Beranda blog Halaman 656

Wali Kota Cirebon Resmikan Isbat Nikah Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Penulis
Syifa
-

Pemenuhan hak sipil serta perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah prioritas. Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan hak tersebut dalam kegiatan Isbat Nikah Terpadu. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan HUT Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti pada Kamis (20/11).

Tujuan penting lainnya dalam kegiatan ini adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Dengan adanya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah dijalani secara agama dapat diakui sah menurut hukum negara.

“Perjalanan rumah tangga yang sudah dijalani selama ini, akhirnya diakui secara hukum. Dengan keluarnya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang sudah dilaksanakan sesuai agama, kini sah menurut hukum negara,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam sambutannya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa dengan adanya akta nikah, pasangan yang telah mengikuti Isbat Nikah Terpadu akan memperoleh hak-hak sipil yang sah, termasuk hak waris dan hak akses terhadap berbagai layanan publik.

“Ini memberikan kepastian status bagi anak-anak, sehingga mereka bisa mengakses hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan tanpa hambatan administrasi,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 58 pasangan yang menjalani proses Isbat Nikah, serta 12 pasangan yang melaksanakan nikah ulang. Selain itu, sebanyak 41 Kartu Keluarga (KK) mengalami perubahan status, 39 Akta Kelahiran dikeluarkan, dan 38 Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan. Semua pencatatan sipil ini penting untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak dasar warga.

Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait.

“Sinergi yang luar biasa antara instansi terkait ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak hanya fokus pada birokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat,” kata Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh pasangan yang telah mengikuti kegiatan Isbat Nikah untuk menjaga dan merawat ikatan suci pernikahan.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pasangan yang sudah sah secara hukum. Jadikan keluarga Bapak/Ibu sebagai keluarga yang berkualitas, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita,” tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, turut menambahkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat lebih dari 2.000 keluarga di Kota Cirebon yang belum tercatat secara resmi pernikahannya.

“Hal ini tentunya menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyaluran bantuan nutrisi dari program Gerakan OrangTua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk ibu hamil dan anak-anak oleh Korpri Kota Cirebon dan PT Asha Kreatif Unggul (Gadgetdoc).

“Kami bersyukur bahwa target orang tua asuh stunting sudah mencapai lebih dari 100 persen, dan ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” tambah Suwarso.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Tegaskan Pentingnya Data Kredibel untuk Kendalikan Inflasi Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi. Data harga bapok ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.

Hal ini diungkap Mendag Busan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok yang mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju” pada Kamis (20/11) di Bandung, Jawa Barat. Rakernas dilaksanakan pada 20–21 November 2025.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas kepala dinas yang membidangi perdagangan hingga para kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara daring dan luring. Turut hadir pada pembukaan Rakernas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif,” tegas Mendag Busan.

Lebih lanjut, Mendag Busan menyampaikan, Kemendag terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat. “Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Mendag Busan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Data SP2KP, yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan. “Rakernas diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” tambah Mendag Busan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.

“Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” jelas Iqbal.

Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan SDM pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional. Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat. “Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga SP2KP tetap kredibel dan menjadi instrumen utama dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Iqbal.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendag dan BPS. Sinergi ini telah menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan strategis.

“Setiap minggu, BPS memanfaatkan data yang dihasilkan SP2KP untuk mengolah Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang telah diinisiasi sejak Oktober 2022. IPH menjadi acuan utama dalam rapat inflasi mingguan dan berfungsi sebagai indikator inflasi bulanan,” ujar Amalia.

Apresiasi juga diberikan Wali Kota Farhan yang menyebut kolaborasi antara Kemendag dan BPS telah menghadirkan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional. Selain itu, apresiasi diberikan kepada para kontributor pemantau harga di seluruh Indonesia yang telah membantu pemerintah, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), memperoleh gambaran riil kondisi pasar.

“Melalui kolaborasi, Kota Bandung terus memastikan distribusi barang berjalan lancar, kualitas pangan terjaga, serta inflasi tetap terkendali,” imbuh Farhan.

Pembukaan Rakernas dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada 18 kontributor pemantau harga dari berbagai daerah. Selain itu, diserahkan penghargaan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) provinsi yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam menjaga kualitas data harga kebutuhan pokok. Penghargaan diserahkan kepada Tim Binwas Provinsi Jawa Barat, Tim Binwas Provinsi DI Yogyakarta, dan Tim Binwas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memastikan data yang disampaikan akurat, dapat dipercaya, dan sesuai standar pemantauan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen PDN dengan disaksikan Mendag Busan.

Faisal, salah satu kontributor penerima penghargaan asal Kendari, mengungkapkan tugas hariannya dimulai setiap pagi dengan melakukan pencatatan harga berbagai komoditas, mulai dari beras hingga aneka sayuran, termasuk sembilan jenis bahan pokok utama. Ia mengapresiasi koordinasi harian yang berjalan dengan dinas, namun menekankan pentingnya dukungan yang lebih optimal agar petugas dapat bekerja lebih efektif.

Di sisi lain, Haddidjah Mardjirima, kontributor asal Maluku Tengah, mengungkap tugasnya dilakukan setiap hari kerja dengan turun langsung ke Pasar Binaya dan memastikan data harga sudah dapat diolah pada pukul 10.00 WIT. Hadidja menuturkan, upaya membangun kepercayaan pedagang menjadi kunci agar data yang dihimpun tetap akurat dan dapat dipercaya.

“Kontribusi para pemantau harga sangat penting, apalagi data SP2KP sering menjadi rujukan langsung dalam verifikasi lapangan oleh berbagai dinas. Dengan konsistensi pemantauan lima hari kerja dan tingginya kepercayaan terhadap data yang mereka hasilkan, diharapkan kontribusi para petugas lapangan dapat semakin dihargai dan didukung,” ujar Hadidja.

Rakernas juga dirangkai dengan peluncuran Kelas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting melalui platform e-learning di situs kudagang.kemendag.go.id. Kelas ini merupakan pembelajaran digital fleksibel yang dapat diikuti kontributor pemantauan. Adapun materi inti kelas meliputi urgensi data pantauan, perencanaan pemantauan, metodologi survei, pemilihan komoditas, responden di pasar, hingga etika dan integritas pemantauan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 5,04% di Triwulan III-2025, Menkeu: Indonesia Makin Resilien

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen. Capaian tersebut didorong oleh permintaan domestik, kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilien, serta optimalisasi belanja pemerintah.

“Setelah terkontraksi di tahun 2020, ekonomi kita pulih cepat dan stabil. Dari 2023 hingga 2025, pertumbuhan terjaga di sekitar 5 persen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilien meskipun dunia masih diliputi ketidakpastian,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (20/11).

Dari sisi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan III-2025 tumbuh solid sebesar 4,89 persen. Sementara, investasi atau PMTB tumbuh 5,04 persen yang mencerminkan optimisme pelaku usaha.

“Ekspor meningkat sebesar 9,91 persen dan impor tumbuh lebih rendah sehingga memperkuat dampak net ekspor terhadap perekonomian,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen, sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pada triwulan III yang tumbuh tinggi. Pada triwulan sebelumnya, belanja pemerintah minus 1,37 persen pada triwulan I dan minus 0,33 persen pada triwulan II. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan pada triwulan selanjutnya.

“Jadi sekarang kita sudah berhasil membalik arah belanja pemerintah, sehingga dampak belanja pemerintah APBN ke ekonomi jadi positif. Kalau sebelum-sebelumnya menjadi ngerem, sekarang pemerintah juga ikut ngegas perekonomian. Triwulan ketiga, triwulan keempat pun akan seperti itu,” kata Menkeu.

Dari sisi produksi, Menkeu mengatakan sebagian besar sektor tumbuh positif. Manufaktur tumbuh 5,54 persen karena permintaan domestik dan ekspor. Sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen, seiring meningkatnya pasokan domestik. Sementara, sektor transportasi tumbuh 8,62 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang dari sektor industri pengolahan dan perdagangan. Adapun informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 9,65 persen, seiring peningkatan aktivitas telekomunikasi.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga tumbuh stabil 4,2 persen didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor pertanian meningkat drastis dari 1,62 persen pada triwulan II menjadi 4,93 persen pada triwulan III karena didukung program prioritas pangan Presiden.

“Secara keseluruhan, konsumsi yang kuat, investasi yang terjaga, dan ekspor yang meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan terakhir dan ke depannya. Mayoritas sektor ekonomi tumbuh positif yang menegaskan pemulihan ekonomi Indonesia yang merata dari sisi permintaan domestik maupun global. Dengan seluruh sektor berada di zona positif, perekonomian nasional semakin solid dan terus menunjukkan ketahanan yang kuat,” ujar Menkeu.

Performa perekonomian yang baik tersebut didukung peran APBN sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga. Pemerintah terus memperkuat resiliensi ekonomi dengan kebijakan fiskal yang adaptif, memutar ekonomi lebih cepat, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, dan melindungi rakyat. Sinergi kebijakan juga terus diperkuat bersama otoritas moneter, sektor keuangan, dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ansar Tekankan Pelaksanaan PSN Harus Menyesuaikan Karakteristik Daerah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pelaksanaan program strategis nasional (PSN) di Kepri harus menyesuaikan karakteristik daerah namun selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Kita berada pada posisi pulau kepulauan yang memiliki keunikan geografis, dinamika ekonomi yang tinggi, dan tantangan pembangunan yang spesifik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan (Permendagri Nomor 5 Tahun 2025) harus disesuaikan dengan karakteristik daerah kita, sekaligus tetap selaras dengan arah pembangunan nasional,” papar Ansar membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepri di Hotel Aston Recidence, Pelita, Kota Batam, Kamis (20/11).

Menurut Gubernur Ansar, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional menjadi suatu keharusan. Tujuan utamanya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini, Ansar menekankan sejumlah hal, yakni terjalinnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas pemimpin daerah, akintablitas dan transparansi pemerintahan, penyesuaian dengan kondisi daerah dan implementasi serta monitoring yang konsisten.

“Kita tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi harus segera mengaktualisasikan ketentuan peraturan,” tegas Ansar.

Sistem pengukuran kinerja, pelaporan rutin, dan tinjauan evaluatif harus dijalankan dengan disiplin.

“Adanya hambatan di lapangan, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun regulasi, maka segera kita identifikasi dan cari solusi bersama,” pungkasnya lagi.

Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur seperti sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 disebut Ansar dapat memastikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional maupun daerah dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Ansar mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kepri untuk turut mendukung penuh implementasi regulasi ini.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan kepulauan riau sebagai contoh provinsi yang maju, mandiri, dan bermartabat,” ujar Ansar mengakhiri sambutan.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Wakajati Kepri Irene Putrie, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, Dirkrimsus Polda Kepri AKPB Silverster Mangombo Marusaha Simamora, dan Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serap Aspirasi Dewan Kehormatan Papua, Komitmen KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Otsus

Penulis
Syifa
-

Sebagai fungsi penguatan pengawasan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyerap berbagai keluhan dan pengaduan terkait tantangan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua, termasuk pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) dalam rapat konsultasi dan audiensi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membuka pertemuan dengan menegaskan pentingnya posisi Dewan Kehormatan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua. Meski demikian, fungsi tersebut harus dijalankan sesuai koridor aturan, agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan.

“Majelis Kehormatan perlu berpedoman pada aturan yang berlaku, baik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” jelas Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11).

Ketua Dewan Kehormatan MRP, Dorince Mehue, menyampaikan bahwa lembaganya membutuhkan pedoman jelas serta dukungan dari pemerintah pusat seperti KPK dalam menghadapi sejumlah persoalan di Papua.

“Sebagai representasi warga Papua, kami sangat memerlukan arahan dan pendampingan dari KPK,” ucap Dorince.

Ia pun mengungkapkan bahwa selama ini kinerja lembaganya kerap menemui kebuntuan. Contohnya, ketika penyusunan aturan tata beracara yang kini terindikasi dihambat pengesahannya oleh pihak tertentu.

Senada dengan itu, Anggota Dewan Kehormatan MRP, Febiolla Ohei, bersama anggota lainnya menuturkan bahwa kondisi tata kelola di Papua menghadapi banyak penyimpangan oleh pejabat daerah. Ia berharap KPK dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintahannya demi masyarakat.

Menanggapi itu, Setyo yang didampingi Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas pengawasan KPK. Apalagi dengan kondisi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di kategori rentan berdasarkan skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025.

Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menjelaskan bahwa KPK sampai saat ini masih terus mengawal dan mendampingi pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Mulai dari titik-titik yang berisiko sampai mitigasinya.

KPK akan terus memastikan, seluruh temuan dan aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar tindak lanjut dan penguatan sinergi, untuk memperbaiki tata kelola Papua ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemda DIY Genjot Program Penanggulangan Kemiskinan, Sasar Turun ke Satu Digit

Penulis
Syifa
-

Pemda DIY terus berkomitmen melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka menata dan merumuskan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat. Dan dari realisasi berbagai upaya tersebut, angka kemiskinan DIY turun, sehingga diharapkan agar tahun depan kemiskinan di DIY mencapai angka satu digit.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY pada Kamis (20/11). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Paduka menyampaikan, kemiskinan DIY masih di atas nasional, terpaut 1,76%, yakni di 10,23 per Maret 2025.

“Meski masih lebih tinggi dari angka nasional, tetapi DIY berhasil mencapai penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam 10 tahun terakhir di pulau Jawa. Untuk tingkat kedalaman kemiskinan, trennya juga mengalami penurunan atau mendekati garis kemiskinan, serta tingkat keparahan (kesenjangan) kemiskinan semakin berkurang,” ungkap Sri Paduka.

Sri Paduka mengatakan, sampai triwulan ke-3 tahun 2025, realisasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan DIY mencapai 77,97% dari total anggaran yakni lebih dari Rp548miliar. Sedangkan capaian program kegiatan kemiskinan ekstrem DIY telah mencapai 41,02% dari total anggaran yang lebih dari Rp538miliar.

“Besar harapan kami, pada triwulan ke-4 ini program kegiatan (penanggulangan kemiskian) dapat direalisasi agar tahun depan kemiskinan di DIY mencapai angka satu digit. Saya juga mengapresiasi kinerja Kabupaten/Kota yang telah mencapai target dalam penurunan kemiskinan, serta secara konsisten mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan,” paparnya.

Guna mencapai angka satu digit di tahun 2026, Sri Paduka menegaskan perlu kiranya semua pihak berupaya keras untuk mengidentifikasi akar permasalahan atau karakteristik berbasiskan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam hal ini, perlu dilakukan pula memastikan ketepatan sasaran (bantuan sosial) untuk meminimalisir kesalahan inklusi dan eksklusi.

“Kita juga perlu melakukan langkah-langkah intensif dan inovatif, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, perlu pula upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyusun agenda kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),” papar Sri Paduka.

Sementara itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi mengatakan, angka kemiskinan DIY memiliki tren yang selalu turun, hingga data terakhir di Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan DIY berada pada 10,23%. Dan untuk mencapai angka satu digit di tahun 2026 tentu perlu upaya lebih untuk setidaknya menurunkan lagi sekitar 0,24%.

“Selain itu, tentu kita juga masih menunggu perilisan angka kemiskinan dari BPS untuk periode per September 2025. Angka ini kemungkinan kita dapat di awal 2026 nanti. Mudah-mudahan di data yang per September nanti paling tidak kita bisa semakin mendekati satu digit, sehingga target satu digit akan lebih mudah lagi tercapainya,” paparnya.

Guna mengentaskan kemiskinan, Danang mengungkapkan, Pemda DIY memiliki program-program prioritas. Beberapa di antaranya ialah program pengurangan beban masyarakat miskin dan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Untuk program pengurangan beban masyarakat miskin, sasarannya ialah lansia miskin yang sudah benar-benar tidak bisa diberdayakan.

“Untuk para lansia miskin ini, yang bisa kita lakukan ialah memberikan bantuan sosial. Setiap tahunnya kami anggarkan sekitar 8.000 penerima. Program ini masih berjalan dan data selalu kami update,” katanya.

Mengenai program peningkatan pendapatan masyarakat miskin, Danang mengatakan jika program ini dikolaborasikan lintas OPD untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya dengan menggelar pelatihan-pelatihan agar masyarakat miskin dapat semakin meningkatkan pendapatannya.

“Dalam pengentasan kemiskinan, kami juga ada upaya untuk mengurangi lokus-lokus kemiskinan. Sekarang ini kita ada 18 lokus prioritas untuk pengurangan kemiskinan. Dan selalu kami lakukan evaluasi, mudah-mudahan ke depan jumlah lokus kemiskinan ini akan semakin berkurang,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Minta Fasilitas Kesehatan Hilangkan Kesenjangan Sosial

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi didampingi Bunda Posyandu, Rini Indriyani, menghadiri acara “Peran Fasilitas Kesehatan Dalam Kemitraan Dengan Pokjanal Posyandu Bidang Kesehatan” di Hotel Bumi, Kamis (20/11). Acara ini dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari 66 rumah sakit, 63 kepala puskesmas, serta perwakilan PKK dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya integrasi dan peran aktif seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta dan negeri, dalam kegiatan Posyandu sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata.

Ia menyatakan bahwa gerakan kesehatan di Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan Puskesmas, tetapi Integrasi Posyandu dengan seluruh rumah sakit bertujuan agar pelayanan kesehatan lebih optimal.

“Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan bagaimana Posyandu bisa bergerak bersama karena selalu saya katakan bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri. Dengan Posyandu yang sudah terintegrasi, maka saya mengajak rumah sakit yang ada di Surabaya juga bersinergi. Jadi nanti Posyandu-Posyandu itu tidak hanya didatangi dokternya dari Puskesmas, tapi dari semua rumah sakit yang ada di Kota Pahlawan,” jelas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri berharap, pergerakan ini menjadi gerakan bersama antara seluruh Puskesmas, rumah sakit swasta, dan negeri, yang akan menghasilkan lompatan luar biasa untuk kesehatan di Posyandu.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri Cahyadi memberikan peringatan keras kepada seluruh direktur rumah sakit agar menghilangkan sekat-sekat kesenjangan sosial dalam pelayanan kesehatan. Wali Kota Eri tidak ingin melihat warga Surabaya terkotak-kotak antara kelompok kaya dan miskin.

“Saya tidak ingin melihat warga Surabaya ini terpetak-petak karena ada kelompok minoritas, dan kelompok mayoritas. Semua masyarakat harus mendapatkan akses kesehatan yang sama dan menyeluruh,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penguatan kemitraan yang terpadu antara Faskes dan Pokjanal Posyandu, sekaligus rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61.

“Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan dan Pokja Posyandu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui edukasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat,” kata Nanik.

Pihaknya juga telah melakukan MoU dengan beberapa rumah sakit, di antaranya RS Husada Utama, RS Unair, RS dr. Soetomo, RS Haji, dan lainnya, untuk pelaksanaan kemitraan ini. “Kami berharap seluruh rumah sakit di Surabaya dapat berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warga Surabaya,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga memberikan penghargaan kepada 30 rumah sakit atas kontribusi melakukan edukasi kesehatan kepada pondok pesantren.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hormati Putusan MK, Polri Tarik Pati Dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian

Penulis
Syifa
-

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11).

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.

Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Paparkan Transformasi Ekosistem Ketenagakerjaan Berbasis Data dan Layanan Digital

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif. Pernyataan ini disampaikannya pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (18/11).

Menaker Yassierli menekankan, isu ketenagakerjaan saat ini sangat dinamis dan sensitif, seiring tantangan struktural yang besar. Data Kemnaker mencatat, angkatan kerja Indonesia mencapai 153 juta orang, dengan sekitar 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahun. “Ini menuntut respons yang cepat, akurat, dan berbasis data,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kemnaker mengembangkan Market Information System, sebuah platform yang menjadi penghubung antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Menaker menilai, job fair konvensional kini tidak lagi relevan. Integrasi data pun diperkuat bersama Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk rencana peningkatan frekuensi Survei Angkatan Kerja Nasional untuk mendapatkan data ketenagakerjaan yang lebih spesifik, akurat, dan mutakhir.

Selain digitalisasi, Kemnaker juga memperkuat layanan fisik melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Talent and Innovation Hub. BLK kini berfungsi sebagai pusat layanan pelatihan dan informasi yang dapat diakses langsung maupun daring.

“BLK harus hadir di tengah masyarakat, menjadi ruang bagi pencari kerja untuk skilling, serta bagi pekerja untuk upskilling dan reskilling,” kata Yassierli.

Berbagai layanan digital Kemnaker juga telah berjalan, antara lain Website PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang meraih peringkat pertama nasional, Pelayanan Terpadu Satu Atap, kanal resmi kemnaker.go.id, media sosial, dan aplikasi SIAPkerja. Beberapa unit teknis, termasuk Unit Pengendalian Gratifikasi, juga diperkuat dan meraih peringkat kedua nasional.

Ekosistem digital SIAPkerja kini menjadi pusat layanan ketenagakerjaan terintegrasi, mencakup Skillhub untuk pelatihan, Sertihub untuk sertifikasi kompetensi, Karirhub dengan lebih dari 300.000 lowongan kerja dan 5,7 juta pengguna terdaftar, serta Maganghub yang telah diakses lebih dari 256.000 pengguna. Meski sempat menghadapi kendala teknis, seluruh layanan berhasil diatasi dan terus dikembangkan untuk mendukung transparansi serta kemudahan akses informasi.

Informasi ketenagakerjaan tersedia melalui Sistem Satu Data Kemnaker, yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga data dapat diakses secara real time dan tervalidasi. Selain itu, Kemnaker membuka akses online untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait layanan sertifikasi, izin, dan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik.

Untuk mendukung penegakan norma kerja dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker juga meluncurkan platform Lapor Menaker, yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh informasi terkait pengawasan ketenagakerjaan secara transparan. “Sistem ini memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat,” ujar Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Serukan Dukungan Penuh untuk Sensus Ekonomi 2026

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan instansi pemerintah dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia mengatakan, sensus ekonomi ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kontribusi berbagai sektor terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

“Pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang akurat membantu pemerintah merancang program pembangunan lebih tepat sasaran, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” kata Bupati saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi SE 2026 di Pendopo Setda Kabupaten Magelang, Selasa (18/11).

Lebih lanjut Grengseng menyampaikan, Kabupaten Magelang memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, hingga perdagangan dan jasa.

Terkait hal tersebut, ia menekankan data yang valid dan komprehensif menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti mengidentifikasi sektor usaha yang perlu didukung, menciptakan lapangan kerja baru dan membangun infrastruktur yang memadai.

Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan data yang benar, jujur, dan lengkap, dengan jaminan kerahasiaan sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“SE 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi milik kita bersama. Mari bersama-sama kawal pelaksanaannya demi kemandirian ekonomi Indonesia,” ajaknya.

Kepala BPS Kabupaten Magelang, Kus Haryono menjelaskan SE 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS, bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, termasuk informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan.

Menurutnya, data ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, antara lain untuk merencanakan pembangunan berbasis data, mengidentifikasi sektor unggulan, mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memahami karakteristik dan peluang pengembangan usaha.

Dalam hal ini BPS Kabupaten Magelang menyiapkan berbagai kegiatan untuk mendukung SE 2026, termasuk FGD Sosialisasi SE 2026. Tujuan kegiatan ini antara lain membangun kepercayaan dan kerja sama dengan pelaku usaha, mengumpulkan masukan dari stakeholder, menyusun strategi koordinasi, serta menguatkan komunikasi dan sinergi dukungan terhadap pelaksanaan SE 2026.

Sebagai inovasi, BPS Kabupaten Magelang juga telah menghadirkan aplikasi berbasis Android bernama SIKMA, yang dapat diunduh melalui playstore. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Magelang, sehingga transparansi dan keterjangkauan informasi semakin meningkat.

“SE 2026 adalah milik Indonesia, milik kita semua. Bersama-sama kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih mandiri, akurat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi SE 2026 ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Endang Rahayu, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dan Litbangda, Pengusaha Millenial, Ella Rizki Farihatul Maftuhah, CEO PT Nira Lestari Internasional, Yusuf Isnandar dan Ketua Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...655656657...4,901Halaman 656 dari 4,901