Beranda blog Halaman 683

Pemkab Bekasi dan ITSB Perkuat Kolaborasi untuk Pemberdayaan UMKM Lokal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat sinergi dengan dunia akademik dalam mendorong kemajuan pelaku usaha lokal. Salah satunya melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro yang digelar di Aula Kampus Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) Deltamas, pada Rabu (12/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas partisipasi UMKM dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus memfasilitasi pelaku usaha agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, menjelaskan bahwa sinergi antara Pemkab Bekasi dan ITSB merupakan langkah konkret dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro di daerah.

“Dinas Koperasi UMKM Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Bandung mengadakan kegiatan bagi para pengusaha UMKM di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi. Tujuannya agar mereka memahami dan mampu melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hasan Basri.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah mengembangkan aplikasi e-Bebeli, sebagai platform belanja produk lokal oleh perangkat daerah. Melalui aplikasi ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara lebih luas.

“Kami berharap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, baik dinas, badan, bagian, kecamatan, maupun kelurahan, dapat menggunakan aplikasi e-Bebeli dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang. Ini sekaligus membantu memasarkan produk-produk hasil karya pelaku UMKM kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga digelar bazar produk UMKM yang menampilkan beragam hasil karya masyarakat, mulai dari produk makanan, minuman, hingga kerajinan tangan dan batik khas Bekasi.

“Produk-produk yang ditampilkan sangat bagus, baik dari sisi kemasan, tampilan, maupun rasa. Ini menunjukkan kualitas UMKM kita semakin meningkat,” tambah Hasan Basri.

Sementara itu, Dekan Fakultas Digital Desain dan Bisnis ITSB, Surjandy, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah memilih ITSB sebagai mitra penyelenggara kegiatan. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan dari Pak Kadis untuk bisa menyelenggarakan aktivitas ini di ITSB. Dari aktivitas ini kita berharap bisa berlanjut, dan fasilitas yang ada ke depan akan terus kita tingkatkan karena ada beberapa sarana baru yang sedang dikembangkan,” ujar Surjandy.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa dan dosen ITSB untuk berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara praktis dan aplikatif.

“Aktivitas ini sangat mendukung tridharma perguruan tinggi. Kami memiliki tenaga ahli, baik dari dosen maupun mahasiswa, yang membutuhkan tempat untuk praktik langsung. Melalui kegiatan ini, mereka bisa membantu UMKM sekaligus belajar dari pengalaman nyata di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Surjandy menilai kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

“Ada simbiosis mutualisme di sini. Mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang mereka dapatkan, sementara UMKM pun terbantu untuk terus maju dan berkembang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Kembangkan 65 SPBU Nelayan Baru: Koperasi Jadi Motor Kemandirian Energi

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan milik KUD Bina Mina, di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Rabu (12/11).

“Ini menunjukkan bahwa koperasi nelayan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengelola dan penggerak ekonomi di wilayah pesisir. Pembangunan SPBU Nelayan ini merupakan salah satu langkah nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim berbasis koperasi,” jelas Menkop.

Turut menghadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dan jajaran engurus koperasi.

Bagi Menkop, kehadiran SPBU Nelayan tidak hanya menyediakan akses bahan bakar yang lebih mudah dan efisien bagi nelayan, tetapi juga menempatkan koperasi sebagai pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan.

“Dan ini akan kita jadikan sebagai model percontohan, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga nantinya bisa mengelola SPBU Nelayan yang ada di desa-desa nelayan,” kata Menkop.

Menkop mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pembangunan SPBUN berbasis koperasi, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menkop berharap, dengan peletakan batu pertama ini, koperasi nelayan dapat semakin berdaya, menjadi penggerak utama ekonomi maritim, serta mewujudkan pertumbuhan pesisir yang inklusif dan berkeadilan.

Menkop menambahkan, tahun ini akan dibangun SPBU Nelayan di 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah pesisir Indonesia.

Saat ini, ada sebanyak 416 SPBU Nelayan dibangun dan 61 unit diantaranya dimiliki koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi aktor strategis dalam mendukung kemandirian energi bagi sektor perikanan rakyat.

“Model pengelolaan SPBU Nelayan berbasis koperasi terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggota dan masyarakat sekitar,” ungkap Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Menkop juga meluncurkan Buku Pedoman (Manual Book) Kemitraan Usaha SPBU Nelayan untuk Koperasi Nelayan, yang diharapkan menjadi panduan nasional bagi koperasi nelayan di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kemitraan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah.

Menurut Menkop, melalui pendampingan yang baik, koperasi nelayan akan semakin mampu menjalankan fungsinya secara profesional, modern, dan berbasis digital.

“Kami berharap, ke depan koperasi nelayan dapat berperan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi maritim rakyat,” tandas Menkop.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan, saat ini ada sekitar enam SPBU Nelayan yang eksisting yang ada di Lampung, dari 131 desa nelayan yang ada. “Maka, kita akan terus mewujudkan 131 SPBU Nelayan lainnya, serta mengurus seluruh perijinan pendiriannya,” kata Wagub Lampung.

Wagub berharap seluruh kabupaten dan kota yang ada di Lampung bisa memiliki SPBU Nelayan. “Ini momen yang ditunggu-tunggu masyarakat nelayan di Lampung. Kita akan dorong mendirikan SPBU Nelayan melalui koperasi,” kata Wagub Lampung.

Pasalnya, menurut Wagub Lampung, wilayahnya merupakan gerbang maritim terbesar kedua yang memiliki 60% potensial sebagai sentra perikanan tangkap dan sentra budidaya udang. “Saya akan mendorong daerah lain mendirikan SPBU Nelayan,” ujar Wagub Lampung.

Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa komitmen dukungannya terhadap seluruh program pemerintah, khususnya dalam penyediaan energi.

“Kita berikan layanan terbaik, baik dari sisi ketersediaan produknya, kemudahan menjangkaunya, dengan kualitas produk yang dapat diterima,” kata Mars Ega.

Selain itu, kata Mars Ega, pihaknya juga berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan dari bisnis SPBU Nelayan tersebut. “Program pendirian SPBU Nelayan juga bisa dikolaborasikan dengan keberadaan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia,” kata Mars Ega.

Oleh karena itu, Mars Ega mendorong kalangan koperasi untuk lebih aktif lagi untuk mendirikan SPBU Nelayan secara mandiri. Untuk itu, Pertamina akan terus mendorong koperasi untuk membangun banyak outlet, yang tidak hanya menjual solar tapi juga pelumas Pertamina. “Karena, kuota solar kita itu sangat banyak, tapi kita kurang outlet khususnya yang ada di desa-desa nelayan,” kata Mars Ega.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Luncurkan Kanal ‘Lapor Menaker’ untuk Perkuat Layanan Pengaduan Masyarakat

Penulis
Syifa
-
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan kanal ‘Lapor Menaker’ pada Rabu (12/11) di Ruang Tridharma, Gedung Kemnaker, Jakarta. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Kemnaker dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
Acara peluncuran turut dihadiri oleh perwakilan Apindo, Kadin, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala Dinas bidang ketenagakerjaan dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa kanal ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, keluhan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan di lapangan.
“Kami berharap dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat semakin mudah menyampaikan informasi, keluhan, dan pengaduan, terutama yang berkaitan dengan norma kerja, norma K3, hubungan industrial yang harmonis, hingga program pemagangan apabila terdapat penyimpangan yang perlu kami tindaklanjuti,” ujar Menaker.
Menaker menambahkan, Lapor Menaker menjadi kanal resmi yang mengintegrasikan berbagai jalur pelaporan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terarah.
“Sebelum diluncurkan, kami telah melakukan uji coba dan menerima sekitar 600 laporan atau pengaduan. Sebagian besar berkaitan dengan pengupahan dan jaminan sosial. Laporan tersebut kami klasifikasikan — mana yang ditindaklanjuti langsung oleh Kemnaker melalui Pengawas Ketenagakerjaan, mana yang menjadi kewenangan dinas provinsi atau kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ada yang perlu kami koordinasikan dengan Desk Ketenagakerjaan Polri,” jelasnya.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa keberadaan Lapor Menaker juga menjadi wujud upaya Kemnaker untuk membuka akses komunikasi dua arah dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Selama ini misalnya ada masyarakat yang menyampaikan aduan melalui media sosial seperti Instagram yang tidak selalu bisa kami deteksi secara sistematis. Karena itu, kami berharap semua laporan kini dapat tersatukan melalui kanal resmi Lapor Menaker. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan aduan,” tegasnya.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait ketenagakerjaan dapat mengunjungi kanal https//lapormenaker.kemnaker.go.id.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Tegaskan Dukungan Penuh untuk Gernas Mapan di Seluruh Pasar Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso kembali menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan dalam mendukung Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan). Gerakan nasional yang digagas Kemendag bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini bertujuan meningkatkan peran pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi yang berdaya saing, bersih, dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Mendag Busan saat mengampanyekan Gernas Mapan di Pasar Rakyat Sememi, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (13/11). Hadir mewakili Menteri LH/Kepala BPLH pada kegiatan tersebut, yaitu Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLH/BPLH, Hanifah Dwi Nirwana. Mendampingi Mendag Busan pada kegiatan tersebut, yaitu Sekretaris Jenderal Isy Karim dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan.

Menurut Mendag Busan, pasar rakyat yang bersih tidak hanya meningkatkan daya tarik pengunjung, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan. “Kalau pasarnya bersih, pedagang senang, pengunjung juga senang. Kalau pasar tidak bau, akan menjadi tempat yang nyaman untuk berbelanja. Oleh karena itu, tadi kami ajarkan terkait dengan pengelolaan sampah,” ujar Mendag Busan.

Pelaksanaan Gernas Mapan sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Gernas Mapan di seluruh pasar rakyat di Indonesia. Surat edaran tersebut menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di pasar rakyat untuk pelaksanaan Gernas Mapan. “Gerakan ini merupakan bagian dari upaya bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih bebas sampah. Salah satunya membersihkan dan mengelola sampah di pasar-pasar rakyat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk dapat mengelola sampah dengan baik,” tambah Mendag Busan.

Saat meninjau Pasar Rakyat Sememi, Mendag Busan juga mendapati bahwa pasar ini telah memiliki fasilitas pengelolaan sampah (waste station) yang memadai. Fasilitas ini terdiri atas instalasi penampungan sampah anorganik seperti dus, botol plastik, kaca, dan minyak jelantah yang dapat ditukarkan menjadi poin pada aplikasi Rekosistem. Poin yang diperoleh dapat ditukarkan dalam bentuk uang elektronik seperti GoPay.

Senada dengan Mendag Busan, Hanifah menyebut kolaborasi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat adalah kunci utama terciptanya Indonesia yang bersih dan sehat. “Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam percepatan penanganan sampah di Indonesia yang ditargetkan rampung 100 persen pada 2029. Upaya-upaya yang terlihat kecil seperti ini, apabila dilakukan bersama-sama dan serentak dengan kolaborasi yang kuat, insyaallah akan memberikan hasil besar dan berdampak luas, yaitu mewujudkan Indonesia bersih dalam waktu yang tidak lama,” ujar Hanifah.

Salah satu warga, Elvira Agustin, menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah di Pasar Rakyat Sememi seperti waste station memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. “Saya sudah langganan menyetor sampah ke sini. Biasanya sampah yang saya setorkan itu botol plastik dan kantong plastik. Kan selama ini sayang saja kalau dibuang, sedangkan saya tahu di Pasar Rakyat Sememi ini bisa menerima barang-barang yang biasanya saya buang. Ternyata di sini bisa ditukar menjadi poin yang bisa ditukarkan menjadi uang digital,” ujar Elvira.

Pelaksanaan Gernas Mapan di Pasar Rakyat Sememi menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Sejak awal 2025, Gernas Mapan telah dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Pasar Atas, Kota Cimahi (22/2); Pasar Tomang Barat, Jakarta (14/3); serta Pasar Badung, Denpasar (29/7). Gerakan nasional ini juga telah dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola pasar dan pemerintah daerah di lebih dari 40 pasar rakyat. Mendag Busan berharap agar Gernas Mapan dapat dilaksanakan di berbagai pasar rakyat di Indonesia.

Sebelum melaksanakan aksi bersih-bersih sampah, para peserta Gernas Mapan di Pasar Rakyat Sememi diedukasi mengenai pembayaran menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di pasar rakyat oleh Bank Jatim dan pengelolaan sampah secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Selain itu, Mendag Busan menyerahkan bantuan peralatan kebersihan kepada pengelola Pasar Sememi.

Usai kegiatan di pasar, Mendag Busan melanjutkan kunjungan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo untuk meninjau sistem pengelolaan sampah yang dapat diolah menjadi energi listrik. Di lokasi tersebut, Mendag Busan mempelajari proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dan meninjau langsung fasilitas pengolahannya.

Selain melaksanakan Gernas Mapan, Mendag Busan juga memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Rakyat Sememi di hari yang sama. Berdasarkan pantauan, harga bapok di Pasar Sememi stabil dan pasokan aman.

Sejumlah komoditas dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan, seperti gula pasir Rp16.000/kg; daging sapi Rp110.000/kg; telur ayam ras Rp28.500/kg; cabai merah keriting Rp45.000/kg; cabai rawit merah Rp24.000/kg; bawang putih Rp36.000/kg; daging ayam ras Rp36.000/kg; dan beras medium Rp12.200/kg.

Kemudian, komoditas yang dijual sesuai HET dan harga acuan adalah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500/kg dan MINYAKITA Rp15.700/liter.

Selain itu, beras premium dijual dengan harga kisaran Rp16.000/kg; minyak goreng premium Rp21.000/liter; cabai merah besar Rp50.000/kg; dan tepung terigu Rp12.000/kg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Hukum Jajaki Penggunaan AI Dalam Pelayanan Publik

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menjalankan proyek digitalisasi untuk pelayanan publik yang transparan. Kali ini, Kemenkum mulai menjajaki penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk pelayanan publik yang lebih efektif.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta, mengatakan program transformasi digital di Kemenkum telah menjadi komitmen bersama antara Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama segenap jajaran di lingkungan Kemenkum.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, salah satu poin yang bisa diwujudkan oleh Kementerian Hukum adalah pelayanan dengan program transformasi digital,” ujar Nico saat membuka Pelatihan Teknis Penerapan Teknologi Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan di Lingkungan Kementerian Hukum, di Bandung, Selasa (11/11).

Menurut Nico, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kecakapan digital semakin tidak terelakkan, apalagi perkembangan digital yang melaju begitu cepat. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan sarana prasarana digital, serta sistem dan metode yang memang harus diperbaiki.

“Nah kita tentunya perlu melakukan peningkatan pengetahuan SDM kita. Yang sekarang, pelatihan kita bekerja sama Pusdatin dengan PT. Telkom. Karena nanti penting pengetahuan tentang AI ini bisa diketahui dan dimanfaatkan. Saya meyakini bahwa perkembangan teknologi itu akan membantu tugas-tugas yang ada di Kementerian Hukum,” kata Nico.

Terkait dengan AI, Executive Vice President (EVP) Division Government Service PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Syaifudin mengatakan pihaknya sudah mulai mengimplementasikan penggunaan AI di Kementerian Sekretariat Negara, khususnya untuk legal analytic.

“Kami di Telkom juga sudah mengimplementasikan bagaimana AI ini didalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Kami juga butuh masukan dari Kementerian Hukum, sehingga sebagai penyedia infrastruktur, teknologi, dan juga platform, tentunya Telkom akan menerima masukan-masukan, sehingga pemanfaatannya akan lebih bisa terasa, khususnya di Kementerian Hukum,” kata Syaifudin.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Rifqi Adrian Kriswanto menuturkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kemenkum dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Peserta yang hadir sebanyak 90 orang, berasal dari Pusdatin dan Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat.

“Kegiatan ini dalam rangka mendukung program unggulan transformasi digital di Kemenkum, pelatihan ini akan berfokus pada penerapan kecerdasan buatan atau AI. Sehingga diharapkan tahun depan Kemenkum dapat memulai langkah penerapan AI dengan pelayanan publik berbasis digital dan mendukung Indonesia Emas tahun 2045,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPS dan Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN untuk Keadilan Sosial

Penulis
Syifa
-

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmen memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11), yang dihadiri ratusan pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa penguatan integrasi DTSEN tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi harus dibangun hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.

“Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota,” ujar Amalia.

Ia menyebut, kolaborasi lintas instansi ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional. Kemensos menjadi mitra strategis dalam proses tersebut.

Menurut Amalia, DTSEN telah dimanfaatkan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial sejak Triwulan II 2025, dan kini terus disempurnakan melalui pemutakhiran bersama.

“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Amalia juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dinilai berperan besar dalam percepatan integrasi data sejak awal penugasan BPS pada 30 Oktober 2024.

“Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN,” kata Amalia.

Rakor mengusung tema Statistik untuk Keadilan Sosial. Amalia menyebut tema ini mencerminkan peran BPS dalam penyediaan data dan peran Kemensos dalam memastikan keadilan sosial di seluruh Indonesia.

“Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data,” ujarnya.

Untuk memastikan kolaborasi berjalan konkret, panitia menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan agar komunikasi, diskusi, dan tindak lanjut dapat terjadi secara langsung.

“Posisi menentukan kolaborasi, dan posisi menentukan prestasi,” kata Amalia disambut tepuk tangan hadirin.

Amalia menutup sambutannya dengan ajakan memperkuat gotong royong nasional untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, kita mampu memastikan setiap data yang dihasilkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan statistik untuk keadilan sosial,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta pimpinan BPS dan dinas sosial dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama dari kedua lembaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tambah Kuota BSPS di Jakarta Jadi 2.000 Unit untuk Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11), Menteri Maruarar menyampaikan bahwa alokasi BSPS di Jakarta akan ditingkatkan secara signifikan dari 158 unit pada tahun ini menjadi 2.000 unit pada tahun depan.

Menurut Menteri Maruarar, peningkatan alokasi ini menjadi bentuk kehadiran nyata negara dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni di ibu kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 209.000 kepala keluarga di Jakarta yang masih menempati rumah tidak layak huni. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat miskin di Jakarta juga merasakan intervensi negara melalui program perumahan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data BPS nasional, terdapat 9,9 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta rumah lainnya tergolong tidak layak huni. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan program besar untuk mengatasi hal itu, termasuk penyediaan 350.000 rumah subsidi pada tahun ini. “Sampai hari ini saja, sudah 220.000 rumah subsidi yang diserahkan kepada rakyat,” ungkap Menteri Maruarar.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar didampingi oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto. Mereka meninjau langsung dua rumah warga penerima manfaat BSPS di Kelurahan Cawang yang tengah dalam proses perbaikan. Keduanya merupakan contoh nyata bagaimana bantuan stimulan digunakan secara gotong royong oleh warga untuk memperbaiki kualitas hunian.

Pelaksanaan BSPS di DKI Jakarta tahun 2025 mencakup pemerataan di seluruh wilayah kota administrasi. Kecamatan Kebayoran Lama tercatat memiliki penerima terbanyak dengan 29 calon penerima, disusul Jagakarsa 23 penerima, serta Kramat Jati dan Cipayung masing-masing 13 penerima. Program ini dirancang agar tidak hanya menyentuh angka statistik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.

Sementara itu, di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, terdapat 13 keluarga penerima manfaat (KPM) yang lolos verifikasi administrasi dan siap menerima bantuan. Sebagian besar penerima berasal dari kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen dan struktur bangunan yang rapuh. Bantuan BSPS di wilayah ini akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah terhadap bencana.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumahnya sendiri. “Kami ingin masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan. Karena BSPS ini adalah program partisipatif,” ucapnya.

Ia juga meminta kolaborasi yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan BSPS. “Saya dengar dari Pak Kelik tadi bahwa tidak ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat di Jakarta. Karena itu, saya minta kerja samanya agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat,” kata Menteri Maruarar.

Menutup kunjungannya, Menteri Maruarar menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membenahi kawasan kumuh di Jakarta. Selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM untuk memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu yang berdagang di rumah. “Rumah yang layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kelik Indriyanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas perhatian terhadap masyarakat di permukiman padat Jakarta. “Terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Menteri Maruarar yang mau turun langsung ke kampung-kampung di Jakarta. Kami di Pemprov siap membantu dari sisi perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung dan drainase,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seskab Teddy Tegaskan Akurasi Data Jadi Fondasi Kebijakan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta, pada Kamis, 13 November 2025. Rakornas tersebut diikuti lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Seskab Teddy menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah sangat bergantung pada keakuratan data. “Dibalik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa kehadirannya di Rakornas tersebut, atas undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, bertujuan untuk memastikan keakuratan data sosial ekonomi yang kini menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran itu juga menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data berjalan konsisten dan dapat diandalkan di seluruh daerah.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap integrasi data nasional melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS. Sistem ini merupakan langkah pertama dalam sejarah bangsa di mana seluruh data sosial ekonomi dikumpulkan dan disatukan dalam satu sistem terpadu.

“Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, seluruh data sosial ekonomi telah dikumpulkan menjadi satu di BPS, yaitu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Satu data, satu acuan, satu referensi bersama,” tegas Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy berpesan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga validitas data DTSEN demi ketepatan sasaran program pemerintah. “Agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” ucap Seskab Teddy.

Dalam sesi dialog, Seskab Teddy turut mendengarkan langsung berbagai pengalaman dari perwakilan daerah, seperti Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara. Ia menilai, kendati dihadapkan pada tantangan geografis dan logistik, semangat para petugas daerah untuk menghadirkan data yang benar dan adil sangat menginspirasi.

“Ada yang bercerita tentang sulitnya akses ke daerah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga tantangan menjangkau desa-desa terpencil. Semua menjadi pengingat betapa besar dan beragamnya Indonesia. Namun satu hal yang sama dari mereka semua: semangat untuk memastikan data Indonesia benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat,” tutur Seskab Teddy.

Seskab Teddy pun tidak lupa menyampaikan salam hormat dan apresiasi dari Presiden Prabowo kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sistem data nasional yang terintegrasi. Seskab Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial dan Kepala BPS atas sinergi yang telah terjalin dalam memperkuat fondasi data nasional.

“Terima kasih Pak Mensos dan Ibu Kepala BPS atas kerja sama dan sinerginya, serta seluruh peserta Rakornas yang terus berkomitmen memperkuat fondasi data untuk Indonesia,” pungkas Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Industri Otomotif Dapat Angin Segar, Kemenperin Siapkan Skema Insentif Baru 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memfinalkan usulan kebijakan insentif bagi sektor otomotif yang akan diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal tahun 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan dan penguatan industri otomotif nasional yang saat ini menghadapi tekanan daya beli di pasar domestik dan dinamika pasar global.

“Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional, dan di dalamnya ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula maka kita mengambil keputusan mengusulkan insentif bagi sektor ini. Hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid 19 dulu,” tegas Menperin Agus di Jakarta, Kamis (13/11).

Menperin mengungkapkan, Kemenperin tengah menyusun desain skema insentif dan stimulus yang paling tepat sasaran, baik untuk mendorong permintaan (demand side) maupun menjaga utilisasi produksi dan melindungi investasi industri (supply side). Usulan tersebut akan dibahas bersama dan diajukan secara resmi melalui Menko Perekonomian.

“Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Ekon. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026,” jelas Agus.

Menperin menekankan, fokus utama dari usulan insentif ini adalah perlindungan tenaga kerja dari PHK dan penciptaan lapangan kerja baru disektor otomotif, sekaligus menjaga keberlanjutan investasi industri otomotif di Indonesia.

“Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp174 triliun, dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi. “Jika sektor ini terganggu, dampaknya berantai ke banyak industri lain dan jutaan pekerja. Karena itu, Kemenperin memandang perlu intervensi yang terukur melalui skema insentif yang tepat,” ujar Agus.

Menperin menegaskan, perumusan usulan insentif untuk 2026 juga mempertimbangkan transisi kebijakan yang sudah berjalan, terutama terkait kendaraan rendah emisi dan elektrifikasi. Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sebagian kendaraan bus telah diatur melalui kebijakan fiskal yang berlaku hingga 2025.

Menperin menambahkan, usulan insentif 2026 akan disinergikan dengan agenda pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk rencana kelanjutan dan penyempurnaan insentif untuk pembelian motor listrik yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan pemerintah.

Menperin menegaskan bahwa Kemenperin terus memperkuat dialog dengan pelaku industri otomotif, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam mematangkan usulan insentif tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Ekon, Kementerian Keuangan, serta asosiasi seperti GAIKINDO dan pelaku industri lainnya. Tujuan akhirnya jelas: menjaga daya saing, memperkuat ekosistem rantai pasok produksi otomotif di dalam negeri, serta memastikan industri otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” pungkas Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Jadwal dan Syarat Perpanjangan SIM A & C

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada Jumat. Informasi tersebut diumumkan melalui akun X resmi @tmcppoldametro.

Layanan perpanjangan SIM A dan SIM C tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, tersebar di titik berikut:

  1. Jakarta Timur – Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara – LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan – Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat – Lobby Selatan Mall Ciputra

  5. Jakarta Pusat – Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan SIM Keliling ini hanya diperuntukkan bagi pemegang SIM A dan C yang masa berlakunya akan segera habis. Sementara itu, pemilik SIM B atau SIM yang sudah kedaluwarsa diwajibkan melakukan perpanjangan di Kantor Satpas.

Untuk mengakses layanan tersebut, masyarakat perlu membawa sejumlah dokumen, yaitu KTP dan SIM lama, masing-masing disertai fotokopi. Pemohon juga harus mengisi formulir, mengikuti tes kesehatan, serta tes psikologi di lokasi.

Adapun biaya perpanjangan mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Biaya tersebut masih ditambah dengan tes psikologi sebesar Rp37.500 dan asuransi Rp50.000.

Dengan adanya layanan SIM Keliling, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap proses perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...682683684...4,906Halaman 683 dari 4,906