan hebat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Ajak IKAPI Perkuat Ekosistem Literasi Nasional yang Bermutu

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat budaya membaca dan menulis sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XX Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang digelar di Jakarta, Rabu (19/11).

Dalam pidato kuncinya, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran ekosistem perbukuan. Ia menegaskan bahwa buku merupakan faktor penentu penguatan sumber daya manusia.

“Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusianya, dan penentunya adalah buku,” ujarnya.

Menteri Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada IKAPI yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyediaan bahan bacaan berkualitas. Ia mendorong IKAPI tidak hanya berperan sebagai penerbit, tetapi juga sebagai penggerak literasi nasional.

“Kita membangun bangsa yang maju dan unggul melalui pendidikan bermutu, dan kuncinya adalah membangun budaya membaca serta budaya menulis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada IKAPI sebagai mitra strategis dalam penyediaan bahan bacaan yang relevan dan bermutu. Ia menegaskan perlunya sinergi untuk memperkuat ekosistem literasi nasional.

“Kami berharap IKAPI tidak hanya menerbitkan buku, tetapi juga membantu melahirkan penulis-penulis yang baik serta membangun ekosistem literasi yang kuat,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya inovasi dalam penyajian buku agar lebih menarik bagi pelajar. “Buku akan menarik dibaca jika handy , ringan, layout -nya menarik, dan memudahkan pembaca memahami gagasan pentingnya,” kata Menteri Mu’ti.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Mu’ti juga menekankan pentingnya menugaskan siswa membaca dan menulis sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. “Pekerjaan rumah (PR) itu penting, tetapi bukan hanya mengerjakan soal. PR mestinya menugaskan anak membaca dan menulis, seperti membuat resensi atau review buku,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Mu’ti juga menyoroti perlunya membuka ruang imajinasi dan aktualisasi siswa. “Ruang imajinasi dan ruang aktualisasi anak-anak harus lebih terbuka. Pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan menjawab soal, tetapi membangun nalar jernih bagi anak-anak,” tuturnya.

Untuk meningkatkan literasi sains dan numerasi, Menteri Mu’ti mengatakan bahwa Kemendikdasmen saat ini sedang mengembangkan buku-buku STEM yang disederhanakan, aplikatif, dan bermuatan nilai karakter.

“Kami tengah menyiapkan buku-buku STEM yang mudah, murah, menyenangkan, sekaligus mindful dan meaningful agar pembelajaran sains lebih dekat bagi anak-anak. Teknologi harus dijelaskan secara sederhana, tetapi tetap disertai nilai. Itulah pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran,” jelas Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti kembali menegaskan kebijakan alokasi Dana BOS yang lebih fleksibel untuk pengadaan bahan bacaan. “Sekarang 10 persen Dana BOS dapat digunakan untuk membeli buku, termasuk buku non-teks. Ini bagian dari komitmen membangun budaya membaca. Kami memastikan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan agar sekolah memiliki sumber belajar yang memadai,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha, menyampaikan apresiasi atas perhatian Mendikdasmen terhadap industri perbukuan. Ia menegaskan harapan besar pelaku industri agar kebijakan pendidikan dapat membuka ruang lebih luas bagi perkembangan literasi nasional.

“Kami mendambakan kebijakan yang menyehatkan ekosistem perbukuan nasional, serta pemimpin yang memiliki kecintaan mendalam terhadap buku. Kami siap bekerja sama untuk membentuk masyarakat pembaca dan pembelajar,” ujar Arys.

Arys menambahkan bahwa dunia perbukuan membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat berkontribusi optimal bagi pendidikan bangsa.

Menutup sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan pentingnya menjadikan Munas XX IKAPI sebagai momentum nasional untuk memperkuat gerakan literasi Indonesia. “Tanpa membangun budaya membaca, budaya menulis, dan pembelajaran berbasis buku, kita tidak akan menjadi bangsa yang maju. Munas IKAPI ke-20 harus menjadi momentum bersama untuk membangun generasi Indonesia yang kuat dan hebat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Terima Menteri Australia Selatan, Bahas Penguatan Kerja Sama Pendidikan Tinggi, Riset, dan Industri

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menerima kunjungan Minister for Trade and Investment South Australia, Hon Joe Szakacs dalam agenda Courtesy Call, Kamis (20/11). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia Selatan dalam bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi, hingga pengembangan industri.

Pertemuan bilateral tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas kemitraan dan memperdalam kolaborasi institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor industri kedua negara. Indonesia dan Australia Selatan selama ini menjalin hubungan yang erat, khususnya dalam bidang akademik dan penelitian.

Dalam kesempatan tersebut, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Australia telah berkembang pesat, terutama melalui program studi, riset bersama, dan skema pendanaan kolaboratif antar perguruan tinggi. Saat ini lebih dari 4.000 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di Australia setiap tahunnya.

“Indonesia dan Australia memiliki kolaborasi yang sangat kuat di bidang pendidikan dan riset. Kami berharap kolaborasi dapat semakin diperkuat melalui program-program bersama yang berdampak langsung pada kualitas lulusan dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja,” ujar Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya riset yang tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi memberikan dampak nyata dalam pengembangan teknologi, industri, dan pembangunan kawasan. Pemerintah Indonesia membuka peluang perluasan kerjasama riset yang melibatkan perguruan tinggi terkemuka, industri, dan pemerintah daerah.

“Kami ingin memperluas riset kolaboratif yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga terhubung dengan kebutuhan industri dan pemerintah daerah. Hasil riset harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan,” lanjut Menteri Brian.

Minister for Trade and Investment South Australia, Hon Joe Szakacs, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Australia Selatan untuk memperkuat kerjasama jangka panjang, terutama melalui investasi pendidikan, riset, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menteri Hon Joe Szakacs menyampaikan bahwa banyak tokoh Indonesia merupakan alumni universitas di Australia Selatan, dan hal tersebut memperkuat hubungan institusional kedua negara.

“Banyak tokoh Indonesia merupakan alumni universitas di Australia Selatan, dan hal ini semakin memperkuat hubungan institusional kedua negara. Saat ini universitas dan lembaga pendidikan kami tengah meningkatkan berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari program gelar bersama, pengembangan guru, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, hingga peningkatan jumlah pengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia,” ujar Menteri Hon Joe Szakacs.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama kedua Menteri bahwa pendidikan tinggi perlu terhubung langsung dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional.

Selain itu, hasil riset diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap inovasi dan peningkatan daya saing kawasan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas strategis bagi Indonesia dan Australia Selatan. Melalui pertemuan ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan perkembangan industri.

Kolaborasi strategis antara Indonesia–Australia Selatan diharapkan tidak hanya memperluas jejaring akademik, namun juga melahirkan inovasi berkelanjutan yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan daya saing kawasan, transfer teknologi, serta kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

FLC 2025 Regional IV Tekankan Inovasi, Kepemimpinan, dan Komunikasi Publik sebagai Fondasi Pemimpin Muda Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melanjutkan rangkaian Future Leaders Camp (FLC) 2025 Regional IV di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (20/11). Kegiatan ini menghadirkan tiga materi inti yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan mahasiswa dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ini menempatkan inovasi, kepemimpinan berbasis nilai, dan komunikasi publik sebagai kompetensi penting yang wajib dimiliki pemimpin masa depan Indonesia.

Pada sesi pertama, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menegaskan bahwa kemajuan peradaban modern ditentukan oleh kemampuan bangsa menguasai teknologi dan menciptakan inovasi.

Menurutnya, inovasi tidak dapat hadir tanpa manusia unggul yang berkomitmen melalui proses penciptaan berbasis integritas, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian mengambil risiko.

“Peneliti-peneliti kita itu adalah pemimpin hidup, bisa berkomunikasi jujur, berani, dan bisa bermanfaat secara luas,” ujar Dirjen Fauzan.

Dirjen Risbang juga menekankan bahwa FLC harus mendorong mahasiswa menjadi pemimpin yang aktif di tengah masyarakat.

“Kita ingin mahasiswa tidak hanya terampil memecahkan masalah, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif dan menjadi pemimpin di komunitas mereka.” ujar Fauzan.

Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, Dirjen Fauzan mengingatkan peserta bahwa pertumbuhan diri adalah faktor paling menentukan dalam kepemimpinan dan inovasi.

Melalui penjelasan ini, Dirjen Risbang menekankan bahwa kemajuan tidak dilihat dari posisi seseorang saat ini, tetapi dari kecepatan belajar, keinginan berkembang, dan kemauan untuk melampaui batas diri.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pertanyaan peserta mengenai hilirisasi riset, kesiapan SDM teknologi Indonesia, dan peluang membangun ekosistem deep tech nasional.

Sesi berikutnya menghadirkan Rizky Arief Dwi Prakoso, CEO & Founder HMNS, “Leading with Purpose: Transformative Growth and the Power of Values-Driven Leadership.”

Rizky menekankan bahwa kepemimpinan sejati berangkat dari kejelasan tujuan dan pegangan nilai yang konsisten, dan transformasi diri merupakan syarat utama transformasi organisasi, meliputi: memahami motivasi terdalam, memelihara integritas dalam proses memimpin, serta membangun disiplin dan refleksi yang berkelanjutan.

Diskusi lanjutan membahas bagaimana mempertahankan nilai dalam tekanan, mengelola tim multigenerasi, serta menjadikan kegagalan sebagai ruang belajar.

Sesi terakhir dipandu oleh Imam Santoso, Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Content Creator, melalui materi “Public Communication in the Digital Era: Strategies to Shape Public Awareness.”

Materi menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam mengelola pesan publik di era digital yang kompetitif. Imam menjelaskan prinsip-prinsip dasar komunikasi digital yang efektif: pesan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami, kecepatan dan akurasi menjadi kunci, pemimpin harus memahami pola pikir audiens digital, storytelling dapat membangun kepercayaan, dan etika komunikasi digital harus dijaga.

Diskusi membahas strategi menghadapi misinformasi, membangun citra publik yang autentik, serta menciptakan konten yang berorientasi pada dampak sosial.

Sebagai penutup rangkaian hari kedua, seluruh peserta diminta menyusun Mini Project, yaitu latihan merancang solusi berbasis data dan riset untuk isu-isu strategis yang akan dihadapi Indonesia menjelang 2045.

Dalam sesi ini, peserta berdiskusi intensif dalam kelompok kecil, mengidentifikasi masalah publik yang relevan, menganalisis akar permasalahan, dan menyusun rencana aksi yang berdampak, solutif, serta berkelanjutan.

Mini Project ini menjadi sarana bagi peserta untuk mengintegrasikan seluruh pembelajaran, yaitu inovasi, kepemimpinan berbasis nilai, dan komunikasi publik. Rangkaian materi hari kedua FLC 2025 Regional IV menegaskan pentingnya tiga fondasi bagi pemimpin masa depan: inovasi, kepemimpinan berbasis nilai, dan komunikasi publik, serta kemampuan merancang solusi nyata melalui Mini Project.

Kemdiktisaintek berkomitmen memperkuat ekosistem pendidikan tinggi agar melahirkan pemimpin yang responsif terhadap perkembangan zaman, berkarakter kuat, dan mampu berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Dan mengajak seluruh mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun generasi pemimpin yang siap membawa Indonesia menuju 2045 dengan kompetensi, integritas, dan visi yang matang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Rini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif untuk Reformasi Berkelanjutan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat ekosistem reformasi birokrasi nasional. Melalui Paguyuban PANRB, sinergi antara empat instansi terkait diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025 di Bandung, Kamis (20/11/2025), Rini menyebut bahwa reformasi birokrasi hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh instansi berperan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling melengkapi.

Paguyuban PANRB terdiri dari Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025, di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Rakor ini menjadi momentum penting sebagai pintu masuk fase baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Rini menyebut forum ini sebagai moment of reset untuk mempersiapkan arah reformasi birokrasi selama dua dekade ke depan.

Rini berpesan agar empat instansi ini semakin kuat berkonsolidasi agar birokrasi nasional bergerak dalam ritme yang sama. Jika dianalogikan sebagai sebuah orkestra, Kementerian PANRB berperan sebagai konduktor, dan LAN adalah sekolah musik. Sementara BKN bertugas mengelola talenta musisi, serta ANRI penjaga partiture dan rekaman sejarah.

Sebagai instansi yang salah satu fungsinya menerbitkan kebijakan, Rini mengingatkan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah semakin tinggi. Satu keluhan terhadap layanan atau kebijakan bisa bergulir viral dan mengubah dinamika kebijakan.

Namun Rini menegaskan bahwa kebijakan tidak boleh berbasis viralitas. “Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas,” tegas Menteri Rini.

Rini berpesan agar rapat ini tidak menjadi forum sesaat. Sesuatu yang konkret diharapkan bisa dihasilkan, terutama menyiapkan tahun anggaran 2026 dengan lebih terpadu.

Setidaknya ada tiga keluaran yang diharapkan Rini. Pertama, shared outcomes paguyuban PANRB yang mencerminkan prioritas lintas lembaga. “Kita memerlukan beberapa outcome inti yang menjadi kompas bersama, seperti integrasi menyeluruh manajemen ASN, penguatan kualitas kebijakan dan policy delivery, penerapan standar nasional pelayanan publik yang human-centered, serta tata kelola kearsipan nasional yang modern dan interoperable,” papar Rini.

Kedua, pemetaan ekspektasi resiprokal antar-lembaga paguyuban secara lebih jelas dan terstruktur. Serta yang ketiga adalah instrumen kolaborasi yang operasional. Bisa dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, forum koordinasi tematik, Project Management Office (PMO) lintas lembaga, hingga dashboard kinerja anggota instansi paguyuban.

“Saya berharap rakor ini menjadi titik penguatan. Dari koordinasi menjadi orkestrasi, dari rencana menjadi implementasi, dari egosystem menjadi ecosystem,” pungkas Rini.

Terkait kolaborasi dalam pengembangan kompetensi ASN, Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan konsep future leader program. Sebuah program pendidikan yang menggandeng berbagai pihak untuk memberikan sudut pandang baru, termasuk bekerja sama dengan BUMN, konsultan, hingga perusahaan swasta dari luar negeri.

“Program pengembangan kompetensi bagi milenial yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan. Program yang menggunakan pendekatan multi exit dan multi entry ini diselenggarakan berkolaborasi dengan korporasi,” jelas Taufiq.

Sementara dari sisi lain, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, ia membawa reformasi birokrasi dengan tiga semangat besar, yakni melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. “Semangat itu dituangkan dalam regulasi, dari yang sebelumnya represif menjadi responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Zudan.

Semua capaian dan rencana yang sudah dilakukan saat ini, lebih bermanfaat bagi masa depan jika diarsipkan secara optimal. Dari sini, peran ANRI dalam perjalanan reformasi birokrasi menjadi krusial.

Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan, jajaran ANRI juga memiliki tugas untuk menganalisis data kearsipan, termasuk perjalanan reformasi birokrasi dari awal dicanangkan. Lebih luas lagi, pelayanan publik pun bergantung pada ketertiban arsip.

Analisis arsip mendukung perencanaan strategis dan perumusan kebijakan publik yang solutif. “Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kalau arsipnya tidak tertib? Jika tidak ada arsip digital, kita akan mundur,” ungkap Mego.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Doli Kurnia Tekankan UU Perampasan Aset Harus Jadi Instrumen Utama Lawan Korupsi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai kehadiran regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan upaya negara dalam memutus praktik korupsi dari hulu ke hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli dalam wawancara program Jejak Pradana yang ditayangkan di detikcom pada Jumat (7/11/2025). Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya menilai RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum terkait tindak pidana korupsi.

“Saya pernah juga mungkin pernah juga dibully, dianggap saya ini tidak setuju, tapi sebetulnya saya di awal katakan UU ini penting, apa pentingnya? Karena ini adalah bagian dari kita untuk mengoptimalkan upaya keras kita menghapuskan korupsi di Indonesia,” kata Doli.

Doli menekankan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai kerangka besar pemberantasan korupsi untuk membuat pemberantasan korupsi lebih komprehensif.

“UU Perampasan Aset ini harus ditempatkan bagian judul besar, kita harus membasmi, membrangus korupsi, seperti yang dikampanyekan Pak Prabowo, betul kita udah punya UU lain ada UU Tipikor, UU TPPU, tapi rasanya mungkin masih perlu ada instrumen lain untuk menguatkan tadi supaya korupsi tidak lagi,” katanya.

Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku korupsi. Dengan mekanisme perampasan aset yang jelas dan tegas, Doli meyakini calon pelaku akan berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan korupsi.

“Tentu kita berharap ada efek jera, orang nggak berani lagi, karena dia nyolong harus dibaikin, kedua adalah ya tentu kalau uang negara diambil ya harus dikembalikan ke negara, nggak ke mana-mana , selama ini kan mungkin orang juga ada tanya-tanya kalau ada penyitaan aset atau hasil korupsi gitu, itu ke mana? Diserahkan ke mana? Dan mau diapain itu?” ucapnya.

Selama ini, publik kerap mempertanyakan ke mana aset hasil korupsi dialirkan setelah dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Melalui undang-undang ini, Doli memastikan jalur pengembalian aset negara akan diatur dengan lebih rinci dan transparan.

“Kan selama ini banyak yang bertanya, lho ini korupsi, divonis, ini ke mana, nah UU ini harus diperjelas, siapa yang tanggung jawab pengambilan aset negara,” jelasnya.

Doli menjelaskan bahwa pembahasan RUU di DPR saat ini fokus pada bagaimana menjadikan undang-undang tersebut efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Pengaturan soal jenis aset yang dirampas, mekanisme pelaksanaan, hingga pihak yang berwenang tengah dikaji secara mendalam.

Ia memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya mampu memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperjelas pengelolaan aset negara yang dirampas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Benyamin Apresiasi Keberhasilan Siskamling Terpadu: Bukti Kolaborasi 4 Pilar Jaga Keamanan Tangsel

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Program Siskamling Terpadu.

Ia menegaskan komitmen penuh bahwa Pemerintah Kota Tangsel akan terus mendukung dan terlibat aktif dalam program yang selama ini telah diinisiasi diasistensi dan dimaksimalkan kegiatannya oleh Polres Tangsel bersama stakeholder lainnya.

“Kami bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) berkomitmen mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keamanan lingkungan. Keberhasilan ini adalah hasil dari partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat” ujarnya pada Sabtu (15/11).

Menurutnya, Program Siskamling Terpadu yang sudah berjalan aktif selama dua bulan ini terbukti mampu menekan potensi kejahatan, menangkap pelaku kriminal, hingga menjadi ruang penyelesaian masalah sosial di tengah masyarakat (problem solving).

Program Siskamling Terpadu sendiri dijalankan melalui kolaborasi empat pilar: Kepolisian (Polres–Polsek), Pemerintah Daerah (Pemkot Tangsel dan Pemkab Tangerang), TNI (Kodim), serta unsur masyarakat.

Selama 12 September–14 November 2025, sinergi tersebut membuahkan hasil signifikan bagi stabilitas keamanan wilayah.

Kapolres Tangsel AKBP Victor D.H Inkiriwang menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan pendampingan dan evaluasi rutin agar program semakin kuat.

“Dari kolaborasi 4 pilar, Siskamling Terpadu di wilayah hukum Polres Tangsel berhasil melakukan pencegahan kejahatan dan mengamankan sejumlah pelaku tindak pidana, serta memberikan problem solving untuk masalah yang dihadapi masyarakat,” ujar Victor.

Keberhasilan Siskamling Terpadu dalam menjaga stabilitas keamanan menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama menciptakan lingkungan kota yang aman dan harmonis bagi seluruh warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...654655656...4,901Halaman 655 dari 4,901