Beranda blog Halaman 667

Jawa Tengah Mulai Terapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

Penulis
Syifa
-

Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengenai Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Sebagai pilot project, kebijakan tersebut akan diterapkan di Batang Industrial Park Kabupaten Batang, pada 2026 mendatang.

Direktur Perencanaan Sumber Daya Alama (SDA) dan Industri Manufaktur BKPM, Ratih Purbasari Kania mengatakan, selama ini salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah, lamanya proses perizinan dasar, yakni pada tahap konstruksi. Melalui program tersebut, diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan industri.

”Dengan adanya KLIK ini, diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjadikan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Ratih, di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka Implementasi Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK) Kawasan Industri Provinsi Jawa Tengah, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (19/11/2025).

Sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2025, program KLIK diberikan kepada pelaku usaha, yang masuk kategori menengah hingga tinggi.

Bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan program tersebut, perusahaan harus mendapatkan izin prinsip dulu dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu, dapat langsung melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus izin lainnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL, Amdal), dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya, sepanjang telah memenuhi Tata Tertib Investasi Kawasan Industri (Estate Regulation).

”Jadi, diharapkan waktu tempuh perizinannya bisa berkurang sekitar 6 bulan-1,5 tahun,” ucapnya.

Ratih menambahkan, Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang apik dari kawasan industri.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan, strategi KLIK menjadi terobosan untuk melaksanakan proses konstruksi bangunan lebih cepat. Di Jawa Tengah, terdapat empat daerah yang memiliki kawasan industri, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal, dan Batang.

”Kemudahan ini tentunya akan menjadi daya tarik pelaku usaha untuk melakukan investasi. Selain (kemudahan) yang sudah ada di kawasan industri, yakni tax allowance, tax holiday, dan tax deduction,” tuturnya.

Dikatakan Sakina, kemudahan itu diharapkan nantinya bisa diterapkan pula di 31 kabupaten/ kota lainnya di Jawa Tengah. Terutama, daerah yang kawasan peruntukan industri (KPI)-nya, telah menjadi kawasan industri.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, sosialisasi implementasi KLIK yang diikuti Kepala DPMPTSP kabupaten/kota se-Jateng, akan memberikan gambaran mengenai penerapan strategi KLIK, untuk kemudahan perizinan /menggaet investor.

“Dengan (sosialisasi) ini, hambatan-hambatan perizinan terkait dengan konstruksi di kawasan industri, sudah tidak ada lagi. Tentu saja izin itu bisa dijalankan dengan cepat, sesuai dengan tata kelola, dan aturan yang seharusnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Asta Cita, Kementerian PANRB Jaring Masukan untuk Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah memperkuat penyusunan arsitektur kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung percepatan agenda Asta Cita Presiden. Reformulasi kebijakan ini penting untuk membangun birokrasi yang adaptif, kompeten, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Selasa (18/11/2025), menegaskan bahwa ASN harus mampu berkembang sebagai high-performing talent.

“Kita harus memastikan ASN kita adalah high-performing talent. Dalam konteks kinerja kita harus bisa mencermati perencanaan kinerja seseorang saat menempati jabatan tertentu bahkan dapat dikaitkan dengan Asta Cita dan Program Prioritas Presiden,” ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.

Kementerian PANRB membuka ruang kritik dan saran dari pakar serta kementerian/lembaga/daerah untuk menyempurnakan kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu Perpres No. 30/2019 dan PermenPANRB No. 6/2022. Reformulasi ini diharapkan melahirkan sistem yang lebih terintegrasi, di mana pengukuran kinerja berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan motivasi ASN.

Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan SDMA Kementerian PANRB, Hidayah Azmi Nasution, menjelaskan tiga output strategis dari diskusi ini. Pertama, pemahaman bersama mengenai penyempurnaan panduan umum pengelolaan kinerja ASN yang berfokus pada hasil dan kesejahteraan. Kedua, pemetaan isu-isu krusial dalam implementasi sistem yang ada saat ini pada K/L/D untuk menjadi fokus utama revisi kebijakan. “Ketiga, kita akan mendapat kerangka kerja sementara sebagai masukan strategis yang akan ditindaklanjuti,” sambung Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan SDMA Kementerian PANRB Hidayah Azmi Nasution dalam kesempatan yang sama.

Azmi menambahkan bahwa penyusunan arsitektur ini telah melalui proses benchmarking ke Bank Indonesia, Astra International, dan Bank Rakyat Indonesia, serta studi literatur atas praktik terbaik di ASO PM (Amerika Serikat), APSC (Australia), dan UK Government.

Kepala Departemen SDM Bank Indonesia (BI), Idah Rosidah, selaku penanggap ahli, membagikan praktik pengelolaan kinerja di BI yang dikenal memiliki maturitas tinggi. Model BI mengintegrasikan manajemen kinerja dengan remuneration, reward management, dan pengembangan talenta secara komprehensif.

Menurutnya, pengelolaan SDM idealnya menggunakan pendekatan 70% humanis dan 30% sistem, disertai konsistensi dalam implementasi. Ia juga menyoroti adanya generational gap di tempat kerja yang bisa memicu konflik, tetapi dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan pendekatan humanisasi.

“Saya setuju dengan sudut pandang no size fits all dalam melakukan manajemen pegawai. Artinya tidak ada satu pendekatan, solusi, atau kebijakan yang dapat selalu diterapkan untuk individu atau situasi tertentu,” jelasnya.

Dengan reformulasi kebijakan ini, Kementerian PANRB berharap sistem pengelolaan kinerja ASN menjadi lebih objektif, terukur, dan berdampak. Upaya penyempurnaan ini juga diharapkan memperkuat kesejahteraan ASN, meningkatkan motivasi kerja, dan memastikan setiap pegawai memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

“Solusinya adalah humanizing human capital atau memanusiakan manusia dan jangan lupa melakukan suksesi agar tidak kehilangan talenta yang sedang dibangun,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Tekankan Penguatan Layanan Aduan Damarmojo dan SP4N-Lapor 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Evaluasi Layanan Aduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor Damarmojo Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan data Damarmojo dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Kenanten, Puri, Selasa (18/11) ini dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa. Acara yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto tersebut diikuti para admin Damarmojo dari seluruh perangkat daerah.

Bupati yang akrab disapa Gus Barra menegaskan pentingnya Damarmojo sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.

“Setiap laporan masyarakat harus dipandang sebagai kesempatan memperbaiki pelayanan, bukan beban. Yang berbahaya justru ketika masyarakat tidak mau melapor, karena berarti mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah,” tegasnya.

Gus Barra juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperkuat perangkat daerah, yakni kecepatan respons, kualitas klarifikasi, komunikasi publik, serta pemanfaatan data Damarmojo dalam perencanaan dan inovasi. Ia menambahkan, evaluasi Damarmojo akan dilakukan secara berkala setiap empat bulan sekali untuk memetakan capaian dan kendala masing-masing perangkat daerah.

“Data laporan adalah cermin kebutuhan masyarakat. Gunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan inovasi layanan. Jangan hanya mengejar angka close report, tetapi pastikan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati juga mendorong pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan layanan. “Kita perlu memahami media apa yang digemari masyarakat. Instagram, TikTok, dan kanal digital lainnya harus kita manfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Gus Barra berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan aduan masyarakat.

“Mari kita jaga Damarmojo bersama-sama. Pastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan yang kita berikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, memaparkan evaluasi teknis Damarmojo Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa Damarmojo merupakan kanal pengaduan resmi yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor dan telah digunakan sejak 9 April 2021.

Selama periode 1 Januari-16 November 2025, Damarmojo menerima 103 aduan, terdiri dari 59 aduan selesai, 23 aduan dalam proses, dan 21 aduan belum ditindaklanjuti.

Menurut Nugraha, evaluasi ini penting untuk memperkuat kualitas pengelolaan aduan dan mendorong perangkat daerah memberikan pelayanan yang semakin responsif dan berbasis data.

“Semakin banyak aduan masyarakat yang masuk, semakin banyak pula permasalahan masyarakat yang tertangani oleh Pemkab Mojokerto,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Kawal Revisi RTRW Daerah untuk Jaga Lahan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tengah fokus mengawal proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memasukan area Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Di dalam KP2B ini terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan dilindungi agar tidak dialihfungsikan ke lahan non pertanian.

“Untuk sementara, target kami (revisi) tiga bulan ini. Kita targetkan awal tahun 2026 sudah clean and clear. Kami di ATR/BPN pro ketahanan pangan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang RTRW, Alih Fungsi Lahan, LBS, LP2B, KP2B Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan klarifikasi atas lahan baku sawah (LBS) di daerah masing-masing, maksimal hingga Februari 2026 mendatang. Hasil temuan tersebut nantinya akan menjadi bahan revisi Perda RTRW untuk memasukkan KP2B sebanyak 87% dari total LBS sesuai target dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Menteri Nusron menjelaskan, dari 38 provinsi di Indonesia, sudah terdapat 6 provinsi yang dalam RTRW-nya telah mengalokasikan KP2B sebesar 87% dari total LBS, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Adapun sisa 19 provinsi lainnya sudah memiliki KP2B dalam RTRW, namun, belum seluruhnya mencapai 87%, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sementara, yang belum mencantumkan KP2B dalam RTRW ada 13 provinsi. Oleh karena itu, revisi Perda RTRW perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga lahan pangan dalam negeri.

“Harapan kami, peta (RTRW) ini berada dalam satu deliniasi yang sama sehingga ke depan ada kepastian mana yang boleh dan tidak boleh (alih fungsi lahan),” kata Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berpendapat bahwa penataan ulang lahan persawahan di setiap daerah penting untuk menghindari adanya alih fungsi lahan sawah. Pihaknya dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, akan ikut membantu mengawal daerah agar segera melakukan revisi RTRW.

Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pada rapat kali ini, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri Bongkar Ladang Ganja Terbesar 2025 di Aceh: 51,75 Hektare Siap Dimusnahkan

Penulis
Syifa
-
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektare di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Lahan tersebut tersebar di 26 titik pada tiga kecamatan: Blangkejeren, Putri Betung, dan Pining. Seluruh ladang ganja itu dijadwalkan untuk dimusnahkan Selasa (18/11).
“Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pemusnahan ladang ganja di wilayah Kabupaten Gayo Lues, dengan luas 51,75 hektare di 26 titik yang tersebar di tiga kecamatan,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso,, di lokasi.
Penemuan ladang ganja skala besar ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah tim Subdit IV Dittipidnarkoba menangkap dua anggota jaringan pengedar di Deli Serdang, Sumatera Utara: Suryansyah (35) dan Hardiansyah (38). Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh ganja dari seseorang berstatus DPO di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues.
Atas informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Dittipidnarkoba Bareskrim, Polres Gayo Lues, Brimob Polda Aceh, serta petugas Taman Nasional Gunung Leuser melakukan pencarian. Pada Jumat (14/11) pukul 15.00 WIB, ladang pertama ditemukan, yang kemudian ditelusuri lebih lanjut hingga total 26 titik ladang ganja teridentifikasi.
Sebelumnya, Dittipidnarkoba juga menggagalkan upaya penyelundupan 47 kilogram ganja di Deli Serdang.
“Barang bukti 47 bal atau 47 kilogram ganja ditemukan disimpan di kamar tersangka,” ujar Brigjen Eko.

Kedua pelaku diamankan di sebuah rumah di Dusun IV Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Suryansyah berperan sebagai penjaga gudang, sementara Hardiansyah bertugas menjemput dan mengantar barang haram tersebut. Keduanya dinyatakan positif amphetamine dan THC berdasarkan hasil tes urine.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pantau Dampak Kenaikan Status Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru

Penulis
Syifa
-

Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

Kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RSUD Margono–UNS Teken MoU RSPPU, Menkes: Produksi, Distribusi Dokter Spesialis Harus Dikejar

Penulis
Syifa
-
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dari Surakarta untuk penguatan Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU), Selasa (18/11).
Penandatanganan yang disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini disebut sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan dokter spesialis.
MoU dilakukan antara Direktur RSUD Margono Soekarjo dr. Heri Dwi Purnomo, dan Rektor UNS, Prof. Hartono. Kerja sama ini mencakup peningkatan mutu akademik, pengembangan layanan rujukan, pelatihan, hingga pencegahan perundungan dalam pendidikan dokter spesialis.
Dalam sambutannya, Menkes Budi menegaskan Indonesia masih kekurangan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi ini hanya dapat diatasi jika pusat pendidikan diperbanyak hingga ke kabupaten/kota.
Menurut dia, sentra pendidikan spesialis yang terbatas membuat peluang dokter daerah untuk masuk pendidikan menjadi sangat kecil.
“Semua dokter umum ingin jadi spesialis, tapi tempatnya sangat sedikit,” ujarnya.
Ia memaparkan perbandingan dengan negara lain. Korea memiliki sekitar 300 sentra pendidikan spesialis, Inggris 600, sementara Indonesia hanya 26.
“Kita harus buka sampai 500 RSPPU. Inggris saja yang penduduknya lebih kecil punya lebih banyak pusat pendidikan,” kata Budi.
Dengan menjadi RSPPU, RSUD Margono Soekarjo akan menjadi salah satu motor percepatan produksi dokter spesialis di Jawa Tengah.
Rumah sakit itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai RSPPU tahun 2025 dan menargetkan pembukaan program baru untuk penyakit dalam, bedah, anak, hingga bedah saraf.
Menkes Budi berharap kolaborasi RS Margono–UNS menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas akses pendidikan dokter spesialis.

“Kita harus mengejar ketertinggalan supaya semua daerah punya dokter spesialis yang cukup,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunung Semeru Level Awas! Radius Aman Diperluas Hingga 20 Km dari Besuk Kobokan

Penulis
Syifa
-

Terhitung mulai tanggal 19 November 2025 pukul 17:00 WIB, Pusat Vulkanologi dan Mitigas Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan tingkat aktivitas gunung api Semeru ke level IV (AWAS). Masyarakat baik pengunjung atau wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi).

“Bahwa pada Rabu, 19 November 2025 pukul 14.13 WIB, telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Erupsi berupa awan panas dengan jarak luncur tidak diketahui dikarenakan visual Gunung Semeru tertutup kabut. Awan panas yang terjadi merupakan awan panas yang berlangsung secara beruntun, bukan kejadian tunggal. Awan panas masih berlangsung dengan amplitude maksimum 37 mm hingga laporan ini dibuat”, ujar Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid malam ini di Bandung, Rabu (19/11).

Aktivitas Gunung Semeru tersebut, menurut Wafid memperlihatkan bahwa aktivitas erupsi dan guguran lava masih terjadi, namun secara visual jarang teramati karena terkendala dengan kondisi cuaca.

“Dalam periode ini jumah gempa yang terekam menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di Gunung Semeru masih tinggi, terutama gempa Letusan, Guguran dan Harmonik. Terjadi peningkatan kejadian Gempa Guguran dan berkorelasi dengan pengamatan visual, yang teramati bahwa kejadian guguran lava pijar semakin intensif terjadi ke arah Sungai Besuk Kobokan”, jelas Wafid.

Menurut Wafid, gempa-gempa yang terekam mengindikasikan masih adanya suplai dari bawah permukaan Gunung Semeru bersamaan dengan pelepasan material ke permukaan melalui letusan dan hembusan.

“Nilai variasi kecepatan relatif menunjukkan pola penurunan, sejak pertengahan Oktober 2025 mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di dekat permukaan tubuh gunung api. Pemantauan deformasi pada periode ini menunjukkan pola relatif stabil, mengindikasikan tidak adanya peningkatan tekanan dari bagian dalam tubuh gunung api,” papar Wafid.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi maka PVMBG Badan Geologi meningkatkan aktivitas Gunung Semeru dinaikkan dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) dengan dua rekomendasi utama, yaitu:

Masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Sungai Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi) dan di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Sungai Besuk Kobokan karena berpotensi dilanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 20 km dari puncak.
Masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru, masyarakat dapat mengakses website Badan Geologi (geologi.esdm.go.id), website Magma Indonesia (magma.esdm.go.id), aplikasi Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Playstore, atau media sosial Badan Geologi (Facebook, X, Instagram, dan Youtube).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunung Semeru Erupsi, Kementerian PU Koordinasi Intensif Pastikan Akses Jalan Aman

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi dampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat atas laporan Badan Geologi yang menetapkan kenaikan status aktivitas vulkanik Semeru dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada Rabu (19/11).

Sebelumnya, pada pukul 14.13 WIB, Gunung Semeru mengalami erupsi berupa Awan Panas yang berlangsung beruntun dengan amplitudo maksimum mencapai 37 mm. Kondisi visual yang tertutup kabut membuat jarak luncur awan panas belum terpantau secara pasti. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 20 kilometer dari puncak gunung. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Status Tanggap Darurat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 19 November 2025 sampai dengan 25 November 2025.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kementerian PU melalui balai-balai di Jawa Timur seperti (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terus melakukan koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, dan instansi terkait lainnya untuk memantau infrastruktur yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Semeru. Pemantauan kondisi salah satunya dilakukan pada 20 jembatan yang masuk pada jaringan jalan nasional yang berada di zona potensi paparan awan panas maupun aliran material vulkanik.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arahan Badan Geologi dan BPBD setempat. Kementerian PU terus memonitor kondisi infrastruktur di kawasan Semeru,”kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto mengatakan hingga saat ini, penanganan teknis belum dilakukan karena aktivitas vulkanik masih berlangsung dan situasi lapangan belum aman bagi petugas. Namun seluruh perangkat teknis BBPJN Jatim-Bali telah disiagakan untuk melakukan pemeriksaan, pembersihan, hingga penanganan darurat apabila kondisi memungkinkan.

“Seluruh tim kami dalam posisi siaga untuk memastikan jembatan dan aksesibilitas tetap aman. Jembatan Besuk Koboan sudah dapat diakses, baru selesai proses pembersihan jembatan dari abu vulkanik,”kata Javid.

Dalam radius kawasan yang berpotensi terdampak, terdapat 20 jembatan jaringan jalan nasional yang saat ini menjadi fokus pemantauan. Jembatan-jembatan tersebut meliputi struktur dengan panjang bervariasi, seperti Jembatan Kali Manjing (73 meter), Kali Genting (16,9 meter), Lebakroto (14 meter), Sumber Bulus A (38,5 meter), Sumber Bulus B (35,6 meter), Kali Glidik I (7 meter), Kali Glidik II (38 meter), Sumber Rowo III (25 meter), Kali Bening (31 meter), dan Kali Lengkong (80,4 meter).

Selain itu, turut dipantau Jembatan Kali Telu (7,5 meter), Supit Urang II (6,5 meter), Besuk Kobokan (129 meter), Krumbang (8,1 meter), Kali Kecik (15,7 meter), Kali Pancing (100 meter), Kali Mujur (183 meter), Jagalan (7,2 meter), Dam Songo (8,8 meter), serta Krobyokan (16,5 meter).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi Anggaran PKP 2025 Tembus Rp3,66 Triliun, Ini Rincian Program Prioritasnya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan evaluasi kepada Komisi V DPR RI, hingga 18 November 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif sebesar Rp4,72 triliun, dan diproyeksikan mencapai 97,26 persen hingga akhir tahun anggaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh unit, dari pusat hingga daerah, dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (19/11).

Realisasi anggaran terbesar datang dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan serapan mencapai 94,48 persen atau setara Rp964,35 miliar dari total pagu Rp1,02 triliun untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya. Program ini menjadi ujung tombak upaya pemerintah memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni di berbagai wilayah. Selain itu, pembangunan rumah susun juga menunjukkan capaian positif dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit, sementara rumah khusus telah terealisasi Rp183,48 miliar atau 79,85 persen untuk 476 unit yang tersebar di berbagai daerah terdampak bencana.

Program lain seperti bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan sanitasi turut mengalami kemajuan signifikan. Kementerian memastikan seluruh program tersebut kini telah berada pada tahap pembangunan fisik. “Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” lanjut Menteri PKP.

Capaian tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas unit di Kementerian PKP. Hingga November 2025, seluruh direktorat jenderal menunjukkan peningkatan serapan anggaran, dengan proyeksi penyerapan total pada akhir tahun mencapai Rp4,58 triliun atau 97,26 persen. Angka itu menandakan efisiensi pelaksanaan program, terutama pada belanja fisik dan program prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10,89 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,57 persen dibandingkan tahun 2025. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81,69 persen akan difokuskan untuk program BSPS dengan target 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Menteri Ara menegaskan bahwa lonjakan anggaran tahun depan akan diarahkan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada rakyat kecil. “Tahun depan kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, karena setiap rumah yang dibangun berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” ujar Menteri PKP. Ia menambahkan, pelaksanaan program akan tetap dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai arahan Presiden.

Selain BSPS, peningkatan anggaran juga diarahkan pada pembangunan rumah khusus senilai Rp242,2 miliar untuk 607 unit, termasuk hunian pasca bencana dan cadangan panel RISHA sebagai stok darurat. Program rumah susun juga akan dilanjutkan dengan alokasi Rp382,55 miliar untuk 22 tower atau 743 unit, sebagian besar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah otonomi baru. Program penanganan kawasan kumuh akan mendapatkan Rp155,85 miliar untuk penataan 225 hektare lahan di 15 lokasi, sementara program sanitasi dialokasikan Rp36 miliar untuk pembangunan 3.000 unit fasilitas di berbagai daerah.

Pada akhir paparannya, Menteri Ara menyampaikan apresiasi dan permohonan dukungan dari Komisi V DPR RI untuk keberhasilan pelaksanaan program di tahun mendatang. “Kami mohon dukungan penuh dari DPR RI agar seluruh program prioritas tahun 2026 senilai Rp10,89 triliun dapat berjalan optimal. Ini bukan hanya soal pembangunan rumah, tapi soal membangun masa depan rakyat kecil agar hidup lebih layak, sehat, dan sejahtera,” tutup Menteri PKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam kesimpulan rapatnya meminta Kementerian PKP untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2025 sesuai saran dan masukan DPR. Lebih lanjut, Komisi V juga meminta Kementerian PKP untuk mempercepat penyelesaian seluruh program prioritas yang sedang dalam tahap pelaksanaan, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, PSU, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi.

“DPR juga menekankan agar Kementerian mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, meningkatkan profesionalisme pendamping BSPS dan tenaga fasilitator lapangan, serta melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS yang sulit diimplementasikan oleh penerima manfaat,” ujarnya

Sebagai penutup, Syaiful Huda menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap langkah Kementerian PKP dalam berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kerap menghambat akses kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni,” tutup Syaiful Huda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...666667668...4,905Halaman 667 dari 4,905