Beranda blog Halaman 69

Bunda Genre Medan Ajak Remaja Berani Tolak Pengaruh Negatif Demi Masa Depan

Bunda Genre Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak seluruh remaja Kota Medan untuk menjadi generasi yang berani mengambil sikap tegas demi menjaga masa depan.

Pesan ini disampaikannya saat membuka secara resmi Karantina Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan Tahun 2026 sekaligus melantik Pengurus Forum Genre Kota Medan Periode 2026–2028, di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (4/8/2026).

Dalam arahannya, Airin Rico Waas mengatakan kegiatan ini bukan hanya untuk memilih siapa yang akan menjadi Duta Genre Kota Medan Tahun 2026. Namun menjadi wadah pembentukan karakter sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih peduli terhadap orang lain.

“​Mulailah dari hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai orang tua, menghargai guru, menggunakan media sosial dengan bijak, serta berani berkata tidak pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan,”kata Airin Rico Waas.

Airin Rico Waas juga berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Duta Genre dapat menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat.

“Selama mengikuti karantina, saya berharap kalian aktif dan bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan saling mendukung satu sama lain. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk menambah teman, menambah pengalaman, dan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki.” Pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3APMP2KB Kota Medan, Edliaty, menjelaskan bahwa kegiatan karantina yang berlangsung pada 3–5 Agustus 2026 ini dirancang untuk membekali para finalis dengan wawasan, karakter, dan jiwa kepemimpinan.

Sebanyak 40 finalis (20 laki-laki dan 20 perempuan) yang tersaring dari jalur kecamatan dan umum ini disiapkan untuk menjadi pendidik sebaya serta motivator program Genre di tengah masyarakat.

“Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan berani hari ini. Melalui pembekalan Genre, para remaja Kota Medan diharapkan tidak ragu menolak pengaruh negatif, berani merencanakan masa depan dengan matang, dan siap menjadi teladan bagi generasinya,” Pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati HUT ke-69 Provinsi Riau, Pemprov Kunjungi Saleh Djasit, Bahas Keberlanjutan Pembangunan

Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dengan para tokoh yang telah meletakkan fondasi pembangunan daerah. Dalam rangkaian peringatan tersebut, jajaran Pemerintah Provinsi Riau melakukan anjangsana ke kediaman Gubernur Riau periode 1998–2003, Saleh Djasit, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain menjadi ajang silaturahmi, kunjungan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan refleksi perjalanan pembangunan Riau dari masa ke masa. Melalui kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Riau ingin menjaga kesinambungan nilai kepemimpinan serta menghormati jasa para pemimpin terdahulu yang telah berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang tidak terlepas dari kontribusi para pemimpin di setiap zamannya. Karena itu, anjangsana menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan antargenerasi sekaligus memperkuat semangat membangun Riau secara bersama-sama.

“Hari Jadi Provinsi Riau menjadi kesempatan yang baik untuk kembali menyapa para tokoh yang telah mengabdikan pemikiran dan tenaga bagi daerah ini. Kami ingin memastikan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Riau tetap terpelihara dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Menurut Syahrial, pengalaman para pemimpin terdahulu merupakan referensi berharga dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini. Komunikasi yang terus terjalin antara pemerintah dan para tokoh daerah diyakini mampu memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Setiap periode kepemimpinan meninggalkan jejak yang menjadi bagian dari sejarah Riau. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat melayani masyarakat agar cita-cita pembangunan dapat terus diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Riau periode 1998–2003, Saleh Djasit, menyambut baik tradisi anjangsana yang terus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau setiap peringatan hari jadi daerah. Menurutnya, budaya silaturahmi tersebut mencerminkan nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi penghormatan kepada para pendahulu sekaligus memperkuat ikatan antargenerasi dalam membangun daerah.

“Saya merasa bersyukur dan berbahagia karena silaturahmi seperti ini tetap dijaga. Tradisi ini bukan sekadar kunjungan, tetapi menunjukkan bahwa perjalanan pembangunan Riau merupakan hasil kerja bersama yang terus disambung oleh setiap generasi pemimpin,” ungkapnya.

Saleh menilai Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak memasuki era reformasi. Berbagai pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan hingga konektivitas antarwilayah, menurutnya menjadi bukti kesinambungan pembangunan yang terus dijaga oleh setiap kepemimpinan.

“Selamat Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Di usia ini kita patut bersyukur karena Riau telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga hubungan antardaerah dan desa jauh lebih baik dibandingkan ketika saya masih muda dahulu. Setiap memperingati Hari Jadi Riau, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja membangun daerah ini,” tuturnya.

Ia mengenang saat memimpin Riau pada awal era reformasi, ketika berbagai sektor pembangunan masih menghadapi banyak tantangan. Namun berkat kerja sama pemerintah dan masyarakat, berbagai ketertinggalan perlahan dapat diatasi sehingga pembangunan terus bergerak maju hingga saat ini.

“Pada awal era reformasi, kita masih menghadapi banyak tantangan, baik di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur maupun sosial. Alhamdulillah, dengan semangat membangun bersama, Riau mampu mengejar ketertinggalan dan terus mengalami kemajuan hingga saat ini,” katanya.

Saleh berharap kepemimpinan Provinsi Riau saat ini mampu menjaga kesinambungan pembangunan dengan melanjutkan program-program yang telah dirintis para pendahulu serta menyempurnakan berbagai kekurangan yang masih ada.

“Harapan saya, kepemimpinan Riau saat ini tetap konsisten melanjutkan pembangunan. Apa yang masih kurang pada masa sebelumnya dapat disempurnakan sekarang, kemudian diteruskan lagi oleh pemimpin berikutnya sehingga pembangunan Riau berlangsung secara berkesinambungan,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Saleh mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau sebagai momentum memperkuat persatuan dan meningkatkan partisipasi dalam membangun daerah.

“Mari kita bersama-sama memajukan Provinsi Riau. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai peran, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Selamat Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, semoga Riau terus berjaya, semakin maju, dan semakin sejahtera,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf dan ABPEDNAS Perkuat Sinergi Kembangkan Desa Kreatif di Seluruh Indonesia

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin (3/8). Pertemuan tersebut membahas sinergi pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa melalui Program Desa Kreatif, pemetaan potensi ekonomi kreatif desa, serta kolaborasi kelembagaan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Menteri Ekraf menjelaskan bahwa pengembangan desa merupakan salah satu prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan dari desa. Untuk mewujudkannya, Kementerian Ekraf menjalankan Program Pengembangan Desa Kreatif yang mengintegrasikan berbagai intervensi lintas direktorat guna mempercepat pengembangan desa berbasis ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari desa kategori rintisan, produktif, berdaya, hingga mandiri, sesuai potensi masing-masing desa pada 21 subsektor ekonomi kreatif.

“Seluruh intervensi kementerian dan lembaga yang menyasar desa perlu saling terhubung. Desa yang telah memiliki potensi ekonomi kreatif akan kita dorong dan kembangkan bersama. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi baru di desa,” ujar Menteri Ekraf.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki kolaborasi dalam kurasi desa kreatif, pemanfaatan karya peserta Program Film Jaga Desa, serta optimalisasi jaringan ABPEDNAS untuk mendukung pendataan potensi ekonomi kreatif desa. Program Aktivasi Desa Kreatif akan mendampingi desa melalui penguatan kapasitas, pengembangan produk, fasilitasi kekayaan intelektual, akses pembiayaan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi sesuai karakteristik masing-masing desa.

“Kita ingin mempercepat pengembangan desa yang telah memiliki potensi ekonomi kreatif agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan ABPEDNAS menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Desa Kreatif melalui jejaring BPD yang telah terbentuk di berbagai daerah,” tutup Menteri Ekraf.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan desa kreatif melalui jaringan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah tersebar di 37 provinsi, 398 kabupaten/kota, dan 25.191 desa. Menurutnya, jejaring tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi dan mengkurasi desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

“Kami siap menjadi mitra Kementerian Ekraf dalam mengidentifikasi dan mengkurasi desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif melalui jaringan BPD yang telah kami miliki. Banyak potensi yang bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, termasuk pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah, kriya, seni, maupun berbagai potensi lokal lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Adhitya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Kementerian Ekraf dan ABPEDNAS dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis desa. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan Program Desa Kreatif melalui pemanfaatan jejaring BPD untuk mendukung identifikasi potensi dan pengembangan desa kreatif di berbagai daerah.

Turut mendampingi Menteri Ekraf dalam audiensi tersebut, Direktur Fasilitasi Infrastruktur Ekonomi Kreatif Fahmy Akmal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disdamkarmat Garut Terima Mobil Tangki Air dari TNI AD, Respons Kebakaran Semakin Optimal

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat atas bantuan satu unit mobil tangki air yang diterima secara simbolis dalam rangkaian Apel Gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (3/8/2026).

Bantuan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga dalam memperkuat pelayanan dasar penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat Kabupaten Garut.

Eko menjelaskan, armada operasional yang berasal dari TNI AD, khususnya Denbekang III-44-02 Garut, Korem 062/Tarumanagara, dan Kodim 0611/Garut, akan memperkuat kesiapsiagaan operasional Disdamkarmat, terutama dalam menghadapi meningkatnya potensi kebakaran di musim kemarau.

“Kehadiran armada ini akan memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mendukung pasokan air pada operasi pemadaman, serta memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih cepat, tepat, responsif, dan optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, Disdamkarmat Kabupaten Garut memiliki 18 unit kendaraan operasional yang terdiri atas 12 unit mobil pemadam kebakaran (pancar), 2 unit mobil tangki air (supply), 1 unit mobil rescue, 2 unit Hiace/ambulans, dan 1 unit mobil komando.

Meski demikian, tiga unit mobil pemadam kebakaran masih mengalami kerusakan teknis sehingga belum dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan mengingat luas wilayah Kabupaten Garut yang mencapai lebih dari 3.000 kilometer persegi, meliputi 42 kecamatan dan 442 desa/kelurahan. Kehadiran armada tambahan dinilai penting untuk mendukung pemenuhan standar waktu tanggap (response time) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan kebakaran.

Eko menilai tambahan satu unit mobil tangki air ini sangat tepat waktu karena Kabupaten Garut tengah memasuki musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, perkebunan, maupun permukiman.

“Tentu sangat membantu. Kehadiran unit mobil tangki air ini akan meningkatkan kapasitas dukungan operasional, terutama dalam penyediaan pasokan air pada lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air maupun pada kejadian kebakaran dengan kebutuhan air dalam jumlah besar,” lanjutnya.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya menjadi simbol kolaborasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Garut, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi tersebut perlu terus dikembangkan melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan latihan bersama dalam menghadapi kondisi darurat.

Eko juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sinergi yang terbangun bersama TNI Angkatan Darat merupakan bukti bahwa perlindungan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami optimistis, dengan dukungan seluruh pihak, pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Garut akan semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang,” tutup Eko.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspedisi Rupiah Berdaulat Papua 2026 Resmi Dimulai, BI dan TNI AL Jangkau Wilayah Kepulauan Terpencil

Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) dan TNI Angkatan Laut resmi melepas KRI Mata Bongsang (873) dalam misi Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Papua 2026 di dermaga Satrol Kodaeral X Jayapura pada Selasa (4/8/2026)

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, menyampaikan  bahwa topografi Papua yang didominasi kepulauan dan perairan melahirkan tantangan geografis yang tidak mudah. Keterbatasan akses layanan keuangan kerap menjadi realitas sehari-hari warga pesisir. Rupiah bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan, identitas, dan pemersatu bangsa.

“Papua memiliki kondisi bentang  geografis yang luas dengan karekteristik yang menantang sehingga sinergi antara Bank Indonesia, TNI AL, dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan menjadi penting. Kolaborasi ini memastikan pelayanan publik mampu menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali,” ucap Aryoko.

Pemerintah Provinsi Papua menaruh harapan besar pada misi ini. Selain menyediakan layanan penukaran Uang Layak Edar (ULE), Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 juga membawa misi edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah kepada generasi muda masyarakat. Menurut Wakil Gubernur, penanaman nilai kebangsaan ini sejalan dengan visi pembangunan untuk mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. “ Saya menyampaikan apresiasi yang setingi – tinginya kepada Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut yang berkomitmen nyata dalam menghadirkan negara hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ekspedisi ini menjadi bukti kehadiran negara yang nyata, adil dan merata bagi masyarakat kepulauan Papua.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua – Warsono mengatakan meski arus digitalisasi terus dipacu lewat berbagai program, preferensi masyarakat di wilayah 3T terhadap uang tunai masih sangat besar. Ironisnya, uang tunai yang berputar di kepulauan terpencil sering kali berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena telah berpindah tangan hingga ribuan kali. “Uangnya sering kali sudah sangat lusuh, warnanya pudar, bahkan gambar pahlawannya mungkin sudah sulit dikenali. Padahal, masyarakat berhak memegang uang yang layak agar transaksi menjadi lebih nyaman,” ungkapnya.

Lebih lanjut Warsono mengungkapkan tantangan strategis menjaga kedaulatan ekonomi di perbatasan, dengan letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan 11 negara, penggunaan mata uang asing di beberapa daerah tapal batas masih kerap ditemukan dan menjadi pekerjaan rumah bersama, menjangkau lebih dari 17 ribu pulau bukanlah hal yang mudah.

“Dengan mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU P2SK, kami diamanatkan untuk menyediakan uang dalam jumlah cukup, pecahan yang tepat, dan kondisi layak. Menjangkau lebih dari 17 ribu pulau bukanlah hal yang bisa kami lakukan sendiri tanpa dukungan dari TNI Angkatan Laut,” paparnya.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat Papua tahun 2026 ini Bank Indonesia bersama KRI Mata Bongsang (873) akan bergerak menuju lima titik strategis di Papua, yaitu Pulau Pai, Pulau Owi, Pulau Numfor, Pulau Bepondi dan Pulau Yapen sejak tanggal 4 sampai 10 Agustus 2026.

“Kepada seluruh tim ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 dan awak kapal KRI Mata Bongsang (873) saya menyampaikan apresiasi atas  dedikasi dan pengabdian saudara, laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Utamakan keselamatan, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan jadilah duta yang membawa semangat layanan, kebangsaan serta persaudaraan,” pesan Wakil Gubernur mengakhiri sambutannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sejarah Baru di Maluku Utara, RSUD Chasan Boesoirie Sukses Gelar Bakti Sosial Transplantasi Kornea

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara resmi membuka kegiatan bakti sosial operasi transplantasi kornea dan katarak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, Ternate, pada Selasa, 4 Agustus 2026. Bakti sosial ini mengukir sejarah baru sebagai program transplantasi kornea pertama yang berhasil diselenggarakan di wilayah Indonesia Timur.

Mengusung tema “Melihat adalah Anugerah”, program berskala besar ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), RSUP Dr. Sardjito Kementerian Kesehatan, PT. Erela, Duke GO, Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM, Dr. dr. Muhammad Bayu Sasongko, M.Si., Sp.M(K), Ph.D., bersama jajaran dokter spesialis dan guru besar UGM. Turut hadir pula Direktur PT. Erela Lily Radite Handojo, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Maluku Utara, Ketua KAGAMA Maluku Utara, serta Direktur RSUD Chasan Boesoirie beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terlaksananya agenda bersejarah ini. Menurutnya, kehadiran tim dokter ahli dari UGM merupakan berkah luar biasa bagi masyarakat Maluku Utara.

“Kita harus bersyukur atas kehadiran para ahli yang peduli pada daerah kita. Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Maluku Utara, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UGM, PT. Erela, dan seluruh pihak yang terlibat,” ujar Sarbin.

Sebagai langkah konkret, Wakil Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pendampingan maksimal demi kelancaran seluruh rangkaian medis. Bakti sosial kali ini menargetkan pemulihan bagi 18 pasien operasi transplantasi kornea mata dan 100 pasien operasi katarak.

Sarbin juga berpesan kepada manajemen dan tenaga kesehatan RSUD Chasan Boesoirie untuk memberikan pelayanan yang humanis. Momentum ini diharapkan dapat mendongkrak reputasi RSUD Chasan Boesoirie sebagai pusat layanan kesehatan yang terpercaya di Indonesia Timur. Ia pun berharap program ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT. Erela, Lily Radite Handojo, menegaskan bahwa keterlibatan mereka merupakan bentuk komitmen nyata dari perusahaan farmasi yang telah berdiri selama 61 tahun tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi kesehatan.

“Kami percaya melihat adalah anugerah yang sering kali baru terasa maknanya saat fungsi itu hilang. Ketika seseorang kehilangan penglihatan, kualitas hidupnya menurun drastis. Hari ini, melalui operasi katarak dan transplantasi kornea, kita bersama-sama mengembalikan kualitas hidup mereka,” ungkap Lily.

Lily menambahkan, program ini bukan sekadar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) biasa, melainkan manifestasi kepedulian bersama yang didukung oleh kemajuan teknologi medis serta keahlian para dokter. Ia berharap momentum ini menjadi titik awal pemberantasan kebutaan akibat kerusakan kornea di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Malang Pastikan Mutasi dan Promosi ASN Berbasis Manajemen Talenta pada Agustus 2026

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di halaman depan Balai Kota Malang, Senin (3/8/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen talenta. Proses penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi merupakan bagian dari pengembangan karier ASN sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu mengungkapkan dalam waktu dekat ini pengisian sejumlah jabatan yang masih kosong akan dilakukan, baik pada tingkat kepala perangkat daerah maupun jabatan lainnya.”Pada bulan Agustus ini, kami akan melakukan mutasi dan promosi di lingkungan Pemkot Malang untuk mengisi berbagai jabatan yang saat ini masih kosong, baik kepala perangkat daerah maupun jabatan lainnya,” ungkapnya.

Wahyu menjelaskan, proses penataan ASN selama ini dilakukan secara bertahap karena penerapan manajemen talenta masih terus disempurnakan. Selain melengkapi data dan dokumen pendukung, pemerintah juga membutuhkan proses seleksi yang komprehensif agar setiap pejabat yang dipromosikan atau dipindahtugaskan benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Wali Kota Malang atau menjanjikan promosi jabatan dengan cara tertentu.”Apabila itu ada dan terjadi, maka saya tegaskan, itu tidak benar! Saya sudah paham bagaimana menempatkan seseorang pada jabatan tertentu dan akan melaksanakan promosi atau mutasi berdasarkan manajemen talenta agar penataan ASN di Kota Malang sesuai harapan bersama,” tegasnya.

Wahyu pun meminta ASN segera melaporkan apabila menemukan oknum yang menawarkan atau menjanjikan jabatan. Menurutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti untuk ditelusuri kebenarannya. “Tentu kami akan bekerja secara profesional. Dengan menerapkan manajemen talenta secara optimal, kami juga ingin mencegah dan meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Rakor Bersama KPK dan Kemendagri, Bupati Tuban Dorong Budaya Integritas di Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Tuban terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8).

Pada kegiatan tersebut, Bupati Tuban didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, Kepala Dinas PUPR, PRKP Kabupaten Tuban Agung Supriyadi, serta Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban Purtono. Adapun rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Materi yang dibahas meliputi penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi berbasis risiko, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengendalian intern, manajemen risiko, hingga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Bupati Tuban menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

“Integritas bukan hanya kewajiban dalam memenuhi regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang harus terus dijaga oleh seluruh aparatur. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mas Lindra.

Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang semakin efektif.

Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan sesi penguatan budaya integritas dan akuntabilitas oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan pemaparan KPK mengenai strategi pencegahan korupsi berbasis risiko pada area strategis pemerintahan daerah. Selanjutnya, BPKP memaparkan implementasi pengawasan berbasis risiko dan penguatan APIP, disusul pembahasan tata kelola keuangan daerah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Kegiatan juga akan ditutup dengan keynote speech Menteri Dalam Negeri tentang pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Selain itu, Ketua KPK dan Kepala BPKP dijadwalkan memberikan penguatan terkait pengendalian intern, manajemen risiko, serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam forum strategis tersebut menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semarak HUT ke-81 RI, Dinsos Sumedang Gelar Apel Berbusana Adat Nusantara

Suasana berbeda tampak pada Apel Pagi Gabungan Pegawai dan Mitra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Senin (3/8/2026).  Menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, apel dikemas dengan Gelar Kreativitas Budaya yang menampilkan keberagaman busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Peserta apel mengenakan pakaian adat nusantara, mulai dari Sunda, Betawi, Minangkabau, Bali, Madura, hingga Nusa Tenggara Timur. Peserta apel selain para pegawai Dinsos juga mitra, seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos), hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Apel pagi ini penuh makna dan penuh warna. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wahana membangun soliditas, memperkuat sinergi, dan menumbuhkan kolaborasi. Kunci keberhasilan pelayanan sosial adalah kebersamaan,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang bertindak sebagai pembina apel.

Ia mengapresiasi kreativitas seluruh peserta. Gelar budaya tersebut bukan sekadar menampilkan keindahan busana adat, tetapi menjadi simbol persatuan dalam keberagaman sekaligus mempererat kebersamaan antara Dinas Sosial dan seluruh mitra. “Saya melihat keseriusan dan kreativitas luar biasa. Ada yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, bahkan ada yang membuatnya sendiri. Ini menunjukkan semangat dan kecintaan terhadap budaya bangsa,” katanya.

Menurut Bupati Dony, keberagaman budaya Indonesia merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Semangat tersebut diharapkan tercermin pula dalam pelayanan kepada masyarakat, di mana seluruh unsur dapat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang.

Melalui momentum Gelar Kreativitas Budaya, Bupati Dony mengajak seluruh jajaran Dinas Sosial dan para mitra untuk terus memperkuat kolaborasi, bekerja dengan hati, serta menghadirkan pelayanan sosial yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur Gandeng BBPVP Bandung, Perluas Pelatihan Vokasi untuk Ciptakan SDM Unggul

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung di Pendopo Bupati Cianjur, Kamis (30/7/2026). Penandatanganan turut dihadiri Kepala BBPVP Bandung Dr. Reni Rosyida Muthmainnah beserta jajaran, Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur Denny Widya Lesmana, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur Indra Sunggara.

 

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan perlu dihadapi melalui penguatan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap bersaing sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

 

Melalui nota kesepahaman tersebut, Pemkab Cianjur dan BBPVP Bandung akan bersinergi menyelenggarakan berbagai program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Bupati berharap kolaborasi ini dapat memberikan lebih banyak akses pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian dalam bekerja maupun berwirausaha.

 

Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News