Beranda blog Halaman 661

Wamenag: Pastikan Santri Mendapat Akses Makan Bergizi Gratis Tanpa Terkecuali

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i memastikan komitmen Kementerian Agama agar seluruh santri di Indonesia mendapatkan akses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

“Kementerian Agama akan bergerak cepat. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun santri yang tertinggal dalam program makan bergizi gratis. Pesantren itu bagian penting dari pendidikan nasional, dan pemenuhan gizi mereka menjadi prioritas bersama,” ujar Wamenag.

Wamenag menambahkan bahwa Kemenag akan segera melakukan pemetaan untuk mengetahui pesantren-pesantren yang belum terlayani program MBG.

“Kami akan berkoordinasi dengan tim terkait dan menelusuri lebih lanjut tentang hal ini, kita akan memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran,” kata Wamenag.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik, menjelaskan bahwa data Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pekan lalu menunjukkan masih rendahnya cakupan MBG di kalangan santri.

“Dalam RDP minggu lalu disebutkan ada 11 juta santri di Indonesia, dan yang baru dapat MBG itu 2%. Kita mau telusuri nanti di mana saja pesantren-pesantren yang belum ada MBG-nya. Itu yang akan kita kerja samakan dengan Kementerian Agama supaya seluruh anak-anak pondok pesantren ini dipastikan mendapatkan makan bergizi gratis,” jelasnya.

Dapur Pesantren di Wilayah 3T Akan Dibiayai Negara
Dalam wawancara di akhir pertemuan ini, Nanik menekankan pentingnya pembangunan dapur pesantren sebagai penunjang utama pelaksanaan program MBG.

“Anak-anak pondok ini tidak boleh berbeda, mereka harus dapat MBG di mana pun mereka berada. Kalau mereka ada di wilayah 3T, mereka diperbolehkan untuk membangun sendiri dapurnya dan dapurnya akan dibiayai negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan dapur dapat dilakukan oleh pesantren, investor, masyarakat, maupun yayasan, selama memastikan kelancaran penyediaan makanan bergizi bagi santri.

Nanik juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat. “Minggu depan akan kami lanjutkan. Wamen akan membawa tim untuk urusan MBG pondok pesantren dan madrasah,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Kemenag dan Badan Gizi Nasional dalam mempercepat pemenuhan gizi santri dan peserta didik madrasah di seluruh Indonesia. Semangat kolaborasi ini diharapkan memperluas pemerataan akses makan bergizi di lingkungan pendidikan keagamaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sonny T Danaparamita Ajak Petani di Bondowoso Tanam Pohon Buah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, melalui Rumah Aspirasi Setretanan Dhibik (STD), menyalurkan bibit tanaman produktif unggulan kepada sejumlah kelompok tani di berbagai kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

Koordinator Rumah Aspirasi STD, Dedy Faizal Ali menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan dengan menghadirkan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kegiatan ini menjadi cara kami memaknai semangat para pahlawan, yakni dengan melakukan langkah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Selain mendukung penghijauan, program ini juga bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dedy, Rabu (19/11/25).

Dedy yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPC PDI Perjuangan Bondowoso itu menambahkan, bibit tersebut didistribusikan ke lima kecamatan, yakni Jambesari, Maesan, Binakal, Tapen, dan Botolinggo.

Adapun jenis bibit yang dibagikan meliputi durian, alpukat, pete, dan kelengkeng, yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi dan cocok dibudidayakan di wilayah Bondowoso.

“Alhamdulillah, pada momentum Hari Pahlawan ini kami mewakili Bapak Sonny T Danaparamita bisa menyalurkan bibit tanaman produktif kepada warga. Tanaman ini tidak hanya bermanfaat untuk penghijauan dan memperbaiki kualitas udara, tetapi juga memberi peluang ekonomi bagi warga saat nanti mulai panen,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sonny T Danaparamita menegaskan, bahwa kegiatan pembagian bibit ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi langkah konkret untuk melanjutkan spirit perjuangan para pahlawan dalam membangun negeri.

“Pahlawan telah memberikan teladan tentang pengorbanan dan perjuangan. Hari ini kita melanjutkan semangat itu melalui aksi nyata yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Program pembagian bibit ini adalah komitmen kami untuk masa depan yang berkelanjutan, sebagaimana para pahlawan memikirkan masa depan generasi setelah mereka,” ujarnya.

Antusiasme warga tampak dalam kegiatan tersebut. Jumadi, salah satu penerima bibit, menyampaikan rasa syukur atas bantuan bibit tersebut.

“Program ini sangat membantu kami. Selain menambah penghijauan, ke depan juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi keluarga,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia Serukan Aksi Kolektif Memperluas Solusi Kebakaran Melalui Global Fire Management Hub

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen Indonesia dalam aksi global penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui panggilan bersama Call to Action on Integrated Fire Management and Wildfire Resilience. Komitmen ini disampaikan oleh Thomas Nifinluri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam sesi “From Call to Action to Implementation: Scaling Fire Solutions through the Global Fire Management Hub” yang diselenggarakan FAO dan Pemerintah Brasil sebagai bagian dari COP30 Presidency’s Action Agenda, di Belem Brasil, (17/11/2025).

Dalam forum strategis yang dihadiri puluhan negara tersebut, Thomas menegaskan bahwa pendekatan Indonesia terhadap mitigasi kebakaran sangat sejalan dengan prinsip Integrated Fire Management (IFM) yang diusung Global Fire Management Hub. Ia menyampaikan bahwa, hingga saat ini, telah terdapat 4 (empat) negara di ASEAN yang mengendorse Call to Action yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Filipina. Harapannya akan lebih banyak lagi negara ASEAN yang mendukung Call to Action sehingga implementasi IFM di ASEAN akan semakin kuat.

Thomas menjelaskan bahwa pengalaman Indonesia menunjukkan adanya tiga faktor fundamental dalam upaya pengurangan risiko karhutla. “Terdapat tiga faktor penting dalam mitigasi karhut berdasarkan pengalaman dari Indonesia yaitu kolaborasi antar para pihak baik di level nasional maupun regional, menjalin koordinasi yang baik lintas sektor dan regional serta mendorong partisipasi dari masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menekankan bahwa ASEAN telah memiliki fondasi penting yang mendukung implementasi IFM. Thomas menegaskan, “ASEAN memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah disepakati bersama sejak tahun 2002 yang menjadi sebuah instrumen yang tepat untuk meningkatkan komitmen negara ASEAN di dalam menghadapi permasalahan karhutla.”

Ia juga menjabarkan berbagai inisiatif ASEAN yang sudah selaras dengan Call to Action, antara lain: adanya perubahan paradigma dari pemadaman ke pencegahan, penguatan Kerjasama internasional, mempromosikan praktik Community-based Fire Management (CBFiM), pengembangan portal di ASEAN (ASEAN Haze Portal) sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan data, perbaikan kualitas data luas kebakaran dengan penyusunan Guideline on burnt area mapping and estimation, peningkatan kapasitas dengan dukungan mitra internasional dan perguruan tinggi, pengembangan ASEAN Investment Framework for Haze Free Sustainable Land Management (AIF-HFSLM), dan dokumen untuk pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berupa ASEAN Peatland Management Strategy, dan dokumen acuan untuk mitigasi kabut asap akibat karhutla melalui ASEAN Haze Free Roadmap 2023–2030.

Lebih jauh, Thomas menegaskan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat tata kelola pengendalian asap lintas batas. “Indonesia saat ini sedang dalam persiapan pendirian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dengan host oleh Indonesia. Center ini merupakan center ASEAN yang dimandatkan oleh AATHP untuk koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan kabut asap akibat karhutla. Semoga ACCTHPC ini ke depan dapat menjadi hub dalam implementasi IFM di regional ASEAN dan dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan Global Hub Fire Management,” jelasnya.

Sesi ini juga ditekankan oleh para pemimpin global sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi internasional. Welcome Remarks FAO mencatat bahwa Call to Action yang diluncurkan pada 6 November 2025 telah didukung oleh 62 negara dan 4 organisasi internasional, mencerminkan komitmen global yang semakin kuat.

Dengan semakin meluasnya dukungan dunia terhadap Call to Action, Indonesia menegaskan kesiapan untuk berperan sebagai bagian dari solusi global. Melalui kolaborasi di ASEAN dan kontribusi di bawah Global Fire Management Hub, Indonesia menempatkan penguatan pencegahan, peningkatan kapasitas, dan integrasi pengetahuan lokal sebagai pilar penting menuju tata kelola kebakaran hutan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia Tegaskan Komitmen Penguatan Hak Tanah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal pada COP30 di Belem, Brasil

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal (Indigenous Peoples and Local Communities/IPLCs) dalam High-Level Meeting Advancing Indigenous Peoples, Local Communities, and Afro-descendant Communities Land Tenure yang diselenggarakan oleh Forest Tenure Funders Group–Forest Chain Leaders Partnership (FCLP) di COP30 Belem, Brasil (17/11/2025).

Pertemuan tingkat tinggi ini menekankan pentingnya peningkatan hak atas tanah bagi IPLCs sebagai strategi efektif dalam menurunkan laju deforestasi serta memperkuat peran masyarakat sebagai penjaga hutan. Pada forum tersebut, Indonesia bersama Brazil, Kolombia, Kongo, Ekuador, Peru, serta Gordon and Betty Moore Foundation menyerukan Territorial Commitment untuk mengakui dan memperkuat 160 juta hektare lahan masyarakat hingga 2030. Komitmen tersebut disertai upaya mobilisasi pendanaan sebesar USD 1,8 miliar dalam lima tahun melalui mekanisme blended finance, dengan alokasi minimal 20% pendanaan diberikan langsung kepada IPLCs.

Dalam sesi pertemuan, Indonesia menegaskan kembali langkah nyata pemerintah melalui percepatan pengakuan 1,4 juta hektare Hutan Adat dalam empat tahun mendatang. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama:

Pembentukan Satgas Khusus Kementerian Kehutanan. Satgas ini bertugas memastikan percepatan pengakuan HA dengan pendekatan kolaboratif bersama NGO/CSO, akademisi, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya;
Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Percepatan Hutan Adat. Road Map akan menjadi panduan komprehensif untuk mencapai target pengakuan HA sekaligus memastikan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal; dan
Pengembangan Mekanisme Pembiayaan Kolaboratif. Mekanisme ini akan mendukung percepatan pengakuan HA, pengembangan sistem informasi berbasis HA, penyusunan direktori pengetahuan IPLCs, serta peningkatan mata pencaharian masyarakat melalui tata kelola kawasan, ekonomi, dan sosial.
Indonesia juga menyampaikan kesediaan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam memperkuat kolaborasi antarnegara dan mitra pembangunan. Pemerintah menyambut baik kerja sama dengan negara-negara sahabat, CSO, dan berbagai pihak guna meningkatkan keterlibatan IPLCs dalam pengelolaan hutan dan lahan, memperluas jejaring pemberdayaan, serta mendorong integrasi kebijakan pada tingkat regional hingga tapak.

Di akhir pertemuan, negara-negara peserta mencapai kesepakatan untuk memastikan keterlibatan penuh IPLCs dalam implementasi kebijakan, mempermudah akses pendanaan, serta menjamin partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Padiatapa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menhut Raja Antoni Resmikan Pilot Bioethanol Aren di Kamojang: Aren Jadi Pilar Bahan Bakar Hijau Pemerintahan Prabowo

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meresmikan Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pengembangan bioenergi hijau berbasis aren, sejalan dengan agenda transisi energi Presiden Prabowo Subianto.

Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa pilot ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan bukti bahwa kekayaan hutan Indonesia mampu menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

“Hari ini saya sangat gembira, karena apa yang kita bicarakan dan pikirkan bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bekerjasama membantu. Langkah besar bahwa kekayaan hutan Indonesia dapat menghasilkan energi bersih yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menhut Raja Antoni, di Kamojang, Rabu (19/11/25).

Menhut Raja Antoni mengatakan keunggulan aren sendiri telah menjadi perhatian sejak lama oleh Presiden Prabowo. Menhut Raja Antoni mengatakan ketahanan energi menjadi salah satu program penting Presiden Prabowo yang perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak.

“Pak Presiden cukup clear menyampaikan cita-cita beliau tentang pentingnya ketahanan energi. Geopolitik yang semakin tidak stabil pada ujungnya bila terjadi yang tidak diinginkan oleh kita bersama pada akhirnya masing-masing bangsa akan berpikir untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu ketahanan energi menjadi program pasti yang harus dilaksanakan terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban mengimplementasikan program Pak Prabowo ini” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa proses produksi bioetanol aren, mulai dari penyadapan nira, pengolahan, hingga penggunaan bahan bakar bioethanol kini benar-benar dapat diuji dan dimanfaatkan. Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa aren adalah salah satu komoditas paling potensial untuk menopang kebutuhan bioetanol nasional, sebab aren juga dapat tumbuh baik di bawah tegakan hutan mampu hidup di lereng yang tidak cocok untuk tanaman lain.

“Dengan produktivitasnya yang tinggi dan ketersediaannya yang stabil, aren dapat menjadi salah satu pilar pemenuhan kebutuhan bioetanol nasional. Ketika nilai ekonominya meningkat, masyarakat akan memiliki insentif kuat menjaga tutupan hutan dan mencegah alih fungsi lahan,” ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut Raja Antoni juga menyebut keberhasilan bioetanol aren sangat ditentukan oleh masyarakat. Pilot ini mengolah nira aren dari kelompok Perhutanan Sosial dan koperasi desa, sehingga rantai pasok energi hijau ini langsung menguntungkan masyarakat.

Di acara ini, Menhut juga melakukan pengisian bahan bakar dengan kandungan Bioethanol Aren ke mobil yang telah disiapkan. Menhut lantas langsung mencoba mengendarai mobil yang telah terisi Bioethanol Aren tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menhut Raja Antoni juga berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan adanya Training for the Trainers Program Percepatan Aren untuk menyiapkan infrastruktur nasional dari berbagai provinsi. Program ini bekerja sama dengan Pertamina, PNRE, PGE, BRIN, BP2SDM Kemenhut dan tim percepatan aren yang dipimpin Penasehat Utama Menhut Willie Smits yang juga ahli konservasi dan mikrobiologi.

Dalam kegiatan ini Menteri Kehutanan juga melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di wilayah tersebut, acara penanaman ini juga disertai penyerahan bibit pohon produktif MPTS dan buah-buahan sebanyak kurang lebih 26.000 bibit, dengan penanaman ini diharapkan Daerah Aliran Sungai (DAS) akan terjaga, hutan lestari dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari buah yang dihasilkan oleh bibit-bibit produtif itu nantinya. Acara juga dilanjutkan dengan pelepasliaran Elang Alap-alap Besra (Tachyspiza virgata) sebagai simbolisasi upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati yang terus dijaga di wilayah Kamojang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Yogya Lakukan Pemeliharaan Dua Ruas Jalan Gunakan APBD Perubahan 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) melakukan pemeliharaan berkala dua ruas jalan pada November-Desember. Pemeliharaan berkala jalan rusak itu menggunakan dana APBD Perubahan Kota Yogyakarta 2025. Meskipun mendekati akhir tahun, Pemkot Yogyakarta memastikan sisa waktu yang ada mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan fisik pemeliharaan jalan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Hasri Nilam Baswari mengatakan pemeliharaan berkala jalan dilakukan di Jalan Pangeran Wirosobo dan Sadewa yang kondisinya rusak. Jalan Pangeran Wirosobo tepatnya di sisi barat RS Jogja dan Jalan Sadewa di timur Rutan Yogyakarta atau selatan Lapas Kelas II A Yogyakarta.

“Kami melakukan pemeliharaan berkala pengaspalan di Jalan Pangeran Wirosobo dan Sadewa karena kondisi jalannya sudah rusak seratus persen,” kata Nilam saat dikonfirmasi pada Selasa (18/11/2025).

Dia menjelaskan pemeliharaan berkala Jalan Pangeran Wirosobo sepanjang sekitar 700 meter. Pekerjaan pemeliharaan itu antara lain pengecoran bahu jalan, perbaikan saluran air hujan dan pengaspalan ulang secara menyeluruh. Pemeliharaan berkala jalan tersebut menggunakan APBD Perubahan Kota Yogyakarta 2025 dengan pagu sekitar Rp 1,2 miliar.

Pengerjaan pemeliharaan berkala Jalan Pangeran Wirosobo sudah dimulai sebagian berupa pengecorwn di bahu jalan.

“Pengerjaan Jalan Wirosobo sudah mulai. Sudah seminggu ini pengecoran bahu jalan. Ada perbaikan drainase tapi minor saja,” ujarnya.

Sedangkan pemeliharaan berkala Jalan Sadewa sepanjang sekitar 400 meter menggunakan APBD Perubahan Kota Yogyakarta 2025 dengan pagu sekitar Rp 645 juta. Pekerjaan pemeliharaan itu antara lain pengecoran bahu jalan, perbaikan saluran air hujan, pekerjaan penggantian fondasi dan pengaspalan ulang secara menyeluruh.

“Di Jalan Sadewa ada galian karena diganti fondasinya. Kalau di (Jalan) Wirosobo tidak ada penggantian fondasi. Targetnya selesai pertengahan Desember,” papar Nilam.

Pemeliharaan berkala Jalan Sadewa dikerjakan dengan penggalian karena ada penggantian pondasi.

Dia menyatakan selama pengerjaan tidak ada penutupan jalan, termasuk saat nanti masuk pengaspalan ulang. Penutupan jalan tidak dilakukan karena Jalan Pangeran Wirosobo untuk akses ke RS Jogja dan Jalan Sadewa untuk akses ke Rutan Yogyakarta. Namun tetap ada pengaturan lalu lintas saat pengaspalan di kedua ruas jalan tersebut. Rambu-rambu peringatan untuk menghindari Jalan Pangeran Wirosobo juga sudah dipasang.

Meskipun mendekati akhir tahun atau tutup anggaran, pihaknya memastikan sisa waktu yang ada masih aman untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Pangeran Wirosobo dan Sadewa. Mengingat proses pengerjaan sudah berjalan dan pekerjaan pengaspalan dapat dilakukan dalam waktu satu hari.

“Aman. Bisa sesuai target karena pengaspalan bisa sehari selesai,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Tekankan Integritas, Pembiayaan Berkelanjutan, dan Kolaborasi Global dalam REDD+ pada COP30

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim berbasis hutan pada ajang internasional melalui partisipasi sebagai panelis dalam acara “The REDD+ Community of Practice: A Global Mutirão for Forests”, sebuah side event resmi COP30 yang diselenggarakan oleh UNFCCC di Special Event Room Paraná, Blue Zone COP30.

Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk UN Climate Change, Green Climate Fund (GCF), UNEP, serta sejumlah negara pelaksana REDD+ dari berbagai kawasan.

Dalam forum tersebut, Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, menjadi salah satu panelis utama bersama Maggie Charnley (Inggris) dan Jose Carlos Fernandez Ugalde (Bosque Center for Climate Change). Indonesia memaparkan capaian, pembelajaran, dan arah strategis implementasi REDD+ dalam mendukung agenda iklim nasional.

Haruni menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling konsisten melaporkan kemajuan REDD+ kepada UNFCCC.

“Transparansi adalah fondasi penting bagi kredibilitas internasional. Indonesia secara konsisten menyampaikan laporan REDD+ kepada UNFCCC untuk memastikan bahwa setiap langkah mitigasi hutan kita dapat dipertanggungjawabkan dan diakui dunia,” ujar Haruni.

Ia menjelaskan bahwa implementasi REDD+ berperan penting dalam mendukung Indonesia FOLU Netsink 2030, terutama dalam menurunkan deforestasi, memperkuat tata kelola hutan, serta membuka akses terhadap pembiayaan berbasis hasil (Results-Based Payments).

“REDD+ memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pengurangan emisi sembari menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk melalui pembiayaan berbasis hasil yang kini semakin berkembang,” tambahnya.

Indonesia menyambut baik pembentukan REDD+ Community of Practice sebagai wadah resmi di bawah UNFCCC untuk mengatasi tantangan teknis dan kebijakan yang dihadapi banyak negara berhutan tropis.

Forum ini dinilai strategis sebagai pusat pembelajaran South–South, ruang penguatan kapasitas MRV dan safeguards, serta sarana harmonisasi berbagai inisiatif REDD+ global—mulai dari GCF, kerja sama bilateral, mekanisme Article 6, hingga standar pasar karbon sukarela—agar tetap menjaga integritas dan kedaulatan data negara.

Haruni menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi internasional.

“Indonesia siap bekerja sama lebih erat dengan negara-negara hutan tropis lainnya. Hanya dengan kolaborasi global yang kuat, REDD+ dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi iklim, hutan, dan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekosistem ini,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Depok Ajak IPARI Berkolaborasi, Perkuat Program Pencegahan Stunting

Penulis
Syifa
-

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kota Depok digelar di Aula Serba Guna Lantai 10, Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok, Kamis (20/11) pagi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Depok, Supuan Suri, Ketua TP-PKK Kota Depok, Siti Barkah Hasanah, Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, Enjat Mujiat, Kasubag TU Kemenag Depok, Hasan Basri, serta pengurus dan anggota IPARI se-Kota Depok.

Dalam sambutannya, Wali Kota Depok, Supian Suri mengapresiasi program-program hasil Rakerda namun menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Rakerda hari ini melahirkan program-program yang sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana program-program ini kita kolaborasikan dengan program-program pemerintah Kota Depok,” ujarnya.

Supian Suri mengakui masih ada perangkat daerah yang bekerja sektoral sehingga sejumlah program dengan tujuan serupa berjalan sendiri-sendiri.

“Saya tidak pungkiri, kami di pemerintah Kota Depok terkadang masih sangat egosentris. Padahal banyak program yang bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Agama, terutama terkait stunting dan moderasi beragama,” tambahnya.

Wali Kota Depok menekankan pentingnya sinergi untuk pencegahan stunting.

Pemkot Depok, katanya, telah mendorong calon pengantin untuk mengikuti kursus pra-nikah (Suscatin) dan menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

“Salah satu upaya menghindari lahirnya anak-anak stunting adalah pemeriksaan kesehatan calon ibu. Kalau tidak dicek, bisa ada hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Ia berharap para penyuluh agama dapat terus membantu edukasi dan pendampingan masyarakat, terutama keluarga prasejahtera dan pasangan muda.

Supian Suri menegaskan bahwa IPARI memiliki peran penting dalam penguatan moderasi beragama, pembinaan keluarga, hingga program pencegahan stunting.

“Ini menjadi penting dengan dukungan teman-teman penyuluh dan pemerintah Kota Depok. Semoga kebersamaan dan semangat kita terus terbangun,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada IPARI Jawa Barat dan berharap dukungan semakin kuat ke depan.

Supian Suri kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung program-program penyuluh agama.

“Kami siap mendukung semua program IPARI, tentu dengan dasar kemampuan anggaran yang kita miliki,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Tangerang Buka Kegiatan Konsolidasi Data SPSE Tahun Anggaran 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, secara resmi membuka Kegiatan Konsolidasi Data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada Rabu (19/11) di salah satu hotel di Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, wali Klkota menjelaskan bahwa penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses pengadaan yang lebih terbuka, efisien, serta akuntabel. Melalui digitalisasi, setiap tahapan pengadaan dapat tercatat secara sistematis sehingga memperkuat proses pengawasan, evaluasi, sekaligus meningkatkan integritas pelaksanaannya.

“SPSE telah menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang profesional dan sesuai standar nasional. Pemanfaatan SPSE oleh perangkat daerah juga terus menunjukkan perkembangan positif, dan perlu kita perkuat untuk mendorong peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) setiap tahunnya,” jelasnya.

Sachrudin turut menekankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021, salah satu indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan, dengan penilaian berdasarkan data tahun sebelumnya (N-1). Dengan demikian, data pada Konsolidasi SPSE Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar penilaian ITKP Kota Tangerang pada tahun 2026.

“Untuk mendukung dan mempertahankan capaian ITKP Kota Tangerang agar tetap berada pada kategori minimal baik di tahun 2026, saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan pembaruan data realisasi pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE. Batas waktu penarikan data pemanfaatan yaitu paling lambat 31 Desember 2025,” tegasnya.

Wali kota juga berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Marilah kita memohon kepada Allah SWT agar proses konsolidasi data hari ini diberikan kelancaran serta menghasilkan data yang akurat bagi kemajuan pengelolaan pengadaan di Kota Tangerang,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ruta Ireng menerangkan bahwa prediket ITKP kota Tangerang di tahun 2024 sebesar 94,8 dan diperlukan upaya nyata dari seluruh komponen pengadaan barang dan jasa di lingkup pemkot Tangerang untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya.

“Kota Tangerang telah mendaoat predikat ITKP sangat baik dengan nilai total 94,8. Dan untuk mempertahan dan meningkatkan predikat tersebut maka perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntable dan transparan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Anwar Hafid Buka Kejurnas Anggar 2025: Sulteng Siap Mengukir Sejarah

Penulis
Syifa
-
Untuk pertama kalinya, Provinsi Sulawesi Tengah dipercaya menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Anggar. Penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum penting karena turut berperan dalam proses seleksi atlet menuju Kejuaraan Asia 2026, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi membuka Kejurnas Anggar 2025 di Gedung Olahraga Gelora Bumi Kaktus Andi Raga Pettalolo (GBK) Palu.Sulawesi Tengah, Sabtu (15/11).
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran PB IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia) serta seluruh kontingen dari 16 provinsi, yaitu Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Gubernur menegaskan bahwa penyelenggaraan Kejurnas Anggar di Sulteng merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga, khususnya anggar yang dikenal memiliki tradisi panjang, teknik tinggi, serta menjunjung nilai sportivitas dan disiplin.
“Kehadiran para atlet dari berbagai daerah menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah bukan hanya kaya akan alam dan budaya, tetapi juga memiliki semangat olahraga serta persaudaraan yang kuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menilai bahwa kejuaraan berskala nasional juga membawa manfaat ekonomi bagi daerah, mulai dari meningkatnya okupansi hotel hingga perputaran ekonomi pada pelaku UMKM.
“Olahraga bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga dapat menggerakkan perekonomian rakyat,” tambahnya.
Kejurnas Anggar 2025 ini sekaligus menjadi ajang seleksi menuju Kejuaraan Asian Fencing Championships (AFC) 2026. Gubernur menyampaikan harapan agar Sulawesi Tengah kembali dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan event nasional maupun internasional berikutnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur berpesan kepada para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas, tetap rendah hati, dan memberikan kemampuan terbaik di arena. Ia juga mengingatkan para wasit dan juri agar menjalankan tugas secara adil, objektif, dan profesional demi menjaga kehormatan olahraga anggar.
Tidak lupa gubernur turut mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, dimulai dari aktivitas sederhana demi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.
Selaras dengan gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah yang juga Ketua Panitia, Nuzul Rahmat R., menyampaikan bahwa kesempatan bagi Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah merupakan momentum berharga sekaligus langkah bersejarah, karena untuk pertama kalinya Kejurnas Anggar digelar di daerah tersebut. Pada Kejurnas 2025, tercatat 154 peserta dari 16 provinsi berpartisipasi, termasuk 39 atlet asal Sulawesi Tengah.
“Saya berharap melalui ajang ini lahir atlet-atlet anggar Sulawesi Tengah yang berani, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Turut hadir Sekjen Umum PB Ikasi, Firtian Judiswantara, Ketua Pemprov Ikasi Sulteng, Christina Shandra Tobondo, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae; Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, para kepala perangkat daerah, Kepala Bandara Sis Al-Jufri, para ketua kontingen, official, serta seluruh atlet anggar dari berbagai provinsi di Indonesia dan Masyarakat Sulteng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...660661662...4,903Halaman 661 dari 4,903