Beranda blog Halaman 682

Pemkot Pekalongan Perkuat Pengawasan Perizinan Bangunan Ponpes

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan siap memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan atau renovasi bangunan institusi pendidikan, termasuk pondok pesantren. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah memfasilitasi, memberikan konsultasi teknis, serta pendampingan perizinan

Informasi itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, pada acara Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung bagi Pondok Pesantren se-Kota Pekalongan, di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (11/11).

Menurutnya, tragedi robohnya bangunan masjid di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo pada 29 September 2025 menjadi alarm penting bagi seluruh pihak tentang pentingnya aspek keselamatan dan ketertiban bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan, terutama pondok pesantren yang menjadi tempat belajar dan bernaung bagi ribuan santri di Indonesia.

“Kami semua tentu berduka atas musibah itu. Namun dari peristiwa tersebut, kami belajar bahwa pembangunan gedung, terlebih yang digunakan oleh santri dan masyarakat luas, tidak cukup hanya berlandaskan niat baik, namun harus disertai dengan perencanaan teknis yang matang dan sesuai ketentuan perizinan,” ujar Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya.

Menurutnya, dari hasil evaluasi terhadap berbagai kejadian serupa di sejumlah daerah, runtuhnya bangunan di lingkungan pesantren umumnya disebabkan oleh tiga hal utama, yakni perencanaan struktur yang kurang matang, lemahnya pengawasan pembangunan, serta minimnya evaluasi dan perawatan setelah bangunan selesai digunakan.

“Kami ingin memastikan bahwa pesantren sebagai lembaga pencetak generasi berakhlak mulia dan berilmu tinggi memiliki sarana prasarana yang aman, layak, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Pekalongan siap memfasilitasi, memberikan konsultasi teknis, serta pendampingan perizinan bagi seluruh pesantren yang tengah membangun sarana pendidikan,” imbuhnya.

Wali Kota Aaf menyebut, keselamatan dan kesejahteraan santri adalah tanggung jawab bersama. Ia berharap, seluruh pesantren di Kota Pekalongan dapat menjadi contoh dalam penerapan pembangunan yang aman, tertib, dan sesuai regulasi.

“Kami ingin semua pesantren di Kota Pekalongan tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga menjadi lingkungan belajar yang aman dan menenangkan. Sebab, santri adalah aset bangsa, dan keselamatan mereka adalah prioritas utama,” harapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan, Iva Prima Septanita, mengimbau seluruh pondok pesantren di Kota Pekalongan untuk mengurus perizinan bangunan gedung yang lengkap, supaya bangunan mereka aman dan nyaman.

“Keselamatan siswa, pengajar, dan pengurus harus jadi prioritas,” ujar Iva.

Lebih lanjut, terdapat dua dokumen utama yang harus dimiliki oleh setiap bangunan, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“PBG dilakukan sebelum bangunan dibangun, sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan jadi untuk memastikan apakah bangunan tersebut laik fungsi atau tidak,” jelasnya.

Dalam prosesnya, imbuh Iva, pihaknya menilai kelengkapan administrasi serta melakukan kajian teknis, dengan melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) untuk tahap perencanaan dan Tim Penilik Teknis (TPT) untuk tahap kelayakan fungsi bangunan.

Dari total 45 pondok pesantren yang terdata melalui Kementerian Agama Kota Pekalongan, pihaknya berharap ke depan seluruh lembaga dapat proaktif mengajukan dokumen perizinan agar pemerintah memiliki data lengkap dan bisa memberikan pendampingan teknis secara berkala.

“Meski saat ini belum ada agenda rutin untuk meninjau bangunan pesantren yang sudah berdiri, DPUPR memastikan akan memberikan prioritas pemeriksaan bagi bangunan yang sudah atau sedang dalam proses pengajuan PBG dan SLF,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Jepara Targetkan 133 Dapur SPPG, Muhammadiyah Bangsri Resmikan Fasilitas Baru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menargetkan pembentukan 133 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Jepara, termasuk 12 dapur di Kecamatan Bangsri.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, saat meresmikan dapur SPPG yang dikelola LKSA Muhammadiyah Jepara, di kompleks Perguruan Muhammadiyah Bangsri, Selasa (11/11).

Wabup menyampaikan apresiasi kepada pihak Muhammadiyah, atas dukungannya terhadap program nasional tersebut. Pasalnya, saat ini, saat ini, baru empat dapur yang beroperasi di wilayah Bangsri.

“Ini adalah bentuk nyata bahwa Muhammadiyah ikut membantu mewujudkan visi-misi presiden menuju Indonesia Emas, salah satunya melalui program MBG,” ujar Gus Hajar, sapaan akrabnya, saat meresmikan dapur SPPG yang dikelola Lembaga Kesejahteraan LKSA Muhammadiyah Jepara, di kompleks Perguruan Muhammadiyah Bangsri, Selasa (11/11).

Wabup menyampaikan, fokus pembangunan pemerintah kini beralih dari infrastruktur ke penguatan sumber daya manusia. Untuk itu, dia meminta untuk memastikan tanggung jawab mutu dan kelayakan program.

“Saya berharap LKSA Muhammadiyah menjaga kualitas MBG, baik dari segi penyajian maupun porsi. Jangan sampai muncul laporan soal menu yang kurang pantas,” pesannya.

Sebagai informasi, hingga kini, Muhammadiyah telah mengelola 10 SPPG di Kabupaten Jepara, dengan empat dapur yang sudah aktif di PKU Muhammadiyah Mayong, Kuanyar Mayong, PCM Sekuro Mlonggo, dan Bangsri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Kembangkan Material untuk Penyimpanan Energi dan Produksi Hidrogen

Penulis
Syifa
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus melakukan penelitian dan pengembangan phase change material (PCM) untuk pengelolaan panas dan penyimpanan energi termal, dan solid oxide cell (SOC) sebagai teknologi konversi energi ramah lingkungan beremisi rendah untuk produksi hidrogen.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Material Energi BRIN, Anggito Pringgo Tetuko, memaparkan perpindahan panas pada PCM umumnya diawali melalui proses konduksi, kemudian konveksi, sebelum akhirnya terjadi perubahan fasa dari padat menjadi cair.

“PCM kini banyak dimanfaatkan sebagai media pengatur suhu (thermal management medium), baik pada sistem sel bahan bakar maupun baterai litium,” katanya, dalam forum ORNAMAT ke-75, Selasa (11/11).

Pada sistem proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), PCM membantu menjaga temperatur operasi antara 60–80°C untuk mencegah overheating. Material ini juga dimanfaatkan sebagai penyimpan energi panas yang dapat disisipkan ke beton atau dinding bangunan untuk menghemat energi pendingin dan pemanas.

“Salah satu tantangan PCM adalah konduktivitas termal yang rendah. Untuk mengatasinya, kami menambahkan nanopartikel magnetik Fe₃O₄ guna meningkatkan hantaran panas tanpa mengurangi kapasitas panas laten,” ujarnya.

Riset ini mendapat dukungan dari Pemerintah Australia, LPDP, Program Rumah Inovasi ORNM BRIN, dan NEDO Jepang, serta melibatkan kolaborasi internasional dengan universitas di Australia, Tiongkok, Korea, Vietnam, dan Indonesia.

Sementara itu, Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Material Energi BRIN, Riyan Achmad Budiman, menyampaikan secara prinsip, solid oxide fuel cell (SOFC) menghasilkan listrik melalui reaksi antara oksigen dan hidrogen yang membentuk air dan energi listrik. Sebaliknya, solid oxide electrolysis cell (SOEC) bekerja secara terbalik, yaitu memanfaatkan energi listrik untuk menguraikan uap air menjadi hidrogen.

Kedua sistem ini memiliki struktur dan komposisi material serupa, menggunakan lapisan elektroda berbasis lanthanum strontium cobalt iron oxide, gadolinium doped ceria (GDC), serta elektrolit yttria stabilized zirconia (YSZ).

“Teknologi SOFC telah dikomersialisasikan di Jepang lebih dari satu dekade melalui konsorsium industri, seperti ENE-FARM Type S, yang mampu menghasilkan daya hingga 0,7 kilowatt untuk kebutuhan rumah tangga dan 5 kilowatt untuk bangunan komersial,” jelas Riyan.

Sementara itu, pengembangan SOEC masih berfokus pada skala industri besar. Perusahaan seperti Topsoe (Denmark) tengah membangun pabrik SOC berskala Eropa dengan efisiensi 20–30 persen lebih tinggi dibandingkan teknologi elektrolisis suhu rendah, serta biaya produksi hidrogen yang lebih ekonomis.

Penelitian terkini juga mengarah pada teknologi co-electrolysis SOEC, yang menggabungkan uap air dan karbon dioksida untuk menghasilkan bahan bakar sintetis cair. “Pendekatan ini memungkinkan proses daur ulang karbon dioksida serta peningkatan efisiensi konversi energi,” ujar Riyan.

Salah satu proyek percontohan dikembangkan oleh New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepang bersama Institute of Advanced Science and Technology (IAST) melalui integrasi teknologi co-electrolysis dengan reaksi Fischer–Tropsch, untuk menghasilkan bahan bakar sintetis yang dapat digunakan pada kendaraan maupun pembangkit listrik.

Dalam riset tersebut, peneliti juga mengkaji faktor penyebab penurunan performa sel, seperti aglomerasi nikel, migrasi partikel, dan deposisi karbon pada elektroda. Hasil uji menunjukkan pembesaran partikel nikel dapat meningkatkan resistensi dan menurunkan kapasitansi sel, yang berdampak pada efisiensi jangka panjang.

“Tujuan utama riset ini adalah meningkatkan durabilitas dan stabilitas jangka panjang SOC agar mampu beroperasi lebih dari sepuluh tahun dengan degradasi performa di bawah 15 persen,” ungkapnya.

Penelitian ini didukung NEDO Jepang dalam program fundamental research and development for liquid synthetic fuel production, yang mengombinasikan proses produksi gas sintetik berbasis energi terbarukan dan reaksi Fischer–Tropsch.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri: GNB dan Komisi Percepatan Reformasi Polri Punya Semangat yang Sama

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan Komisi Percepatan Reformasi Polri memiliki semangat serupa dalam mendukung upaya pembenahan institusi kepolisian. Hal itu disampaikan Sigit usai menerima audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama para tokoh GNB di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

“Kami sangat gembira bahwa, baik dari Gerakan Nurani Bangsa, ataupun dari tim reformasi kepolisian sendiri, bersama-sama memiliki semangat untuk menjaga institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan amanat dari undang-undang, amanat terhadap institusi Polri, betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” kata Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa Polri terbuka menerima kritik, masukan, maupun rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk GNB, sebagai bagian dari percepatan reformasi kepolisian yang terus didorong publik.

“Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan-masukan, menerima kritik, menerima perbaikan, dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform,” ujarnya.

Sigit menambahkan bahwa evaluasi internal terus dilakukan secara simultan demi memastikan Polri hadir sebagai institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat secara optimal.

“Tentunya perbaikan-perbaikan dari seluruh masyarakat selaku pemilik institusi tentunya juga menjadi hal yang terus kami harapkan,” ucapnya.
“Sekali lagi terima kasih ketua Komisi Reformasi, pimpinan rekan-rekan GNB, dan kami keluarga institusi Polri tentunya akan siap untuk melaksanakan apa pun yang menjadi rekomendasi dalam rangka perbaikan dan reformasi,” tambah Sigit.

Sementara itu, perwakilan tokoh GNB, Sinta Nuriyah Wahid—istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyambut baik pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan sejumlah pandangan dan aspirasi kepada kepolisian.

“Kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimanapun Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat,” ujar Sinta.

Ia menegaskan bahwa kepolisian hanya dapat menjalankan peran tersebut apabila negara dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

“Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Perkuat Kolaborasi Regional dalam 8th ASEANSAI Summit di Singapura

Penulis
Syifa
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menghadiri ASEANSAI Summit kedelapan yang diselenggarakan di Singapura, Kamis (13/11). Pertemuan ini merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) yang mempertemukan para Ketua lembaga pemeriksa se-ASEAN untuk membahas arah strategis organisasi dan memperkuat komitmen kerja sama regional.

Forum yang dihadiri oleh 67 peserta anggota ASEANSAI ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian implementasi Rencana Strategis ASEANSAI sebelumnya, serta membahas langkah-langkah kolaboratif menuju penguatan tata kelola kelembagaan yang tertuang dalam Rencana Strategis ASEANSAI 2026 – 2029. Pada kesempatan ini, SAI Singapura juga secara resmi dilantik sebagai Ketua ASEANSAI periode 2026 – 2027 menggantikan SAI Filipina.

Dalam fungsinya sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK memaparkan sejumlah laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan, termasuk penguatan koordinasi antarkomite, pengelolaan komunikasi internal ASEANSAI, komunikasi dengan para mitra, serta dukungan terhadap inisiatif peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan antar SAI anggota.

Keterlibatan aktif BPK dalam forum ini menegaskan komitmen dan semangat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dalam memperkuat kerja sama regional, mendorong peningkatan profesionalisme pemeriksa, serta memperkuat tata kelola publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam pertemuan ini, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Syamsudin, dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo.

Pada kesempatan yang sama, BPK juga turut berpartisipasi dalam ASEANSAI Young Leader’s Program, sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan platform bagi para pemeriksa muda dari SAI anggota dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memfasilitasi pembelajaran bersama di antara para peserta. Program ini mencerminkan komitmen ASEANSAI untuk menyiapkan generasi penerus auditor publik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan tata kelola sektor publik di kawasan ASEAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar dan Bupati Thariq Bahas Sinkronisasi Program Unggulan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menggelar pertemuan untuk membahas sinkronisasi berbagai program unggulan pemerintah provinsi dan kabupaten, Kamis (13/11). Pertemuan ini bertujuan memastikan agar seluruh program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tersebut, Bupati Thariq Modanggu memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan kaitannya dengan Program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kami telah mempelajari RPJMD Provinsi Gorontalo dan terdapat berbagai program yang bisa dikolaborasikan. Misalnya di provinsi ada Agromaritim maka di Gorut ada Agro Mopomulo, di provinsi ada UMKM dan pasar murah di Gorut ada Motabi Kambungu,” urai Thariq.

Merespon hal tersebut, Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

“Beberapa program ini memiliki irisan dengan kami di provinsi, sehingga bisa ditindaklanjuti,” ujar Gusnar.

Gubernur Gusnar juga menambahkan bahwa pada sektor pariwisata Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan beberapa Kawasan Strategis Pariwisata di Gorut.

“Khusus pariwisata yang oleh Pemerintah Gorut digagas Festival Pantai Minanga dan Tarian Jin, maka saya akan minta agar Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk mengkoordinasikan hal ini lebih lanjut,” tambah Gusnar.

Pertemuan ini menjadi wujud dari harapan masyarakat luas agar kolaborasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Gorontalo Utara memiliki dampak berarti bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemprov Lampung Perkuat CKG, Imunisasi, dan BPJS Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, serta optimalisasi BPJS Kesehatan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11).

Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung, yakni cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan dengan berbagai skrining penyakit, peningkatan imunisasi, dan penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi berkenaan dengan yang pertama cek kesehatan gratis yang akan diintegrasikan di beberapa screening penyakit, kemudian yang kedua berkenaan dengan imunisasi, dan yang ketiga berkenaan dengan pembiayaan kesehatan atau BPJS kesehatan,” ucapnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.

Wagub menambahkan bahwa fokus pelaksanaan CKG mencakup CKG Sekolah, CKG untuk masyarakat umum, serta CKG komunitas dimana berdasarkan data triwulan III tahun 2025, sebanyak 54.150 pemeriksaan dini dilakukan di Puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai memiliki risiko thalasemia.

Terkait hal tersebut, Wagub menegaskan bahwa skrining Thalasemia menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah.

“Kenapa saya bilang thalasemia ini penting? Karena sebetulnya dari screening sederhana saja kita bisa menekan angka carrier di masyarakat untuk thalasemia,” tegasnya.

Wagub juga menekankan pentingnya meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya dinilai masih rendah di beberapa kabupaten/kota.

“Imunisasi merupakan upaya efektif dan efisien untuk mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi akibat yang ditegah dengan imunisasi PD331 dan yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa,” ucapnya.

Wagub juga meminta seluruh kader Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk aktif melakukan pelaporan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional dapat tercapai.

“Ini kader-kader di puskesmas untuk dapat dikawal, di follow up untuk capai imunisasi kita harus kejar,” tambahnya.

Wagub juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung yang telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih sangat rendah.

“Oleh karena itu perlu secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional yaitu aspek-aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” kata Wagub.

Wagub mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mendorong keaktifan peserta BPJS, termasuk pekerja sektor informal.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.

“Tujuan program tersebut itu untuk membantu masyarakat dari kalangan yang tidak mampu, yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan sekaligus mengaktifkan kembali,” jelasnya.

Wagub meminta pemerintah daerah segera menyisir data peserta BPJS agar tepat sasaran dan memanfaatkan program nasional ini sebaik mungkin.

“Jangan sampai kita membayar rutin PBI daerahnya pada orang yang sebetulnya tidak berhak menerima, pada orang yang sebetulnya tidak ada bahkan di dunia,” tegasnya Wagub.

Selain itu, Wagub juga mengimbau agar CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja informal.

Diakhir, Wagub berharap adanya peningkatan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, terutama pada imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.

“Saya berharap setelah ini bisa ada pengerucutan dari Dinas Kesehatan nanti bisa sampaikan secara detail berkenan dengan BPJS dan berkenan dengan screening CKG thalasemia. Tahun depan saya berharap ada peningkatan angka-angka SPM seperti imunisasi, tuberculosis dan lain sebagainya di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Salatiga Salurkan 179 Paket Sembako untuk Veteran dan Janda Perintis Kemerdekaan

Penulis
Syifa
-

Suasana haru dan hormat, mewarnai penyerahan 179 paket sembako kepada para Veteran, Janda Veteran, dan Janda Perintis Kemerdekaan, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui Dinas Sosial, Rabu (12/11).

Kegiatan yang digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dharma itu, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025.

Setiap paket sembako bernilai Rp500.000, sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap jasa para pejuang kemerdekaan.

Ketua LVRI Kota Salatiga, Supardjo, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian pemerintah, yang terus mengingat perjuangan para veteran.

“Kami, para veteran Republik Indonesia, bersyukur mendapat limpahan rezeki dari Wali Kota Salatiga berupa sembako. Atas nama LVRI Kota Salatiga, kami menghaturkan terima kasih kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga kami,” ujarnya.

Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan menegaskan, pemberian sembako itu bukan semata soal nilai materi, melainkan bentuk penghormatan tulus kepada mereka, yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

“Jangan dilihat dari banyaknya bantuan atau jenis barang yang diberikan. Di balik ini semua, ada rasa hormat dan kepedulian yang mendalam kepada para pejuang. Mudah-mudahan perhatian ini dapat terus kita tingkatkan ke depannya,” tutur Robby.

Suasana khidmat di TMP Dharma pagi itu menjadi pengingat, kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari pengorbanan besar para pahlawan. Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Salatiga menegaskan komitmennya untuk terus menghargai jasa para pejuang, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di Kota Toleransi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Buka Ruang Aspirasi di Kecamatan Pakis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Magelang kembali membuka Ruang Aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan Pakis, Selasa (11/11). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji, jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Grengseng Pamuji menyampaikan Ruang Aspirasi merupakan wadah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menampung secara langsung berbagai masukan, opini, gagasan, dan kritik konstruktif untuk pembangunan Kabupaten Magelang.

“Melalui ruang aspirasi ini kami minta saran, masukan, dan mungkin kritik dari panjenengan semua sebagai bahan perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Grengseng.

Forum Ruang Aspirasi Bupati telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan dan berhasil memetakan beragam kebutuhan serta permasalahan di tiap wilayah, mulai dari permintaan infrastruktur, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga sektor pertanian.

Pada kesempatan itu, Grengseng juga menyampaikan permohonan maaf karena selama delapan bulan menjabat bersama Wakil Bupati Magelang, Sahid, belum semua janji politik dapat terealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah.

Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyalurkan berbagai program pro rakyat, di antaranya seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP negeri di wilayah setempat. Sementara untuk sekolah swasta, madrasah, dan MI belum seluruhnya menerima bantuan tersebut.

“Semoga pada anggaran tahun 2026, bantuan seragam gratis ini bisa lebih merata bagi sekolah negeri dan swasta, baik SD maupun SMP,” harapnya.

Selain itu, Pemkab Magelang juga telah meluncurkan layanan Angkutan Aman — fasilitas antar jemput gratis bagi pelajar. Saat ini, Dinas Perhubungan telah mengoperasikan sembilan rute dan direncanakan akan bertambah menjadi 12 rute pada tahun depan.

Program lain yang telah berjalan adalah layanan rawat inap gratis di rumah sakit milik Pemkab Magelang bagi warga ber-KTP Magelang. Layanan ini sudah berlangsung selama dua bulan dan akan terus ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

Di sektor pendidikan tinggi, Pemkab juga menyalurkan beasiswa bagi pemuda berprestasi. Tahun 2025, bantuan tersebut diberikan kepada 600 mahasiswa, dan ditargetkan meningkat menjadi 1.000 penerima pada tahun 2026.

Sementara itu, Camat Pakis, Rahmat Pambudi, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran langsung bupati dan jajaran Forkopimda di wilayahnya. Ia menilai forum aspirasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi yang lebih dekat, responsif, dan solutif bagi masyarakat.

Rahmat menjelaskan, Kecamatan Pakis memiliki 20 desa dengan potensi besar di berbagai bidang, mulai dari pertanian hortikultura, perkebunan kopi, peternakan sapi potong, ayam petelur, domba, hingga kelinci. Di sektor wisata, Pakis dikenal dengan destinasi Top Selfie, Grenden, Embung Gumelem, dan kawasan wisata Merbabu.

Produk unggulan UMKM juga turut menjadi kebanggaan Pakis, di antaranya pande besi yang telah menembus pasar ekspor, serta berbagai tradisi budaya seperti Nyadran Gunung Balak dan pementasan wayang.

Meski memiliki banyak potensi, Rahmat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti ketergantungan pertanian pada cuaca, keterbatasan modal UMKM, tingginya angka pernikahan dini, anak tidak sekolah, serta kasus stunting yang masih berada di angka 16 persen.

“Semua ini membutuhkan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, kabupaten, dan masyarakat. Kami yakin, Ruang Aspirasi ini akan menjadi sarana untuk mempercepat pelayanan birokrasi yang efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Rahmat juga menyampaikan apresiasi atas berbagai layanan Pemkab, termasuk pelayanan kesehatan gratis dan layanan administrasi kependudukan yang kini semakin mudah dijangkau masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Tanggulangi Kemiskinan, Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng Berbagai Stakeholder

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng berbagai stakeholder, untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Hal itu disampaikan saat Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11). Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Luthfi mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.

Dikatakan, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI.

“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.

Gubernur memaparkan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan, dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem.

Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total sebesar Rp500 ribu per bulan.

Dukungan tersebut memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu, untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.

Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati, dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program itu tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.

“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” terang Luthfi.

Menurutnya, model percepatan itu terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024, menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.

Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti, pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.

“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.

Selain tentang kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa, dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.

“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...681682683...4,906Halaman 682 dari 4,906