Beranda blog Halaman 668

Menteri Nusron Kawal Revisi RTRW Daerah untuk Jaga Lahan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tengah fokus mengawal proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memasukan area Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Di dalam KP2B ini terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan dilindungi agar tidak dialihfungsikan ke lahan non pertanian.

“Untuk sementara, target kami (revisi) tiga bulan ini. Kita targetkan awal tahun 2026 sudah clean and clear. Kami di ATR/BPN pro ketahanan pangan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang RTRW, Alih Fungsi Lahan, LBS, LP2B, KP2B Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan klarifikasi atas lahan baku sawah (LBS) di daerah masing-masing, maksimal hingga Februari 2026 mendatang. Hasil temuan tersebut nantinya akan menjadi bahan revisi Perda RTRW untuk memasukkan KP2B sebanyak 87% dari total LBS sesuai target dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Menteri Nusron menjelaskan, dari 38 provinsi di Indonesia, sudah terdapat 6 provinsi yang dalam RTRW-nya telah mengalokasikan KP2B sebesar 87% dari total LBS, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Adapun sisa 19 provinsi lainnya sudah memiliki KP2B dalam RTRW, namun, belum seluruhnya mencapai 87%, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Sementara, yang belum mencantumkan KP2B dalam RTRW ada 13 provinsi. Oleh karena itu, revisi Perda RTRW perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga lahan pangan dalam negeri.

“Harapan kami, peta (RTRW) ini berada dalam satu deliniasi yang sama sehingga ke depan ada kepastian mana yang boleh dan tidak boleh (alih fungsi lahan),” kata Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berpendapat bahwa penataan ulang lahan persawahan di setiap daerah penting untuk menghindari adanya alih fungsi lahan sawah. Pihaknya dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, akan ikut membantu mengawal daerah agar segera melakukan revisi RTRW.

Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pada rapat kali ini, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri Bongkar Ladang Ganja Terbesar 2025 di Aceh: 51,75 Hektare Siap Dimusnahkan

Penulis
Syifa
-
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektare di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Lahan tersebut tersebar di 26 titik pada tiga kecamatan: Blangkejeren, Putri Betung, dan Pining. Seluruh ladang ganja itu dijadwalkan untuk dimusnahkan Selasa (18/11).
“Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pemusnahan ladang ganja di wilayah Kabupaten Gayo Lues, dengan luas 51,75 hektare di 26 titik yang tersebar di tiga kecamatan,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso,, di lokasi.
Penemuan ladang ganja skala besar ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah tim Subdit IV Dittipidnarkoba menangkap dua anggota jaringan pengedar di Deli Serdang, Sumatera Utara: Suryansyah (35) dan Hardiansyah (38). Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh ganja dari seseorang berstatus DPO di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues.
Atas informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Dittipidnarkoba Bareskrim, Polres Gayo Lues, Brimob Polda Aceh, serta petugas Taman Nasional Gunung Leuser melakukan pencarian. Pada Jumat (14/11) pukul 15.00 WIB, ladang pertama ditemukan, yang kemudian ditelusuri lebih lanjut hingga total 26 titik ladang ganja teridentifikasi.
Sebelumnya, Dittipidnarkoba juga menggagalkan upaya penyelundupan 47 kilogram ganja di Deli Serdang.
“Barang bukti 47 bal atau 47 kilogram ganja ditemukan disimpan di kamar tersangka,” ujar Brigjen Eko.

Kedua pelaku diamankan di sebuah rumah di Dusun IV Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Suryansyah berperan sebagai penjaga gudang, sementara Hardiansyah bertugas menjemput dan mengantar barang haram tersebut. Keduanya dinyatakan positif amphetamine dan THC berdasarkan hasil tes urine.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pantau Dampak Kenaikan Status Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru

Penulis
Syifa
-

Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

Kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RSUD Margono–UNS Teken MoU RSPPU, Menkes: Produksi, Distribusi Dokter Spesialis Harus Dikejar

Penulis
Syifa
-
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dari Surakarta untuk penguatan Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU), Selasa (18/11).
Penandatanganan yang disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini disebut sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan dokter spesialis.
MoU dilakukan antara Direktur RSUD Margono Soekarjo dr. Heri Dwi Purnomo, dan Rektor UNS, Prof. Hartono. Kerja sama ini mencakup peningkatan mutu akademik, pengembangan layanan rujukan, pelatihan, hingga pencegahan perundungan dalam pendidikan dokter spesialis.
Dalam sambutannya, Menkes Budi menegaskan Indonesia masih kekurangan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi ini hanya dapat diatasi jika pusat pendidikan diperbanyak hingga ke kabupaten/kota.
Menurut dia, sentra pendidikan spesialis yang terbatas membuat peluang dokter daerah untuk masuk pendidikan menjadi sangat kecil.
“Semua dokter umum ingin jadi spesialis, tapi tempatnya sangat sedikit,” ujarnya.
Ia memaparkan perbandingan dengan negara lain. Korea memiliki sekitar 300 sentra pendidikan spesialis, Inggris 600, sementara Indonesia hanya 26.
“Kita harus buka sampai 500 RSPPU. Inggris saja yang penduduknya lebih kecil punya lebih banyak pusat pendidikan,” kata Budi.
Dengan menjadi RSPPU, RSUD Margono Soekarjo akan menjadi salah satu motor percepatan produksi dokter spesialis di Jawa Tengah.
Rumah sakit itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai RSPPU tahun 2025 dan menargetkan pembukaan program baru untuk penyakit dalam, bedah, anak, hingga bedah saraf.
Menkes Budi berharap kolaborasi RS Margono–UNS menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas akses pendidikan dokter spesialis.

“Kita harus mengejar ketertinggalan supaya semua daerah punya dokter spesialis yang cukup,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunung Semeru Level Awas! Radius Aman Diperluas Hingga 20 Km dari Besuk Kobokan

Penulis
Syifa
-

Terhitung mulai tanggal 19 November 2025 pukul 17:00 WIB, Pusat Vulkanologi dan Mitigas Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan tingkat aktivitas gunung api Semeru ke level IV (AWAS). Masyarakat baik pengunjung atau wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi).

“Bahwa pada Rabu, 19 November 2025 pukul 14.13 WIB, telah terjadi erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Erupsi berupa awan panas dengan jarak luncur tidak diketahui dikarenakan visual Gunung Semeru tertutup kabut. Awan panas yang terjadi merupakan awan panas yang berlangsung secara beruntun, bukan kejadian tunggal. Awan panas masih berlangsung dengan amplitude maksimum 37 mm hingga laporan ini dibuat”, ujar Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid malam ini di Bandung, Rabu (19/11).

Aktivitas Gunung Semeru tersebut, menurut Wafid memperlihatkan bahwa aktivitas erupsi dan guguran lava masih terjadi, namun secara visual jarang teramati karena terkendala dengan kondisi cuaca.

“Dalam periode ini jumah gempa yang terekam menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di Gunung Semeru masih tinggi, terutama gempa Letusan, Guguran dan Harmonik. Terjadi peningkatan kejadian Gempa Guguran dan berkorelasi dengan pengamatan visual, yang teramati bahwa kejadian guguran lava pijar semakin intensif terjadi ke arah Sungai Besuk Kobokan”, jelas Wafid.

Menurut Wafid, gempa-gempa yang terekam mengindikasikan masih adanya suplai dari bawah permukaan Gunung Semeru bersamaan dengan pelepasan material ke permukaan melalui letusan dan hembusan.

“Nilai variasi kecepatan relatif menunjukkan pola penurunan, sejak pertengahan Oktober 2025 mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di dekat permukaan tubuh gunung api. Pemantauan deformasi pada periode ini menunjukkan pola relatif stabil, mengindikasikan tidak adanya peningkatan tekanan dari bagian dalam tubuh gunung api,” papar Wafid.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi maka PVMBG Badan Geologi meningkatkan aktivitas Gunung Semeru dinaikkan dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) dengan dua rekomendasi utama, yaitu:

Masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Sungai Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi) dan di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Sungai Besuk Kobokan karena berpotensi dilanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 20 km dari puncak.
Masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru, masyarakat dapat mengakses website Badan Geologi (geologi.esdm.go.id), website Magma Indonesia (magma.esdm.go.id), aplikasi Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Playstore, atau media sosial Badan Geologi (Facebook, X, Instagram, dan Youtube).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunung Semeru Erupsi, Kementerian PU Koordinasi Intensif Pastikan Akses Jalan Aman

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan terhadap potensi dampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat atas laporan Badan Geologi yang menetapkan kenaikan status aktivitas vulkanik Semeru dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada Rabu (19/11).

Sebelumnya, pada pukul 14.13 WIB, Gunung Semeru mengalami erupsi berupa Awan Panas yang berlangsung beruntun dengan amplitudo maksimum mencapai 37 mm. Kondisi visual yang tertutup kabut membuat jarak luncur awan panas belum terpantau secara pasti. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 20 kilometer dari puncak gunung. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Status Tanggap Darurat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 19 November 2025 sampai dengan 25 November 2025.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kementerian PU melalui balai-balai di Jawa Timur seperti (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terus melakukan koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, dan instansi terkait lainnya untuk memantau infrastruktur yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Semeru. Pemantauan kondisi salah satunya dilakukan pada 20 jembatan yang masuk pada jaringan jalan nasional yang berada di zona potensi paparan awan panas maupun aliran material vulkanik.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arahan Badan Geologi dan BPBD setempat. Kementerian PU terus memonitor kondisi infrastruktur di kawasan Semeru,”kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Kepala BBPJN Jatim-Bali, Javid Hurriyanto mengatakan hingga saat ini, penanganan teknis belum dilakukan karena aktivitas vulkanik masih berlangsung dan situasi lapangan belum aman bagi petugas. Namun seluruh perangkat teknis BBPJN Jatim-Bali telah disiagakan untuk melakukan pemeriksaan, pembersihan, hingga penanganan darurat apabila kondisi memungkinkan.

“Seluruh tim kami dalam posisi siaga untuk memastikan jembatan dan aksesibilitas tetap aman. Jembatan Besuk Koboan sudah dapat diakses, baru selesai proses pembersihan jembatan dari abu vulkanik,”kata Javid.

Dalam radius kawasan yang berpotensi terdampak, terdapat 20 jembatan jaringan jalan nasional yang saat ini menjadi fokus pemantauan. Jembatan-jembatan tersebut meliputi struktur dengan panjang bervariasi, seperti Jembatan Kali Manjing (73 meter), Kali Genting (16,9 meter), Lebakroto (14 meter), Sumber Bulus A (38,5 meter), Sumber Bulus B (35,6 meter), Kali Glidik I (7 meter), Kali Glidik II (38 meter), Sumber Rowo III (25 meter), Kali Bening (31 meter), dan Kali Lengkong (80,4 meter).

Selain itu, turut dipantau Jembatan Kali Telu (7,5 meter), Supit Urang II (6,5 meter), Besuk Kobokan (129 meter), Krumbang (8,1 meter), Kali Kecik (15,7 meter), Kali Pancing (100 meter), Kali Mujur (183 meter), Jagalan (7,2 meter), Dam Songo (8,8 meter), serta Krobyokan (16,5 meter).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi Anggaran PKP 2025 Tembus Rp3,66 Triliun, Ini Rincian Program Prioritasnya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan evaluasi kepada Komisi V DPR RI, hingga 18 November 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif sebesar Rp4,72 triliun, dan diproyeksikan mencapai 97,26 persen hingga akhir tahun anggaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyebut capaian ini sebagai hasil kerja bersama seluruh unit, dari pusat hingga daerah, dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan dari Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Rabu (19/11).

Realisasi anggaran terbesar datang dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan serapan mencapai 94,48 persen atau setara Rp964,35 miliar dari total pagu Rp1,02 triliun untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya. Program ini menjadi ujung tombak upaya pemerintah memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni di berbagai wilayah. Selain itu, pembangunan rumah susun juga menunjukkan capaian positif dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit, sementara rumah khusus telah terealisasi Rp183,48 miliar atau 79,85 persen untuk 476 unit yang tersebar di berbagai daerah terdampak bencana.

Program lain seperti bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta penyediaan sanitasi turut mengalami kemajuan signifikan. Kementerian memastikan seluruh program tersebut kini telah berada pada tahap pembangunan fisik. “Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” lanjut Menteri PKP.

Capaian tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas unit di Kementerian PKP. Hingga November 2025, seluruh direktorat jenderal menunjukkan peningkatan serapan anggaran, dengan proyeksi penyerapan total pada akhir tahun mencapai Rp4,58 triliun atau 97,26 persen. Angka itu menandakan efisiensi pelaksanaan program, terutama pada belanja fisik dan program prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10,89 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,57 persen dibandingkan tahun 2025. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81,69 persen akan difokuskan untuk program BSPS dengan target 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Menteri Ara menegaskan bahwa lonjakan anggaran tahun depan akan diarahkan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada rakyat kecil. “Tahun depan kami akan fokus pada percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini adalah program yang langsung menyentuh rakyat, karena setiap rumah yang dibangun berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” ujar Menteri PKP. Ia menambahkan, pelaksanaan program akan tetap dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai arahan Presiden.

Selain BSPS, peningkatan anggaran juga diarahkan pada pembangunan rumah khusus senilai Rp242,2 miliar untuk 607 unit, termasuk hunian pasca bencana dan cadangan panel RISHA sebagai stok darurat. Program rumah susun juga akan dilanjutkan dengan alokasi Rp382,55 miliar untuk 22 tower atau 743 unit, sebagian besar di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah otonomi baru. Program penanganan kawasan kumuh akan mendapatkan Rp155,85 miliar untuk penataan 225 hektare lahan di 15 lokasi, sementara program sanitasi dialokasikan Rp36 miliar untuk pembangunan 3.000 unit fasilitas di berbagai daerah.

Pada akhir paparannya, Menteri Ara menyampaikan apresiasi dan permohonan dukungan dari Komisi V DPR RI untuk keberhasilan pelaksanaan program di tahun mendatang. “Kami mohon dukungan penuh dari DPR RI agar seluruh program prioritas tahun 2026 senilai Rp10,89 triliun dapat berjalan optimal. Ini bukan hanya soal pembangunan rumah, tapi soal membangun masa depan rakyat kecil agar hidup lebih layak, sehat, dan sejahtera,” tutup Menteri PKP.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam kesimpulan rapatnya meminta Kementerian PKP untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2025 sesuai saran dan masukan DPR. Lebih lanjut, Komisi V juga meminta Kementerian PKP untuk mempercepat penyelesaian seluruh program prioritas yang sedang dalam tahap pelaksanaan, seperti bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, PSU, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi.

“DPR juga menekankan agar Kementerian mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, meningkatkan profesionalisme pendamping BSPS dan tenaga fasilitator lapangan, serta melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS yang sulit diimplementasikan oleh penerima manfaat,” ujarnya

Sebagai penutup, Syaiful Huda menegaskan dukungan Komisi V DPR RI terhadap langkah Kementerian PKP dalam berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kerap menghambat akses kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami mendukung penuh langkah Kementerian PKP untuk memperjuangkan hak rakyat kecil agar mereka lebih mudah memiliki rumah layak huni,” tutup Syaiful Huda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan 4 Infrastruktur, Hadirkan Dampak Nyata bagi Mobilitas Publik

Penulis
Syifa
-

Empat infrastruktur strategis yang secara hybrid diresmikan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11), menghadirkan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi perubahan nyata dalam ritme kehidupan masyarakat.

“Jembatan, flyover, underpass merupakan representasi konektivitas, Pak, dan sejalan dengan Astacita Bapak Presiden, yaitu Astacita yang ketiga: penguatan konektivitas dengan rantai nilai komoditas menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam laporannya saat acara peresmian.

Dari Surakarta hingga Sambas, wajah mobilitas publik berubah, perjalanan lebih singkat, konektivitas lebih lancar, dan biaya logistik lebih efisien. Masing-masing proyek berdiri dengan karakter, tantangan, dan manfaatnya sendiri. Namun semuanya menyatu dalam satu tujuan yaitu mempermudah hidup rakyat.

Di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Underpass Joglo kini menjadi koridor baru yang mengurai simpul kemacetan di kawasan tersebut. Dengan panjang underpass 450 meter dan total panjang penanganan 1.025 meter, konstruksi yang dibangun dengan total biaya Rp284,7 miliar ini telah menyerap 1.658 tenaga kerja. Hasilnya langsung terasa, yaitu mengurangi waktu tempuh di Simpang Joglo sebesar 89 persen. Selain itu, infrastruktur ini memperlancar lalu lintas dan meningkatkan kecepatan kendaraan sampai 300 persen, serta dapat menghemat biaya operasional kendaraan yang turun 38 persen.

Beberapa puluh kilometer dari sana, Flyover Canguk di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, hadir sebagai simpul penting dalam jaringan pariwisata Borobudur–Yogyakarta–Prambanan. Jalan layang sepanjang 16 meter dengan panjang jalan utama sejauh 781,29 meter ini dibangun dengan biaya Rp99,6 miliar selama 395 hari. Sebanyak 528 tenaga kerja berperan di balik terwujudnya proyek ini.

Dengan kehadiran flyover ini, kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut terselesaikan. Selain itu, efek dari sisi ekonomi sangat terasa terutama bagi angkutan barang dengan biaya operasional truk berat turun drastis hingga 92,94 persen.

Di Sumatera Utara, Underpass Gatot Subroto mengubah wajah arus lalu lintas di Simpang Manhattan, salah satu kawasan tersibuk Kota Medan. Berdiri sepanjang 750 meter dengan lebar 19,8 meter, infrastruktur senilai Rp217,83 miliar ini dikerjakan selama 463 hari dan melibatkan 1.154 tenaga kerja. Infrastruktur ini menimbulkan dampak signifikan. Waktu tempuh berkurang 74 persen dan kecepatan kendaraan meningkat 167 persen. Selain menurunkan biaya operasional kendaraan hingga 30 persen, underpass ini menjadi landmark baru kota yang mencerminkan modernisasi infrastruktur perkotaan.

Kisah menarik lainnya hadir dari Kalimantan Barat. Jembatan Sungai Sambas Besar tidak hanya memecahkan rekor nasional sebagai jembatan network tied arc terpanjang di Indonesia, tetapi juga mencatat penggunaan metode Telescopic Struut pertama di tanah air. Dengan panjang jembatan 1.262,6 meter dan jalan pendekat 1.342,4 meter, serta investasi Rp479,77 miliar, jembatan ini dibangun melalui proses panjang selama 1.119 hari dan melibatkan 2.543 tenaga kerja.

Jembatan ini menjadi penghubung vital antara Kecamatan Tebas dan Tekarang dengan memangkas waktu tempuh hingga dua jam, serta menurunkan biaya operasional kendaraan hingga 14,52 persen. Jembatan ini juga menghasilkan efisiensi biaya logistik mencapai lebih dari 90 persen yang diperkirakan akan membuat harga komoditas lebih terjangkau dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan strategis pariwisata nasional Paloh-Aruk.

Empat proyek ini bukan sekadar infrastruktur, namun pada setiap kilometer jalan yang diperbaiki, setiap menit waktu tempuh yang dihemat, dan setiap rupiah biaya logistik yang ditekan, tampak jelas arah pembangunan yakni memudahkan warga, memperkuat ekonomi daerah, dan merajut konektivitas nasional yang semakin tangguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Saksikan Pertukaran LoI Kemitraan EdTech antara Indonesia dan PEA

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) antara Yayasan Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai kemitraan dalam teknologi pendidikan (educational technology/EdTech). Prosesi tersebut berlangsung di sela acara Peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia di Kota Surakarta, Rabu (19/11).

Pernyataan kehendak ini menandai langkah strategis kedua negara dalam memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, khususnya upaya untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Kemitraan ini berangkat dari kesadaran akan misi Yayasan Khalifa dalam mendukung inisiatif kemanusiaan, pembangunan, dan pendidikan secara global, serta mandat Kementerian Agama untuk mendorong mutu, tata kelola, dan daya saing lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Dalam dokumen tersebut, kedua pihak menekankan kepentingan bersama untuk memperluas kerja sama lintas negara yang mendorong transformasi digital, inovasi pedagogi, dan pengembangan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama yang mampu menghadirkan solusi pembelajaran yang lebih adaptif dan inklusif bagi generasi muda.

Yayasan Khalifa dan Kementerian Agama juga mengakui perlunya solusi teknologi pendidikan yang berkelanjutan, hemat biaya, serta sesuai dengan konteks kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan dalam skala besar untuk memberikan manfaat yang nyata bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan Islam di berbagai daerah.

Dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo, kolaborasi ini menjadi simbol komitmen kuat Indonesia dan PEA dalam memberdayakan pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa, sekaligus memperdalam hubungan persahabatan kedua negara dalam bidang pembangunan manusia dan teknologi masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN Minta Perguruan Tinggi Jadi Garda Terdepan dalam Pencegahan Narkotika.

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya perguruan tinggi menjadi garda terdepan dalam gerakan pencegahan narkotika.

Hal itu disampaikan Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto dalam kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Rabu (19/11/25).

Dalam paparannya, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyebut bahwa pendidikan tinggi memiliki mandat moral dan konstitusional untuk melahirkan lulusan yang tak hanya unggul secara akademis, tetapi juga bersih dari penyalahgunaan narkotika.

“Undang-Undang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa harus dibentuk menjadi generasi berkualitas. Tidak mungkin kita bicara kualitas jika mereka terjerat narkoba,” ujar Kepala BNN.

Kepala BNN mengingatkan bahwa kampus kini bukan lagi sekadar ruang belajar, tetapi sudah menjadi sasaran strategis jaringan pengedar narkoba.

Ia mencontohkan kasus 7 Oktober 2025, ketika Polda Banten mengamankan lebih dari 12.000 obat keras dari transaksi yang terjadi di sebuah kantin kampus.

“Ini bukti nyata bahwa jaringan narkotika membidik generasi muda. Mereka bergerak agresif dan tak pandang tempat,” tegas mantan Kapolda Banten ini.

Kepala BNN juga menyinggung tragedi besar di Rio de Janeiro yang menelan 121 korban jiwa dalam operasi pemberantasan kartel narkoba. Peristiwa itu, menurutnya, menunjukkan bahwa perang melawan narkotika tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan.

“War on Drugs for Humanity adalah prinsip BNN: tegas kepada pengedar, humanis kepada pengguna,” katanya.

Dalam konteks nasional, Kepala BNN menegaskan bahwa pemberantasan narkotika merupakan agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah melalui program Asta Cita menempatkan isu narkotika sebagai prioritas nasional, terutama untuk melindungi bonus demografi yang mencapai 70% usia produktif.

“Jika generasi muda dirusak narkoba, peluang emas itu berubah menjadi beban pembangunan,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

BNN, menurut Kepala BNN, menjalankan lima fokus kebijakan strategis 2025–2029. Pertama, pencegahan melalui Sekolah Bersinar, Kampus Bersinar, dan pembentukan ribuan duta anti narkotika.

Kedua, pemberantasan yang tegas dan profesional. Ia membeberkan hasil operasi terpadu 5–7 November 2025 yang menjaring 1.259 tersangka dan menyita 126,3 kg sabu, 12,7 kg ganja, 1.428 ekstasi, uang tunai Rp1,54 miliar, serta puluhan senjata api dan tajam.

“Kami akan intensifkan operasi di seluruh provinsi,” tegasnya.

Fokus ketiga adalah rehabilitasi yang humanis dan mudah diakses. Saat ini terdapat 865 fasilitas rehabilitasi IPWL di seluruh Indonesia, dengan 216 dikelola BNN dan 649 mitra berstandar SNI. Survei BNN–BRIN–BPS 2023 mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika 1,73% atau 3,3 juta penduduk, dengan 28,2% berada pada usia 15–24 tahun.

Di akhir paparannya, Kepala BNN mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. “Perguruan tinggi adalah benteng terakhir bangsa. Jika kampus kuat, Indonesia kuat. Bersama, kita wujudkan generasi emas yang bebas dari narkotika,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...667668669...4,906Halaman 668 dari 4,906