Beranda blog Halaman 681

Tinjau Kantah Kabupaten Banyumas, Wamen Ossy Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Layanan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pada Kamis (13/11/25), dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyumas, Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama jajaran Kementerian ATR/BPN. Peningkatan tersebut, menurutnya hanya dapat tercapai melalui pembenahan sistem dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Bapak Menteri selalu mengingatkan bahwa 75-80% layanan yang kita berikan adalah layanan kepada publik. Artinya, kita harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut, Bapak Menteri menitikberatkan pada perbaikan sistem dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Wamen Ossy di hadapan para Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi se-eks Karesidenan Banyumas.

Wamen Ossy menjelaskan, perbaikan sistem difokuskan pada transformasi digital yang terus dikembangkan Kementerian ATR/BPN. Transformasi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan pegawai untuk beradaptasi terhadap perubahan dan sistem kerja yang semakin berkembang.

“Saya yakin banyak pegawai yang sudah lama bekerja di BPN kini tengah beradaptasi dengan sistem elektronik yang baru. Jika ada kendala, misalnya di Pusdatin, sampaikan saja langsung ke pihak terkait agar sistem kita juga terus ditingkatkan. Intinya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya,” tegas Wamen Ossy.

Selain sistem, kemampuan komunikasi juga menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas SDM, terutama bagi petugas front office sebagai wajah pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN.

“Saat menghadapi aduan atau komplain masyarakat, komunikasikan dengan baik dan berikan penjelasan yang jujur. Jangan sampai tahu ada masalah, tapi malah memberikan harapan yang tidak pasti,” tutur Wamen Ossy, yang hadir di Kantah Kabupaten Banyumas dengan didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Henri Teja.

Wamen Ossy mengingatkan agar setiap jajarannya melayani masyarakat dengan empati dan ketulusan hati. Rutinitas kerja harian tidak boleh menjadi alasan menunda pekerjaan. Proses yang bisa percepat sebaiknya segera dilakukan, dengan selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Pesan terakhir sebelum menutup pertemuan dengan jajaran di Banyumas, Wamen Ossy meminta jajaran untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan suasana kerja yang harmonis di lingkungan Kantah. “Ciptakan lingkungan kerja yang nyaman, rukun, dan saling menghargai. Jangan sampai pimpinan justru menjadi sumber perpecahan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi maksimalkan kelebihannya dan perlakukan semua dengan baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025).

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertipikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron.

Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Nusron menilai, masih banyak tanah di Sulsel yang belum memiliki sertipikat karena terkendala biaya BPHTB.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Padahal, dengan punya sertipikat, masyarakat bisa lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat atas tanahnya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan. Sertipikat yang diserahkan meliputi untuk Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertipikat, Kabupaten Wajo 1 sertipikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertipikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertipikat, Kabupaten Soppeng 17 sertipikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertipikat.

Salah satu penerima ialah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf. Di momen ini ia mewakili daerahnya menerima 208 sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset milik Pemda. Kami sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran di Pangkep,” ungkap Abd Rahman Assegaf.

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Dony Erwan dan jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Perkuat Dukungan UMKM Papua Lewat Festival Kemudahan Usaha Mikro di Jayapura

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro di Papua. Upaya ini diwujudkan lewat penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Jayapura dengan tema “UMKM Tangguh Papua Berdaya: Membangun Ekosistem Inklusif dan Berkelanjutan dari Timur Indonesia.”

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyampaikan, pelaku usaha mikro di Papua memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses perizinan, legalitas, dan sertifikasi produk.

“Melalui festival ini, kita satukan langkah antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga mitra agar pelaku UMKM Papua mendapat kemudahan dalam berusaha. Pemerintah hadir untuk mempercepat, bukan memperumit,” ujar Maman.

Menurutnya, sinergi lintas sektor mulai menunjukkan hasil nyata. Dalam satu tahun terakhir, penerbitan izin dan sertifikasi usaha mikro meningkat hingga 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menambahkan, penguatan UMKM sejalan dengan arah pembangunan Papua yang menekankan kemandirian dan inklusivitas. Ia menyebut, berbagai produk unggulan lokal seperti kopi, sagu, dan minyak kelapa murni kini mampu menembus pasar nasional bahkan ekspor.

“Dari Papua, kita bisa buktikan bahwa pelaku usaha mikro mampu bersaing di tingkat global,” kata Aryoko. Peningkatan kapasitas SDM dan inovasi ini menjadi penting agar UMKM Papua semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sragen Gelar Kampanye Penuntasan TBC di CFD, Rangkaian HKN ke-61

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen melalui Dinas Kesehatan menggelar Kampanye Penuntasan Tuberkulosis (TBC) pada kegiatan Car Free Day di Alun-alun Sasono Langen Putro, Minggu (9/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, sebagai bentuk komitmen daerah dalam mewujudkan masyarakat Sragen yang sehat dan bebas TBC.

Acara diawali dengan senam sehat bertema “TOSS TBC: Temukan, Obati, Sampai Sembuh Tuberkulosis” yang diikuti antusias oleh ratusan peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan, penuntasan TBC merupakan agenda prioritas nasional. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia setelah India.

“Di Kabupaten Sragen terdapat 1.531 penderita TBC yang terdeteksi. Satu penderita dapat menularkan kepada sekitar 10 orang di sekitarnya, sehingga penanganan ini harus dilakukan secara serius dan melibatkan semua pihak,” tegas bupati.

Sigit juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri ketika mengalami batuk lebih dari dua minggu, penurunan nafsu makan, atau berat badan yang menurun.

“Mari kita sama-sama peduli. Ajak keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar untuk memeriksakan diri. Mari kita bebaskan Sragen dari TBC. Semoga Sragen semakin sehat, Indonesia semakin sehat, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dr. Udayanti Proborini menjelaskan kampanye penuntasan TBC tidak hanya dilakukan di Sragen, tetapi juga dilaksanakan serentak di delapan provinsi prioritas penanggulangan TBC di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya investigasi kontak atau pelacakan terhadap orang-orang di sekitar pasien TBC untuk mencegah penularan lebih luas.

“Jika kita menemukan satu kasus TBC, maka perlu dilakukan pemeriksaan kepada sedikitnya 20 orang yang berada di sekitarnya. Ini penting agar penularan dapat dihentikan sejak dini. Program ini merupakan prioritas nasional dari Bapak Presiden dan bagian dari inisiatif Hasil Terbaik Cepat,” jelasnya.

Udayanti juga mengajak masyarakat untuk tidak takut ketika dinyatakan menderita TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan sepenuhnya bila ditangani dengan benar. Ia menegaskan bahwa obat TBC tersedia gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah.

Di tengah upaya bersama ini, kisah nyata para penyintas menjadi bukti bahwa TBC dapat disembuhkan apabila diobati secara tuntas.

Salah satunya, Bambang, warga Sragen Manggis, Sragen Wetan, yang pernah berjuang melawan TBC Sensitif Obat (SO).

“Awalnya saya batuk selama tiga bulan. Lalu saya periksa dan menjalani pengobatan gratis selama enam bulan di Puskesmas Sragen Kota. Alhamdulillah sekarang saya sehat kembali, dan keluarga saya juga negatif setelah mendapat obat pencegahan. Terima kasih karena obatnya gratis,” ujar Bambang.

Selain TBC Sensitif Obat yang dapat sembuh dalam waktu pengobatan relatif singkat, terdapat pula TBC Resisten Obat (RO) yang membutuhkan waktu pengobatan lebih panjang dan kedisiplinan tinggi.
Agung, warga Kuwungsari, Sragen Kulon, membagikan pengalamannya melewati masa sulit tersebut.

“Saya sempat turun dari 97 kg menjadi 49 kg. Saya minum obat sampai 21 butir per hari selama hampir dua tahun, ditambah suntik setiap hari. Tapi saya tetap patuh. Alhamdulillah sekarang sehat kembali, berat badan sudah naik jadi 86 kg. Pesan saya, kalau batuk lama jangan menunda, langsung periksa ke Puskesmas karena obatnya gratis,” ungkap Agung.

Melalui kampanye ini, Pemkab Sragen meneguhkan komitmennya untuk memperkuat edukasi kesehatan, deteksi dini, investigasi kontak, serta memastikan pengobatan TBC berjalan tuntas hingga Sragen benar-benar bebas TBC.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov NTB Perkuat SDM Pariwisata Lewat Pelatihan Teknis Pariwisata 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P, resmi membuka Pelatihan Teknis Pariwisata Dasar Berbasis Kompetensi 2025 yang berlangsung pada 10–19 November 2025 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi NTB bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Lombok.

Dalam sambutannya, Asisten II Setprov NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, narasumber, serta fasilitator yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman secara langsung.

“Ilmu yang diberikan pada pelatihan ini berharga. Saya melihat para peserta antusias dan bersemangat untuk belajar, bahkan para senior dari berbagai instansi tetap hadir untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepariwisataan. Ini menunjukkan komitmen besar kita semua,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan pelatihan ini memiliki arti strategis bagi pengembangan sektor pariwisata NTB. Dengan potensi pariwisata yang besar, diperlukan aparatur dan SDM pariwisata yang profesional, terlatih, dan memahami dasar-dasar layanan kepariwisataan secara baik.

“Tanpa SDM yang terlatih dan profesional, potensi pariwisata kita tidak akan berkembang optimal. Kehadiran peserta dari provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan komitmen bersama untuk membangun pariwisata NTB secara terarah dan sinergis,” tambahnya.

Asisten Administrasi dan Umum tersebut menekankan pula pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga pendidikan, dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan citra positif destinasi wisata dan kenyamanan pengunjung.

“Pelatihan ini tidak hanya membangun kompetensi, tetapi juga memperkuat sinergi lintas daerah. Para peserta dari OPD pelayanan publik seperti kesehatan, perhubungan, hingga pelayanan masyarakat turut berperan menentukan citra destinasi dan kualitas pengalaman wisatawan di NTB,” jelasnya.

Menutup sambutannya, mantan Kepala Bappenda itu berpesan agar seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh serta membangun jejaring antar-instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di NTB.

Dalam pada itu, Direktur Politeknik Pariwisata Lombok Dr. Ali Muhtasom, S.Sos., CHCM., CHE, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terselenggaranya Pelatihan Pariwisata Dasar kolaborasi BPSDM Provinsi NTB dan Politeknik Pariwisata Lombok. Dijelaskannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program edukasi berkelanjutan yang telah berjalan sejak 2024, dengan tujuan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.

Poltekpar Lombok menjadi satu diantaranya yang berstatus “unggul”. Ini menjadi kebanggaan bagi NTB sekaligus bukti kualitas institusi pendidikan pariwisata di daerah. Selain Poltekpar Lombok, perguruan tinggi NTB lain yang telah meraih akreditasi unggul adalah Universitas Mataram dan satu perguruan tinggi lainnya.

“Sektor pariwisata merupakan sektor lintas bidang, yang memberi dampak luas mulai dari transportasi, UMKM, kuliner, hingga fasilitas umum. Oleh karena itu, semua pihak ASN, industri, akademisi, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional, ramah, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PMK: Penanganan Stunting Harus Jadi Kerja Bersama, Tak Bisa Satu Kementerian Saja

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja, melainkan harus menjadi kerja bersama seluruh elemen bangsa.

Hal itu disampaikan Menko PMK usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11).

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa dikerjakan satu kementerian saja, tapi harus lintas sektor, dari pemerintah pusat sampai desa, bahkan melibatkan organisasi masyarakat dan relawan posyandu,” ujar Pratikno dalam keterangannya kepada media.

Menko PMK menyebutkan, capaian prevalensi stunting tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen. Ini merupakan hasil nyata kerja kolaboratif semua pihak. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah masih harus bekerja lebih keras untuk mencapai target penurunan menjadi 14,2 persen pada 2029, sebagaimana target Presiden dan Wakil Presiden.

“Alhamdulillah, pada tahun 2024 prevalensi sudah turun menjadi 19,8 persen. Ini penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Tetapi target kita harus turun lebih rendah lagi,” ujarnya.

Menko PMK kembali menegaskan, penurunan angka stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, kader posyandu, dan relawan.

“Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, sampai desa. Bahkan peran organisasi kemasyarakatan dan para relawan posyandu menjadi sangat strategis. Ini membutuhkan kerja bersama di antara kita,” tambahnya.

Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 dibuka oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya kerja keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Wapres Gibran juga mengapresiasi capaian penurunan prevalensi stunting tahun 2024.
Menurutnya, capaian penurunan prevalensi stunting pada 2024 menjadi 19,8 persen merupakan bukti keberhasilan kerja bersama. Angka tersebut lebih baik dari proyeksi Bappenas sebesar 20,1 persen, atau turun sekitar 357 ribu anak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Wapres dalam arahannya.

Rakornas yang mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini dihadiri oleh para menteri, kepala daerah, pimpinan lembaga, serta kader kesehatan masyarakat dari berbagai wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah perwakilan daerah yang telah menunjukkan capaian signifikan dalam penurunan angka stunting.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau TPA Paras Poncokusumo, Bupati Malang melihat Pengolahan Sampah Landfill Mining

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM meninjau Proses Metode Pengolahan Sampah Landfill Mining yang sedang diterapkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paras Kecamatan Poncokusumo, Jumat (14/11) pagi. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Forkopimcam Poncokusumo serta pengelola TPA Paras Poncokusumo.

Disampaikan oleh Bupati Malang bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya menerapkan metode landfill mining sebagai salah satu solusi modern dalam pengelolaan sampah.

Melalui metode ini, timbunan sampah lama di TPA di gali kembali untuk dilakukan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan ulang seperti bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel atau RDF) atau material lain.

“Tindal lanjut dari pemanfaatan ulang RDF ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT Semen Indonesia, hasil RDF ini akan dibeli olehPT Semen Indonesia debgan harga 400 ribu per ton,” ucap Bupati Malang.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati Malang bahwa pengelolahan sampah di TPA Paras ini menggunakan dua alat pemilah sampah an organik dan sampah organik.

“Sampah yang telah menumpuk di gali kembali dipisahkan melalui alat pemilah sampah ini dan kemudian di lembutkan, inilah yang menjadikan sampah yang sudah siap untuk di kirim ke PT Semen Indonesia,” jelas Bupati Malang.

Pengolahan Sampah Landfill Mining di TPA Paras ini baru berjalan sekitar 2 minggu dengan target setiap bulannya menghasilkan 2000 ton.

“Setiap hari di TPA Paras ini sudah menghasilkan 200 ton pengolahan sampah RDF, pendapatan dari pengolahan sampah ini akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang,” tandas Bupati Malang.

Bupati Malang juga menjelaskan bahwa saat ini memang masih di TPA Paras Kecamatan Poncokusumo pengolahan sampah Landfill Mining, kedepannya semua TPA yang ada di Kabupaten Malang akan menggunakan metode ini untuk dapat menyelesaikan persoalaan sampah dan dapat meningkatkan penghasilan PAD Kabupaten Malang.

“Jika pengolahan sampah Landfill Mining ini sudah berjalan maka kedepannya di Kabupaten Malang tidak akan ada lagi penimbunan sampah di TPA. Dari masyarakat nanti sampah sudah di pilah sampai di TPA tinggal mengolah saja,” pungkas Bupati Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Depok Beri Ruang Kelompok Rentan Partisipasi pada Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang inklusif, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk anak, remaja, perempuan hingga kelompok rentan.

Melalui agenda kegiatan yang bernama Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Pemkot Depok mencoba menyerap aspirasi mereka untuk pembangunan di masa depan.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Diah Sadiah mengatakan, forum ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa suara dari kelompok-kelompok itu didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Anak, remaja, perempuan, kelompok rentan, difabel adalah potensi besar yang dimiliki Kota Depok untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah, disini pemerintah hadir bersama mereka,” ujarnya kepada berita.depok.go.id usai acara Kongko Perempuan dan Kelompok Rentan di Koat Cafe, Selasa (11/11).

Kegiatan Kongko yang sudah bergulir dua kali ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Depok. Sesuai misi pertama Kota Depok 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara inklusif dan visi Bersama Depok Maju.

Para pihak yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan saran dan masukan konkret kepada Bappeda mengenai isu-isu yang dihadapi untuk diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kota Depok.

“Hasil kongko ini akan dikaji lagi dalam rangkaian penyusunan perencanaan, diharapkan semua elemen masyarakat dapat memberikan ide dan masukannya,” tandas Diah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran: Integrasi Produksi Ayam dan Telur Jadi Solusi Permanen Stabilitas Pangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah genjot ekosistem pangan nasional melalui penguatan sistem produksi ayam dan telur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi solusi permanen untuk meningkatkan kesejahteraan peternak kecil, menjaga stabilitas harga, serta menjamin pasokan sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun ekosistem pangan yang terintegrasi untuk menjaga komoditas pangan pasca panen, juga ayam dan telur.

“Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam, secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG. Tingkatkan produksi, DOC-nya kita tambah, Grand Parent-nya kita tambah, semua kita tambah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Ia menjelaskan bahwa sistem ini menempatkan BUMN sebagai penggerak di hulu, mulai dari Grand Parent Stock, Parent Stock, hingga Final Stock. Sedangkan peternak kecil berperan di hilir. “Ini menjamin pakan peternak kecil stabil. Menjamin juga DOC stabil,” imbuhnya.

Mekanisme integrasi ini akan menciptakan stabilitas harga dan perlindungan bagi peternak kecil yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga. “Ini nanti yang mengontrol harga, menguntungkan peternak kecil, kemudian juga tidak membebani konsumen. Itu maksudnya,” kata Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan harga telur ayam ras pada November 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp30.000,-, yakni menjadi Rp31.546,-. Kenaikan ini dipicu oleh adanya kenaikan harga di tingkat supplier dan pemasok. Kenaikan harga di tingkat produsen disebabkan oleh kenaikan harga pakan ternak. Selain itu, program MBG juga turut berperan pada kenaikan harga tersebut.

Amran menegaskan bahwa peran BUMN sangat penting sebagai stabilisator harga dan offtaker, seperti halnya Bulog dalam menjaga harga beras. “Mekanismenya jadi BUMN ini. Ini BUMN kan, di hulu. Integrasi mulai pabrik pakan, DOC, vaksin, dan seterusnya. Kemudian, peternak-peternak kecil ini membeli dengan harga yang wajar. Dan juga menjadi off taker,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Amran menyebut bahwa langkah ini menjadi peluang bagi peternak untuk bangkit setelah menghadapi gejolak kerugian. “Kita sekarang ini mengeluarkan DOC, menambah Grand Parent Stock-nya, semua kita tambah. Jadi kita dorong peternak supaya berproduksi. Ini kesempatan peternak untuk bangkit,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP dan Bapeten Teken Kerjasama Sertifikasi Bebas Cesium 137 untuk Udang

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) meneken kerja sama dalam melaksanakan sertifikasi bebas Cesium (137) terhadap produk udang, khususnya yang berasal dari Lampung dan Pulau Jawa. Penandatangan perjanjian kerja sama berlangsung kemarin di Jakarta.

Penyertaan dokumen sertifikasi bebas Cesium 137 pada produk udang Indonesia merupakan syarat yang ditetapkan oleh United States Food and Drug Administration (FDA). Otoritas AS itu menunjuk KKP sebagai sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi udang bebas Cesium 137, merujuk Undang – Undang Pangan, Obat dan Kosmetik Amerika yaitu Section 801(q).

“Badan Mutu KKP sebagai otoritas kompeten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tentunya memerlukan sinergi dengan otoritas nuklir Indonesia dalam melaksanakan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 pada udang,” tutur Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (11/11).

Ruang lingkup kerja sama KKP – Bapeten meliputi pengendalian dan pengawasan kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan; pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan; pertukaran data dan informasi; peningkatan kompetensi sumber daya manusia; serta dukungan infrastruktur dan kepakaran untuk mengawal kegiatan pemindaian (scanning) kontaminasi dan pengujian (testing) kandungan konsentrasi radioaktif agar sesuai SOP untuk mendapatkan hasil yang valid dan diterima di otoritas AS.

Ishartini menegaskan bahwa keseluruhan tata laksana sertifikasi bebas Cs-137 telah sesuai dengan ketentuan internasional, scientific-based dan evidence-based baik terkait dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan maupun proteksi dan keselamatan radiasi. Pada 31 Oktober lalu, Indonesia telah resmi mengekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 untuk pertama kalinya ke pasar AS.

“Masing – masing instansi yaitu Badan Mutu KKP dan BAPETEN memiliki kontribusi peran yang signifikan dalam sinergitas lintas sektor ini,” tutupnya.

KKP adalah Competent Authority (CA) jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang berwenang melaksanakan official control di sepanjang rantai produksi perikanan hulu – hilir. KKP selama ini menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP/Health Certificate for Quality and Safety of Fish and Fishery Products) untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kontaminasi Cesium 137 terhadap kontainer udang seperti yang terjadi di AS beberapa waktu lalu merupakan kasuistik. Pihaknya telah memeriksa lokasi-lokasi produsen udang di Pulau Jawa dan Lampung dan hasilnya bersih dari Cesium 137.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...680681682...4,906Halaman 681 dari 4,906