Beranda blog Halaman 665

Menko Polkam Dorong Evaluasi UU Pemerintahan Aceh, Tegaskan Prioritas Perdamaian dan Kesejahteraan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu (19/11).

Dalam pernyataannya, Menko Polkam menekankan bahwa revisi Undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan kebutuhan strategis demi keberlanjutan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh. Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat selama ini secara aktif mengawal proses harmonisasi serta penyamaan persepsi bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Aceh.

Usai rapat, kepada wartawan, ia menegaskan bahwa pembahasan hari ini masih pada tataran penyamaan persepsi sebelum masuk ke isu-isu teknis.

“Tadi berbicara soal UU No. 11 Tahun 2006 tentang Aceh. Ini membicarakan bagaimana melakukan evaluasi terhadap undang-undang itu, untuk kita perbaiki,” kata Menko Polkam.

Ia menegaskan, evaluasi UU Pemerintahan Aceh ini untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Aceh.

“Intinya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh dan kedamaian di Aceh,” ujarnya dalam doorstop.

Ia menambahkan bahwa pembahasan detail belum dilakukan. “Setelah tadi pertemuan kita samakan dulu pikiran, posisi kita semua sama-sama. Setelah dari situ baru kita akan melangkah menuju masalah-masalah detail. Tadi belum bicara masalah detail,” kata Menko Djamari.

Pemerintah, lanjut dia, akan melanjutkan pembahasan secara bertahap bersama DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus utamanya tetap dua yaitu memastikan perdamaian pascakonflik Aceh tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui regulasi yang stabil, efektif, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Terpilih Jadi Percontohan Pengukuran Kompetensi Digital ASN 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu locus pelaksanaan pilot project Pengukuran Indeks Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam Meiyappan ASN menghadapi tuntutan transformasi digital.

Kegiatan uji piloting Pengukuran Indeks Kompetensi Digital ASN tahun 2025 ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Senin (17/11).

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Tim PusPA Komdigi RI, Adi Novian Prihantono, saat memberikan sambuan embkaan, menampaikan, bahwa pemilihan Jawa Timur sebagai locus didasarkan pada hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dengan capaian 4,43, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 yang mencapai angka 49,17.

Adi Novian mengatakan, bahwa pengukuran kompetensi digital ASN diharapkan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi menjadi fondasi utama dalam menghadapi era digital.

“Mari jadikan pengembangan kompetensi digital bukan sekadar keterampilan teknis ASN, melainkan fondasi utama dalam menghadapi era digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita, menegaskan bahwa uji coba ini diharapkan menghasilkan rekomendasi pengembangan ASN yang lebih terarah.

“Kami berharap ada outcome berupa peningkatan kesiapan ASN digital hingga tersusunnya peta kompetensi digital ASN,” katanya.

Dengan adanya pilot project ini, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi contoh penerapan pengukuran kompetensi digital ASN yang dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Serahkan Sertipikat di Papua: Era Presiden Prabowo Semua Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyertipikatan seluruh tempat ibadah di Papua. Hal ini disampaikan saat menyerahkan 10 sertipikat untuk rumah ibadah baik gereja maupun masjid di Papua. Penyerahan berlangsung di Gereja GKI Kasih Dok IX Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (19/11/2025).

“Kami bertekad selama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, semua tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, semuanya akan kami sertipikasi, tidak pandang bulu. Karena itu, Pak Pendeta, kami minta tolong kita bahu-membahu dalam waktu 1 tahun, maksimal 2 tahun ya Pak Roy (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, red). Semua tempat ibadah di Papua harus sudah selesai disertipikatkan. Tidak boleh ada pengecualian,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya.

Menteri Nusron menekankan bahwa tanah memiliki nilai yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal itu, negara wajib memastikan tempat ibadah sebagai ruang spiritual dan sosial umat memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

“Tempat ibadah adalah rumah Tuhan. Masa rumah sendiri diurusin, sertipikatnya supaya aman dari penyerobotan mafia dan penyerobotan orang lain, rumah Tuhan tidak diurus,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron mengapresiasi dukungan pemuka agama dan pemerintah daerah yang terus menjaga kerukunan di Papua. Ia berharap, percepatan sertipikasi tempat ibadah dapat memberikan rasa aman kepada umat serta memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di wilayah tersebut.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi. Turut hadi, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Palembang Ratu Dewa Apresiasi Program “Pelajar Jadi Wali Kota”

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan “Pelajar Jadi Wali Kota” yang digagas oleh Radar Palembang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Ratu Dewa menilai program ini memiliki dampak yang sangat positif dan inspiratif, terutama bagi generasi muda dan anak-anak pelajar SMP.

Ratu Dewa menyatakan bahwa kegiatan ini dinilai cukup positif dan mampu memberikan inspirasi bagi anak-anak muda, khususnya pelajar SMP.

Dia menyambut baik dan mengapresiasi program ini, serta berharap dapat menjadi acuan dan percontohan bagi institusi-institusi lainnya.

​Ratu Dewa menyampaikan pesan motivasi kepada para peserta bahwa “tidak ada yang tidak mungkin” dalam hidup, dan semua bisa diraih dengan kerja keras dan doa. Saya juga mencontohkan kisah pribadi yang awalnya hanya ingin menjadi insinyur pertanian, namun kemudian bisa menjadi Sekretaris Daerah hingga Wali Kota,” ujarnya, Senin (17/11).

​Wali Kota Ratu Dewa mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang telah berkoordinasi dengannya dan berencana menjadikan kegiatan ini sebagai program rutin ke depan.

“Program ini diharapkan terus memberikan motivasi dan inspirasi bagi anak-anak muda, khususnya pelajar SD dan SMP,” katanya.

Terkait usulan agar pelajar diberi kesempatan membahas isu-isu aktual seperti tata kota dan lingkungan, wali kota sangat setuju. Beliau mendukung penuh pelajar untuk mengekspresikan diri, menunjukkan kreativitas, inovasi, dan pemikiran mereka.

​Program “Pelajar Jadi Walikota” ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar berprestasi mengenai tantangan dan tanggung jawab seorang pemimpin kota.

“Saya berharap program ini dapat menumbuhkan rasa kepemimpinan, meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan, dan menjadi wadah bagi pelajar untuk menyampaikan ide-ide inovatif demi kemajuan Palembang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jawa Tengah Mulai Terapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

Penulis
Syifa
-

Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengenai Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Sebagai pilot project, kebijakan tersebut akan diterapkan di Batang Industrial Park Kabupaten Batang, pada 2026 mendatang.

Direktur Perencanaan Sumber Daya Alama (SDA) dan Industri Manufaktur BKPM, Ratih Purbasari Kania mengatakan, selama ini salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah, lamanya proses perizinan dasar, yakni pada tahap konstruksi. Melalui program tersebut, diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan industri.

”Dengan adanya KLIK ini, diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjadikan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Ratih, di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka Implementasi Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK) Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (19/11/2025).

Sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2025, program KLIK diberikan kepada pelaku usaha, yang masuk kategori menengah hingga tinggi.

Bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan program tersebut, perusahaan harus mendapatkan izin prinsip dulu dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu, dapat langsung melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus izin lainnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL, Amdal), dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya, sepanjang telah memenuhi Tata Tertib Investasi Kawasan Industri (Estate Regulation).

”Jadi, diharapkan waktu tempuh perizinannya bisa berkurang sekitar 6 bulan-1,5 tahun,” ucapnya.

Ratih menambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang apik dari kawasan industri.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan, strategi KLIK menjadi terobosan untuk melaksanakan proses konstruksi bangunan lebih cepat. Di Jawa Tengah, terdapat empat daerah yang memiliki kawasan industri, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal, dan Batang.

”Kemudahan ini tentunya akan menjadi daya tarik pelaku usaha untuk melakukan investasi. Selain (kemudahan) yang sudah ada di kawasan industri, yakni tax allowance, tax holiday, dan tax deduction,” tuturnya.

Dikatakan Sakina, kemudahan itu diharapkan nantinya bisa diterapkan pula di 31 kabupaten/ kota lainnya di Jawa Tengah. Terutama, daerah yang kawasan peruntukan industri (KPI)-nya, telah menjadi kawasan industri.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, sosialisasi implementasi KLIK yang diikuti Kepala DPMPTSP kabupaten/kota se-Jateng, akan memberikan gambaran mengenai penerapan strategi KLIK, untuk kemudahan perizinan /menggaet investor.

“Dengan (sosialisasi) ini, hambatan-hambatan perizinan terkait dengan konstruksi di kawasan industri, sudah tidak ada lagi. Tentu saja izin itu bisa dijalankan dengan cepat, sesuai dengan tata kelola, dan aturan yang seharusnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Asta Cita, Kementerian PANRB Jaring Masukan untuk Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah memperkuat penyusunan arsitektur kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung percepatan agenda Asta Cita Presiden. Reformulasi kebijakan ini penting untuk membangun birokrasi yang adaptif, kompeten, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Selasa (18/11/2025), menegaskan bahwa ASN harus mampu berkembang sebagai high-performing talent.

“Kita harus memastikan ASN kita adalah high-performing talent. Dalam konteks kinerja kita harus bisa mencermati perencanaan kinerja seseorang saat menempati jabatan tertentu bahkan dapat dikaitkan dengan Asta Cita dan Program Prioritas Presiden,” ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

Kementerian PANRB membuka ruang kritik dan saran dari pakar serta kementerian/lembaga/daerah untuk menyempurnakan kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu Perpres No. 30/2019 dan PermenPANRB No. 6/2022. Reformulasi ini diharapkan melahirkan sistem yang lebih terintegrasi, di mana pengukuran kinerja berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan motivasi ASN.

Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan SDMA Kementerian PANRB, Hidayah Azmi Nasution, menjelaskan tiga output strategis dari diskusi ini. Pertama, pemahaman bersama mengenai penyempurnaan panduan umum pengelolaan kinerja ASN yang berfokus pada hasil dan kesejahteraan. Kedua, pemetaan isu-isu krusial dalam implementasi sistem yang ada saat ini pada K/L/D untuk menjadi fokus utama revisi kebijakan. “Ketiga, kita akan mendapat kerangka kerja sementara sebagai masukan strategis yang akan ditindaklanjuti,” sambung Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan SDMA Kementerian PANRB Hidayah Azmi Nasution dalam kesempatan yang sama.

Azmi menambahkan bahwa penyusunan arsitektur ini telah melalui proses benchmarking ke Bank Indonesia, Astra International, dan Bank Rakyat Indonesia, serta studi literatur atas praktik terbaik di ASO PM (Amerika Serikat), APSC (Australia), dan UK Government.

Kepala Departemen SDM Bank Indonesia (BI), Idah Rosidah, selaku penanggap ahli, membagikan praktik pengelolaan kinerja di BI yang dikenal memiliki maturitas tinggi. Model BI mengintegrasikan manajemen kinerja dengan remuneration, reward management, dan pengembangan talenta secara komprehensif.

Menurutnya, pengelolaan SDM idealnya menggunakan pendekatan 70% humanis dan 30% sistem, disertai konsistensi dalam implementasi. Ia juga menyoroti adanya generational gap di tempat kerja yang bisa memicu konflik, tetapi dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan pendekatan humanisasi.

“Saya setuju dengan sudut pandang no size fits all dalam melakukan manajemen pegawai. Artinya tidak ada satu pendekatan, solusi, atau kebijakan yang dapat selalu diterapkan untuk individu atau situasi tertentu,” jelasnya.

Dengan reformulasi kebijakan ini, Kementerian PANRB berharap sistem pengelolaan kinerja ASN menjadi lebih objektif, terukur, dan berdampak. Upaya penyempurnaan ini juga diharapkan memperkuat kesejahteraan ASN, meningkatkan motivasi kerja, dan memastikan setiap pegawai memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

“Solusinya adalah humanizing human capital atau memanusiakan manusia dan jangan lupa melakukan suksesi agar tidak kehilangan talenta yang sedang dibangun,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Tekankan Penguatan Layanan Aduan Damarmojo dan SP4N-Lapor 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Evaluasi Layanan Aduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor Damarmojo Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan data Damarmojo dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Kenanten, Puri, Selasa (18/11) ini dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa. Acara yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto tersebut diikuti para admin Damarmojo dari seluruh perangkat daerah.

Bupati yang akrab disapa Gus Barra menegaskan pentingnya Damarmojo sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.

“Setiap laporan masyarakat harus dipandang sebagai kesempatan memperbaiki pelayanan, bukan beban. Yang berbahaya justru ketika masyarakat tidak mau melapor, karena berarti mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah,” tegasnya.

Gus Barra juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperkuat perangkat daerah, yakni kecepatan respons, kualitas klarifikasi, komunikasi publik, serta pemanfaatan data Damarmojo dalam perencanaan dan inovasi. Ia menambahkan, evaluasi Damarmojo akan dilakukan secara berkala setiap empat bulan sekali untuk memetakan capaian dan kendala masing-masing perangkat daerah.

“Data laporan adalah cermin kebutuhan masyarakat. Gunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan inovasi layanan. Jangan hanya mengejar angka close report, tetapi pastikan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati juga mendorong pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan layanan. “Kita perlu memahami media apa yang digemari masyarakat. Instagram, TikTok, dan kanal digital lainnya harus kita manfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Gus Barra berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan aduan masyarakat.

“Mari kita jaga Damarmojo bersama-sama. Pastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan yang kita berikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, memaparkan evaluasi teknis Damarmojo Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa Damarmojo merupakan kanal pengaduan resmi yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor dan telah digunakan sejak 9 April 2021.

Selama periode 1 Januari-16 November 2025, Damarmojo menerima 103 aduan, terdiri dari 59 aduan selesai, 23 aduan dalam proses, dan 21 aduan belum ditindaklanjuti.

Menurut Nugraha, evaluasi ini penting untuk memperkuat kualitas pengelolaan aduan dan mendorong perangkat daerah memberikan pelayanan yang semakin responsif dan berbasis data.

“Semakin banyak aduan masyarakat yang masuk, semakin banyak pula permasalahan masyarakat yang tertangani oleh Pemkab Mojokerto,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Kawal Revisi RTRW Daerah untuk Jaga Lahan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tengah fokus mengawal proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memasukan area Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Di dalam KP2B ini terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan dilindungi agar tidak dialihfungsikan ke lahan non pertanian.

“Untuk sementara, target kami (revisi) tiga bulan ini. Kita targetkan awal tahun 2026 sudah clean and clear. Kami di ATR/BPN pro ketahanan pangan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang RTRW, Alih Fungsi Lahan, LBS, LP2B, KP2B Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan klarifikasi atas lahan baku sawah (LBS) di daerah masing-masing, maksimal hingga Februari 2026 mendatang. Hasil temuan tersebut nantinya akan menjadi bahan revisi Perda RTRW untuk memasukkan KP2B sebanyak 87% dari total LBS sesuai target dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Menteri Nusron menjelaskan, dari 38 provinsi di Indonesia, sudah terdapat 6 provinsi yang dalam RTRW-nya telah mengalokasikan KP2B sebesar 87% dari total LBS, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Adapun sisa 19 provinsi lainnya sudah memiliki KP2B dalam RTRW, namun, belum seluruhnya mencapai 87%, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sementara, yang belum mencantumkan KP2B dalam RTRW ada 13 provinsi. Oleh karena itu, revisi Perda RTRW perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga lahan pangan dalam negeri.

“Harapan kami, peta (RTRW) ini berada dalam satu deliniasi yang sama sehingga ke depan ada kepastian mana yang boleh dan tidak boleh (alih fungsi lahan),” kata Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berpendapat bahwa penataan ulang lahan persawahan di setiap daerah penting untuk menghindari adanya alih fungsi lahan sawah. Pihaknya dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, akan ikut membantu mengawal daerah agar segera melakukan revisi RTRW.

Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pada rapat kali ini, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri Bongkar Ladang Ganja Terbesar 2025 di Aceh: 51,75 Hektare Siap Dimusnahkan

Penulis
Syifa
-
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektare di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Lahan tersebut tersebar di 26 titik pada tiga kecamatan: Blangkejeren, Putri Betung, dan Pining. Seluruh ladang ganja itu dijadwalkan untuk dimusnahkan Selasa (18/11).
“Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pemusnahan ladang ganja di wilayah Kabupaten Gayo Lues, dengan luas 51,75 hektare di 26 titik yang tersebar di tiga kecamatan,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso,, di lokasi.
Penemuan ladang ganja skala besar ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah tim Subdit IV Dittipidnarkoba menangkap dua anggota jaringan pengedar di Deli Serdang, Sumatera Utara: Suryansyah (35) dan Hardiansyah (38). Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh ganja dari seseorang berstatus DPO di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues.
Atas informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Dittipidnarkoba Bareskrim, Polres Gayo Lues, Brimob Polda Aceh, serta petugas Taman Nasional Gunung Leuser melakukan pencarian. Pada Jumat (14/11) pukul 15.00 WIB, ladang pertama ditemukan, yang kemudian ditelusuri lebih lanjut hingga total 26 titik ladang ganja teridentifikasi.
Sebelumnya, Dittipidnarkoba juga menggagalkan upaya penyelundupan 47 kilogram ganja di Deli Serdang.
“Barang bukti 47 bal atau 47 kilogram ganja ditemukan disimpan di kamar tersangka,” ujar Brigjen Eko.

Kedua pelaku diamankan di sebuah rumah di Dusun IV Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Suryansyah berperan sebagai penjaga gudang, sementara Hardiansyah bertugas menjemput dan mengantar barang haram tersebut. Keduanya dinyatakan positif amphetamine dan THC berdasarkan hasil tes urine.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pantau Dampak Kenaikan Status Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru

Penulis
Syifa
-

Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

Kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...664665666...4,903Halaman 665 dari 4,903