Beranda blog Halaman 68

Hadapi Kejahatan Digital, Polri Gelar Dialog Penguatan Penanganan Love Scamming

Penulis
Reta
-

Polri memperkuat kapasitas internal dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks melalui Dialog Penguatan Internal Polri ke-2 bertema “Transformasi Penanganan Tindak Pidana Love Scamming dalam Penguatan Kapasitas Polri Menghadapi Modus Kejahatan Digital” yang digelar secara hybrid di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini diinisiasi Divisi Humas Polri sebagai wadah peningkatan kapasitas penyidik dan personel Polri dalam memahami perkembangan modus kejahatan digital, khususnya love scamming, yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi.

Kabag Mitra Biro Penmas Divhumas Polri Kombes Pol. Hadi Wahyudi mengatakan perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai modus operandi baru yang membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Polri.

“Perkembangan digital tentu sudah semakin berkembang dengan modus operandinya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya Polri tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama bersinergi dalam mencegah maupun menangani kasus-kasus yang terkait dengan love scamming,” ujar Hadi.

Ia menjelaskan dialog publik tersebut dirancang sebagai forum penguatan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi penyidik Polri agar mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang digital secara lebih adaptif dan profesional.

“Dialog publik yang kita bangun ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyidik-penyidik Polri, baik pengetahuan maupun wawasan dalam membangun kemampuan menghadapi kejahatan-kejahatan di ruang digital,” katanya.

Untuk memperkaya perspektif penanganan perkara, Divisi Humas Polri menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, yakni Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Komnas Perempuan, serta psikolog forensik. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mulai dari aspek penegakan hukum, perlindungan korban, hingga pendekatan psikologis dalam menangani perkara love scamming.

Melalui forum ini, Polri berharap seluruh personel semakin siap menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berkembang, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BSKDN Dorong Pemkab Bantul Perkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah (Pemda), sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Penjurian Bantul Innovation Award Tahun 2026 di Joglo Ageng Waroeng Omah Sawa, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (31/7/2026).

Menurut Yusharto, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai hasil penelitian dan inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dihilirisasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, Pemda dapat berperan sebagai pengguna (offtaker) berbagai hasil inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi. Sebaliknya, perguruan tinggi juga membutuhkan kemitraan dengan Pemda agar penelitian yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bapak dan Ibu dari berbagai fakultas memiliki banyak inovasi yang apabila dikoneksikan dengan perangkat daerah pasti memiliki hubungan dan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Yusharto juga menjelaskan, pihaknya terus mendorong kemitraan antara Pemda dan perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi hilirisasi inovasi. Salah satu implementasinya dilakukan melalui kolaborasi dengan Universitas Cenderawasih yang melibatkan lebih dari seribu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk menginisiasi inovasi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam pembekalan tersebut, BSKDN memperkenalkan lebih dari 200 inovasi daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk inovasi asal Kabupaten Bantul, sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan solusi sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi KKN.

“Kemarin kami dengan Universitas Cenderawasih melepas seribu lebih mahasiswa KKN yang kita bekali sekitar 200-an lebih inovasi dari seluruh Indonesia, termasuk dari Bantul, untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Demikian ini salah satu bentuk hilirisasi agar budaya inovasi berkembang luas,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, menurut Yusharto, ekosistem inovasi juga perlu dibangun sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan menghadirkan ruang bereksperimen, laboratorium, serta kompetisi inovasi, daerah dapat menyiapkan generasi inovator yang mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemda, institusi pendidikan, dan masyarakat, Yusharto optimistis inovasi daerah akan semakin berkualitas serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi tidak bisa dikembangkan sendiri, artinya butuh kolaborasi berbagai pihak agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Gelar Monitoring dan Evaluasi Semester I 2026, Perkuat Akuntabilitas Program Prioritas

Penulis
Reta
-

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan instrumen krusial untuk mengukur capaian kinerja sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program pada semester berikutnya. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), M. Noer Alya Fitra, saat membuka agenda Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Kinerja Semester I Kementerian Haji dan Umrah Tahun Anggaran 2026.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas M. Noer Alya Fitra, didampingi Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Program, dan Anggaran, Marliza, saat membuka kegiatan secara resmi di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa Kemenhaj mengelola anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada Tahun Anggaran 2026, yang mencakup alokasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Selain menilai capaian di semester pertama, forum ini juga membahas arah kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2027 guna memastikan kesinambungan pelaksanaan program-program prioritas kementerian di masa mendatang,” ujar M. Noer Alya Fitra.

Evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhaj. Fokus tersebut mencakup peningkatan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta penguatan tata kelola organisasi.

Di samping itu, forum ini membahas penguatan sistem pengukuran kinerja, efektivitas pelaksanaan program prioritas, hingga optimalisasi kanal pengaduan masyarakat demi mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Melalui kegiatan ini, Kemenhaj berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kinerja, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi pelayanan haji dan umrah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dewas KPK Ungkap Capaian Semester I 2026, Revisi Aturan Etik Capai 80 Persen

Penulis
Reta
-

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyempurnakan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) terkait Kode Etik dan Kode Perilaku, yang berfokus pada pemberatan sanksi finansial bagi Pimpinan maupun anggota Dewas yang terbukti melanggar.

Langkah strategis ini diambil guna memperkuat nilai integritas dan memastikan marwah kelembagaan KPK tetap terjaga secara menyeluruh. Saat ini, progres pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna perbaikan regulasi internal tersebut telah mencapai 80 persen.

Anggota Dewas KPK, Gusrizal, menjelaskan penyempurnaan Perdewas ini didasari lima alasan utama, salah satunya memperbaiki aturan sanksi finansial. Jika Pimpinan atau anggota Dewas terbukti melanggar etik, efek sanksi finansial berupa persentase pemotongan penghasilan akan dinaikkan atau diperberat dibandingkan aturan yang berlaku sebelumnya.

“Rancangan Perdewas tersebut saat ini masih proses review bersama Pimpinan KPK dan akan difinalisasi Dewan Pengawas,” ujarnya saat menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Semester I Dewas KPK 2026 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta, Senin (3/8).

Lebih lanjut, empat alasan lainnya yakni memperluas definisi pegawai agar menjangkau seluruh insan KPK; menyederhanakan tahapan pemeriksaan awal dan mekanisme persidangan etik, termasuk mengatur penanganan pelanggaran etik kategori ringan atau disiplin; menyelaraskan norma etik KPK dengan etik nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia; serta transparansi putusan guna memperjelas mekanisme publikasi serta tata cara eksekusi putusan sidang etik.

Selain aspek regulasi, Anggota Dewas KPK, Benny Jozua Mamoto, turut memaparkan evaluasi kepatuhan terhadap tindakan pro justitia sepanjang Semester I tahun 2026. Diketahui dari total 2.093 pemberitahuan tindakan penindakan yang masuk ke Dewas, tingkat ketepatan waktu penegak hukum KPK secara akumulatif mencapai 86,5 persen.

Adapun rinciannya meliputi 762 pemberitahuan penyadapan (100 persen tepat waktu), 232 penggeledahan (65,5 persen tepat waktu), 1.093 penyitaan (81,7 persen tepat waktu), dan 6 pemberitahuan SP3 (66,7 persen tepat waktu). Terhadap catatan ini, Dewas KPK mengimbau kedeputian terkait, segera meningkatkan ketepatan waktu pemberitahuan demi menjamin kepastian hukum.

“Dewas KPK berfokus pada penanganan pengaduan masyarakat, pemantauan penindakan dan pencegahan, tingkat kepatuhan penegakan hukum, serta implementasi kesimpulan,” tuturnya.

Terkait fungsi penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewas menerima dan menindaklanjuti 65 laporan non-etik. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, sebanyak 48 surat jawaban resmi telah dikirim ke pelapor, 11 laporan diarsipkan setelah verifikasi, 6 laporan diteruskan ke unit internal KPK, dan 1 laporan masih dalam penyelesaian.

Sementara, pada pemantauan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) hingga Semester I 2026, Dewas mencatatkan capaian penyelesaian kesimpulan rapat yang tinggi, yakni mencapai 94,12 persen, di mana 32 dari total 34 kesimpulan yang masuk target masa penyelesaian berhasil dituntaskan tepat waktu.

Dalam hal penegakan etik konkret, per 31 Juli 2026 Dewas menjatuhkan sanksi sedang terhadap salah satu Insan KPK yang terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan. Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban meminta maaf secara tertulis dan dibacakan langsung di hadapan Pimpinan KPK atau pejabat pembina kepegawaian, yang diumumkan di jejaring portal internal komisi selama 30 hari kerja.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam fungsi pencegahan dan tata kelola internal, Dewas KPK turut merumuskan 39 Rekomendasi Evaluasi Kinerja untuk empat bidang utama, yang meliputi Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas), Kedeputian Pencegahan dan Monitoring (Gahmon), Kedeputian Penindakan dan Eksekusi (Dakusi), serta Sekretariat Jenderal (Setjen).

Lebih lanjut, Anggota Dewas KPK, Sumpeno, turut menjelaskan seluruh pengawasan internal ini, didukung realisasi anggaran tahun 2026, yang per 31 Juli 2026 telah terserap sebesar Rp502.826.862 atau 39,48 persen dari total alokasi pagu sebesar Rp1.273.418.000.

“Penyerapan anggaran ini dilaksanakan akuntabel demi mendukung penuh fungsi pengawasan terhadap internal KPK,” ucapnya.

Dengan demikian, melalui laporan berkala ini Dewas KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal independensi, integritas, dan profesionalisme demi mewujudkan lembaga antirasuah yang bersih dan tepercaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Jepang Perkuat Kerja Sama Infrastruktur, Pemerintah Buka 32 Peluang Investasi Strategis

Penulis
Reta
-

Kemitraan Indonesia dan Jepang di bidang infrastruktur terus menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat serta prospek investasi yang menjanjikan.

“Kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang infrastruktur bukan sekadar sebuah cita-cita, melainkan telah menjadi rekam jejak yang nyata. Berbagai infrastruktur yang saat ini menggerakkan perekonomian Indonesia mulai dari pelabuhan, kawasan industri, tulang punggung logistik, hingga transportasi perkotaan tidak terlepas dari kontribusi teknologi, pembiayaan, dan disiplin rekayasa dari Jepang,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, saat Opening Speech dalam acara Indonesia–Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and Business Matching 2026 di Jakarta, Selasa (4/08).

Kegiatan tersebut merupakan forum awal untuk memperkenalkan peluang investasi di sektor transportasi dan infrastruktur sekaligus mempertemukan pemilik proyek strategis Indonesia dengan calon investor, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, dan mitra strategis Jepang yang berkedudukan di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta membuka peluang kerja sama dan investasi yang lebih konkret menjelang pelaksanaan forum bisnis di Tokyo.

Lebih lanjut, Pemerintah memperkenalkan 32 proyek investasi strategis dari 9 BUMN/BUMD yang mencakup sektor jalan dan jalan tol, pengembangan kawasan hunian (housing and township development), properti komersial, perkeretaapian dan Transit-Oriented Development (TOD), pelabuhan dan logistik, serta fasilitas fabrikasi baja (steel fabrication). Seluruh proyek tersebut telah dipersiapkan sebagai peluang investasi yang menarik guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam sambutan Deputi Ferry Irawan, menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, inflasi terkendali pada 3,34% (year-on-year), dan realisasi investasi melampaui Rp1.010 triliun. Kepercayaan investor juga tercermin dari dipertahankannya peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan stable outlook oleh S&P Global Ratings, serta hasil Survei JETRO FY2025 yang menunjukkan 69,1% perusahaan Jepang di Indonesia memperkirakan akan membukukan laba operasi. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, Pemerintah terus mendorong investasi produktif yang mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Arifianto Sofiayanto, menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang erat dan strategis. Hal tersebut tercermin dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang pada akhir Maret 2026 yang menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar USD23,63 miliar. Senada dengan itu, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika BKPM Cahyo Purnomo, menyampaikan bahwa Jepang merupakan salah satu dari empat investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar USD1,89 miliar. Pemerintah juga terus memberikan berbagai kemudahan dan insentif investasi, antara lain tax allowance, import duty exemption, dan super tax deduction, guna meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Pemerintah berharap proses penjajakan yang telah dimulai melalui Networking Lunch dapat berkembang menjadi kemitraan investasi yang konkret. Forum di Tokyo diharapkan menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemilik proyek Indonesia dengan investor dan pelaku usaha Jepang untuk mempercepat realisasi investasi, mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, serta semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang dalam mendukung pembangunan transportasi dan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing.

“Mari kita ubah dialog hari ini menjadi kemitraan, kemitraan menjadi proyek, dan proyek menjadi investasi yang menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat kita,” pungkas Deputi Ferry Irawan.

Kegiatan Networking Lunch juga dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang, calon investor, lembaga pembiayaan, serta berbagai mitra strategis Jepang yang berkedudukan di Indonesia, bersama Kementerian/Lembaga terkait serta BUMN dan BUMD pemilik proyek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Mitigasi El Niño 2026, Dorong Respons Lintas Sektor Hadapi Kemarau Panjang

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berkomitmen untuk memperkuat respons lintas sektor menghadapi El Niño di tahun 2026 melalui penyediaan informasi iklim yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Komitmen tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Dialog Nasional bertajuk “Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8). Forum ini menjadi ruang memperkuat langkah mitigasi antarpemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Faisal menegaskan bahwa El Niño merupakan tantangan pembangunan yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, kehutanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, informasi iklim perlu menjadi dasar pengambilan keputusan agar setiap sektor dapat melakukan langkah antisipasi sebelum risiko berkembang menjadi bencana.

“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Faisal.

BMKG mencatat El Niño saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi menjadi kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang, terutama pada Agustus hingga September. BMKG menjelaskan bahwa El Niño bukanlah musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak musim kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Dampaknya dapat meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta memengaruhi sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 sehingga kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan langkah mitigasi.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG terus memperkuat pendekatan From Early Warning to Early Action, yakni memastikan setiap informasi iklim menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui prediksi ENSO, prediksi musim, prakiraan hujan, analisis dampak sektoral, sistem peringatan dini kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, layanan informasi iklim berbasis sektor, hingga dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Informasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata sehingga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum dampak terjadi,” ujar Faisal.

Menurutnya, layanan BMKG kini dirancang semakin spesifik sesuai kebutuhan setiap sektor, mulai dari penyusunan kalender tanam adaptif, pengelolaan sumber daya air, mitigasi karhutla, hingga dukungan bagi sektor kesehatan dan energi. Dengan demikian, informasi iklim tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga menjadi dasar kebijakan yang berdampak langsung bagi perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa perubahan iklim harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, Dialog Nasional ini merupakan momen untuk memperkuat aksi dini (early action) yang terpadu, terukur, dan berbasis analisis iklim. Ia menilai peran BMKG sangat strategis karena informasi yang disediakan menjadi fondasi dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air sekaligus mendukung pemerintah menetapkan intervensi yang cepat dan tepat di wilayah terdampak. “Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan landasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi dinamika iklim global,” ujar Rachmat.

Melalui Dialog Nasional ini, BMKG menegaskan bahwa informasi iklim merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan menghadapi El Niño. Dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, BMKG mendorong setiap pemangku kepentingan mengambil langkah mitigasi lebih dini sehingga risiko terhadap masyarakat, ketahanan pangan, sumber daya air, energi, dan keberlanjutan pembangunan dapat ditekan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Talenta Global, Jepang Buka Peluang Besar bagi Pekerja Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa tingginya kepercayaan Jepang terhadap pekerja Indonesia harus dijawab dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas dan berdaya saing global.

 

Karena itu, pemerintah mempercepat transformasi penyiapan tenaga kerja melalui Program SMK Go Global, penguatan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha.

 

“Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara Indonesia memiliki SDM yang terus kita siapkan dengan lebih baik. Karena itu, hubungan kedua negara harus dibangun atas dasar saling membutuhkan dan saling memberikan perlindungan,” ucap Menko Muhaimin saat menghadiri kegiatan pembekalan sekaligus pelepasan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (04/08/2026).

 

Menko Muhaimin mengungkapkan, komitmen tersebut diperkuat setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan bertemu langsung dengan Ministry of Justice Hiroshi Hiraguchi dan Minister in charge of a Society of Well-Ordered and Harmonious Coexistence with Foreign Nationals Kimi Onoda.

 

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama untuk memastikan mobilitas tenaga kerja berlangsung aman, legal, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia.

 

Menurutnya, pemerintah Jepang juga menyampaikan apresiasi terhadap karakter pekerja Indonesia yang dikenal disiplin, taat hukum, mampu beradaptasi, serta memiliki etos kerja yang baik. Pengakuan tersebut, kata Menko Muhaimin, menjadi modal penting yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

 

Saat berada di Jepang, Menko Muhaimin juga mengunjungi sejumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia. Dari dialog langsung dengan para pekerja, ia melihat reputasi positif pekerja Indonesia telah menjadi modal kepercayaan yang perlu terus diperkuat.

 

“Kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Karena itu kita harus memastikan setiap calon pekerja migran berangkat dengan kompetensi, keterampilan, kemampuan bahasa, serta kesiapan budaya yang baik,” katanya.

 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menjadikan Program SMK Go Global sebagai salah satu prioritas nasional dalam menyiapkan talenta Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Melalui program ini, kurikulum pendidikan vokasi didorong lebih adaptif terhadap kebutuhan industri global sehingga peserta didik telah memiliki perencanaan karier sejak awal masa pendidikan.

 

Selain memperkuat pendidikan vokasi, pemerintah juga terus mengoordinasikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran yang telah memperoleh job order. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan pelatihan, sertifikasi, hingga keberangkatan dengan bunga yang terjangkau.

 

Menko Muhaimin juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah memberikan pelatihan dan dukungan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPK, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci lahirnya talenta Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

 

Ia menegaskan, transformasi pekerja migran Indonesia harus diarahkan dari dominasi sektor informal menuju tenaga kerja profesional dengan kompetensi sesuai standar internasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga berkomitmen memberantas berbagai praktik penempatan ilegal maupun penyalahgunaan proses rekrutmen yang merugikan masyarakat.

 

“Ke depan kita ingin nama Indonesia semakin dikenal karena kualitas talenta yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kepercayaan yang sudah diberikan negara mitra seperti Jepang harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di tingkat dunia,” pungkas Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Copot 137 Kepala SPPG, Tegaskan Zero Tolerance terhadap Keracunan dan Korupsi

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga hari ini, sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia dicopot dari jabatannya.

 

 

“Dan perhari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” kata Mas Dar seusai Rapat Pimpinan, di Kantor BGN, Senin (3/8).

 

 

Mas Dar menjelaskan bahwa pencopotan tersebut dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan Program MBG.

 

 

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa tindakan pencopotan tersebut merupakan bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

 

 

“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegas Mas Dar.

 

 

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, BGN juga tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan seluruh proses operasional di dapur dapat dipantau secara sistematis.

 

 

Selain memperkuat sistem pengawasan internal, BGN juga berkomitmen meningkatkan transparansi kepada publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, khususnya orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah.

 

 

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” kata Mas Dar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Veteran Nasional 2026, Kemenhan Gelar Bakti Kesehatan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Veteran

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Gabriel Lema, menghadiri kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Veteran Nasional Tahun 2026 dengan tema “Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju” di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan wujud penghormatan dan kepedulian Kementerian Pertahanan kepada para veteran sebagai pejuang bangsa yang telah mengabdikan jiwa, raga, dan pengorbanannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui bakti kesehatan ini, para veteran memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, meliputi pemeriksaan darah, jantung, mata, serta konsultasi medis guna mendukung kondisi kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Letjen TNI Gabriel Lema menegaskan bahwa perhatian kepada para veteran tidak boleh hanya diberikan pada momentum Hari Veteran Nasional, tetapi harus diwujudkan secara berkelanjutan.

“Hari Veteran Nasional menjadi momentum bagi kita untuk memberikan penghormatan sekaligus memastikan para pejuang bangsa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ke depan, kami akan memformulasikan program pemeriksaan kesehatan secara berkala agar para veteran dapat menjalani masa tua dengan sehat, aman, dan nyaman,” ujar Kabacadnas.

Selain penyelenggaraan bakti kesehatan, Kementerian Pertahanan terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan para veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Melalui rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional Tahun 2026, diharapkan semangat perjuangan, patriotisme, dan nilai-nilai bela negara yang diwariskan para veteran terus menginspirasi generasi penerus dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan Indonesia yang semakin maju.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Gabah Menguat, Kesejahteraan Petani Capai Rekor Tertinggi dalam Delapan Tahun

Penulis
Reta
-

Upaya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen kembali menunjukkan hasil positif. Di satu sisi, kesejahteraan petani padi terus meningkat dengan indeks harga yang diterima petani mencapai level tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Di sisi lain, inflasi beras tetap terkendali berkat penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan berbagai program stabilisasi yang dijalankan secara berkelanjutan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, indeks harga yang diterima petani pada Juli 2026 mencapai 151,10, menjadi level tertinggi. Pencapaian tersebut mencerminkan harga gabah yang semakin menguntungkan bagi petani.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berpandangan bahwa komoditas beras bagi rakyat Indonesia harus terus dijaga secara serius. Untuk itu, keberlanjutan harga di tingkat petani padi menjadi fokus pemerintah.

“Beras itu adalah pangan strategis yang kita jaga betul. Alhamdulillah sekarang (cadangan) beras kita 5,2 juta ton. Ada orang tertentu bilang mahal, dia tidak melihat negara lain,” kata Kepala Bapanas Amran dikutip di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

“Kenapa? Karena misal ini kita turunkan, petani tiba-tiba berhenti tanam karena demotivasi, karena rugi. (Kalau) petani berhenti tanam, kita (malah harus) impor seperti tahun 2023 dan 2024 (sampai) 7 juta ton. Tapi 2025 tidak ada impor medium, kita surplus,” sambung Amran.

BPS juga merilis data Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum yang juga menorehkan 127,84 dan juga menjadi rekor tertinggi dalam 8 terakhir sejak BPS menghitung berdasarkan tahun dasar 2018. Pada Juli 2026, NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) pun meningkat paling tinggi dari 114,65 menjadi 116,16.

Kenaikan indeks NTPP sebesar 1,32 persen tersebut berasal dari naiknya indeks kelompok penyusun dari kelompok padi sebesar 0,97 Persen. Ini pun andil dari upaya pemerintah menopang harga petani melalui Perum Bulog yang telah menyerap panen petani hingga total 3,57 juta ton melalui instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimal di Rp 6.500 per kilogram (kg).

Lantas bagaimana kondisi harga beras di hilir? Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menerangkan bahwa pemerintah tidak henti-hentinya berupaya menjaga keseimbangan dan kewajaran harga. Ini dilaksanakan melalui berbagai program intervensi dengan menggelontorkan stok CBP.

“Gabah saat ini memang relatif sangat bagus bagi petani, tapi berdampak pada harga beras. Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit tapi cukup stabil. Tentu dukungan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi harga naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya,” kata Deputi Ketut.

Adapun penggelontoran CBP Januari-Juli totalnya telah mencapai 1,45 juta ton. Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari-Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli tahun ini yang telah mencapai 570,79 ribu ton dan juga ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Ini belum termasuk rencana salur bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga masing-masing 10 kg dengan alokasi 3 bulan. Dengan begitu, pemerintah bersama Perum Bulog nantinya dapat menyalurkan CBP hingga lebih dari 2 juta ton dari total stok saat ini yang masih ada di angka 5,25 juta ton

Hasilnya adalah tingkat inflasi beras sampai Juli 2026 masih terjaga tanpa ada gejolak berarti. Inflasi beras secara tahunan dilaporkan BPS mengalami penstabilan dari 3,98 persen ke 3,10 persen. Sementara inflasi beras secara bulanan masih cukup rendah di level 0,49 persen.

“Kondisi inflasi secara year on year, ada beberapa catatan kami komoditas yang mengalami penurunan tekanan inflasi. Beras di Juni itu inflasi 3,98 persen turun menjadi 3,10 persen. Ada beberapa komoditas yang month to month menyumbang inflasi, beras mengalami inflasi 0,49 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen,” urai Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.

Oleh karena itu, kondisi inflasi beras tersebut senada dengan pantauan harga beras dari Bapanas. Sepanjang bulan Juli 2026, rerata harga beras premium secara nasional berada di Rp 15.972 per kg. Namun level harga ini hanya menguat 0,68 persen dibandingkan sebulan sebelumnya dan 0,54 persen dibandingkan setahun yang lalu.

Sementara, rerata harga beras medium secara nasional berada di Rp 13.564 per kg dengan rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp 13.500 sampai 15.500 per kg. Level harga beras medium tersebut pun telah menurun 4,18 persen dibandingkan setahun lalu dan menguat tipis 0,39 persen dibandingkan sebulan sebelumnya.

Kestabilan kondisi pangan nasional juga dapat terlihat pada perkembangan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Inflasi pangan secara tahunan sampai Juli 2026 menurun dari 5,58 persen menjadi 2,52 persen. Ini pun menjadi titik inflasi pangan secara tahunan yang paling rendah usai masa Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Untuk inflasi pangan secara bulanan justru mencatatkan minus 1,68 persen. Kondisi deflasi pangan secara bulanan ini terakhir kali terjadi di bulan April 2026 dengan 0,88 persen. Pemerintah akan terus mendorong ekosistem masing-masing komoditas agar dapat lebih mewajarkan harga mulai dari hulu, sehingga tingkat inflasi pangan dapat kembali positif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...676869...4,860Halaman 68 dari 4,860